Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"BRI mempunyai Service Level Agreement SLA success rate pada aplikasi layanan e-banking sebesar 99,9 . Namun pada tahun 2015, persentase pencapaian SLA success rate layanan e-banking BRI hanya mencapai 98 dari 99,9. Kualitas aplikasi e-banking menjadi perhatian khusus karena tingginya error rate aplikasi sepanjang tahun 2015. Kualitas aplikasi e-banking dipengaruhi oleh banyaknya kesalahan logika saat pengembangan aplikasi. Kesalahan logika aplikasi e-banking dikarenakan minimnya pengetahuan alur aplikasi perbankan yang ada pada Programmer. Selama ini, pengetahuan alur aplikasi perbankan secara keseluruhan hanya diketahui oleh System Analyst dalam bentuk Tacit Knowledge. Kondisi permasalahan ini membutuhkan adanya aktifitas manajemen pengetahuan dalam pengembangan aplikasi e-banking di BRI. Namun tidak semua organisasi dapat berhasil dapat menerapkan manajemen pengetahuan. Oleh karena itu, BRI perlu mengidentifikasi tingkat kesiapan penerapan manajemen pengetahuan di bagian pengembangan aplikasi e-banking terlebih dahulu sebelum menerapkan manajemen pengetahuan di organisasinya.Penulis memetakan 6 Knowledge Management Critical Success Factor KMCSF terhadap Knowledge Management Infrastructure untuk mendapatkan instrumen penilaian yang lebih detil dan handal. Penelitian ini bersifat kuantitatif dan metode pengumpulan data menggunakan media kuesioner. Hasil olah data dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif untuk mendapatkan informasi tingkat kesiapan penerapan manajemen pengetahuan organisasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa BRI mendapatkan nilai 65,48 sehingga telah siap untuk menerapkan manajemen pengetahuan di proses pengembangan aplikasi e-banking.

---

BRI has a Service Level Agreement SLA success rate in the e banking service application of 99.9 . However, by 2015, the percentage of achievement of SLA success rate of BRI e banking services reaches only 98 from 99.9 . The quality of e banking applications is the particular concern due to the high application error rate throughout 2015. The quality of e banking applications is influenced by the many logical errors during application development. The logical errors of application is due to the lack of knowledge of the existing banking application flow in the programmer. So far, the knowledge of the whole banking application flow is only known by the System Analyst in the form of Tacit Knowledge. The condition of this problem requires knowledge management activities in the development of e banking applications in BRI. But not all organizations can successfully implement knowledge management. Therefore, BRI needs to identify the level of readiness of the application of knowledge management in the e banking application development section first before applying knowledge management in the organization.The author mapped 6 Knowledge Management Critical Success Factors KMCSF to Knowledge Management Infrastructure to obtain more detailed and reliable assessment instruments. This research is quantitative and data collection method using questionnaire media. The results of the data were analyzed using descriptive statistical analysis to obtain information on the readiness level of organizational knowledge management implementation.The result shows that BRI gets 65.48 once it is ready to implement knowledge management in the e banking application development process."

"Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 164 Tahun 2017 tentang manajemen pengetahuan, mengamanatkan setiap Satuan atau Unit Perangkat Kerja Daerah (SKPD/UKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk melaksanakan manajemen pengetahuan (KM). Pelaksanaanya melalui sebuah sistem manajemen pengetahuan (KMS) yang dikoordinasikan oleh Badan Pengelola Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). Sebelum sebuah organisasi menerapkan KMS, perlu diketahui terlebih dahulu kesiapan KM organisasi tersebut. Hal ini untuk mengurangi adanya risiko kegagalan implementasi KMS. Saat ini BPSDM belum mengetahui tingkat kesiapan manajemen pengetahuannya. Oleh karena itu perlu dilakukan pengukuran tingkat kesiapan KM di BPSDM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesiapan KM sebelum mengimplementasikan KMS. Selain itu penelitian ini memberikan rekomendasi perbaikan jika terdapat faktor KM yang belum siap. Tingkat kesiapan ini diukur berdasarkan pemetaan variabel KM critical Success Factor (KMCSF) ke dalam aspek abstract, soft, dan hard. Data penelitian dikumpulkan menggunakan metode survey terhadap sampel pegawai BPSDM. Kemudian dihitung rata-rata kesiapan setiap faktor, serta dianalisis untuk mendapatkan rekomendasi dalam meningkatkan kesiapan KM. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa nilai kesiapan KM BPSDM 75,7% atau level receptive. Hal ini mengindikasikan BPSDM telah siap dalam penerapan KM. Meskipun secara keseluruhan tingkat kesiapan pada level receptive, namun terdapat faktor yang masih perlu ditingkatkan kesiapannya yaitu faktor organisasi.

