Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTulisan ini bertujuan untuk menambah wawasan mengenai harmful discourse yang meliputi black campaign serta hate speech yang dapat ditemukan dan dihasilkan oleh unggahan humor politik. Penulis menggunakan pemikiran kriminologi konstutitif sebagai acuan dalam membahas hal tersebut. Penulis menggunakan sumber data primer seperti screenshot unggahan humor politik dan juga data sekunder seperti artikel berita sebagai bahan analisis. Penulis berasumsi bahwa humor politik yang disajikan memiliki unsur harmful discourse, black campaign, dan hate speech. Konten-konten tersebut memiliki agenda untuk menjatuhkan salah satu pasangan Gubernur-Wakil Gubernur menggunakan harmful discourse yang juga dapat dikatakan sebagai black campaign dan berujung pada pemberian label kepada pihak terkait. Penulis menemukan beberapa unggahan yang dapat dikategorikan sebagai harmful discourse, black campaign, hate speech dan berujung pada pemberian pandangan negatif kepada mereka yang ditargetkan dalam isi konten humor politik tersebut.

---

ABSTRACTThis paper is written in order to enhance the knowledge of harmful discourse that include black campaign and hate speech that can be found and produced by political jokes postings. Writer use constitutive criminology as the reference for discussion. Writer also use primary data such as screenshot of political jokes postings and also use secondary data such as news article as analysis matter. Writer assumes that political jokes or political humour contain some of harmful discourse, black campaign, and hate speech. The content have some of hidden agenda to mock one of the candidate using harmful discourse and black campaign and in the end, the people will give them labels. Writer found some of the postings that can be categorize as harmful discourse, black campaign, hate speech and could end up with the target described negatively by the readers."

"ABSTRAKIsu penistaan agama yang ilakukan oleh petahana Gubernur DKI Jakarta, Basuki Ahok Tjahaja Purnama menjelang Pilkada DKI Jakarta di tahun 2017 sempat menjadi perdebatan hangat di kalangan masyarakat Indonesia. Perdebatan tersebut ramai terjadi di media sosial, menunjukkan adanya kontestasi pro dan kontra terkait penetapan Ahok sebagai penista agama di ranah pidana. Kontestasi wacana di media sosial tersebut terus berlangsung sehingga menyebabkan polarisasi yang berpotensi menyebabkan terjadinya perpecahan di masyarakat. Dari kajian-kajian sebelumnya, diketahui bahwa terjadinya kontestasi dapat disebabkan oleh ekspresi kebangkitan identitas kepentingan pragmatis elit politik serta perkembangan media baru. Namun, studi-studi tersebut cenderung membahas kontestasi secara parsial dan tidak melihat adanya keberagaman aktor serta kepentingan yang melatarbelakanginya. Maka, dalam menjelaskan kontestasi wacana penistaan agama di media sosial, tulisan ini berargumen bahwa kontestasi wacana penistaan agama di media sosial disebabkan oleh adanya isu identitas yang di bingkai melalui media sosial dengan tujuan untuk memobilisasi pemilih dalam pemilihan. Pihak-pihak yang berkontestasi dalam pemilihan menggunakan strategi pembingkaian framing dengan memanfaatkan aktor-aktor di media sosial relawan, buzzer dan juga selebritis mikro sehingga menyebabkan terjadinya aktivitas saling membingkai di media sosial.

---

ABSTRACTThe issue of religious blasphemy carried out by DKI Jakarta Governor, Basuki 39 Ahok 39 Tjahaja Purnama before elections of DKI Jakarta in 2017 had become a heated debate among the people of Indonesia. The debate is rife in social media, indicating the existence of pros and contras contestation related to Ahok 39s determination as a religious blasphemy defendant in the criminal realm. Contestation of discourse in social media continues to cause polarization that has the potential to cause division in society. From previous studies, it is known that the occurrence of contestation can be caused by the expression of identity resurgence the pragmatic interests of the political elite as well as the development of new media. However, these studies tend to discuss partial cause and do not see any diversity of actors and the underlying interests. Thus, in this paper argues that the discourse contestation of religious blasphemy in social media is caused by the issue of identity that is framed through social media with the aim to mobilize voters in the election. Election winning parties use framing strategies by utilizing actors in social media volunteers, buzzers and micro celebrities, leading to framing activities in social media. "

