Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKElectronic commerce e-commerce merupakan kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui sistem elektronik. Akibat adanya fenomena beralihnya kegiatan perdagangan konvensional kepada e-commerce khususnya di Indonesia, timbul juga permasalahan hukum terkait hal tersebut. Skripsi ini membahas mengenai dasar pengaturan e-commerce di Indonesia. Selain itu dibahas juga mengenai tanggung jawab yang diberikan oleh hukum di Indonesia kepada pihak penyedia platform e-commerce yang berbasis user generated content UGC sebagai pihak yang menyelenggarakan sarana perdagangan melalui sistem elektronik. Skripsi ini juga menganalisis mengenai Surat Edaran Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2016 mengenai batasan tanggung jawab antara pihak penyedia platform dan pihak merchant yang terjadi didalam e-commerce UGC. Penelitian ini dilakukan dengan metode normatif empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa, mengenai kegiatan e-commerce sampai saat ini diatur didalam UU Perdagangan Tahun 2014, UU ITE, dan PP 82 Tahun 2012, selain itu untuk mengisi kekosongan hukum digunakan peraturan terkait kegiatan perdagangan konvensional. Berdasarkan ketentuan UU Perdagangan, UU ITE, UU Hak Cipta, dan UU Perlindungan Konsumen, pihak penyedia platform e-commerce UGC bertanggung jawab terhadap seluruh konten yang terdapat didalam platform yang dikelolanya. SE No.5 Tahun 2016 tidak dapat menjadi dasar hukum untuk memberikan batasan tanggung jawab bagi penyedia platform UGC karena ldquo;baju rdquo; surat edaran yang tidak termasuk dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia. Dikeluarkannya surat edaran tersebut oleh kementerian Kominfo dirasa kurang tepat, karena kominfo seharusnya mengatur mengenai penggunaan sistem elektronik dalam suatu kegiatan bisnis secara internal, dan tidak pada konteks komersia

---

ABSTRACTE-commerce is a trading activity conducted through electronic systems. Due to the phenomenon of the shift of conventional trading activities to e commerce especially in Indonesia, there are legal issues related to it. This thesis discusses the legal basis of e commerce in Indonesia, discusses the responsibilities given by law in Indonesia to the user generated content e commerce providers as means of trading through electronic systems, and also analyzes the Circular Letter of the Minister of Communication and Information Technology No. 5 of 2016 concerning the limitation of liability between the e commerce UGC and the Merchant. This research is done by analytical descriptive method. The results show that, Indonesian e commerce activities regulated in KUHD, the Trade Act of 2014, EIT act, and GR 82 Year 2012, in addition to fill the legal void used rules related to conventional trading activities. Under the terms of the Trade Law, the EIT Act, the Copyright Act, and the Consumer Protection Act, UGC 39 s e commerce platform providers are responsible for all content contained within the platform they manage. CL No. 5 of 2016 can not be the legal basis for setting limits on liability for UGC e commerce because circulars letter are not included in the hierarchy of legislation in Indonesia. The release of the circular by the Ministry of Communications and Informatics is deemed inadequate, as it should regulate the use of electronic systems in an internal business activity, and not in a commercial context."

"ABSTRAKPertumbuhan e-commerce di Indonesia sangat pesat dan beragam jenis. Salah satu jenis e-commerce adalah yang berbentuk user generated content. Jenis ecommerce ini seringkali disalahgunakan oleh pedagang yang dapat mengunggah langsung konten/barang dagangannya, sehingga mengakibatkan penyelenggara sistem elektronik turut bertanggungjawab. Menanggapi hal ini pemerintah melalui kementerian komunikasi dan informatika mengeluarkan SE Menkominfo No. 5 Tahun 2016 tentang batasan dan tanggung jawab penyedia sistem elektronik dan pedagang merchant . Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan meninjau kesesuaian antara isi surat edaran dengan hukum perlindungan konsumen Indonesia. Kebijakan ini diperlukan guna memenuhi asas-asas dalam hukum perlindungan konsumen. Beberapa e-commerce yang berbentuk UGC di Indonesia juga menerapkan kebijakan ini pada syarat dan ketentuannya. Namun, surat edaran tidak dapat dijadikan dasar pembatasan tanggung jawab pelaku usaha. Penyelenggara sistem elektronik dan pedagang tetap harus bertanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kepastian hukum sangat penting sehingga peraturan mengenai batasan dan tanggung jawab lebih baik diakomodir dengan peraturan menteri.