---

DKI Jakarta Provincial Governor Regulation No. 164 of 2017 on knowledge management, mandates every Unit or Unit of Local Working Units (SKPD / UKPD) and Regional Owned Enterprises (BUMD) to implement knowledge management (KM). Implementation through a knowledge management system (KMS) coordinated coordinated by the Agency for Human Resource Development (BPSDM). Before an organization implements KMS, it is important to know in advance the readiness of the organization's KM. This is to reduce the risk of failure of KMS implementation. Currently BPSDM not yet know the level of readiness of knowledge management. Therefore, it is necessary to measure the level of readiness of KM in BPSDM. This study aims to determine the level of readiness of KM before implementing KMS. In addition, this study provides recommendations for improvement if there are factors that are not ready KM. This level of readiness is measured by mapping KM critical Success Factor (KMCSF) variables into abstract, soft, and hard aspects. The data were collected using survey method of BPSDM employee sample. Then calculated the average readiness of each factor, and analyzed to get recommendations in improving the readiness of KM. Based on this research note that the readiness value of KM BPSDM 75,7% or receptive level. This indicates that BPSDM is ready for KM implementation. Despite the overall level of readiness at the receptive level, there are still factors that need to be improved in the readiness of organizational factors."

"Departemen TI Bank x merupakan organisasi yang memiliki tanggung jawab terkait perencanaan dan pengembangan strategi sistem dan teknologi informasi. Dengan tanggung jawab yang dimiliki, Departemen TI dituntut untuk menyediakan layanan teknologi informasi yang berisifat zero incident. Oleh karena itu, setiap pengetahuan dan pengalaman dari setiap staf sangatlah penting sehingga diperlukan suatu Knowledge Management System (KMS) yang dapat mengelola pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki setiap staf Departemen TI. Meskipun demikian, tidak semua organisasi yang mengadopsi knowledge management mengalami keberhasilan dalam implementasi atau penggunaannya. Jika suatu organisasi atau instansi belum siap, maka penerapan knowledge management ini tidak akan memiliki dampak yang signifikan. Untuk itu perlu dilakukan analisa terhadap kesiapan dari organisasi untuk menerapkan knowledge management. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan tingkat kesiapan implementasi Knowledge Management System pada Departement TI Bank x. Framework asesment didasari dari pemetaaan KMCSF pada penelitian terdahulu, sehingga dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan KM pada Departemen TI Bank x dan memberikan rekomendasi dalam perbaikan proses knowledge sharing yang ada. Hasil dari penelitian ini menempatkan Departemen TI Bank x pada Level 2 (Preliminary), dengan perolehan score sebesar 48,70%. Perolehan tersebut menunjukkan bahwa Departement TI Bank x baru mengenal media Knowledge Management.

---

IT departments Bank x is an organization which has responsibilities related to development, planning and strategy of information technology. With the responsibilities, the IT department is required to provide zero incident information technology services. Therefore, every knowledge and experience of each staff is very important so we need a Knowledge Management System (KMS) to manage the knowledge and experience of every IT department staff. However, not all organizations success when implementation knowledge management. If an organization or institution is not ready, then the application of knowledge management will not have a significant impact. It is necessary for analysis of the readiness of the organization to implement knowledge management.

This study aimed to obtain the readiness of Knowledge Management System implementation in the IT Department Bank x. Asesment Framework is based on the mapping KMCSF on previous research, so it can be used to measure the readiness on IT departments and provide recommendations for improvement of existing knowledge sharing process. The results of this study put the IT Department at Level 2 (Preliminary), with the acquisition of a score of 48.70%. The acquisition shows that the IT Department Bank x new to Knowledge Management."

