Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSebagai produsen produk perikanan kedua terbesar di dunia, Indonesia belum mengoptimalkan kapasitasnya. Skripsi ini menganalisis rezim investasi perikanan dan dampak peraturan pelaksanaan Perikanan terhadap perusahaan dalam negeri dan nelayan setempat. Dengan melakukan metode penelitian hukum normatif, tesis ini menyimpulkan bahwa, pertama, investasi terhadap sektor perikanan diatur melalui Undang-Undang Investasi dan Undang-Undang Perikanan; ini terlihat dengan izin yang dibutuhkan untuk bisa berusaha dalam bidang perikanan seperti SIUP, SIPI dan SIKPI; kondisi Terbuka/Terbuka dengan persyaratan untuk penanaman modal dalam negeri terkait dengan perikanan yang diatur dalam Daftar Investasi Negatif, dan pengadilan perikanan untuk penyelesaian perkara pidana perikanan. Peraturan pelaksanaan yang telah diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki beberapa implikasi hukum terhadap investor perikanan dan nelayan lokal, yakni penghentian usaha investor yang telah menyebabkan penurunan drastis dalam produksi skala nasional walaupun kondisi produksi pasar internasional yang sedang meningkat, kenaikan biaya operasional dan perununan produktivitas yang disebabkan oleh pembatasan transhipment, ribuan kapal yang tidak aktif karena pelarangan penggunaan alat tangkap trawls dan seine nets, kenaikan biaya operasional atas pembatasan terhadap penangkutan ikan hidup, dan penurunan produktivitas yang disebabkan oleh pembatasan produksi kepiting, lobster dan rajungan, dan penghalang terhadap tujuan hukum. Tesis ini merekomendasikan agar untuk mengembangkan sektor perikanan bagi investor domestik dan nelayan lokal, dan untuk menegakkan Inpres tahun 2016, ada hal yang harus diterapkan, yakni untuk melakukan evaluasi peraturan yang ada, memudahkan dan meringankan pembatasan yang menghambat usaha nelayan, penerbitan sistem pengawasan baru dan memperbolehkan penangkapan benih krustasea yang akan dikelola untuk pembudidayaan.

---

ABSTRACT

As the second biggest producer of fishery products in the world, Indonesia has not optimized its capacity. This thesis analyzes the fisheries investment regime and the impacts of the implementing regulations of the Fisheries Minister towards domestic enterprises and local fishermen. By conducting a normative legal research method, this thesis concludes that, first, the fishery investments sector are regulated through Investment Law, and Fishery Laws in which these are seen through the existing legal structures, such as the necessity to acquire permits of SIUP, SIPI and SIKPI the open open with requirements status for domestic investors pursuant to the Negative Investment List and a fisheries court purposed for criminal fisheries adjudication. The implementing regulations of the Fisheries Minister have six legal implications on fishery investors and local fishermen, namely ceased operations which has caused a drastic decrease in national production in light of increased production trends of the international market, high inflated costs and lessened productivity caused by transhipment restrictions, thousands of dormant vessels due to the trawls and seine nets restriction, increased costs due to the restrictions on live fish transport, and lessened productivity caused by the restriction on the production of crabs, lobsters and blue swimming crabs, and the impairment of the law rsquo s purpose. This thesis recommends that in order to develop the fishery sector for domestic investors and local fishermen, to uphold the Presidential Instruction of 2016, there are recommendations that should be instigated. This includes an evaluation of existing regulations, the easing of existing restrictions, the issuance of new supervision systems and to allow the capture of crustacean seedlings for cultivation purposes."

