Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang pengawasan pelaksanaan pembangunan perumahan di Kota Depok. Di latar belakangi oleh peningkatan pembangunan perumahan dan rumah di kota Depok, namun pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat ditemukan adanya pelanggaran aturan-aturan perizinan dan pembangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan pembangunan kota. Dalam hal ini pengawasan menjadi salah satu bagian penting untuk mengontrol dan menilai pembangunan yang dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui impelementasi pengawasan pelaksanaan pembangunan perumahan dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan pembangunan perumahan di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan paradigma postpositivis dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pelaksanaan pengawasan pembangunan perumahan dari pengawasan belum efektif. Hal ini dilihat dari tiga tipe pengawasan hanya pengawasan pendahuluan yang memenuhi seluruh dimensi. Sedangkan pada pengawasan pada pelaksanaan dan pengawasan feed back belum menuhi dimensi keakuratan data, ketepatan waktu, terkooordinir, fleksibilitas, perspektif.

---

ABSTRACTThis research discusses about the implementation control of IMB housing in Depok City. In the background by an increase in housing construction in the city of Depok, but the construction of houses undertaken by the community many violate the rules of development permit. And Construction of houses that are not in accordance with urban development planning. In this case controlling becomes an important part to oversee and assess the development undertaken to fit the planning. The purpose of this research is to knowing and analyzing of the implementation of control IMB housing construction and the factors that affect the implementation of controling of housing development in Depok City. This research uses a postpositivist paradigm with data collection through in depth interviews and literature studies. The results showed that the implementation of supervisory implementation of housing development has not been effective. This is seen from the three types of supervision only the Preliminary Control fulfilled by all dimensions. While on the Cocurrent Control and feed back control are not fulfilled all dimensions of effective supervision."

"ABSTRACTPenelitian ini membahas bagaimana pengendalian pemanfaatan ruang melalui Izin mendirikan bangunan di Kota Bogor. Penelitian deskriptif ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang melalui izin mendirikan bangunan di Kota Bogor belum berjalan secara optimal. Hal ini dilihat dari dua aspek yakni pengawasan dan penertiban. Dari segi pengawasan, pelaksanaan kewenangan masih disertai dengan minimnya tanggung jawab oleh aktor yang terlibat, bentuk pengawasan yang dilakukan oleh aktor yang terlibat belum mampu mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang melalui izin mendirikan bangunan, dan koordinasi antar aktor yang terlibat belum terjalin secara intens. Dari segi penertiban, pelaksanaan kewenangan oleh aktor yang terlibat belum dijalankan dengan baik, bentuk penertiban yang dilakukan oleh aktor yang terlibat belum secara maksimal menertibkan bangunan gedung yang melanggar izin mendirikan bangunan, serta koordinasi antar aktor yang terlibat belum terjalin secara maksimal.

---

ABSTRACTThis research is about the spatial planning control through building permit in the city of Bogor. This descriptive study used a qualitative approach with qualitative collecting data method. The results of this study indicate that spatial planning control through the building permit in the city of Bogor is not running optimally. It could be of two aspects that are supervision and enforcement. In terms of supervision, implementation of authority is accompanied with a lack of responsibility from actors who are involved, the form of controlling from actors who are involved have not able to control the utilization of space through the building permit, and coordination among involved actors have not been intensely. In terms of enforcement, the implementation of authority by involved actors have not been executed properly, the form of controlling from involved actors who were not regulated violated building permit buildings optimally, as well as coordination among involved actors have not been established maximally"

"Perumahan adalah hal yang penting bagi masyarakat, karena berkaitan dengan kesejahteraan dan keamanan. Sayangnya, perumahan yang terjangkau tidak mudah diakses oleh publik, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Pemerintah pusat telah meluncurkan Program Satu Juta Rumah pada tahun 2016 untuk kelompok berpenghasilan rendah. Masalah perumahan adalah urusan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama pengembang yang akan membantu mereka menyediakan rumah. Fokus penelitian menjelaskan tentang perumahan publik bekerja pada satu juta perumahan di kota Depok. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dari dimensi implementasi kebijakan dari Malcolm Goggins, et.al (1990), yang terdiri dari bentuk dan isi kebijakan, kemampuan antar organisasi, dan kondisi yang mempengaruhi kebijakan. Dari ketiga dimensi tersebut, di analisis dengan wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyediaan perumahan pada program Satu Juta Rumah di kota Depok masih memiliki beberapa masalah, seperti: tidak ada peraturan khusus untuk mengatur program, kinerja yang buruk antar organisasi, dan hubungan antar organisasi, ekonomi dan politik.

---

Housing is an important thing to the people, because it is related to daily life, welfare and security. Unfortunately, affordable housing cannot be easily accessed by public, especially low-income groups. The central government has been launched One-Million housing program in 2016 for low-income groups.