"PT. XYZ menyadari bahwa pengetahuan dan pengalaman karyawan merupakan aset intangible yang sangat berharga, dan pengetahuan tersebut tersimpan dalam pikiran tiap individu yang bisa saja hilang ketika karyawan tersebut tidak lagi berada di dalam organisasi. Perusahaan menganggap perlu adanya pengelolaan pengetahuan atau knowledge management (KM). Namun kenyataannya implementasi KM di suatu organisasi tidak selalu dapat dengan mudah berhasil seperti yang diharapkan. Oleh sebab itu, penting bagi PT. XYZ untuk melaksanakan pengukuran kesiapan sebelum implementasi KM. Pengukuran kesiapan dilakukan berdasarkan hasil ekstraksi lima penelitian terdahulu serta KM infrastruktur dan diperoleh tujuh aspek penelitian, yaitu Strategy, Organization, Culture, Technology, Motivation, Process, dan Human Resources. Pengukuran aspek menunjukkan bahwa secara keseluruhan PT. XYZ telah dalam kondisi siap untuk implementasi knowledge management. Namun tiga aspek (Strategy, Culture, dan Process) masih berada di level Preliminary, karena itu perusahaan perlu untuk melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kesiapannya sehingga implementasi KM ke depan dapat berjalan dengan sukses.

---

PT. XYZ realizes that the knowledge and experience of the employees are very valuable intangible assets, and the knowledge which stored in the minds of individuals who could have been lost when the employee is no longer in the organization. The company deems it necessary for implementing knowledge management. But in reality the implementation of knowledge management in an organization is not always easily succeed as expected. Therefore, it is important for PT. XYZ to implement readiness assessment before the implementation of KM. Readiness measurement conducted by extraction of five previous studies related to knowledge management critical success factors and KM infrastructure then obtained seven research aspects namely Strategy, Organization, Culture, Technology, Motivation, Process, and Human Resources. Measurement result showed that the overall aspect of PT. XYZ has been in a ready condition for the implementation of knowledge management. However, three aspects ( Strategy, Culture, and Process ) are still at the Preliminary level, therefore organization need to do strategic steps to improve its readiness so the future of KM implementation can run successfully."

"Politeknik Statistika STIS (Polstat STIS) merupakan perguruan tinggi kedinasan di lingkungan Badan Pusat Statistik (BPS). Polstat STIS memegang peranan penting untuk menghasilkan sumber daya aparatur yang profesional, berintegritas, dan amanah dalam bidang statistik bagi BPS. Sesuai dengan fungsinya, Polstat STIS berkewajiban mengembangkan sivitas akademika melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Namun, laporan kinerja menunjukkan masih terhambatnya pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di Polstat STIS. Permasalahan terkait kurangnya berbagi pengetahuan, akses sumber daya ilmiah, dan kolaborasi mengindikasikan perlunya manajemen pengetahuan (MP). Hal ini sejalan dengan program reformasi birokrasi BPS yaitu penerapan MP. Agar MP berhasil diterapkan, langkah awal yang perlu dilakukan adalah mengukur tingkat kesiapannya terlebih dahulu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesiapan Polstat STIS dalam menerapkan MP serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesiapannya. Untuk itu, dalam penelitian ini dilakukan penyusunan model kesiapan MP, pengukuran tingkat kesiapan, analisis hasil pengukuran, dan penyusunan rekomendasi. Model kesiapan disusun berdasarkan faktor penentu keberhasilan MP yang dikelompokkan ke dalam aspek individu, organisasi, budaya, teknologi, dan lingkungan fisik. Pembobotan melalui Analytic Hierachy Process (AHP) dilakukan pada aspek dan faktor. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada dosen dan tenaga kependidikan. Selanjutnya, tingkat kesiapan diukur dengan mengacu pada skala Rao. Dari hasil analisis, aspek individu dan teknologi berada pada tingkat siap, sedangkan aspek organisasi, budaya, dan lingkungan fisik berada pada tingkat permulaan. Secara keseluruhan nilai kesiapan MP Polstat STIS adalah 71% atau berada pada tingkat permulaan. Ini berarti Polstat STIS sudah mulai memiliki kesiapan dalam menerapkan MP. Faktor yang menjadi prioritas utama untuk ditingkatkan adalah tempat berbagi pengetahuan, kepemimpinan, komunikasi, strategi, dan kolaborasi. Rekomendasi yang diberikan di antaranya menyediakan tempat khusus dan memaksimalkan area untuk bertemu dan berbagi pengetahuan, membentuk unit atau tim untuk mengelola pengetahuan, mengalokasikan anggaran untuk penerapan MP, serta menyusun strategi dan peraturan terkait MP.

