Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai bagaimana implementasi kebijakan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah studi tentang Rusunawa Depok Di Kecamatan Cilangkap, Tapos, Kota Depok. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan pembangunan perumahan bagi MBR tentang program Rumah Susun Sederhana Sewa Rusunawa di Kota Depok. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah studi tentang program rusunawa Kota Depok yang berada di Kecamatan Tapos ini implementasi berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2016 belum baik karena terdapat ketidaksesuaian peraturan dengan hasil temuan di lapangan. Implementasi tersebut dikatakan belum baik karena berdasarkan peraturan tersebut karena sasaran utama penghuni rusunawa yang tidak bersedia dipindahkan ke rusunawa, hak dan kewajiban dari pengelola belum dilaksanakan secara baik karena terdapat hambatan, hak dan kewajiban dari penghuni belum dilaksanakan secara baik, larangan yang masih dilakukan oleh penghuni seperti menyewa lebih dari satu unit dan membawa kendaraan beroda empat, pemberian sanksi dilakukan oleh pengelola rusunawa tetapi terdapat beberapa pelanggaran yang tidak dijatuhkan sanksi seperti membuat keributan, membawa kendaraan roda empat dan menyewa unit hunian lebih dari satu.

---

This research discusses about how the implementation of housing development for low income society study on Rusunawa Depok In Sub Cilangkap, Tapos, Depok City . This research discusses qualitative with data completion technique that is interview and literature study. Housing for MBR on Simple Rent Rusunawa rental program in Depok City The result of this research is the implementation of housing development policy for low income people study on Depok City housing program located in Tapos Subdistrict is implemented based on Mayor Regulation No. 29 of 2016 Not good because there is a mismatch of regulations with the findings in the field. The implementation mentioned is not good because based on the regulation because the main target of rusunawa residents who can not be moved to rusunawa, the rights and authority of the manager is not implemented properly because there are obstacles, rights and duties of the residents have not been implemented properly, the prohibition is still done by Residents such as renting more than one unit and carrying a four wheeled vehicle, the funding is done by the rusunawa manager but there are some that are not dijrown like making a commotion, bring four wheeled vehicles and more than one residential unit."

"Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang harus diperhatikan dan diselesaikan oleh Pemerintah. Program Keluarga Harapan PKH merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka pengentasan dan penanggulangan kemiskinan. Penelitian ini membahas mengenai implementasi Program Keluarga Harapan PKH di Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan PKH di Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat masih belum berjalan secara maksimal. Hal ini dikarenakan masih terdapatnya beberapa dimensi dari implementasi kebijakan publik yang belum dipenuhi dengan baik, meliputi standar dan sasaran kebijakan publik, sumber daya kebijakan publik, serta komunikasi antar-organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana.Dimensi standar dan sasaran kebijakan publik dikarenakan masih adanya permasalahan terkait penetapan sasaran yang dinilai belum tepat, serta KPM PKH yang sudah terintegrasi secara sistem di dalam administrasi database, namun belum mendapatkan ATM dan buku tabungan. Dimensi sumber daya kebijakan publik dikarenakan kurangnya pelatihan untuk SDM Pelaksana PKH, serta sarana dan prasarana yang dimiliki belum memadai.Dimensi komunikasi antar-organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana disebabkan belum maksimalnya penyediaan informasi dan sosialisasi, pertemuan kelompok, serta komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh Pelaksana PKH di Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.

---

Poverty is one of the issues that must be addressed and resoved by the Government. Program Keluarga Harapan PKH is one the efforts made in the framework of poverty alleviation and eradication. This study discusses the implementation of Program Keluarga Harapan PKH in Tapos District, Depok Municipality, West Java Province. This research uses post positivist approach with qualitative data collection technique.

The results of this study indicate that the implementation of Program Keluarga Harapan PKH in Tapos Tapos District, Depok Municipality, West Java Province is still not running optimally. This is because there are still some dimensions of the implementation of public policy that have not been met well, including public policy standards and objectives, public policy resources, as well as inter organizational communication and implementing activities.