---

ABSTRACTThe growth of e commerce in Indonesia is very rapid and varied. One type of ecommerce is user generated content. This type of e commerce is misused by merchants who can upload their content merchandise directly, thus the electronic systems provider should take responsibility. Responding to this, the government, through the ministry of communication and informatics, issued circular letter no. 5 2016 about the limits and responsibilities of electronic providers and merchants. This study requires normative juridical with readiness between the contents of the circular with the formal law of Indonesian consumers. This policy is required to meet the principles in law. Some e commerce, in the form of UGC in Indonesia, also applied this policy in its terms and conditions. However, a circular letter cannot be the basis of responsibility. Electronic systems provider and sellers must remain responsible for the legislation in Indonesia. Legal certainty is very important, so regulations about limits and responsibilities are better accommodated by ministerial regulations. "

"Skripsi ini menganalisis pertanggungjawaban game developer sebagai penyedia platform user-generated content terhadap pelanggaran merek yang dilakukan oleh penggunanya dan perbandingan antara pengaturan pertanggungjawaban game developer sebagai penyedia platform user-generated content terhadap pelanggaran merek yang dilakukan oleh penggunanya di Indonesia dengan Jerman dan Amerika Serikat. Skripsi ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Game developer sebagai penyedia platform UGC kemudian berkewajiban untuk memastikan platform-nya aman, andal, dan bertanggung jawab, sehingga game developer bertanggung jawab terhadap segala konten yang diunggah oleh pengguna game. Apabila terjadi pelanggaran merek, game developer perlu melakukan notice and takedown sebagaimana diatur dalam Permenkominfo 5/2020 dan apabila game developer tidak melaksanakan ketentuan tersebut, maka game developer dapat dimintai pertanggungjawaban menggunakan prinsip contributory infringement atau vicarious liability. Setelah dilakukan perbandingan, diketahui bahwasanya tidak terdapat perbedaan signifikan dalam pengaturan pertanggungjawaban game developer terhadap pelanggaran merek pada game UGC mengingat bahwasanya ketiga negara sama-sama menggunakan mekanisme notice and takedown. Namun, Indonesia belum mengatur secara eksplisit dan khusus mengenai penggunaan doktrin contributory infringement dalam hukum positif Indonesia, berbeda dengan Amerika Serikat yang sudah tercantum dalam putusan Majelis Hakim sebagai yurisprudensi dan Jerman yang sudah menganut ketentuan dari EU Directive. Hal ini juga berlaku dalam vicarious liability, bahwasanya tidak ada pengaturan vicarious liability secara khusus dalam UNU MIG dan peraturan turunannya.

---

This thesis analyzes the accountability of game developers as providers of user-generated content platforms for trademark infringements committed by their users. It also compares the arrangements for the accountability of game developers as providers of user-generated content platforms for trademark infringements committed by their users in Indonesia, Germany, and the United States. This thesis is conducted using a juridical-normative research method. Game developers, as providers of UGC platforms, are obligated to ensure that their platforms are safe, reliable, and responsible. Therefore, game developers are responsible for all content uploaded by game users. In the event of a trademark violation, game developers need to perform a notice and takedown procedure as regulated by Permenkominfo 5/2020. If game developers fail to comply with these provisions, they can be held accountable using the principles of contributory infringement or vicarious liability. After the comparison, it is found that there is no significant difference in the arrangement of game developer accountability for trademark infringements on UGC games since all three countries use the notice and takedown mechanism. However, Indonesia has not explicitly and specifically regulated the use of contributory infringement doctrine in positive Indonesian law, unlike the United States, which is stated in the judges' decision as jurisprudence, and Germany, which adheres to the provisions of the EU Directive. This also applies to vicarious liability, where there is no specific regulation of vicarious liability in the MIG Law and its derivative regulations."