"Penelitian ini menganalisis pengaruh rezim buruh migran di Taiwan terhadap upaya pemerintah Indonesia dalam mendorong kenaikan upah pekerja migran Indonesia (PMI) domestik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan studi literatur dan wawancara mendalam untuk memperoleh data empiris dari studi kasus yang diangkat. Berdasarkan Chia-Wen Lu (2011), konsep rezim buruh migran mengacu pada kontrol terhadap populasi pekerja migran yang memiliki karakteristik tidak sama di berbagai negara tujuan pekerja migran. Rezim buruh migran di Taiwan menurut Lu memiliki karakteristik tidak transparan dan mengisolasi pekerja migran domestik dari hak-hak politik mereka dalam memengaruhi kebijakan. Oleh karena itu, peranan pemerintah Indonesia menjadi penting dalam mengadvokasikan kepentingan PMI domestik di Taiwan. Mengingat kondisi PMI domestik di Taiwan bekerja dalam kondisi yang eksploitatif, ketika upah yang mereka terima relatif tidak setimpal dengan panjang dan intensitas jam kerja yang dijalani. Hasil penelitian ini mengonfirmasi bahwa karakteristik rezim buruh migran di Taiwan telah memengaruhi upaya pemerintah Indonesia dalam proses negosiasi kenaikan upah minimum bagi PMI domestik. Selain itu, penelitian ini menemukan faktor lain di luar kerangka analisis Lu (2011) yaitu bahwa meskipun pemerintah Indonesia memiliki bargaining power untuk mengusulkan kenaikan upah minimum PMI domestik kepada otoritas Taiwan, dalam prosesnya terdapat hambatan untuk mencapai kesepakatan dalam waktu singkat. Hal ini terkait dengan karakteristik rezim buruh migran di Taiwan yang lebih mengutamakan kepentingan atau kondisi pemberi kerja atau majikan ketimbang pada pekerja migran. Hal ini yang menyebabkan proses negosiasi kenaikan upah minimum antara pemerintah Indonesia dan otoritas Taiwan, memakan waktu cukup lama hingga mencapai kesepakatan resmi. Hasil proses resmi tersebut pun masih tergantung pada itikad baik pemberi kerja di Tawan untuk mematuhinya.

---

This research analyzes the influence of the labour migrant regime in Taiwan on the Indonesian government’s efforts to enforce a wage increase for Indonesian domestic migrant workers. This research uses a qualitative method by conducting literature studies and in-depth interviews to obtain empirical data. According to Chia-Wen Lu (2011), the labour migrant regime is the state’s control over the migrant worker population. Hence, each country has its own characteristic of control. For instance, the characteristics of the labour migrant regime in Taiwan are non-transparency and isolates domestic migrant workers from their political rights to influence a policy-making process. Due to the exploitative conditions, when the wage received is not worth the working hours they took. Therefore, the role of the Indonesian government is essential to advocate the needs of Indonesian domestic migrant workers in Taiwan. The findings in this study confirm the characteristics of the labour migrant regime in Taiwan affect the Indonesian government’s effort to increase the minimum wage of Indonesian migrant domestic workers. In addition, this study found other factors aside from Lu’s analytical framework. It discovered the characteristics of the labour migrant regime in Taiwan prioritize the interests of employers. Therefore, although the Indonesian government has the bargaining power to propose an increase in the minimum wage, there are obstacles to reaching an agreement immediately. This is related to the characteristics of the labour migrant regime in Taiwan, which prioritizes the interests or conditions of employers or employers instead of migrant workers. This characteristic caused the negotiation process for the minimum wage increase between the Indonesian government and the Taiwanese authorities to take a long time to reach an official agreement. The results of the official process also depend on the goodwill of employers in Taiwan to comply."

"Penelitian ini menggunakan data yang dikumpulkan secara manual mengenai pergantian kepala daerah di 183 kota di Indonesia untuk mengetahui adanya hubungan antara politik di tingkat pemerintah lokal dan strategi perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali hubungan antara pergantian kepala daerah (political turnover) dengan penghindaran pajak (tax avoidance) dan keputusan investasi perusahaan (corporate investment). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 10 tahun periode penelitian yaitu 2012-2021. Analisis dilakukan dengan data panel menggunakan regresi Driscoll & Kraay Standard Error Fixed Effect. Hasil penelitian menunjukan bahwa pergantian kepala daerah memiliki hubungan negatif dengan penghindaran pajak namun hanya berlaku pada pergantian kepala daerah di wilayah kantor pusat perusahaan. Penelitian ini juga menemukan bahwa pergantian kepala daerah di wilayah kantor pusat maupun wilayah operasional lainnya memiliki hubungan yang signifikan dengan investasi perusahaan di periode normal (non-krisis). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perubahan kondisi politik yang digambarkan oleh pergantian kepala daerah memiliki hubungan dengan pengambilan kebijakan perusahaan. Hal ini menunjukkan hubungan dengan pemerintah daerah merupakan sumber daya (resources) yang dianggap penting oleh perusahaan.

