Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKLaporan ini menguraikan analisis kepatuhan PT WS dalam melakukan kewajiban perpajakan Pajak Penghasilan Badan, pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai PPN . Hasil analisis menunjukkan bahwa PT WS sudah patuh terhadap kewajiban pembayaran dan penyampaian SPT Tahunan Badan. Pihak pemberi penghasilan atas jasa yang diberikan PT WS tidak perlu memotong Pajak Penghasilan Pasal 23. Untuk kewajiban pemotongan pajak withholding tax , PT WS tidak berkewajiban untuk melakukan pemotongan atas Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diterima pengemudi. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa PT WS belum patuh terhadap kewajiban memungut dan melaporkan PPN.

---

ABSTRACTThis report explains about compliance level analysis of PT WS in performing tax obligations of Corporate Income Tax, withholding of Article 21 Income Tax and the collection of Value Added Tax. The result of analysis shows that PT WS has complied with obligation of payment and submission of Annual Tax Return. The user of the services provided by PT WS shall not withhold the Income Tax of Article 23. For the obligation of withholding tax, PT WS shall not be liable to withhold the Income Tax on Article 21 which the driver receives. The results of the analysis also shows that PT WS has not complied with the obligation to collect and report the VAT."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas kebijakan PPN atas Jasa Pengangkutan Muatan Ekspor dan Impor dengan Menggunakan Angkutan Laut di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitan deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat perubahan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa pengangkutan muatan ekspor dan impor di Indonesia sebelum dan sesudah berlakunya PMK Nomor 80/PMK.03/2012. Selain itu, berbeda dengan Indonesia, Singapura dan Filipina sudah mengatur secara khusus PPN atas jasa pengangkutan di jalur internasional. Kedua negara tersebut memberikan fasilitas PPN atas penyerahan jasa pengangkutan di jalur Internasional. Indonesia dapat mengacu pada kebijakan yang digunakan negara lain dalam hal penerapan alternatif kebijakan PPN yang sesuai atas jasa pengangkutan muatan ekspor dan impor dengan angkutan laut.

---

ABSTRACTThis study discusses about the policy of Value Added Tax (VAT) on transportation services of export and import cargo with sea transport in Indonesia (comparative study with Singapore and Philippines). This study used a qualitative approach to the type of descriptive research. The research concluded that there are differences between the prior and post establishment of Minister of Finance Regulation Number 80/PMK/2012. Moreover, in contrast to Indonesia, Singapore and the Philippines have set up a special VAT of transportation services on international routes. Both countries are giving the benefit of VAT on international routes service transaction to the related corporates. Thus, Indonesia can refer to foreign policies in terms of implementation of alternatives appropriate policy on VAT of export and import cargo by sea transport."

"Penelitian ini membahas tentang analisis kebijakan optimalisasi pajak daerah dari kendaraan bermotor dalam mendukung infrastruktur jalan dan sarana transportasi di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivistme dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah adanya kebijakan optimalisasi pajak daerah yang beragam sesuai jenis pajak dari kendaraan bermotor antara lain dengan cara melakukan koordinasi dengan dinas kependudukan untuk meningkatkan akurasi tarif pajak progresif, himbauan untuk mendaftarkan diri dan melaporkan transaksi jual beli kendaraan milik Wajib Pajak, Optimalisasi Nilai Jual Kendaraan Bermotor, melakukan kerjasama dengan KPK dan BPKP untuk memeriksa penyedia bahan bakar, Penagihan piutang pajak, pengukuhan wajib pajak dan optimalisasi online system. Masalah yang dihadapi dalam melakukan pengoptimalan pajak daerah adalah rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, lemahnya penegakan hukum, belum tervalidasi dengan baik data Wajib Pajak, turunnya jumlah penjualan kendaraan bermotor, adanya perbedaan tarif pajak kendaraan bermotor antar wilayah di DKI Jakarta, kebijakan mobil murah, minat masyarakat yang kurang untuk melakukan bea balik nama, kurangnya ketebukaan informasi terkait delivery order pada penjualan bahan bakar, dan belum terlaksananya program pemindahan on street ke off street. Disarankan untuk segera menerapkan tarif pajak progresif yang baru, melakukan sinkronisasi database Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta dengan pengelola parkir secara online system dan menaikan tarif parkir.