Public policy standards and objectives are still due to problems that are not accurately targeted, as well as KPM PKH that has been interated in the system in database administration, but has not received ATM and savings book. The dimension of public policy resources is due to the lack of training for human resources for implementing PKH, as well as the facilities.

The dimensions of inter organizational communication and implementing activities are not yet maximized in the provision of information and socialization, group meetings, and communication and coordination conducted by PKH executors in Tapos District, Depok Municipality, West Java Province."

"Perumahan adalah hal yang penting bagi masyarakat, karena berkaitan dengan kesejahteraan dan keamanan. Sayangnya, perumahan yang terjangkau tidak mudah diakses oleh publik, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Pemerintah pusat telah meluncurkan Program Satu Juta Rumah pada tahun 2016 untuk kelompok berpenghasilan rendah. Masalah perumahan adalah urusan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama pengembang yang akan membantu mereka menyediakan rumah. Fokus penelitian menjelaskan tentang perumahan publik bekerja pada satu juta perumahan di kota Depok. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dari dimensi implementasi kebijakan dari Malcolm Goggins, et.al (1990), yang terdiri dari bentuk dan isi kebijakan, kemampuan antar organisasi, dan kondisi yang mempengaruhi kebijakan. Dari ketiga dimensi tersebut, di analisis dengan wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyediaan perumahan pada program Satu Juta Rumah di kota Depok masih memiliki beberapa masalah, seperti: tidak ada peraturan khusus untuk mengatur program, kinerja yang buruk antar organisasi, dan hubungan antar organisasi, ekonomi dan politik.

---

Housing is an important thing to the people, because it is related to daily life, welfare and security. Unfortunately, affordable housing cannot be easily accessed by public, especially low-income groups. The central government has been launched One-Million housing program in 2016 for low-income groups.

Housing issues are concurrent affair between central government and local government alongside the developer that will help them to provide houses. The focus of research explains about how public housing works on one-million housing in Depok City.

The research used a post-positivist approach from the dimensions of Malcolm Goggins, et.al policy implementation (1990), which are the content and form of policy, abilities of inter-organizations, and the conditions that affects the policy. From the three dimensions, the research analyzed with in-depth interview and study literature.

The result of research shows that the housing provision on one-million housing program in Depok City still have some problems, such as: there is no specific regulations to regulate the program, bad performance by the organizations, and the relations of inter-organizations, economics and politics."

"[ABSTRAKBanyaknya kegagalan dalam pengasuhan anak bukan karena kurangnya kasih sayang orangtua pada anak, melainkan karena sebagian orangtua tidak tahu bagaimana cara mengasuh yang baik dan benar. Ketersediaan wadah kegiatan keluarga dengan anak balita, menjadi sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua serta anggota keluarga lainnya dalam pembinaan tumbuh kembang anak. Karya Ilmiah Akhir ini bertujuan untuk memberikan gambaran pelaksanaan penerapan program BKB+ sebagai upaya peningkatan tumbuh kembang balita di Kelurahan Sukamaju Baru. Dalam BKB+ ini residen menerapkan kegiatan stimulasi dan penggunaan KPSP oleh keluarga. Evaluasi sebelum dan sesudah praktik menunjukkan peningkatan pengetahuan dari 54% menjadi 78%, peningkatan sikap dari 66% menjadi 80% dan peningkatan perilaku dari 56% menjadi 74%. BKB+ ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi keluarga dalam meningkatkan tumbuh kembang balita.

---

ABSTRACTThe number of failures in parenting is not due to a lack of parental affection to children, but because of some parents do not know how to care of properly. The availability of receptacle activities of families with toddler, becomes very important to improve the knowledge and skills of parents and other family members in coaching development of the child. This paper aims to provide an overview implementation BKB + application program as an effort to improve growth and development of toddler in Sukamaju Baru. In this BKB +, resident applying stimulation activities and the use of KPSP by the family. Results shows an increase knowledge activities from 54% to 78%, attitude from 66% to 80%, and behavior from 56% to 74%, BKB + suggested could be the integration program of Health Department and BPMK., The number of failures in parenting is not due to a lack of parental affection to children, but because of some parents do not know how to care of properly. The availability of receptacle activities of families with toddler, becomes very important to improve the knowledge and skills of parents and other family members in coaching development of the child. This paper aims to provide an overview implementation BKB + application program as an effort to improve growth and development of toddler in Sukamaju Baru. In this BKB +, resident applying stimulation activities and the use of KPSP by the family. Results shows an increase knowledge activities from 54% to 78%, attitude from 66% to 80%, and behavior from 56% to 74%, BKB + suggested could be the integration program of Health Department and BPMK.]"