---

This study use manually collected data on changes of local government leader in 183 Indonesia cities to determine the relationship between politic in local government level and firm strategies. This study aims to explore the relationship between political turnover, tax avoidance and corporate investment decisions. This research is a quantitative study with a sample of companies listed on the IDX for a 10 years research period since 2012-2021. Analysis was performed with panel data using Driscoll & Kraay Standard Error Fixed Effect regression. The results show that the change of local government leader has a negative relation with tax avoidance but only applies to the change of local government leader in the company's headquarters area. This research also found that the change of local government leader in the headquarters area and other operational areas have a significant relationship with the company's investment in normal period (non-crisis). It shows that a change of political conditions which described by the change in local government leader, has a different implication on company policy. The result shows the change of political condition that described by change of local government leader has a significant relation with the corporate decision. It shows that the relation with local government is an important resources for the company."

"Pada tahun 2017 Pemerintah Indonesia melakukan perubahan terhadap sistem Kontrak Bagi Hasil Migas (KBH), dari KBH cost recovery menjadi KBH gross split. Perubahan KBH dengan skema gross split diharapkan menjadi solusi atas menurunnya tingkat investasi hulu migas serta meningkatkan pendapatan negara. Melalui Permen ESDM No. 8/2017 gross split diberlakukan. Perubahan mendasar pada KBH gross split adalah tidak adanya cost recovery, adanya base split dan komponen variable dan komponen progresif sebagai penyesuaian bagi hasil, pengadaan barang dan jasa dilakukan sendiri oleh Kontraktor tanpa persetujuan SKK Migas, serta persetujuan Plan Of Development (POD) yang tidak lebih dari 1 bulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum dalam pemberlakuan KBH gross split yang bersifat lintas sektor dan implementasinya terhadap investasi, dengan menggunakan metode penelitian normatif melalui library research dan wawancara kepada pelaku usaha. Dari hasil penelitian diketahui bahwa kepastian hukum dalam KBH gross split sudah ada namun masih terdapat kendala-kendala, dan terhadap investasi KBH gross split terbukti dapat menaikan investasi hulu migas namun belum dapat memperbaiki iklim investasi hulu migas secara keseluruhan.

---

In early 2017, Indonesia establish a new form of Production Sharing Contract (PSC), from PSC cost recovery to PSC gross split. PSC gross split is expected to be a solution to the decline upstream oil and gas investment level, and to increase state revenues. Through ESDM Regulation No. 8/2017 PSC gross split was applied. The basic term by PSC gross split are there’s no cost recovery, base split, component variable and component progresif as a compliance of profit sharing adjustments, self procurement by the contractor without SKK Migas approval, and Plan Of Development (POD) approval less than one month.

This study aims to determine the legal certainty in the implementation of KBH gross split which is cross-sectoral and its implementation of investment, using normative research methods through library research and interviews with business actors.

From the research results it is known that legal certainty in the KBH gross split already exists but there are still constraints, and the KBH gross split investment is proven to be able to increase the upstream oil and gas investment but has not been able to improve the overall upstream oil and gas investment climate."