"Marketplace merupakan salah satu jenis penyedia platform UGC yang memungkinkan para merchant untuk memiliki akun serta bebas mengunggah dan membagikan beragam konten informasi. Konten-konten tersebut secara etis dan legal dimiliki oleh merchant yang bersangkutan. Seiring berjalannya waktu, marak ditemukan beberapa oknum merchant yang mengunggah dan menampilkan beragam konten penjualan barang bermuatan pornografi pada marketplace untuk menarik perhatian konsumen dan mencari keuntungan semata. Ketegasan dan keaktifan marketplace sangat diperlukan dalam menerapkan kebijakan notice kepada para merchant serta melakukan take down atas konten penjualan barang bermuatan pornografi tersebut. Penelitian skripsi ini akan membahas mengenai analisis pertanggungjawaban marketplace sebagai platform UGC terhadap konten penjualan barang bermuatan pornografi melalui tindakan notice and take down di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan memahami norma dan sifat sumber hukum tertulis melalui analisis yang komprehensif terhadap suatu konsep hukum serta harmonisasi pelaksanaannya dalam peraturan perundang-undangan. Hasil analisis yang didapatkan adalah peraturan perundang-undangan dan kebijakan di marketplace secara tegas melarang setiap merchant untuk mengunggah dan/atau menampilkan konten-konten penjualan barang bermuatan pornografi karena merupakan konten ilegal. Oleh karena itu, marketplace wajib memastikan bahwa platformnya tidak memuat dan memfasilitasi penyebarluasan konten ilegal dengan menerapkan kebijakan notice and take down, demi terselenggaranya kegiatan e-commerce yang aman, andal, dan bertanggung jawab.

---

Marketplace is a type of UGC platform provider that allows merchants to have accounts and freely upload and share various information content. These contents are ethically and legally owned by the merchant concerned. Over time, it is common to find several merchants who upload and display a variety of pornographic content selling goods on the marketplace to attract consumers' attention and seek only profit. Firmness and activeness of the marketplace are very much needed in implementing notice policies to merchants and taking down the sale of pornographic content. This thesis research will discuss the accountability analysis of the marketplace as a UGC platform for the sale of pornographic goods through notice and take down actions in Indonesia. The research method used is juridicial-normative by understanding the norms and nature of written legal sources through a comprehensive analysis of a legal concept and harmonization of its implementation in statutory regulations. The results of the analysis obtained are that the laws and regulations and policies in the marketplace expressly prohibit every merchant from uploading and/or displaying content selling pornographic goods because it is illegal content. Therefore, the marketplace must ensure that its platform does not contain and facilitate the dissemination of illegal content by implementing a notice and take down policy, in order to implement safe, reliable, and responsible e-commerce activities."

"Penelitian ini menganalisis tanggung jawab penyedia platform e-commerce dan penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan kasus Putusan PN Jakarta Barat Nomor 588/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt. Dalam penelitian ini, aspek penting yang harus diperhatikan oleh penyedia platform e-commerce adalah tanggung jawab terhadap konten ilegal, keamanan sistem, perlindungan data pribadi, dan mekanisme pengaduan konsumen. Penyedia platform e-commerce juga perlu menyediakan mekanisme pengaduan yang efektif bagi konsumen yang mengalami kerugian. Analisis kasus Lazada Indonesia dan Tokopedia menunjukkan adanya kesalahan dan tindakan tidak bertanggung jawab yang merugikan konsumen. Penyedia platform e-commerce seharusnya bertanggung jawab atas keamanan sistem dengan melakukan verifikasi terhadap pelaku usaha yang menggunakan platform tersebut. Dalam kasus ini, terdapat kelalaian dalam memberikan label "Gold Merchant" yang menandakan kepercayaan kepada pelaku usaha tertentu, yang juga berkontribusi terhadap kerugian yang dialami konsumen. Tindakan ini melanggar ketentuan hukum mengenai evaluasi dan pemantauan pelaku usaha di platform e-commerce. Penyedia platform e-commerce seperti Lazada Indonesia dan Tokopedia menolak bertanggung jawab dan tidak memberikan penyelesaian sengketa yang memadai kepada konsumen. Konsumen menghadapi kesulitan dalam melacak atau mendapatkan pengembalian dana yang hilang atau disalahgunakan. Kurangnya informasi mengenai penyelesaian sengketa dan kelemahan dalam advokasi konsumen dan pencegahan resiko juga menjadi masalah dalam penyelesaian sengketa di platform e-commerce. Untuk mengatasi masalah ini, penyedia platform e-commerce perlu memberikan ketentuan yang lebih jelas dan memastikan konsumen mendapatkan penyelesaian yang adil. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) juga perlu meningkatkan sosialisasi untuk memperbaiki pemahaman masyarakat mengenai prosedur penyelesaian sengketa. Konsumen juga perlu berhati-hati dan memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku di setiap platform e-commerce. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai tanggung jawab penyedia platform e-commerce dalam kasus pelanggaran hak konsumen. Hasil analisis ini diharapkan dapat membantu meningkatkan perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce dan memperbaiki penyelesaian sengketa di platform e-commerce di Indonesia.