---

This research describes the analysis of the optimization of vehicle local tax policy to support road and transportation infrastructure development in DKI Jakarta. This research uses a post positivist approach with qualitative data analysis. Result of this research is describes that the optimization of vehicle local tax policy which is applied variously based on the vehicle tax can be obtained by doing several action, such as; working together with the office of Demographic Affairs to increase the accuracy of progressive tax rate, appealing the taxpayer to register and to report their vehicle trading activities, optimizing the vehicle sales value, working together with KPK and BPKP to evaluate the fuel supplier, collecting of outstanding tax receivables, strengthening the registration of taxpayer and optimize online system. Problems encountered in conducting the optimization of vehicle local tax policy can be identified as follow, lack of tax compliance, minimum law enforcement, the taxpayer data is not well validated, declining number of vehicle sales, different tax rate applied within DKI Jakarta, application of low cost green car (LCGC) policy, less public interest to do a transfer of vehicle tax, undisclosed information in refer to the delivery order of fuel distribution and the transfer program on street to off street parking not yet implemented. It is advised to immediately apply the new progressive tax rate, synchronize the database between data at the tax office and parking operator by using online system and increasing the parking tariff"

"Dalam era globalisasi saat ini telah terjadi transformasi global yang digerakan oleh dua kekuatan besar, yaitu teknologi dan perdagangan. Proses transformasi tersebut berjalan dengan sangat cepat. Dibutuhkan suatu sarana penting untuk menunjang dinamika tersebut diantaranya sarana transporasi yang efisien, yaitu pesawat terbang. Awal industri penerbangan di Indonesia terjadi sekitar tahun 1949. Indonesia menjalin kerjasama dengan Pemerintah Hindia Belanda dengan mendirikan maskapai PT Garuda Indonesia Airways (GIA). Dengan berdirinya maskapai penerbangan nasional ini mendorong industri penerbangan dalam negeri dengan berdirinya maskapai-maskapai penerbangan lain.Munculnya perusahaan penerbangan nasional membuka celah masuknya perusahaan penerbangan asing ke Indonesia. Perusahaan penerbangan asing tersebut dalam mengembangkan usahanya dengan mendirikan cabang. Berdasarkan ketentuan Treaty ataupun Undang-Undang Domestik pendirian cabang tersebut dikukuhkan sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT). Tidak seperti pada ketentuan umunmya, BUT atas perusahaan penerbangan asing tidak dijadikan sebagai ambang batas pemajakan. Pemberian hak pemajakan secara ekslusif diberikan pada pusat efektif manajemen.Pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah upaya yang perlu dilakukan agar perusahaan penerbangan asing di Indonesia dapat memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya dengan baik. Hal ini terkait karena pengoperasian pesawat terbang mempunyai karakteristik yang bersifat khusus, sehingga pengenaan pajaknya pun bersifat khusus. 0leh karena itu, pemahaman atas pengoperasian perusahaan penerbangan secara cermat dan komnprehensif perlu dilakukan.Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Analitis. Instrumen penelitian yang digunakan adalah wawancara dengan pihak-pihak yang terkait seperti: pejabat dan petugas pajak, konsultan pajak, wajib pajak dan IATA. Penelitian ini juga didukung dengan studi literatur guna mendapatkan teori dan peraturan yang tepat untuk mendukung penelitian ini. Adapun literatur yang diteliti scperti: karya ilmiah dan peraturan perpajakan berdasarkan Ketentuan Domestik maupun dalam Tax Treaty.Berdasarkan penelitian di KPP Badora I dan II ditemukan data bahwa dalam pemenuhan kewajiban pei-pajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak (WP) perusahaan penerbangan asing sudah baik. Hal ini disebabkan pada umumnya WP tersebut didampingi oleh konsultan. Tetapi dalam masalah pemahaman dan sosialisasi peraturan masih kurang. Sehingga sering timbul dispute antara petugas dan wajib pajak. Sampai saat ini pihak KPP Badora belum pernah melakukan sosialisasi secara rutin. Masalah ekstensitikasi dan Intensifikasi Wajib Pajak juga belum dioptimalkan.Berdasarkan analisa yang dilakukan, proses sosialisasi, ekstentifikasi dan intensitikasi pajak perlu dilakukan. Sosialiasi ditujukan untuk meningkatkan pemahaman WP dan petugas pajak. Masih banyaknya perusahaan penerbangan asing yang belum terdatar merupakan alasan mengapa diperlukan proses ekstensifikasi pajak. Proses ekstensifkasi ini terutama ditekankan pada negara non treaty partner. Proses Intensifikasi berhubungan erat dengan infotmasi peredaran bruto dan pembukuan. karena pengenaan pajak berdasarkan undang-undang domestik menggunakan norma, petugas pajak mempunyai kesulitan untuk tnengidentifikasi jenis -jenis penghasilan lebih lanjut.Oleh karena itu disarankan agar proses sosialisasi dilakukan secara inlensif baik di kalangan petugas pajak dan wajib pajak. Upaya tersebut misalnya dengan menjalin kerja sama dengan asosiasi penerbangan internasional (IATA). Fasilitas dalam treaty yang berhubungan dengan pertukaran infotmasi hendaknya dimanfaatkan untuk mendukung proses intensifikasi pengenaan pajak.