---

Polytechnic of Statistics (Polstat STIS) is an official college of Statistics Indonesia (BPS). Polstat STIS plays an important role in producing professional, integrity, and trustworthy apparatus resources in the statistical field for BPS. In accordance with its function, Polstat STIS is obliged to develop academicians through the implementation of the three pillars of higher education. However, the performance report shows that the implementation of the three pillars of higher education is still hampered in the Polstat STIS. Problems related to lack of knowledge sharing, access to scientific resources, and collaboration indicate the need for knowledge management (KM). This is in line with the BPS bureaucracy reform program, namely the application of KM. In order for KM to be successfully implemented, the first step that needs to be done is to measure the level of readiness first.

The purpose of this study is to determine the level of readiness of Polstat STIS in implementing KM as well as providing recommendations to improve its readiness. For this reason, in this study, formation of the KM readiness model, measurement of readiness level, analysis of measurement results, and establishment of recommendations are prepared. The readiness model is compiled based on the KM critical success factors grouped into individual, organization, culture, technology, and physical environment aspects. Weighting through the Analytic Hierarchy Process (AHP) is carried out on aspects and factors. Data collection is done by distributing questionnaires to lecturers and staffs. Furthermore, the level of readiness is measured by referring to the Rao scale.

From the results of the analysis, individual and technology aspects are at the ready level, while organization, culture, and physical environment aspects are at the preliminary level. Overall the score of Polstat STIS KM readiness is 71% or at the preliminary level. This means that Polstat STIS has begun to have readiness in implementing KM. The main priority factors to be improved are places for sharing knowledge, leadership, communication, strategy, and collaboration. Recommendations given include providing a special place and maximizing the area to meet and share knowledge, form a unit or team to manage knowledge, allocate a budget for implementing KM, and develop strategies and regulations related to KM."

"Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara SPAN adalah sebuah sistem yang dirancang dengan mengintegrasikan proses penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan keuangan negara. Kepuasan pengguna layanan SPAN masih di bawah target yang ditetapkan 3,54 dari 4,06 . Salah satu penyebabnya adalah kecepatan respon service desk yang masih rendah. Kinerja service desk dipengaruhi kondisi proses manajemen pengetahuan yang belum berjalan optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesiapan penerapan manajemen pengetahuan di Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan SITP dan memberikan rekomendasi berupa strategi perbaikan jika terdapat faktor yang belum siap. Kerangka kerja pengukuran kesiapan manajemen pengetahuan Direktorat SITP menggunakan Knowledge Management Critical Success Factor KMCSF yaitu budaya organisasi, struktur organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi, kepemimpinan dan strategi, dan lingkungan fisik. Penelitian dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan kuesioner berskala likert survey research yang ditujukan kepada pegawai Direktorat SITP sebagai objek penelitian. Berdasarkan hasil analisis dengan metode statistik deskriptif, Direktorat SITP mempunyai nilai rata-rata sebesar 4.05368 ready but needs a few improvement . itu berarti Direktorat SITP telah siap untuk mengimplementasikan manajemen pengetahuan, namun masih perlu melakukan beberapa perbaikan.