"Studi ini mengungkap mengenai kebijakan publik Pemerintah Kota Depok terhadap penyediaan perumahan yang layak bagi MBR. Keterbatasan lahan merupakan suatu permasalahan tersendiri bagi pembangunan perumahan dan permukiman di perkotaan. Meningkatnya harga lahan dan perumahan mengakibatkan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tidak mampu memenuhi kebutuhan akan rumah yang layak. Penelitian ini difokuskan pada aspek kebijakan Pemkot Depok terkait dengan keberpihakan pada MBR khususnya penyediaan perumahan yang layak bagi MBR. Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan Pemda Kota Depok terhadap penyediaan kebutuhan perumahan yang layak bagi MBR. Data dan informasi diperoleh melalui pengumpulan data sekunder yang berupa kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan perumahan, Rencana Tata Ruang, peta-peta dan wawancara serta survey dan pengambilan foro-foto. Evaluasi formal yang digunakan dalam penelitian ini yaitu evaluasi summative yaitu menggunakan undang-undang,dokumen-dokumen,program, dan wawancara untuk menganalisis kebijakan pemerintah terhadap penyediaan perumahan yang layak bagi MBR. Selain itu juga menggunakan pendekatan Teori Turner, Burgess dan Drakakis - Smith yaitu demand-supply dan pengaruh nilai guna/tukar terhadap rumah sebagai komoditas. Dari analisis ditemukan bahwa dalam kebijakan publik yang dibuat oleh Pemkot Depok mengenai penyediaan perumahan yang layak bagi MBR masih belum terlihat nyata. Belum ada program-program yang jelas terhadap penyediaan perumahan bagi MBR. Program-program yang ada baru sebatas Rumah Tidak Layak Huni dan perbaikan sarana dan prasarana permukiman. Pada akhirnya, hasil dari evaluasi ini dapat disimpulkan bahwa belum ada kebijakan yang jelas dan terarah mengenai penyediaan perumahan yang layak bagi MBR yang tertuang di dalam rencana, program dan kegiatan.

---

This study reveals the public policy regarding the provision of housing for Low Income People (MBR). The limitation of land itself is an issue for the supply of urban housing and settlements. The increased land and housing prices cause the low income community cannot afford a decent house.

This study focused on the policy aspect of Pemkot Depok about their favor on low income community especially on the supply of decent housing for them. This research aims to evaluate the Pemkot Depok policy on the supply of decent housing demand for low income community.

Information and data is gathered by the collection of secondary data, such as housing regulations, City Spatial Planning, maps, photos, interviews and surveys.This thesis is using summative evaluation for the formal evaluation. The summative evaluation include regulations, documents, governmental programs and interview to analyze the regulations concerning the providence of housing for the Low Income Society. A theory approach is also used the theory of Turner, Burgess and Drakaris-Smith about the supply-demand of housing and the influence of housing value as a commodity.

The analysis shows that there is still no real result in the public policy issued by the Pemkot Depok concerning the providence of housing for the Low Income People. The existing programs are limited to the improper livable house and the improvement of facilities and infrastructure of settlement.

In the end, the results of this evaluation can be concluded that there is no clear policy and direction regarding the provision of adequate housing for the MBR contained in the plans, programs and activities."