"Praktik investasi melalui Penggalangan Dana Dalam Bentuk Ekuitas Berbasis Teknologi Informasi PDETI di Indonesia belum didukung oleh peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan OJK. Ketiadaan aturan hukum yang mengatur secara khusus dapat menimbulkan risiko untuk investor. Dalam kondisi ketiadaan peraturan, keabsahan dari investasi melalui PDETI harus ditinjau dari peraturan-peraturan yang relevan, khususnya terkait keabsahan dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak untuk melakukan PDETI yaitu Perjanjian Kustodian dan Investasi PKI yang melibatkan beberapa aspek hukum dan dibuat oleh Perusahaan X. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan para pihak dalam PKI dan kekuatan hukumnya berdasarkan hukum Indonesia, serta potensi risiko dan perlindungan hukum bagi investor. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis, termasuk meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta dari praktik yang dilakukan oleh para pihak terkait secara umum dan perjanjian kustodian dan investasi yang dibuat penyelenggara PDETI secara khusus. Hasil analisis terhadap hubungan hukum antara para pihak menunjukan adanya potensi pelanggaran yaitu larangan praktik pinjam nama berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal yang mengakibatkan PKI menjadi batal demi hukum. Oleh karena itu diperlukan tindakan pro-aktif dari OJK untuk melindungi investor yang berinvestasi melalui PDETI dengan segera mengeluarkan peraturan terkait bisnis PDETI.

---

The practice of investment through Equity Crowdfunding ECF in Indonesia has not been supported by regulations from the Financial Services Authority of Indonesia OJK . The absence of specific regulations may cause risks for investors. In the absence of any regulations, the legality of this investment should be seen from regulations relevant to this transaction, specifically regarding the enforceability of the agreement made by the parties to conduct ECF, which is called Custodian and Investment Agreement CIA which involves several legal aspects and created by Company. This paper intends to seek the legal standing of the parties in CIA and its enforceability under Indonesian law, as well as the potential risk and legal protection for investors. This paper uses a juridical normative method which uses written applicable laws and literature, with the aim to get fact finding from the practices made by the related parties in general and specifically from the CIA. The result of the analysis of the legal relationship amongst the parties shows that there are potential breaches such as the prohibition of nominee arrangement under Investment Law resulting in the CIA to be null and void. Hence, a proactive action by OJK is required to protect investors investing through ECF business by issuing the necessary regulation."

"In July 2013, Indonesia implemented the presumptive tax regime on micro, small and medium enterprises (MSMEs) by assigning Government Regulation No.46/2013. This regulation simplified the tax administration and provides tax cuts to MSMEs to help them grow and encourage voluntary tax compliance, which eventually will increase their contribution to state revenue. This thesis provides an analysis of the implementation of this new tax regime by comparing related literature on practices of this tax regime in many countries with the recent conditions in Indonesia after this regulation was applied. It seems that the new tax regime encourages voluntary tax compliance and stimulates the contribution of MSMEs to state revenue. However, some challenges, such as different definitions, lack of tax knowledge, impartiality to business losses, and the indication of tax avoidance must be overcome by the government by improving policies that favor MSMEs.

---

Sejak bulan Juli 2013, Indonesia menerapkan sistem pajak presumsi pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan menetapkan Peraturan Pemerintah No.46/2013. Ketentuan ini menyederhanakan administrasi pajak dan memberikan pemotongan pajak kepada UMKM untuk membantu mereka tumbuh dan mendorong kepatuhan pajak sukarela, yang pada akhirnya akan meningkatkan kontribusinya terhadap pendapatan negara. Tesis ini memberikan analisis implementasi sistem pajak baru ini dengan membandingkan literatur terkait praktik-praktik rezim pajak ini di banyak negara dengan kondisi terkini di Indonesia setelah peraturan ini diterapkan. Secara umum, rezim pajak yang baru berhasil mendorong kepatuhan pajak sukarela dan merangsang kontribusi UMKM terhadap pendapatan negara. Namun, beberapa tantangan, seperti definisi yang berbeda, kurangnya pengetahuan perpajakan ketidakberpihakan terhadap kerugian bisnis, dan indikasi penghindaran pajak, harus diatasi oleh pemerintah dengan merumuskan kebijakan yang dapat mendukung UMKM."