---

This research analyzes the responsibilities of e-commerce platform providers and consumer dispute resolution based on the case of West Jakarta District Court Decision Number 588/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt. In this study, the important aspects that must be considered by e-commerce platform providers are responsibility for illegal content, system security, personal data protection, and consumer complaint mechanisms. E-commerce platform providers also need to provide an effective complaint mechanism for consumers who experience losses. The analysis of the Lazada Indonesia and Tokopedia cases shows that there were mistakes and irresponsible actions that harmed consumers. E-commerce platform providers should be responsible for system security by verifying the business actors using the platform. In this case, there was negligence in providing a "Gold Merchant" label that signaled trust in certain businesses, which also contributed to the harm suffered by consumers. This action violates the legal provisions regarding the evaluation and monitoring of businesses on e-commerce platforms. E-commerce platform providers such as Lazada Indonesia and Tokopedia denied responsibility and did not provide adequate dispute resolution to consumers. Consumers face difficulties in tracking or recovering lost or misappropriated funds. Lack of information on dispute resolution and weaknesses in consumer advocacy and risk prevention are also problems in dispute resolution on e-commerce platforms. To address these issues, e-commerce platform providers need to provide clearer provisions and ensure consumers get a fair settlement. The Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) also needs to increase socialization to improve public understanding of dispute resolution procedures. Consumers also need to be careful and pay attention to the terms and conditions that apply on each e-commerce platform. This research provides a better understanding of the responsibilities of e-commerce platform providers in cases of consumer rights violations. The results of this analysis are expected to help increase consumer protection in e-commerce transactions and improve dispute resolution on e-commerce platforms in Indonesia."

"Fleksibilitas kontenUser-Generated Content (UGC) pada media sosial memungkinkan pesatnya penyebaran informasi di masyarakat. Terlebih, konten UGC mengizinkan pengguna memiliki kebebasan berekspresi melalui berbagai cara untuk saling berbagi, berdiskusi maupun mengungkapkan opini di ruang digital. Namun, pelaksanaan kebebasan berekspresi ini seringkali melanggar hak privasi dan data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pembatasan hak kebebasan berekspresi jika dikaitkan dengan hak privasi, pengaturan penyebaran data pribadi di media sosial menurut hukum Indonesia, dan kebijakan Twitter sebagai Lingkup Privat UGC dalam melindungi hak individu terkait penyebaran data pribadi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak kebebasan berekspresi dapat dibatasi sesuai Prinsip Siracusa, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”), dan peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (“PP PSTE”) dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (“Permenkominfo 5/2020”). Adapun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memberikan pelindungan hukum yang lebih komprehensif terhadap penyebaran data pribadi dibandingkan UU ITE dan UU Adminduk. UU ITE hanya menekankan persetujuan dari individu terkait informasi yang memuat data pribadi, sedangkan UU Adminduk melarang penyebaran data kependudukan dan data pribadi tanpa hak dengan sanksi pidana penjara maksimal 2 (dua) tahun dan/atau denda maksimal sejumlah Rp25.000.000,00 di mana sanksi tersebut diatur lebih berat dalam UU PDP, yaitu penyebaran data pribadi diancam hukuman pidana penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp4.000.000.000,00. Dalam melindungi data pribadi, Twitter sebagai PSE Lingkup Privat UGC memiliki kebijakan yang wajib dipatuhi oleh pengguna dalam penggunaan layanannya. Meskipun demikian, terdapat ketidakjelasan prosedur dan kurangnya transparansi penilaian internal Twitter terkait penghapusan konten tweet yang melanggar data pribadi. Oleh karena itu, selain pelaku penyebaran data pribadi, Twitter juga dapat dimintai pertanggungjawaban hukum berdasarkan Pasal 11 Permenkominfo 5/2020.