"Latar belakang: Laju penurunan Angka Kematian Bayi melambat sejak tahun 1991-2017. Enam puluh tiga persen kematian bayi terjadi pada periode neonatal dimana risiko kematian yang terjadi pada bayi yang tidak mendapatkan Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial adalah 18,56 kali lebih tinggi daripada bayi yang mendapatkan pelayanan kesehatan tersebut. Puskesmas PONED X merupakan Puskesmas PONED satu-satunya di Kecamatan X, Kota Depok, dimana terdapat kesenjangan terbesar pada indikatorindikator terkait dengan Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial serta memiliki kebutuhan akan layanan yang besar berdasarkan jumlah persalinan, bayi lahir hidup dan pemanfaatan puskesmas untuk melakukan persalinan. Terkait hal tersebut, penelitian ini bertujuan melakukan analisis kualitas penerapan Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial di Puskesmas PONED Kecamatan X. Metode: Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan desain studi kasus yang dilakukan di Puskesmas PONED X pada bulan April-Mei 2020. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif dan telaah dokumen. Informan penelitian ini terdiri dari Kepala Puskesmas, Bidan Koordinator PONED, Bidan Koordinator KIA dan para Bidan Pelaksana PONED serta para Ibu dari neonatus yang mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial di Puskesmas Kecamatan X. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan jumlah, jenis dan kompetensi tenaga kesehatan yang masih kurang, persiapan alat dan bahan habis pakai yang belum lengkap, serta belum sesuainya pelaksanaan dalam perawatan neonatal esensial pada saat dan setelah lahir dengan standar pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI. Meskipun hasil indikator output menunjukkan ketercapaian yang sangat baik di 4 bulan pertama tahun 2020, akan tetapi dalam pelaksanaan proses pelayanannya, belum semua standar proses dilakukan sesuai Pedoman Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial Kementerian Kesehatan RI. Kesimpulan dan Rekomendasi: Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas penerapan Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial di Puskesmas PONED Kecamatan X masih kurang karena berdasarkan analisis komponen input, proses dan output, masih terdapat kekurangan baik terkait komponen input maupun proses penerapan layanan yang belum sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI. Penguatan pemenuhan komponen input dan penguatan manajemen serta kapasitas tenaga kesehatan dalam memahami dan melakukan proses Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial sesuai standar merupakan hal yang direkomendasikan.

---

Background: Decrease in Infant Mortality has slowed since 1991-2017. Sixty-three percent of infant deaths occur in the neonatal period where the risk of death that occurs in infants who do not get Essential Neonatal Health Services is 18.56 times higher than babies who receive these health services. X BEONC Primary Health Centre is the only BEONC Primary Health Centre in X Subdistrict, Depok City, where there is the largest gap of indicators related to Essential Neonatal Health Services in 2017 and has a large need for services based on the number of live births and utilization of childbirth services. This study aims to analyze the application of Essential Neonatal Health Services at BEONC Primary Health Center in X District.

Method: This research is a qualitative study with a case study design, conducted at the X BEONC Primary Health Centre in April-May 2020. Data collection was carried out by in-depth interviews, participatory observations and documents review. The informants of this research consisted of the Head of the Primary Health Centre, the BEONC Coordinating Midwife, the Maternal and Child (MnC) Coordinating Midwife, the BEONC Implementing Midwifes and the mothers of neonates who received Essential Neonatal Health Services at X BEONC Primary Health Centre.

Results: The results showed the number, type and competency of health workers were still lacking, preparation of equipment and consumables were incomplete, and incomplete implementation in essential neonatal care with the implementation standards set by the Indonesian Ministry of Health. Although the output indicator results show that indicators related Essential Neonatal Services have been very good in the first 4 months of 2020, but in the implementation of its services, not all process have been carried out in accordance with the Ministry of Health's Guidelines.

Conclusions and Recommendations: The results showed that the quality of implementation of essential neonatal health services at the PONED Puskesmas District X was still lacking, because based on an analysis of the input, process and output components, there are still shortcomings, related to the input component and the service implementation that do not meet the standards set by the Indonesian Ministry of Health. Strengthening the fulfillment of input components and strengthening management and the capacity of health workers in understanding and conducting the Essential Neonatal Health Service process according to standards is highly recommended."

"Skripsi ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok dengan menggunakan konsep implementasi kebijakan publik dari George C. Edwards III (1980). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah post positivist sehingga penelitian akan disusun dengan data, bukti, dan pertimbangan ilmiah yang mempunyai dasar teori dan bersifat logis. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik pengumpulan kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok berdasarkan empat faktor yang mempengaruhi implementasi program menurut George Edwards III belum diterapkan dengan baik oleh para pelaksana. Terdapat permasalahan pada indikator kejelasan komunikasi dan tidak adanya SOP pada pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni. Saran yang dapat diberikan mengenai proses implementasi program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok adalah dengan memperbaiki beberapa kekurangan terkait dengan proses transmisi dalam mengkomunikasikan isi pesan kebijakan dan penerapan SOP pada pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni agar menciptakan keseragaman cara kerja antar pelaksana program.