"Istilah jejaring media sosial (social media) menunjuk pada sebuah teknologi berbasiskan media baru Internet yang bersifat mobile dan mengubah pola komunikasi satu arah yang ada pada media tradisional, menjadi pola komunikasi multi-arah. Pengaruh internet dan jejaring media sosial terhadap partisipasi politik masih menjadi perdebatan di antara berbagai kalangan. Penelitian ini mencoba untuk mengeksplorasi cara penggunaan jejaring media sosial dalam konteks partisipasi politik serta motivasi yang melatar-belakangi penggunaan tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa karakteristik percakapan adalah karakter yang dominan terlihat dalam penggunaan jejaring media sosial untuk partisipasi politik. Penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat tiga motivasi pengguna media sosial dalam memanfaatkan media tersebut untuk partisipasi politik, yaitu motivasi ekonomi, motivasi untuk menunaikan tugas warga negara, dan motivasi untuk merealisasikan kepedulian sosial. Berdasarkan kategorisasi pengguna media sosial menurut Zhao, Wu, Zhu, dan Meng (2010), pengguna yang melakukan partisipasi politik sempit tergolong sebagai peripheral participants, sedangkan pengguna yang melakukan partisipasi sesuai model consensus democracy dan partisipasi luas sudah tergolong pengguna active contributors maupun core contributors.

---

The term "Social Media" refers to a form of technology based on the new media which has a mobile characteristic and changed the old pattern of one way communication into a multi-way communication. The effects of the Internet and Social Media in the political participation context still remain a subject of debate from various parties. This research tries to explore the method of usage of social media in the political participation context and also the motifs that initiated such usage. This research has found that conversation characteristic is the dominant character existed in the method of usage of social media in the political participation context. This research also found that there are three motives that motivates users in using social media for participating in politics: economical motivations, citizenship motivations, and social solidarity motivations. Based on the users classification of Zhao, Wu, Zhu, and Meng (2010), users that participated in narrow scoop of participation can be categorized as peripheral participants, while other users that participated in politics according to the consensus democracy model or wide scoop of participation can be categorized in active contributors and core contributors."

"Penelitian ini dilatarbelakangi adanya kontroversi penundaan pemilu 2024 dan tagar Jokowi 3 Periode di media sosial Twitter yang menyita perhatian publik Indonesia pada tahun 2022 dan awal tahun 2023. Kontroversi ini menjadi bentuk propaganda yang dilakukan pihak tertentu dengan tujuan tersembunyi. Menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, peneliti menggunakan data dari sejumlah literatur dan dokumen terkait, serta wawancara terhadap sejumlah narasumber sebagai dasar dilakukan analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan, propaganda penundaan pemilu 2024 dan Jokowi 3 Periode mengancam dan berisiko terhadap berkembangnya berita bohong/menyesatkan (hoax), pesan provokatif dan ujaran kebencian. Walaupun polarisasi belum terindikasi terjadi, namun propaganda ini tetap berpotensi menimbulkan polarisasi masyarakat di masa yang akan datang. Di samping itu, kontroversi ini juga mengancam kepercayaan masyarakat terhadap kualitas demokrasi Indonesia dan terganggunya stabilitas politik setahun menjelang pemilu 2024. Adapun teknik propaganda yang dijalankan mencakup tujuh teknik yaitu Name Calling, Glittering Generality, Transfer, Testimony, Plain Folks, Card Stacking dan Band Wagon. Sementara itu, dalam konteks strategi upaya pencegahan, pengawasan dan penindakan kontroversi ini berupa strategi pengelolaan informasi dan strategi kolaborasi pengawasan dengan meningkatkan kerjasama pertukaran data dalam konsep fusion center. Pihak terkait juga perlu melakukan pemetaan pada ancaman dan pihak yang berpotensi memiliki kaitan dengan penanganan suatu isu.

---

This research is motivated by the controversy over the postponement of the 2024 election and the hashtag Jokowi 3 Periods on social media Twitter which has captured the attention of the Indonesian public in 2022 and early 2023. This controversy has become a form of propaganda carried out by certain parties with hidden goals. Using a qualitative approach and case study method, the researcher uses data from a number of related literature and documents, as well as interviews with a number of informants as a basis for analysis. The results of this study show that propaganda for the postponement of the 2024 and Jokowi 3 Period elections threatens and risks the development of fake/misleading news (hoaxes), provocative messages and hate speech. Even though polarization has not yet been indicated to occur, this propaganda still has the potential to cause polarization in society in the future. Besides that, this controversy also threatens public trust in the quality of Indonesian democracy and disrupts political and governmental stability a year before the 2024 election. The propaganda techniques that are implemented include seven techniques namely Name Calling, Glittering Generality, Transfer, Testimony, Plain Folks, Card Stacking and Band Wagons. Meanwhile, in the context of the strategy for preventing, monitoring and taking action this controversy is in the form of an information management strategy and a collaborative monitoring strategy by increasing collaborative data exchange in the fusion center concept. Related parties also need to map threats and parties that have the potential to be related to the handling of an issue. "