---

The flexibility of User-Generated Content (UGC) on social media enables the rapid dissemination of information in society. Moreover, UGC allows users to express themselves freely through various means of sharing, discussing, and expressing opinions in the digital realm. However, the exercise of this freedom of expression often violates privacy rights and personal data. This study aims to explore the limitations of freedom of expression in relation to privacy rights, the regulation of personal data dissemination on social media according to Indonesian law, and Twitter's policies as a Private User-Generated Content Platform in protecting individuals' rights regarding the dissemination of personal data in Indonesia. The research methodology employed is a normative juridical approach with a focus on legal regulations. The findings indicate that freedom of expression can be restricted in accordance with the Siracusa Principles, Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions (ITE Law), its derivative regulations such as Government Regulation Number 71 of 2019 on the Implementation of Electronic Systems and Transactions (PP PSTE), and the Minister of Communication and Informatics Regulation Number 5 of 2020 on Private Electronic System Operators (Permenkominfo 5/2020). In comparison, the Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law) offers more comprehensive legal protection concerning the dissemination of personal data compared to the ITE Law and the Law Number 24 of 2013 concerning Amendments to the Law Number 23 of 2006 on Population Administration (Adminduk Law). The ITE Law emphasizes obtaining consent from individuals regarding information containing personal data, while the Adminduk Law prohibits the dissemination of population and personal data without authorization, punishable by a maximum imprisonment of 2 (two) years and/or a fine of up to Rp25,000,000. In contrast, the PDP Law imposes stricter penalties for the dissemination of personal data, with a maximum imprisonment of 4 (four) years and/or a fine of up to Rp4,000,000,000. Twitter, as a Private User-Generated Content Platform, has policies that users must comply with in using its services to protect personal data. However, there are uncertainties in the procedures and a lack of transparency in Twitter's internal assessment regarding the removal of tweets that violate personal data. Therefore, in addition to holding data disseminators accountable, Twitter can also be held legally responsible under Article 11 of Permenkominfo 5/2020."

"Twitter merupakan layanan media sosial yang dikategorikan sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat di Indonesia, oleh karenanya Twitter perlu mematuhi aturan serta melakukan kewajiban-kewajiban sebagai PSE. Peraturan Pemerintah 5 Tahun 2021 mewajibkan PSE untuk menghapus informasi elektronik yang melanggar ketentuan di Indonesia dalam sistem elektroniknya dan menerapkan sistem poin dalam pengenaan denda administratif kepada PSE yang melanggar kewajibannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yakni penelitian yang bersumber pada bahan-bahan kepustakaan, serta menekankan pada penggunaan hukum tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal, dan dokumen terkait yang mencangkup prinsip hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Belum adanya tata cara dan mekanisme yang diatur lebih lanjut oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika mengenai pengenaan denda berbasis poin, penulis meninjau sistematika poin dengan menggunakan basis penalty unit yang telah lama digunakan Australia dan Poin pelanggaran yang telah digunakan Kementerian Perhubungan serta rancangan Peraturan Menteri yang telah dibuat untuk menjabarkan sistematika yang akan diterapkan. Penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut akan penerapan sistem poin dalam denda bagi PSE yang melanggar dan dampak yang dapat mempengaruhi Twitter dalam melakukan moderasi dan mematuhi aturan terkait konten ilegal.