---

In the current era or global, there has peen a global transformation instigated by two large forces. Namely technology and trade, such transformation process is taking place rapidly. Important facilities are required to support such dynamic, arming other things efficient means of transportation such as airplanes. Airline industry Indonesia dates back to 1949. Indonesia engaged in cooperation with the Government of Netherlands East Indies by establishing PT Garuda Indonesia Airways (GIA). The establishment of this national airline spurred the growth of domestic air transportation industry, as indicated by the establishment of outer- airlines.The establishment of national airlines has opened the gate lot the entry of forcign airlines to Indonesia. Those foreign airlines develop their businesses by opening branch offices. Pursuant to the provisions of Treaty or Domestic Laws, such newly opened branch offices should be confirmed as Permanent Establishments (PE). Not with standing the general rules. PE of foreign airlines is not functioning as taxation threshold. Such exclusive taxation right is granted to effective management centers.The maim topic of this thesis is the efforts that need to be made for the proper fulfillment of the tax rights and obligations by foreign airliners. This is because the operation of airplanes has specific characteristics so as to require special taxation. Therefore, careful and comprehensive understanding of airline operations is required.This research employed Analytical (Descriptive method. The research instrument used was interview with the relevant panics. Such as: tax officials and officers. Tax consultants, taxpayers and IATA. This research was also supported by literary study in order to obtain the correct theories and regulations to support this research. Whereas the literature used in this research include scientific works and tax regulations, based on Domestic Regulations and Tax Treaties.The research conducted at Tax Service Office For Foreign Entities and Individuals (KPI Badora) I and II reveals sonic data that foreign airline Taxpayers have appropriately fulfilled their tax obligations. This is because consultants generally assist them. However, there is still lack of understanding and socialization of regulations. Accordingly, there are disputes between the officers and the taxpayers. Thus Tar. KPP Badora has never performed routine dissemination of information. The issues of enlarge and intensification of Taxpayers have not also been optimized.Based on the analysis, it is necessary to perform tax socialization, enlarge and intensification. Socialization is aimed at improving the comprehension of taxpayers and tax officers. The large number of foreign airlines that have not been registered is the reason why lax enlarge process is required. Such enlarge process should be focused mainly on non-treaty partner countries. Intensification process is closely related to information on gross turnover and bookkeeping. Since taxation based on domestic laws is subject to norms, tax officers face difficulties in further identifying the types of revenues.Therefore, it is recommended that the socialization process be performed intensively, both on tax officers and taxpayers. Such effort can be made, for instance, by engaging in cooperation with the international air transport association (IATA). Facilities provided in treaties related to exchange of information should be used for supporting the taxation intensification process."

"Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu pajak daerah yang paling potensial untuk dikembangkan. Sampai saat ini, basis pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor di Indonesia masih terbatas pada wealth tax base sehingga terdapat potensi perluasan basis perpajakan berdasarkan tingkat penggunaan kendaraan. Seiring dengan perkembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai diperlukan suatu kajian untuk mencegah potential loss atas Pendapatan Asli Daerah kedepannya serta mewujudkan equal treatment antara kendaraan bermotor listrik dengan kendaraan bermotor konvensional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menganalisis potensi pengenaan mileage-based road user charge atas kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) di Provinsi DKI Jakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup studi literatur, studi komparatif, dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat potensi untuk mengenakan mileage-based road user charge pada kendaraan bermotor listrik berbasis baterai kedepannya dengan memperhatikan timing yang tepat yaitu ketika industri dan populasi kendaraan listrik di Indonesia sudah masif serta berada pada jumlah yang layak untuk dipajaki. Terdapat dua alternatif untuk mengenakan mileage-based road user charge atas kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Pertama, redefinisi bobot melalui penambahan unsur berupa kapasitas baterai yang linear dengan jarak. Kedua, reformulasi dasar pengenaan PKB dengan komponen tambahan berupa jumlah kilometer jarak tempuh. Secara keseluruhan, dibutuhkan penyusunan suatu roadmap pemajakan untuk menjadikan mileage-based road user charge sebagai suatu pilihan alternatif pemajakan.