"Organisasi kepemudaan Indonesia Future Leader (IFL) memanfaatkan media sosial yaitu Twitter sebagai instrumen organisasi dan melalui tweet dari akun @ifutureleaders, IFL mengkonstruksikan pemuda sebagai agen perubahan. Dengan menggunakan teori wacana Foucault serta konsep imagined community, peneliti menganalisis tweet dari akun tersebut selama bulan April-Mei 2013. Proses analisis terbagi menjadi 3 level yaitu: profil IFL, pemanfaatan Twitter untuk pengembangan kepemudaan, dan analisis wacana kritis terhadap tweet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IFL memanfaatkan media sosial untuk promosi dan membangun jaringan berbentuk imagined community. Sedangkan dalam pengembangan kepemudaan, akun @ifutureleaders cenderung fokus pada pengembangan kepemudaan yang bersifat individualistik dan berorientasi global. Hasil analisis wacana kritis model Sara Mills menunjukkan bahwa IFL dalam tweet mereka memposisikan pemuda Indonesia secara general yaitu menjadi objek dalam citra negatif.

---

Indonesian Future Leader (IFL), an Indonesian youth organization, utilizes social media, Twitter, as their organization instrument. Through tweets from account @ifutureleaders, IFL constructed youth as agent of changes. By using Foucault discourse theory and imagined community concept, reseacher analyzed tweets from that account within April – May 2013. The analysis process was divided into 3 level : IFL profile, Twitter utilization for youth development and critical discourse for tweet analysis.

The result showed that IFL utilized social media for promoting and developing imagined community network. On the other hand, for youth development, account @ifutureleaders tended to focus on individualistically and globally oriented youth development. The result of Sara Mills critical discourse analysis showed that IFL, in their tweets, placed Indonesia Youth generally as object in negative imaged."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap representasi sosial yang dominan dan perubahan dari tahun ke tahun tentang disabilitas dalam pemberitaan di media Kompas.com dan Detik.com. Paradigma dalam penelitian ini adalah kritis dengan melihat tatanan bahasa dapat membangun ketidakseimbangan dan perbedaan kekuatan sosial. Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan metode penelitian corpus-assisted discourse study (CADS). Metode ini merupakan gabungan dari corpus linguistic dan analisis wacana kritis yang memanfaatkan data digital sebagai bagian dari jurnalisme data dengan analisis menggunakan perangkat lunak, serta mengelaborasikannya dengan analisis wacana kritis. Objek penelitian ini yaitu pemberitaan di Kompas.com dan Detik.com sejak 2004 hingga awal 2023 dengan kata kunci pencarian utama "disabilitas", "difabel", "cacat", dan "tuna". Hasil penelitian mengungkap terdapat empat representasi sosial yang dominan dalam pemberitaan tentang disabilitas. Pertama, disabilitas dipandang sebagai kelompok yang membebankan masyarakat dan pemerintah, sehingga layak memperoleh bantuan. Kedua, perempuan disabilitas sebagai kelompok yang terdiskriminasi (menjadi korban). Ketiga, representasi disabilitas supercrip dalam konteks paling dominan pada pemberitaan bertema olahraga, pendidikan, dan seni. Keempat, representasi sosial anak-anak dengan disabilitas sebagai kelompok lemah. Dari aspek diakronik, belum ada perubahan dalam representasi sosial disabilitas. Namun stigmatisasi dan stereotip disabilitas secara repetitif diberitakan oleh media dari tahun ke tahun.

---

This research aims to unveil the dominant social representations and their evolution over the years regarding disabilities in the reporting of Kompas.com and Detik.com. The paradigm employed in this research is critical, as it investigates how language structures can foster social imbalances and power disparities. The study utilizes both quantitative and qualitative approaches, employing the corpus-assisted discourse study (CADS) research method. CADS is an amalgamation of corpus linguistics and critical discourse analysis, leveraging digital data as part of data journalism and analyzed through software, while also subjecting it to critical discourse analysis. The research focuses on the reporting on Kompas.com and Detik.com from 2004 to early 2023, using keywords like "disabilities," "differently-abled," "disabled," and "handicap." The research findings reveal four dominant social representations in the reporting on disabilities. First, disabilities are perceived as a burden on both society and the government, thereby justifying the need for assistance. Second, women with disabilities are portrayed as a discriminated group (victims). Third, the supercrip representation of disabilities prevails in reports related to sports, education, and arts. Fourth, there is a social representation of disabled children as a vulnerable group. From a diachronic perspective, there have been no changes in the social representation of disabilities. However, media consistently reports stigmatization and perpetuates stereotypes of disabilities year after year."