---

Twitter is a social media service categorized as a Private Electronic System Provider in Indonesia. Therefore, Twitter needs to comply with regulations and fulfill its obligations as a PSE. Government Regulation No. 5 of 2021 requires PSEs to remove electronic information that violates Indonesian provisions within their electronic systems and implement a point-based system for imposing administrative fines on PSEs that breach their obligations. This research adopts a juridical-normative research method, which relies on literature materials and emphasizes the use of written law, such as legislation, books, journals, and relevant documents encompassing legal principles, legal history, and legal comparison. Due to the absence of specific procedures and mechanisms regulated by the Ministry of Communication and Information regarding the implementation of a point-based fine system, the author reviews the point system based on the penalty unit system that has long been used in Australia, the violation point system used by the Ministry of Transportation, and the draft Ministerial Regulation that has been prepared to outline the applicable systematics. This paper aims to provide further explanation of the implementation of a point-based fine system for PSEs that violate regulations and the potential impact on Twitter's content moderation and compliance with relevant rules regarding illegal content."

"ABSTRAKPertumbuhan pengguna smartphone telah merubah gaya hidup masyarakat Indonesia kearah digital, salah satunya dalam berbelanja online. Beberapa hambatan dalam perkembangan e-commerce di Indonesia mendorong munculnya aplikasi mobile platform e-commerce model online-to-offline untuk memecahkan hambatan ini. Persaingan antara berbagai jenis e-commerce di Indonesia telah membuat para pelaku e-commerce gencar melakukan strategi untuk menarik masyarakat memilih dan menggunakan e-commercenya. User experience (UX) merupakan faktor yang sangat penting bagi sebuah aplikasi dalam memberikan kesan pertama tentang perusahaan dan produk yang ditawarkan melalui interaksi antara pengguna dengan produk. Efektivitas, efisiensi, error, satisfaction, attractiveness, visual appeal merupakan dimensi UX yang paling berpengaruh dalam memberikan persepsi kepada pengguna. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi UX aplikasi mobile platform e-commerce dengan menggunakan pendekatan performance metrics, self-reported metrics, behavioral metrics, dan issue-based metrics yang menilai kinerja, persepsi, perilaku, dan mengeluarkan apa yang dirasakan pengguna dalam berinteraksi dengan aplikasi serta mengetahui pengaruh pengalaman pada penggunaan aplikasi. Berdasarkan hasil evaluasi, ditemukan dalam dimensi efisiensi dan visual appeal faktor pengalaman berpengaruh secara signifikan, serta ditemukan bahwa penilaian pengguna terhadap aplikasi berada dalam kategori yang belum baik terutama pada interface. Oleh karena itu, dilakukan perancangan ulang user interface (UI) menggunakan prinsip-prinsip desain UI dan Activity Relationship Chart (ARC) dengan mengkombinasikan elemen-elemen UX yang telah dievaluasi dengan tujuan untuk peningkatan ketertarikan pengguna.

---

ABSTRACTThe growth of smartphone users have changed Indonesian society lifestyle towards digital, one of the strongest is to shop online. Some of the obstacles in e-commerce expansion in Indonesia has encourage the emergence of online-to-offline e-commerce platform mobile applications to tackle this barrier. Competition between the various types of e-commerce in Indonesia has made actors of e-commerce aggressively pursuing a strategy to attract the public to choose and use their e-commerce. User experience (UX) is a very important factor for an application to give a first impression about the company and products offered through the interaction between user and product. Effectiveness, efficiency, error, satisfaction, attractiveness, and visual appeal is the most influential UX dimensions in giving the perception to the user. This study aims to evaluate UX e-commerce platform mobile application by using performance metrics, self-reported metrics, behavioral metrics, and issue-based metrics approach that assess performance, perception, behavior, and filter out user feels as a result of the interaction with applications, and also reveal the effect of experience in using the application. Based on the evaluation, it was found in the dimensions of efficiency and visual appeal was significantly affect by experience factor, and the result indicate the user perception about the application was not good enough, especially on the interface design. Therefore, user interface (UI) redesign was developed using the principles of UI design and Activity Relationship Chart (ARC) by combining the UX elements that have been evaluated, in order to increase user attraction."