---

Motor Vehicle Tax is one of the most potential local taxes to develop. Heretofore, the basis for the imposition of Motor Vehicle Tax in Indonesia is still limited to wealth tax based. Therefore, it could be a potential to expand tax based on the level of vehicle utilization. Along with the growth of battery electric vehicle, a study is needed to prevent the potential loss of local revenue in the future and to establish equal treatment between electric vehicle and conventional vehicle. This research uses a qualitative approach with the focus of analyzing the potential of mileage-based road user charge on battery electric vehicle in DKI Jakarta Province. The data collection methods used in this research are literature studies, comparative studies, and in-depth interview. The result of the research showed that in the future there is potential to impose mileage-based road user charge on battery electric vehicle by considering the right timing when the industry and population of battery electric vehicle in Indonesia is already massive and at a decent amount to be taxed. There are two alternatives to charging mileage-based road user charge on battery electric vehicle. First, redefine the weight through additional element in the form of battery capacity that is linear with the mileage. Second, tax base reformulation of Motor Vehicle Tax in the form of the number of kilometers traveled. Overall, the taxation roadmap arrangement is prominent to consider mileage-based road user charge as a taxation alternative choice."

"Penelitian ini membahas mengenai strategi Pemerintah Kota Sukabumi melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah dalam mengelola Pajak Kendaraan Bermotor untuk terus meningkatkan dan dapat terus menjadi tumpuan penerimaan pendapatan daerah Kota Sukabumi dikarenakan potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Sukabumi sangat potensial. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan strategi tersebut seperti bagaimana bentuk strategi yang digunakan oleh Pemerintah Kota Sukabumi dan menganalisis mengenai hambatan yang dihadapi dalam menerapkan strategi tersebut. Dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi kepustakaan, dan teknik analisis data kualitatif, hasil penelitian ini adalah : Strategi yang diterapkan Pemerintah Kota Sukabumi adalah strategi intensifikasi dan ektensifikasi pajak. Untuk strategi intensifikasi dilakukan dengan peningkatan pelayanan lapangan, pengawasan pemeriksaan pajak, dan penyerdehanaan administrasi. Strategi ekstensifikasi dilakukan dengan cara menjaring wajib pajak baru. Dan untuk hambatan yang dihadapi adalah rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat atas kewajiban perpajakannya.

---

This research discusses the strategy Government of Sukabumi City through improvement on Vehicle Tax. Therefore, this research goals to describe the management of strategies such as how the strategy form used by the Government and analyze the obstacles faced in implementing these strategies. With qualitative approach, data collecting techniques with in depth interviews and literature. The result of this research are The strategy applied by Government is tax intensification strategy dan Extensification. For intensification strategy is done by improving field services, supervision of tax audit, and administrative simplification. Extensification strategy is done by collecting new taxpayers. And for the obstacles encountered is the problem of undicipline tax payer for their responsbility."

"Laporan magang ini membahas tentang evaluasi terhadap kepatuhan dalam pembutan Local File dan Benchmarking berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada PT PPP yang merupakan wajib pajak dalam negeri yang memiliki kewajiban untuk membuat dan menyimpan dokumen tersebut. Evaluasi dilakukan dengan memberikan penjelasanmengenai proses pembuatan Local File dan Benchmarking dan keseuaian isi Local File dengan Peraturan Menteri keuangan No. 213/PMK.03/2016 (PMK-213) dan kesesuaian Benchmarking dengan PER-22/PJ/2013 dan PER-43/PJ/2010. Berdasarkan hasil analisis, masih terdapat beberapa informasi yang tidak disampaikan dalam pembuatan Local File sesuai dengan dengan PMK-213. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa Benchmarking telah dilakukan sesuai dengan PER-22/PJ/2013 dan PER-43/PJ/2010.