---

The Treasury System and State Budget SPAN is a system designed to integrate the process of budgeting, implementation and reporting of state finances. User satisfaction SPAN is still below the target set 3.54 from 4.06 . One reason is the speed of response service desk is still low. Performance of service desk is affected by conditions of knowledge management process that has not run optimally. This study aims to measure the level of readiness of implementation of knowledge management in the Directorate of Technology Treasury and Information System SITP and provide recommendations in the form of improvement strategies if there are factors that are not ready. The level of readiness is measured using a knowledge management Knowledge Management Critical Success Factor KMCSF ie organizational culture, organizational structure, human resources, information technology, leadership and strategy, and the physical environment. Research carried out quantitatively using a Likert scale questionnaire survey research , addressed to the employees of the Directorate SITP as research objects. According to analysis by descriptive statistical methods, Directorate SITP has an average value of 4.05368 ready but needs a few improvement . These values indicate that the Directorate of SITP ready to implement knowledge management, but still need to do some improvement"

"Pada era informasi sekarang ini, pengetahuan telah menjadi aset berharga bagi suatu perusahaan, khususnya perusahaan konsultan teknologi informasi (TI). PT Astra Graphia Information Technology (AGIT) sebagai sebuah perusahaan konsultan TI menggunakan pengetahuan sebagai aset berharga untuk meningkatkan keunggulan kompetitif. Oleh karena itu, diperlukan implementasi knowledge management (KM) agar aset pengetahuan tersebut tidak hilang dan dapat dikelola dengan baik. Sebelum suatu organisasi memutuskan untuk mengimplementasikan KM, diperlukan analisis pengukuran tingkat kesiapan implementasi KM terlebih dahulu. Penelitian ini bertujuan mengukur kesiapan AGIT dalam megimplementasikan KM. Pengukuran kesiapan dilakukan berdasarkan hasil ekstraksi penelitian terdahulu sehingga diperoleh tujuh aspek penelitian, yaitu Strategy, Organization, Culture, Technology, Motivation, Process, dan Human Resources. Penelitian dilakukan pada departemen Microsoft Operation. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner, sedangkan analisis data dilakukan dengan teknik analisis statistik deskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara keseluruhan departemen Microsoft Operation telah mencapai tingkat kesiapan receptive (skor 2,51) dalam implementasi Knowledge Management.

---

In this information era, knowledge has been a valuable asset for a company, especially an Information Technology (IT) consulting firm. PT Astra Graphia Information Technology (AGIT) as an IT consulting firm utilizes knowledge as a valuable asset to increase competitiveness. Therefore, implementation of Knowledge Management (KM) has been a necessity to retain and manage the asset. Before an organization decides to implement KM, an analysis to measure KM implementation readiness is needed.

The purpose of this study is to measure KM implemetation readiness at AGIT. The measurement is conducted using extraction of previous studies around KM critical success factors to obtain seven research aspects, namely, Strategy, Organization, Culture, Technology, Motivation, Process, and Human Resources. The study is conducted in Microsoft Operation Department. Data are collected using questionnaire, while the data analysis is performed using descriptive statistical analysis. The analysis result shows than Microsoft Operation department is at the receptive readiness level, scored 2,51."

"Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR (Itjen PUPR) memiliki program penguatan peran pengawasan berdasarkan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian PUPR 2015-2019. Program ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja Itjen PUPR sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah di Kementerian PUPR. Sejalan dengan itu, Itjen PUPR menetapkan capaian level 3 Internal Audit Capacity Model (IACM), namun hasil penilaian BPKP menunjukkan bahwa Itjen PUPR masih berada di level 2 IACM. Salah satu penyebab ketimpangan ini adalah belum diterapkannya Manajemen Pengetahuan (MP) di Itjen PUPR. Itjen PUPR dapat mencapai level 3 IACM jika telah menerapkan MP. Agar penerapan MP berhasil, maka sebelum diterapkan, Itjen PUPR perlu mengukur tingkat kesiapannya terlebih dahulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar tingkat kesiapan Itjen PUPR dalam rangka menerapkan MP dan memberikan saran-saran perbaikan terhadap aspek-aspek yang dinilai belum siap menerapkan MP. Kesiapan MP diukur berdasarkan kerangka kerja yang divalidasi oleh Pakar secara kualitatif. Kerangka kerja dibagi atas 2 aspek utama: Individu dan Organisasi, dengan menggunakan faktor-faktor: Kepercayaan, Efikasi Diri, Kerterbukaan pada Perubahan, Resiprokal, Pemahaman atas MP, Regulasi, Budaya, Struktur, Kepemimpinan & Manajemen, Strategi, Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK), dan Lingkungan Fisik. Pengukuran tingkat kesiapan mengacu pada skala Rao. Penelitian ini juga dilakukan secara kuantitatif dengan mengedarkan survei kuesioner skala likert 1-5 kepada 150 pegawai sebagai metode pengambilan sampel. Data yang dikumpulkan dari hasil survei akan diolah dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan nilai Kesiapan MP Itjen PUPR adalah 66.68% yakni berada pada tingkat Reseptif (level 4), yang berarti Itjen PUPR dalam keadaan siap untuk menerapkan Manajemen Pengetahuan, namun dengan catatan perbaikan pada faktor Regulasi dan Struktur.