"Tingginya implikasi dan tingkat sensitivitas pemberitaan seputar kasus bunuh diri membuat organisasi pemerhati kesehatan dunia, WHO dan lembaga pengawas pers di Indonesia, Dewan Pers, mengeluarkan seperangkat aturan yang memuat pedoman untuk melakukan reportase bunuh diri yang bertanggung jawab. Media daring yang saat ini menjadi opsi saluran media utama yang diminati oleh Masyarakat Indonesia, seharusnya mematuhi pedoman tersebut. Oleh karena itu, tulisan ini akan memaparkan penerapan pedoman bunuh diri tersebut dalam media daring dengan mengkajinya melalui ketersediaan unsur-unsur potensi helpful yang seharusnya ada dan potensi harmful yang seharusnya dihindari dalam penulisan artikel reportase bunuh diri. Berdasarkan kajian tersebut, penulis menemukan bahwa unsur harmful justru memiliki prevalensi yang lebih tinggi ketimbang ketersediaan unsur helpful dalam tulisan artikel media daring. Lebih jauh lagi, penulis menemukan bahwa tingginya ketidaksesuaian antara hasil reportase dengan pedoman pemberitaan bunuh diri ini, dilatarbelakangi oleh faktor tekanan ekonomi akibat semakin banyaknya media daring di Indonesia. Hal ini memunculkan iklim kompetitif antar media daring untuk mendapatkan atensi khalayak yang akhirnya membuat hasil reportase tidak sesuai dengan pedoman pemberitaan bunuh diri.

---

The high implication and sensitivity level of reporting on suicides has made the World Health Organization (WHO)

and the press watchdog agency in Indonesia, Dewan Pers, issued a set of rules containing guidelines for reporting

responsibly on suicide. Online news media, which is currently the main media channel Indonesians desired, should comply with these guidelines. Therefore, this paper will describe the application of these suicide guidelines in Indonesian online news media by examining the availability of potentially helpful elements that should be present and potentially harmful factors that should be avoided when writing about suicide. Based on this study, the author found that the harmful elements had a higher prevalence than the availability of helpful elements in online media articles. Furthermore, the authors found that the high discrepancy between those reportage and the guidelines on reporting suicide was caused by the economic pressure factor due to the increasing number of online news media in Indonesia. This has created a competitive climate among Indonesian online news media to get audience’s attention, which ultimately makes the reportage results not in accordance with the guidelines of reporting on suicide."

"Tesis ini membahas konstruksi pcmberitaan berita politik yang mengarah pada praktik pragmatisme politik dalam konteks pemberitaan selebriti politisi. Hal ini berawal dari pergeseran pers dalam menempatkan kepuasan khalayak yang sekadar memenuhi dorongan pragmatis politik, sosial dan psikhis. Gejala ini mengaburkan peran media sebagai institusi yang mendorong pendidikan politilc. Pers lebih memihak pada Iogika ekonomi media yang berorientasi komersial. Jumalisme politik yung puritan mengalami metamorfosis menjadi komodiiikui politik melalui ikon selebriti politisi. Penelitian ini merupakan peneiitian kualitatif yang mcncrapkan analisis framing untuk mengetahui frame beritanya dun Critical Discourse Analysis versi Fairclough sebagai instrumen analisanya pada level mesa dan makro.

---

This thesis discusses the construct of political news that is related to political pragmatism practices in the context of politician-celebrity journalism. it stars with the press' should in placing public satisfaction that only fulfills the drive of political, social, and physiological pragmatism. This phenomenon fades the media role that is commercial-oriented. The puritan political journalism experiences metamorphosis becoming political accommodation through politician celebrity icon. This analysis is qualitative which applies framing analysis to define news frame and Critical Discourse Analysis of Fairclough version as its analysis instrument in meso and macro level. The recommendation of this research is awaking the importance of media literacy to the readers upon newspaper journalism in political landscape which originally is a social construct of a system that prevails in media?s capitalism structure."