---

This thesis discusses about the factors that affecting the implementation of the rehabilitation program for Uninhabitable Houses in Mekarsari Sub-District, Cimanggis District by the Depok City Housing and Settlements Department by using the concept of implementing public policies from George C. Edwards III (1980). The approach used in this research is post positivist so that the research will be arranged with data, evidence, and scientific considerations that have a theoretical basis and are logical. The data used in this study were obtained by qualitative collection techniques through in-depth interviews and library research. The results showed that the implementation of rehabilitation of uninhabitable houses in Mekarsari Subdistrict Cimanggis District by the Department of Housing and Settlements of the City of Depok based on four factors that influenced the implementation of the program according to George Edwards III had not been implemented well by the implementers. There are problems with communication clarity indicators and the absence of Standard Operating Procedures (SOP) on the implementation of an uninhabitable housing rehabilitation program. Suggestions that can be given regarding the implementation process of the Uninhabitable Housing Rehabilitation Program in the Mekarsari Sub-District Cimanggis District by the Depok City Housing and Settlements Department is to correct some of the deficiencies associated with the transmission process in communicating the contents of the policy message and the application of Standard Operating Procedures (SOP) in the implementation of the uninhabitable housing rehabilitation program in order to create a uniformity way of working between program implementers.

"

"Masalah kesehatan perkotaan timbul karena perubahan pola hidup manusia sehingga merupakan akar masalah dari munculnya masalah DM di masyarakat perkotaan terutama pada agregat dewasa Karya Ilmiah Akhir ini memberikan gambaran tentang asuhan keperawatan keluarga yang dilaksanakan pada keluarga Ibu S dengan masalah ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan terkait DM terutama tentang pengaturan diet DM Implementasi yang telah dilakukan terdiri dari implementasi yang bersifat kognitif afektif dan psikomotor dengan pendekatan lima tugas kesehatan keluarga Intervensi yang menjadi unggulan ialah pengaturan terapi diet DM Hasil evaluasi menunjukkan bahwa terjadi penurunan gula darah sewaktu pada pertemuan pertama 310 mg dl menjadi 168 mg dl pada akhir pertemuan Ibu S mampu melakukan pengaturan makan sesuai diet DM dan terdapat dukungan dari keluarga

---

Urban health problems arise due to changes in the pattern of human life that is the root cause of the appearance of DM problems in urban communities especially in aggregate adult The final assignment describes the nursing care process of Mrs S rsquo s family with problems related to the ineffectiveness of health care particularly about the diet DM Implementation to the family is consisting of the cognitive affective and psychomotor that uses the five family health tasks Evaluation results show that there is a decrease in blood sugar when at the first meeting of 310 mg dl to 168 mg dl at the end of the meeting Mrs S is able to make arrangements to eat appropriate diet DM and there is a support from her family "

"Merokok adalah masalah kesehatan masyarakat yang serius di seluruh dunia, baik di negara berkembang maupun negara maju. 30% remaja perempuan dan 21% remaja laki-laki mulai merokok sebelum usia 13 tahun. Selain itu, diketahui bahwa 50% remaja laki-laki menghisap lebih dari 10 batang rokok per hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Intervensi Reaktif (Gerakan Remaja Anti Merokok dengan Art Therapy Inovatif) pada remaja di Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok. Metode yang digunakan Studi Kasus dengan quasi-experiment desain pretest dan posttest tanpa kelompok kontrol. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pengetahuan dan persepsi positif remaja tentang bahaya merokok setelah intervensi dilakukan. Temuan ini menyarankan bahwa pendekatan art therapy dan aplikasi berbasis web dapat menjadi strategi yang efektif dalam program pencegahan merokok pada remaja

---

Smoking is a serious public health issue worldwide, affecting both developing and developed countries. Thirty percent of adolescent girls and 21% of adolescent boys begin smoking before the age of 13. Additionally, it is known that 50% of adolescent boys smoke more than 10 cigarettes per day. This study aims to evaluate the effectiveness of the Reactive Intervention (Anti-Smoking Youth Movement with Innovative Art Therapy) among adolescents in Jatijajar Village, Tapos District, Depok City. The method used is a quasi-experiment with a pretest and posttest design without a control group. The results indicate a significant increase in adolescents' knowledge and positive perceptions regarding the dangers of smoking after the intervention. These findings suggest that art therapy and web-based applications can be effective strategies in smoking prevention programs for adolescents."