---

General Inspectorate (GI) of Ministry of Public Works & Housing (PWH) has strengthening program of surveillance role which is based on Beuroucracy Reformation Road Map Ministry of PWH 2015-2019. This program is conduced to improve GI-PWHs performance as government internal control apparatus in Ministry of PHW. Aligned to it, GI-PWH has set third level of Internal Audit Capacity Model (IACM), but BPKPs assessment showed that GI-PWH is still on second level of IACM. One of the reasons of this deviation is unimplemented Knowledge Management (KM). GI-PWH may achieve third level IACM if it has implemented KM. In order to succeed in KM implementation, readiness level of KM must be measured first.

This research aims to know how much KM readiness level of GI-PWH in order to implement it. Knowing the level, this research may be able to give some reccomendations toward GI-PWH related to aspects in KM that may not be ready. KM readiness is assessed based on Theoretical Framework which was validated by experts qualitatively. The framework is divided into 2 main aspects: Individual and Organization. Factors accomodated to conduct the assessment are: Trust, Knowledge Self-Efficacy, Openness for Change, Reciprocicy, Understanding of Definition & Benefit of KM, Regulatin, Culture, Structure, Leadership & Management, Strategy, Information & Communcation Technology (ICT), and Physical Environment. The measurement of readiness level refered to Rao scale.

This research was conducted quantitatively by using 5-scale-likert questionnaire. Respondents were carried out from 150 samples. Data was collected and processed by using descriptive-analysis method. The result showed readiness level to implement KM in GI-PWH is 66.68% at Receptive level. This means GI-PWH is ready to implement KM, but"

"Pada tahun 2011, Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pembaharuan dan perubahan yang mendasar terhadap sistem penyelenggaraan kegiatan statistik dengan melakukan Reformasi Birokrasi (RB). Salah satu program yang ingin dicapai dalam RB adalah mengembangkan manajemen pengetahuan (knowledge management/KM). Tidak semua organisasi yang mengimplementasikan KM akan berhasil. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengukuran tingkat kesiapan organisasi (KM readiness) sebelum melakukan implementasi KM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan BPS RI sebelum mengimplementasikan KM dan memberikan rekomendasi berupa strategi perbaikan jika terdapat faktor yang belum siap. Kerangka kerja kesiapan KM BPS RI dibangun berdasarkan KM enabler, infrastruktur KM, serta KMCSF yang dikelompokkan ke dalam aspek abstract, soft, dan hard. Penelitian ini merupakan survey research di mana objek penelitiannya adalah pegawai BPS RI. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Stratified single stage cluster sampling digunakan sebagai metode penarikan sampelnya dengan jumlah responden sebesar 268 responden. Data hasil pengolahan diolah menggunakan analisis deskriptif. Dari hasil analisis, BPS RI mempunyai nilai kesiapan sebesar 70,91% (tingkat 3/ready). Nilai tersebut menunjukan bahwa BPS telah siap untuk mengimplementasikan manajemen pengetahuan.