---

This internship report aims to evaluate compliance in making Local Files and Benchmarking based on tax regulations that apply to PT PPP which is a domestic taxpayer who has the obligation to make and hold the documents. Evaluation is conducted by providing an explanation of the process of making Local Files and Benchmarking and the conformity of the contents of Local Files with Minister of Finance Regulation No. 213 / PMK.03 / 2016 (PMK-213) and conformity of Benchmarking with PER-22 / PJ / 2013 and PER-43 / PJ / 2010. Based on the results of the analysis, there is still some information that was not conveyed in making Local Files in accordance with PMK-213. The analysis also shows that benchmarking has been carried out in accordance with PER-22 / PJ / 2013 and PER-43 / PJ / 2010."

"ABSTRAKTesis ini ditujukan untuk menganalisis aturan-aturan PPh dan PPN pada perusahaan pelayaran niaga. Penelitian ini selanjutnya menganalisis metode-metode penggalian potensi pajak perusahaan pelayaran niaga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis peraturan-peraturan perpajakan yang ada dan upaya penggalian potensi pajaknya. Aturan-aturan pajak dianalisis dengan menggunakan asas-asas The Four Maxims equality, certainty, convenience of payment, and efficiency dari Adam Smith. Hasil analisis menunjukkan bahwa aturan-aturan PPh yang ada belum memenuhi asas-asas The Four Maxims, sedangkan aturan-aturan PPN yang ada sudah memenuhi asas-asas The Four Maxims. Hasil analisis lainnya yaitu pelaksanaan dari metode-metode penggalian potensi pajak perusahaan pelayaran niaga.

---

ABSTRACTThe focus of this study is to analyze Income Tax Laws and Value Added Tax VAT Laws on shipping commercial company. This research uses qualitative approach to analyze tax laws and methods of collecting tax. The Four Maxims equality, certainty, convenience of payment, and efficiency from Adam Smith are used to analyze tax laws. This study finds that Income Tax Laws have not fulfilled principles of The Four Maxims, but VAT Laws have fulfilled principles of The Four Maxims. This study also finds the implementation of collecting tax methods on shipping commercial company."

"Studi ini berangkat dari munculnya modivikasi produk dan jasa baru yang sukses memasuki pasar lama dengan berbasis pada media online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui media online yang sesuai untuk mengkomunikasikan new product development agar dapat diadopsi konsumen; serta bagaimana loyalitas konsumen dapat terbangun pada new product development. Analisis dalam penelitian menggunakan Innovation-Decision Process yang digagas Everett M. Rogers. Melalui studi kasus dan teknik pengumpulan data berupa wawancara, diketahui bahwa media online (khsusunya portal berita online, media sosial dan aplikasi pesan singkat) berperan aktif dalam setiap proses adopsi yang dilakukan konsumen. Sedangkan loyalitas konsumen dibangun di dalam tahap adopsi new product development yaitu tahap konfirmasi.

---

The study is constructed based on the arising new product and service modifications that have successfully made an entrance into the existing online-based market. This particular research is objected to figure out which type of online-media that is suitable to communicate the new product development, in order to make the product adoptable by the consumer in the best possible way; also finding the best way of how consumer loyalty can be built for the new product development.

The analysis method used in the research is the Innovation-Decision Process, initiated by Everett M. Rogers. Through the study case and collected data in form of direct interview, it can be learned that online media (especially online news portal, general social media, and instant-messaging applications) have a huge impact in every adoption process mentioned before, whereas consumer loyalty is built on confirmation stage, where the adoption process occurs."

"Direktorat Jenderal Pajak menerapkan teknologi informasi dalam pelaporan PPN. Ini dilakukan dalam rangka memberikan kemudahan, kepastian hukum, dan peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak, terutama setelah pemberlakuan PER-11/PJ/2013 dan PER-10/PJ/2013, sehingga diharapkan kepatuhan Wajib Pajak meningkat. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui besar hubungan antara ketiga prinsip tersebut dengan tingkat kepatuhan pajak. Penelitian ini menggunakan metode survey, statistik deskriptif, dan pengujian korelasi. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang kuat antara ketiga variabel tersebut dengan tingkat kepatuhan pajak.

---

The Directorate General of Taxation implement electronic system (e-SPT) in reporting value-added-tax so reporting process can be ease, tax payers can get legal certainty, and improvement of quality of tax services, especially after implementation of PER-11/PJ/2013 and PER-10/PJ/2013 and is expected tax compliance to increase. The purpose of this research is to examine correlation of these three principles toward tax compliance. This research uses survey method, statistic descriptive, and correlation analysis. Data are collected through questionnaires which are distributed to tax payers at Tanjung Priok Tax Office. This research shows that strong correlation of these three variables and tax compliance."