"Subsidi adalah bagian penting dari perekonomian negara mana pun, karena merupakan alat yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan stabilitas ekonomi dan sosial di dalam negeri melalui dukungan produksi dalam negeri dan bisnis lokal. Subsidi juga harus diatur secara ekstensif karena dapat juga digunakan untuk memberikan keunggulan kompetitif dan mencegah terjadinya perdagangan bebas dalam ekonomi domestik suatu negara. Dalam hal ini, GATT 1994 bersama dengan perjanjian lain yang lebih spesifik telah memberikan aturan dan regulasi yang diperlukan untuk mengatur perdagangan bebas demi menjaga kepentingan semua pihak di pasar internasional. Akibatnya, penting untuk menentukan subsidi apa yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan di dalam GATT 1994 berdasarkan pada jenis, mekanisme, dan dampaknya terhadap perekonomian. Untuk tujuan tersebut, skripsi ini akan mengkaji langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah Cina dalam mendukung perusahaan milik negara yang telah membawa perusahaan milik negara Cina menjadi salah satu entitas perdagangan yang paling dominan baik di pasar internasional maupun dalam pasar Cina sendiri. Oleh karena itu, skripsi ini akan mengkaji tentang tindakan-tindakan tersebut terhadap BUMN yang diatur dalam ketentuan GATT 1994 untuk mengetahui apakah tindakan tersebut sesuai dengan ketentuannya berdasarkan mekanisme, tipologi, dan dampaknya terhadap perdagangan di dalam negeri pasar negeri tersebut. Hal ini akan dilakukan melalui metode deskriptif dengan terlebih dahulu memeriksa peraturan dan ketentuan GATT 1994 yang relevan tentang perdagangan internasional dan menerapkannya pada langkah-langkah yang ditetapkan oleh Pemerintah Cina terhadap perusahaan milik negaranya. Selanjutnya, wawasan dan pemahaman yang diperoleh dari analisis ini mengenai sifat subsidi yang dilarang dan yang tidak dilarang akan digunakan dan dianalisis untuk kepentingan pemerintah Indonesia mengenai langkah-langkahnya dan sikap umumnya sendiri terhadap subsidi.

---

Subsidies are an important part of any country’s economy, for it is a tool that can be used by the government to promote economic and societal stability within the country through support of domestic production and local businesses. Subsidies must also be extensively regulated and governed for they could also be used to afford competitive advantage and prevent the occurrence of free trade within a nation’s domestic economy. In this matter, the GATT 1994 along with other more specific agreements provide necessary rules and regulations in order to govern free trade and preserve the interests of all parties within the global market. As a result, it is important to determine what subsidies are within the rules and regulations of the GATT 1994 depending on its type, mechanism, and impact on the economy. For this purpose, the thesis will examine the measures that have been enacted by the Chinese government in support of its state-owned enterprises which has lead China’s state-owned enterprises to be one of the most dominant trading entities within both the global marketplace and China’s own domestic market. Therefore, the thesis will study regarding those measures towards its state-owned enterprises within the rules and regulations of the GATT 1994 to determine whether these measures are in accordance with its provisions based on its mechanism, typology, and impact to the trade within that domestic market. This will be done through a descriptive literature review method by first examining the relevant provisions and stipulations of the GATT 1994 regarding international trade and applying them to the measures enacted by the Chinese Government towards its state-owned enterprises. Furthermore, the insight and understanding obtained from this analysis regarding the nature of prohibited and non-prohibited subsidies will be utilized and analysed for the benefit of the Indonesian government regarding its own measures and general attitude towards subsidies."