---

In 2011, BPS - Statistics Indonesia perform a fundamental changes to the implementation system of statistical activities by doing bureaucratic reform (RB). One of the RB program is to develop a knowledge management (KM). Not all organizations that implement KM will succeed. Therefore, it is necessary to measure the degree of organization’s KM readiness prior to the implementation of KM. This study aims to find out BPS RI readiness before implementing KM and provide recommendations in the form of improvement strategy if there are factors that are not ready. BPS RI’s KM readiness framework is built based on KM enablers, KM infrastructure, as well as KMCSF then grouped into KM aspects (abstract, soft, and hard). This study is a survey research in which the object of research is the BPS RI employees. The instrument used in this study was a questionnaire. Stratified single stage cluster sampling is used as a sampling method with the number of respondents is 268 respondents. Data processing results processed using descriptive analysis. From the analysis, BPS RI KM readiness value is 70.91% (level three/ready). These values indicate that BPS RI is ready to implement knowledge management."

"Kementerian Keuangan Kemenkeu memiliki unit eselon satu yang bertugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan diklat di bidang keuangan negara yaitu Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan BPPK . Terkait dengan reformasi birokrasi Kemenkeu, terdapat peluang untuk memperkuat peran BPPK sebagai badan diklat agar dapat memainkan peran yang lebih besar yaitu dengan menjadi corporate university atau unit teknis yang memiliki peran strategis dalam pengembangan SDM di Kemenkeu. Berdasarkan teori, salah satu elemen penting yang harus ada pada sebuah organisasi untuk menjadi corporate university adalah manajemen pengetahuan KM . Permasalahan yang terjadi adalah BPPK belum memiliki mekanisme untuk mengelola pengetahuan tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, BPPK perlu membangun sistem manajemen pengetahuan sehingga memudahkan setiap individu untuk berbagi pengetahuan yang bermanfaat bagi organisasi. Sebagai langkah awal, diperlukan persiapan yang matang untuk mengurangi kegagalan dalam penerapannya yaitu dengan mengukur tingkat kesiapan penerapan KM. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan mengukur tingkat kesiapan penerapan KM di BPPK sehingga dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesiapannya. Tingkat kesiapan ini diukur berdasarkan pemetaan variabel KM Infrastructure, KM Enabler, dan KM Critical Success Factor yang kemudian dipetakan ke dalam aspek hard, soft dan abstract. Data penelitian dikumpulkan menggunakan metode survei tehadap sampel pegawai BPPK. Data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif dan inferensial uji T untuk mendapatkan gambaran tentang tingkat kesiapan BPPK. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa BPPK berada pada tingkat receptive yang mengindikasikan bahwa semua indikator pada variabel: infrastruktur; lingkungan fisik; budaya organisasi; struktur organisasi; kepemimpinan; pembelajaran; kemampuan keahlian motivasi; pengetahuan umum; dan strategi KM, sudah sangat mendukung untuk diterapkannya KM di BPPK.

---

Financial Education and Training Agency FETA is an Echelon I in Ministry of Finance MoF which has a major task to held trainings in the field of state finance. Regarding to the bureucracy reformation in MoF, there are some opportunities to strengthen the major function of FETA as stated above, so that FETA could play more important roles in terms of education and training. One of that opportunities is reforming FETA into corporate university or the technical unit which has a strategic role in improving the quality of the human resources in MoF. Furthermore, base on theory that one of the important elements that should exist in an organization to become a corporate university is knowledge management. The problem which occurs in FETA is that the organization does not have specific mechanisms to manage the knowledge. Moreover, to overcome that problem, the organization need to build a knowledge management system that allows each individual to share useful knowledge for the organization. As the first step, it needs a good preparation to lessen the failure in implementing it which is by measuring the readiness level of knowledge management implementation. Therefore, this study aims to measure the readiness level of knowledge management implementation in FETA in order to provide recommendations for improving the readiness of it. The readiness level is measured based on the variables mapping including Knowledge Management Infrastructure, Knowlege Management Enabler, and Knowledge Management Critical Success Factor and then mapped into the aspect of hard, soft and abstract. The data were collected by using a sample survey method which were gathered from the employees of FETA. The data are then analyzed descriptively and inferentially T test to get the description about the readiness level of FETA in implementing knowledge management. Based on this research, it can be concluded that FETA is at the receptive level of readiness in implementing knowledge management. It indicates that all the indicators in variabel infrastructure physical environment organizational culture, organizational structure leadership learning ability and motivation skills general knowledge and strategies KM, have been very supportive to the implementation of knowledge management in FETA"