Housing issues are concurrent affair between central government and local government alongside the developer that will help them to provide houses. The focus of research explains about how public housing works on one-million housing in Depok City.

The research used a post-positivist approach from the dimensions of Malcolm Goggins, et.al policy implementation (1990), which are the content and form of policy, abilities of inter-organizations, and the conditions that affects the policy. From the three dimensions, the research analyzed with in-depth interview and study literature.

The result of research shows that the housing provision on one-million housing program in Depok City still have some problems, such as: there is no specific regulations to regulate the program, bad performance by the organizations, and the relations of inter-organizations, economics and politics."

"License to build charges is one of local owned revenue. In Depok, income from license to build charges is in the first position which gave big contribution among the other retributions. This situation is caused by increasing development in Depok, in industrial or housing. Official of city system and construction is the institution which have task to handle assessment of license to build, is still not doing income extensification which active yet. This case made writer interest to make a research, that is how the actual implementation of collection license to build in Depok.

This research is using quantitative approach in intention to have better understands using given theory. This research is based on the conceptual framework which has been developed through the related theory. This research is among descriptive research to describe research object based on the fact notice or as it is. Primary data gathering is acquired by doing in-depth interview based on conceptual framework to James McMaster theory about implementation. Secondary data is acquired by literature study to optimize theoretical framework in deciding the purpose and goal of the research also the concepts and other theoretical material in conjunction with research problem. Data analyses are using qualitative data analysis based on field discovery, both primary and secondary data.

The result from this research is the implementation of collection license to build is still not perfect in Depok. This matter can be looked from the indicators those explained by writer, mostly can?t filled. The barriers of this research came from several cases, as from internal official and external official, which is public."

"Skripsi ini membahas persepsi masyarakat mengenai kualitas pelayanan IMB pada instansi pemerintah Suku Dinas Pengawasan Dan Penertiban Bangunan P2B di Jakarta Barat. Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif yang didasarkan pada tujuan penelitian deskriptif dan menggunakan metode survey dalam penelitian ini. Penilaian dari hasil adalah jawaban dari kuesioner dan wawancara yang tidak mendalam yang digunakan skala likert. Populasi pada penelitian ini 2062 orang dan sampel pada penelitian ini sebanyak 96 orang dan dalam mengumpulkan data digunakan teknik random sampling. Dalam menganalisa data pada penelitian ini menggunakan teknik distribusi frekuensi. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa persepsi masyarakat mengenai Kualitas Pelayanan yang diberikan oleh Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan P2B di Jakarta Barat cukup baik.

---

This thesis discusses the public perception about the quality of government services at IMB Office of Supervision and Control Building in West Jakarta P2B. Study is a quantitative approach based on descriptive research objectives and survey method in this study. Assessment of the results is the answer of the questionnaire and in-depth interviews that are not used Likert scale.

Population of 2062 people in this study and the sample in this study as many as 97 people and in collecting the data used random sampling techniques. In analyzing the data in this study using a frequency distribution techniques.

In this study explained that the public perception about the quality of services provided by the Office of Supervision and Control Building in West Jakarta P2B pretty good."

"Skripsi ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok dengan menggunakan konsep implementasi kebijakan publik dari George C. Edwards III (1980). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah post positivist sehingga penelitian akan disusun dengan data, bukti, dan pertimbangan ilmiah yang mempunyai dasar teori dan bersifat logis. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik pengumpulan kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok berdasarkan empat faktor yang mempengaruhi implementasi program menurut George Edwards III belum diterapkan dengan baik oleh para pelaksana. Terdapat permasalahan pada indikator kejelasan komunikasi dan tidak adanya SOP pada pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni. Saran yang dapat diberikan mengenai proses implementasi program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok adalah dengan memperbaiki beberapa kekurangan terkait dengan proses transmisi dalam mengkomunikasikan isi pesan kebijakan dan penerapan SOP pada pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni agar menciptakan keseragaman cara kerja antar pelaksana program.

---

This thesis discusses about the factors that affecting the implementation of the rehabilitation program for Uninhabitable Houses in Mekarsari Sub-District, Cimanggis District by the Depok City Housing and Settlements Department by using the concept of implementing public policies from George C. Edwards III (1980). The approach used in this research is post positivist so that the research will be arranged with data, evidence, and scientific considerations that have a theoretical basis and are logical. The data used in this study were obtained by qualitative collection techniques through in-depth interviews and library research. The results showed that the implementation of rehabilitation of uninhabitable houses in Mekarsari Subdistrict Cimanggis District by the Department of Housing and Settlements of the City of Depok based on four factors that influenced the implementation of the program according to George Edwards III had not been implemented well by the implementers. There are problems with communication clarity indicators and the absence of Standard Operating Procedures (SOP) on the implementation of an uninhabitable housing rehabilitation program. Suggestions that can be given regarding the implementation process of the Uninhabitable Housing Rehabilitation Program in the Mekarsari Sub-District Cimanggis District by the Depok City Housing and Settlements Department is to correct some of the deficiencies associated with the transmission process in communicating the contents of the policy message and the application of Standard Operating Procedures (SOP) in the implementation of the uninhabitable housing rehabilitation program in order to create a uniformity way of working between program implementers.