"ABSTRAKTesis ini menganalisis ketentuan kewajiban penggunaan Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal atau Nasional di Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 4 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri PM ESDM No. 28 Tahun 2009 terutama terkait keabsahan penggunaan Perusahaan Jasa Pertambangan Lain Asing yang masih dilakukan setelah berakhirnya masa transisi dalam PM ESDM No. 28 Tahun 2009 dan prinsip national treatment dalam perjanjian internasional yang relevan ACIA dan BIT Indonesia-Singapura serta UU No. 25 Tahun 2007. Kewajiban penggunaan Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal atau Nasional memberikan efek terhadap ketidakpastian penggunaan Perusahaan Jasa Pertambangan Lain serta komitmen Pemerintah Indonesia atas prinsip national treatment dalam perjanjian internasional yaitu ACIA dan BIT Indonesia-Singapura. Sehubungan dengan permasalahan tersebut penulis melalui metode penelitian hukum normatif mengkaji keabsahan penggunaan Perusahaan Jasa Pertambangan Lain oleh Pemegang PKP2B sebagaimana dibahas dalam Putusan Mahkamah Agung Queensland QSC 332 Tahun 2013, dan keselarasan ketentuan kewajiban tersebut dengan komitmen Pemerintah Indonesia dalam prinsip national treatment dalam perjanjian internasional yang relevan. Berdasarkan penelitian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa penggunaan Perusahaan Jasa Pertambangan Lain yang telah dilakukan sejak sebelum berlakunya PM ESDM No. 28 Tahun 2009 tetap sah, dan ketentuan kewajiban penggunaan Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal atau Nasional memiliki potensi pertentangan dengan prinsip national treatment dalam perjanjian internasional yang relevan. Sehingga penulis menyarankan Pemerintah Indonesia untuk meninjau kembali ketentuan kewajiban penggunaan Perusahaan Jasa Lokal atau Nasional.

---

ABSTRACTThis paper analyses on provisions of the mandatory use of Local or National Mining Services Company in Indonesia as required by Law No. 4 Year 2009 and the Minister Regulation of ESDM No. 28 Year 2009, particularly on validity of using the Other Foreign Mining Services Company which is being engaged upon end of transition period provided in the Minister Regulation of ESDM No. 28 Year 2009, and national treatment principle provided in relevant international agreements ACIA and BIT Indonesia Singapore as well as Law No. 25 Year 2007. The mandatory use of the Local or National Mining Services Company affects to certainty of using the Other Mining Service Company and national treatment commitment of the Indonesian Government in relevant international agreements ACIA and BIT Indonesia Singapore . In respect with such issues, the writer by using normative legal research analyse validity of using the Foreign Mining Services Company by the CCoW Holder as elaborated in the Supreme Court of Queensland Decision 332 of 2013, and conformity between such mandatory provisions and the Indonesian Government commitment on national treatment provided in relevant international agreements. According to this research, the writer concludes that the use of Other Mining Service Company which has been done as of the entry into force of the Minister Regulation of ESDM No. 28 Year 2009 is still valid, and provisions on the mandatory use of the Local or National Mining Service Company potentially conflicts with national treatment principle stipulated under relevant international agreements. Therefore, the writer recommends the Indonesian Government to review provisions on the mandatory use of Local or National Mining Services Company."

"Tesis ini membahas kesiapan hukum investasi Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Perbaikan peraturan hukum terkait investasi sudah dilakukan pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan daya saing Indonesia antara negara negara anggota ASEAN. Perbaikan peraturan peraturan ini berdasarkan penyesuaian kebijakan investasi Indonesia dengan kebijakan investasi di Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 yaitu ASEAN Comprehensive Agreement ACIA. Hasil penelitian menyebutkan bahwasimplifikasi prosedur penanaman merupakan salah satu persiapan yang baik dan sesuai untukmenarik para investor ke Indonesia. Ini membantu Indonesia bersaing dengan negara negaraanggota ASEAN lainnya dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