"Dengan hadirnya era digitalisasi, hadir pula cara-cara baru untuk mengakses dan memanfaatkan karya musik melalui sarana digital. Isu-isu mengenai hak cipta musik pun menjadi semakin beragam. Kemunculan hadirnya pemanfaatan karya musik dalam platform User-Generated Content memunculkan isu pertanggungjawaban platform yang bersangkutan apabila terjadi pelanggaran hak cipta yang dilakukan secara langsung oleh pengguna. Di Indonesia, ketentuan mengenai pertanggungjawaban dalam pelanggaran hak cipta secara tidak langsung terdapat dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan mengenai pertanggungjawaban tidak langsung dalam pelanggaran hak cipta dalam Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia dan bagaimana pelanggaran hak cipta dalam TikTok, sebuah aplikasi User-Generated Content, harus dipandang menurut hukum hak cipta yang berlaku di Indonesia dan menurut prinsip-prinsip yang sudah berkembang sebelumnya di negara-negara lain, yakni vicarious and contributory copyright infringement. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa TikTok tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena tidak terpenuhinya beberapa elemen dari vicarious dan contributory copyright infringement. Kesimpulan lebih lanjut menyatakan bahwa perlu adanya pengaturan lebih spesifik mengenai pertanggungjawaban platform digital dalam hal adanya pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pengguna.

---

With the emergence of the digitalization era, there are also new ways to access and utilize musical works through digital means. Issues regarding music copyright are becoming increasingly diverse. The emergence of the presence of the use of musical works on the User-Generated Content platform raises the issue of the responsibility of the platform concerned if there is a copyright infringement that is carried out directly by the user. In Indonesia, provisions regarding liability for indirect copyright infringement are contained in Article 10 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. This thesis aims to analyze the provisions regarding indirect liability for copyright infringement in the Copyright Law in Indonesia and how copyright infringement in TikTok, a User-Generated Content application, must be viewed according to the applicable copyright law in Indonesia and according to the principles that have been developed previously in other countries, namely vicarious and contributory copyright infringement. The results of this study indicate that TikTok cannot be held accountable for not fulfilling several elements of vicarious and contributory copyright infringement. The conclusion further states that there is a need for more specific arrangements regarding the liability of digital platforms in the event of copyright infringement committed by users within the Indonesian Copyright Law."

"Fenomena akselerasi pertumbuhan penggunaan sosial media pada kalangan Gen Z merupakan peluang bagi pemasar untuk menyusun strategi pemasaran digital. Dalam konteks pemasaran pariwisata, User-Generated Content telah menjadi sumber informasi yang berharga bagi para wisatawan dalam membuat keputusan perjalanan. Penelitian ini mencoba memberikan gambar pengaruh dari User-Generated Content terhadap Niat Perjalanan Wisata Gen Z yang dimediasi oleh perceived credibility, perceived usefulness, dan destination image di Platform Instagram. Metode secara kuantitatif dengan online kuesioner 346 responden digunakan untuk melihat pengaruh UGC dengan Visit Intention. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Emotional User-Generated Content mempengaruhi Visit Intention di platform instagram sehingga dapat dijadikan strategi bagi pemasar.

---

The phenomenon of accelerated growth in social media usage among Gen Z is an opportunity for marketers to develop digital marketing strategies. In the context of tourism marketing, User-Generated Content has become a valuable source of information for tourists in making travel decisions. This research tries to illustrate the influence of User-Generated Content on Gen Z visit intention mediated by perceived credibility, perceived usefulness, and destination image on the instagram platform. A quantitative method with an online questionnaire of 346 respondents was used to see the effect of UGC with Visit Intention. The results in this study indicate that Emotional User-Generated Content affects Visit Intention on the Instagram Platform so that it can be used as a strategy for marketers."