"

"Penelitian ini dilakukan karena dilatarbelakangi oleh adanya pengguna pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan perizinan terhadap masyarakat. Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis bagaimana persepsi pegawai atas faktor-faktor pendukung pelayanan dalam perizinan IMB kepada publik di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Depok.Teori yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah teori pelayanan dari Moenir. Teori Moenir dalam penyusunan penelitian ini terdiri dari 6 indikator, yaitu kesadaran, aturan, organisasi, pendapatan, kemampuan-ketrampilan, sarana pelayanan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner dan wawancara.Kesimpulan hasil penelitian didapatkan bahwa pegawai mempunyai persepsi yang sangat baik atas faktor kesadaran dengan skor 159,6. Kemudian diikuti dengan persepsi baik atas faktor organisasi, aturan, sarana pelayanan, kemampuan dan ketrampilan. Sedangkan untuk faktor pendapatan mendapatkan skor 120,25 yang berarti bahwa persepsi pegawai dikategorikan cukup baik.

---

The research was conducted based on the needs to improve the licensing services to the community. This study is focused on analyzing the factors of service quality support services quality of IMB licensing service to public, based on employee perceptions in Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Depok.

The theory used in preparation of this thesis is Theory of Service from Moenir. The Moenir theory used in preparation of this study consists of six indicators, which is awareness, rules, organization, income, skill-ability, and service facilities. The research method used in this study is a quantitative approach with data collection techniques through a questionnaire and interview.

The conclusion shows that the employee has a very high perception of the awareness factors with a score of 159,7. Then followed with a high perception of the factors of organization, rules, service facilities, skills ? ability factors. As for income gains a score of 120,25, which means that the employee perception being categorized as good enough."

"Pelayanan publik di bidang perizinan menjadi masalah yang banyak mendapatkan keluhan dari masyarakat. Keluhan tersebut umumnya adalah menyangkut transparansi biaya dan lamanya waktu penyelesaian perizinan. Hal tersebut juga terjadi di Kota Depok. Banyak keluhan dari masyarakat khususnya pelaku usaha tentang pelayanan izin mendirikan bangunan di Kota Depok yang dinilai berbelit-belit dan tidak pro investasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pelayanan publik izin mendirikan bangunan di Kota Depok, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelayanan publik bidang perizinan di Kota Depok. Penelitian ini menggunakanpendekatan kuantitatif yang didasarkan pada tujuan penelitian deskriptif dan menggunakan metode survey dan wawancara mendalam pada penelitian ini. Penilaian dari hasil adalah jawaban dari kuesioner dan wawancara mendalam yang digunakan skala likert. Populasi pada penelitian ini berjumlah 2157 orang dan sampel pada penelitian inisebanyak 100 orang dan dalam mengumpulkan data digunakan teknik random sampling. Dalam menganalisa data pada penelitian ini menggunakan teknik distribusi frekuensi. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa persepsi masyarakat terhadap Kualitas Layananyang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok sudah baik.Tetapi masih ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelayanan izin mendirikan bangunan di Kota Depok yaitu persyaratan dan informasi yang dibutuhkan oleh pemohon/pengguna jasa layanan tidak dapat diakses melalui internet, pemberian pelayanan yang tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan, serta masih adanya praktik pungutan liar oleh petugas untuk mempermudah dan mempercepat pengurusan IMB.Public services in the licensing sector are a problem that gets a lot of complaints from the public. These complaints are generally related to the transparency of costs and the length of time for the completion of permits. This also happened in Depok City. There are many complaints from the public, especially business actors, regarding the service for building permits in Depok City, which is considered convoluted and not pro-investment. This study was conducted to find out how the implementation of public services for building permits in Depok City, and what factors affect public services in the licensing sector in Depok City. This research uses quantitative approach based on descriptive research objectives and using survey methods and in-depth interviews in this study. Assessment of the results is the answer to the questionnaire and in-depth interviews used Likert scale. The population in this study amounted to 2157 people and the sample in this studyas many as 100 people and in collecting data used random sampling technique. In analyzing the data in this study using a frequency distribution technique. In this study, it is explained that the public's perception of Service Quality However, there are still several factors that affect the service for building permits in Depok City, namely the requirements and information needed by applicants/service users that cannot be accessed via the internet, service delivery which is not timely and not in accordance with the SOP that has been determined, as well as the practice of illegal levies by officers to facilitate and speed up the processing of IMB"