---

This thesis explores the readiness of Law Investment of Indonesi in the ASEAN Economic Community 2015. The remedy of the regulation related with investment has been conductedby Indonesian governmentt in an effort to improve Indonesia's competitiveness among ASEAN member countries. The remedy of these regulations based on the adjustment of Indonesian investment policy and the investment policy of the ASEAN Economic Community in 2015 the ASEAN Comprehensive Agreement ACIA. The study says that thesimplification procedure of investment is one of the good preparation and appropriate toattract investors to Indonesia. It helps Indonesia to compete with other ASEAN countrymembers in the ASEAN Economic Community in 2015."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh struktur kepemilikan terhadap efisiensi perusahaan dalam melakukan investasi pada State-Owned Enterprises yang telah diprivatisasi di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand pada periode 2007-2016. Penelitian ini menggunakan rasio interaksi antara persentase jumlah kepemilikan saham dari masing-masing pihak negara atau institusional asing dengan Tobin rsquo;s Q guna mengetahui keefisienan perusahaan dalam berinvestasi dilihat dari struktur kepemilikannya. Dengan menggunakan analisis data panel, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah mengurangi sensitivitas investasi Q, sehingga meningkatkan ketidakefisienan investasi. Ditemukan juga bahwa tingkat kepemilikan negara berpengaruh negatif signifikan terhadap efisiensi perusahaan dalam berinvestasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila perusahaan meningkatkan kepemilikan negaranya atas perusahaan, maka akan semakin tidak efisien perusahaan dalam berinvestasi.Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh struktur kepemilikan terhadap efisiensi perusahaan dalam melakukan investasi pada State-Owned Enterprises yang telah diprivatisasi di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand pada periode 2007-2016. Penelitian ini menggunakan rasio interaksi antara persentase jumlah kepemilikan saham dari masing-masing pihak negara atau institusional asing dengan Tobin rsquo;s Q guna mengetahui keefisienan perusahaan dalam berinvestasi dilihat dari struktur kepemilikannya. Dengan menggunakan analisis data panel, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah mengurangi sensitivitas investasi Q, sehingga meningkatkan ketidakefisienan investasi. Ditemukan juga bahwa tingkat kepemilikan negara berpengaruh negatif signifikan terhadap efisiensi perusahaan dalam berinvestasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila perusahaan meningkatkan kepemilikan negaranya atas perusahaan, maka akan semakin tidak efisien perusahaan dalam berinvestasi.Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh struktur kepemilikan terhadap efisiensi perusahaan dalam melakukan investasi pada State-Owned Enterprises yang telah diprivatisasi di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand pada periode 2007-2016. Penelitian ini menggunakan rasio interaksi antara persentase jumlah kepemilikan saham dari masing-masing pihak negara atau institusional asing dengan Tobin rsquo;s Q guna mengetahui keefisienan perusahaan dalam berinvestasi dilihat dari struktur kepemilikannya. Dengan menggunakan analisis data panel, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah mengurangi sensitivitas investasi Q, sehingga meningkatkan ketidakefisienan investasi. Ditemukan juga bahwa tingkat kepemilikan negara berpengaruh negatif signifikan terhadap efisiensi perusahaan dalam berinvestasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila perusahaan meningkatkan kepemilikan negaranya atas perusahaan, maka akan semakin tidak efisien perusahaan dalam berinvestasi.Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh struktur kepemilikan terhadap efisiensi perusahaan dalam melakukan investasi pada State-Owned Enterprises yang telah diprivatisasi di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand pada periode 2007-2016. Penelitian ini menggunakan rasio interaksi antara persentase jumlah kepemilikan saham dari masing-masing pihak negara atau institusional asing dengan Tobin rsquo;s Q guna mengetahui keefisienan perusahaan dalam berinvestasi dilihat dari struktur kepemilikannya. Dengan menggunakan analisis data panel, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah mengurangi sensitivitas investasi Q, sehingga meningkatkan ketidakefisienan investasi. Ditemukan juga bahwa tingkat kepemilikan negara berpengaruh negatif signifikan terhadap efisiensi perusahaan dalam berinvestasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila perusahaan meningkatkan kepemilikan negaranya atas perusahaan, maka akan semakin tidak efisien perusahaan dalam berinvestasi.

---

ABSTRACTThis study aims to identify the effect of ownership on firm rsquo s efficiency in investment of privatized State Owned Enterprises in Indonesia, Malaysia, Singapore, and Thailand in Period 2007 2016. This study uses interaction between percentage of shares held by a state or foreign institutional investors and Tobin rsquo s Q to measure the firm rsquo s efficiency in investment. Using panel data analysis, this study finds that that state ownership weakens investment Q sensitivity, thereby increasing investment inefficiency. This study also finds that state ownership has a significant negative relationship with the firm rsquo s investment efficiency. It shows that if the firm increases its government shares, then the firm rsquo s efficiency in investment will decrease."