"Positive Deviance merupakan pendekatan yang dianggap sukses dalam menangani masalah gizi pada balita. Upaya penanggulangan masalah gizi melalui pendekatan positive deviance di Kelurahan Pancoran Mas merupakan alternatif kegiatan yang bersumber pada pemberdayaan masyarakat dengan fokus pada prilaku. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pengalaman kader dalam mengelola pos gizi dengan pendekatan positive deviance. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif desain fenomenologi deskriptif dengan metode wawancara mendalam. Partisipan adalah kader yang telah mendapatkan pelatihan positive deviance dan sudah mengelola pos gizi minimal satu kali putaran. Data yang dikumpulkan berupa hasil rekaman wawancara dan catatan lapangan yang dianalisis dengan menerapkan teknik Collaizi. Penelitian ini mengidentifikasi 14 tema. Motivasi kader dalam mengelola pos gizi di bagi menjadi dua jenis yaitu motivasi utama sebagai pendorong utama dan motivasi penunjang yang memperkuat kader dalam mengelola pos gizi. Perasaan yang dirasakan kader selama mengelola pos gizi terbagi dalam dua perasaan yaitu perasaan positif dan negatif. Kader merasakan kekuatan saat mengelola pos gizi karena keterlibatan peserta, tercapainya tujuan pos gizi dan motivasi dari pelaku pos gizi. Hambatan utama yang dirasakan kader adalah partisipasi masyarakat, kurangnya monitoring dan tidak tercapainya tujuan. Harapan yang diinginkan kader dalam pengelolaan pos gizi selanjutnya adalah perbaikan monitoring, perbaikan sarana prasarana dan perbaikan status gizi balita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kader melakukan pos gizi dengan pendekatan positive deviance mendapat pengalaman beragam dan mengharapkan peningkatan dukungan dari sektor terkait dan partisipasi masyarakat. Pelaksanaan partisipasi masyarakat masih dalam tingkatan fungsional. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran model intervensi dukungan pada masyarakat dengan mengintegrasikan pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat dan kemitraan terbentuk dalam pos gizi pendekatan positive deviance untuk mengatasi permasalahan gizi di Indonesia.

---

Positive Deviance is an approach which considered successful in managing nutrition problem in under five years old children. Using positive deviance approach in nutrition program was one of activity alternatives which were originated from community empowerment with focus on behavior. This study was aimed to provide deep understanding of kader’s experience in organizing nutrition post with positive deviance approach. This study design was descriptive phenomenology with in-depth interview for data collecting. The participants were kader who were trained in positive deviance and had organized nutrition post for at least one session. Data gathered were interview recording and field note, which then transcribed and analyzed with Collaizi's analysis method.

This study identified 14 themes. Kader's motivation comprised of main promoter as main motivation and supporting motivation which strengthened kader in organizing nutrition post. The feeling of kader in organizing nutrition post were consisted of positive and negative feeling. Kader felt strength in organizing nutrition post because of participant’s involvement, accomplishing of nutrition post’s goal and motivation of participants. The main obstacle considered by kader was community participation, lack of monitoring and un-accomplished goal. Kader's expectation of organizing nutrition post in the future was improvement in monitoring, facilities in infrastructure, and increasing of nutritional status of under five years old children.

The result of study showed that kader organizing nutrition post with positive deviance gained various experience and expected increasing of support from community and related sectors. The performance of community participation was still in functional level. The results of study were expected to provide description of support intervention model for community with integrating community empowerment, community participation and partnership which were established in nutrition post using positive deviance approach for managing nutrition problems in Indonesia."