Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKebijakan publik adalah ranah yang tepat untuk dibicarakan ketika kita akan membahas tentang diskursus kesetaraan dan keadilan. Kebijakan publik bukan dibuat secara cuma-cuma, melainkan ada dasar moralitas yang membentuknya. Kebijakan publik kerap kali menghasilkan produk yang diskriminatif terhadap kaum minoritas khususnya perempuan. Oleh karena itu, dalam setiap pembentukan kebijakan perlu adanya beberapa ukuran atau standard yang dapat mempromosikan kepentingan semua orang khususnya mempromosikan kapabilitas tiap manusia. hal ini penting untuk dilakukan, agar apapun moralitas di balik sebuah kebijakan publik, kebijakan yang dibuat tidak terjebak pada diskriminasi suatu kaum. Kemudian, teori kapabilitas central human functional capabilities dari Martha Nussbaum akan menjadi standard bagaimana sebuah kebijakan publik seharusnya dibuat.

---

ABSTRACTPublic policy is the precise zone to talk about equality and justice discourse. Public policy have the basis of morality that stand behind them. Public policy often going to be discriminate some people or community. Therefore, the basis of morality in discriminative public policy i.e. cultural relativism would be a discussion on this research. Capabilities approach central human functional capabilities from Martha Nussbaum will be standard to empower women rights and also promoting non discriminative public policy."

"Perempuan menjadi tulang punggung keajegan budaya Bali yang tersohor hingga seberang lautan. Peluh dan air mata mereka menjadi simbolisasi banyaknya energi yang dituangkan dalam merawat budaya, adat, dan tradisi sebagai warisan turun-temurun. Namun, senapas dengan pemikiran Susan Moller Okin, hal yang dirawat itu justru seringkali menjadikan perempuan sebagai objek penerima pola-pola subjugasi. Perempuan Bali memikul budaya patrilineal yang dianut oleh komunitas desa adat dengan kekhasan adanya keberlanjutan garis keturunan dari pihak laki-laki. Kondisi sosial ini menjelma menjadi tekanan bagi tiap perempuan Bali agar mengaktualisasikan fungsi seksual dan reproduksinya untuk melahirkan keturunan. Sing Beling, Sing Nganten, merupakan pandangan kultural yang mendorong perempuan untuk membuktikan kesuburannya pada kondisi pranikah—bahwa ia mampu hamil dan memberikan keturunan sebagai aspek krusial pada masyarakat Bali. Dengan mengadopsi pendekatan kapabilitas yang dikembangkan oleh Martha Craven Nussbaum, penelitian ini berupaya untuk membuktikan bahwa pandangan kultural Sing Beling, Sing Nganten mencederai kapabilitas integritas atas tubuh perempuan Bali. Sebagai penelitian kualitatif dengan metode cultural context yang dielaborasi bersama kajian literatur dan wawancara mendalam, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Sing Beling, Sing Nganten menjadi salah satu diantara banyaknya pandangan lokal yang mencederai kapabilitas integritas atas tubuh perempuan Bali demi tujuan tunggal fungsi seksual dan reproduksi bagi keperluan pihak eksternal melalui cara-cara yang telah terkonstruksi.

---

Women have become the backbone of the preservation of Bali's renowned culture, a legacy that extends beyond the seas. Their sweat and tears symbolize the immense energy invested in nurturing culture, customs, and traditions as inherited legacies. However, echoing the thoughts of Susan Moller Okin, what is preserved often turns women into objects of subjugation. Balinese women bear the burden of the patrilineal culture adhered to by traditional village communities, characterized by the transmission of lineage through the male line. This social condition transforms into pressure for every Balinese woman to actualize her sexual and reproductive functions to produce offspring. Sing Beling, Sing Nganten is a cultural perspective that compels women to prove their fertility before marriage—that they are capable of conceiving and providing offspring, a crucial aspect in Balinese society. By adopting the capability approach developed by Martha Craven Nussbaum, this study aims to demonstrate that the cultural perspective of Sing Beling, Sing Nganten undermines the bodily integrity capabilities of Balinese women. As a qualitative research with a cultural context method elaborated alongside literature review and in-depth interviews, the results of this study show that Sing Beling, Sing Nganten is one among many local views that compromise the bodily integrity capabilities of Balinese women, reducing them to mere sexual and reproductive functions for external purposes through constructed means."

"Pengaruh yang kuat paham Relativisme Budaya dalam konteks negara-negara Timur, Komunis, maupun Gerakan Non-Blok yang menjunjung tinggi nilai kolektivitas dan kebudayaan sehingga menganggap paham Universalisme merupakan bagian dari Imperialisme Budaya. Penolakan tersebut termanifestasi dalam batasan-batasan hak asasi yang termuat secara eksplisit pada Undang-Undang Dasar atau konstitusi negara sehingga perlu ditelaah secara komprehensif tentang pembatasan hak asasi dalam konstitusi. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah Doktrinal dalam mengkaji secara teoritis dan historis-filosofis perumusan Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 perihal pembatasan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Hasil penelitian menunjukan bahwa nilai-nilai historis-filosofis yang ditelisik mulai dari para pendiri bangsa hingga konsolidasi reformasi Indonesia yang tetap mempertahankan kekhas-an nilai-nilai berbangsa dan bernegara. Demikian, korelasi paham Relativisme Budaya dengan pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi menjadikan paradigma pembatasan hak asasi di Indonesia menemukan formula hak asasi dalam perpaduan paham antara Universalisme dengan Relativisme Budaya menjadi Pluralisme yang berlaku secara preskripsi di Indonesia.

---

The strong influence of the understanding of Cultural Relativism in the context of Eastern countries, Communists, and Non-Aligned Movements that uphold the values of collectivity and culture so that they consider the understanding of Universalism to be part of Cultural Imperialism. This rejection is manifested in the limitations of human rights that are explicitly contained in the Constitution or the country's constitution, so it is necessary to comprehensively examine the restrictions on human rights in the constitution. The legal research method used is Doctrinal in studying theoretically and historically-philosophically the formulation of Article 28J of the 1945 Constitution regarding the restriction of Human Rights in Indonesia. The results of the study show that the historical-philosophical values examined starting from the founders of the nation to the consolidation of Indonesian reform that still maintains the uniqueness of the values of the nation and state. Thus, the correlation of the understanding of Cultural Relativism with the restriction of Human Rights in the Constitution makes the paradigm of human rights restriction in Indonesia find a human rights formula in the combination of the understanding of Universalism and Cultural Relativism into Pluralism which applies by prescription in Indonesia."

"Keunggulan suatu negara semakin ditentukan oleh fakta, apakah ia memiliki kebijakan-kebijakan publik yang unggul atau sebaliknya. Masalahnya, tidak cukup banyak para Pimpinan Pemerintahan dan Negara yang mahfum bahwa kebijakan publik menjadi penentu kelangsungan hidup bangsanya. Kebijakan publik ibarat tuangan di hulu sungai. Jika para pemimpin negara menuang warna biru, birulah seluruh aliran sungai. Jika yang dituang merah, merahlah seluruh sungai. Jika dituang madu, manislah semuanya. Kebijakan publik adalah keputusan politik yang melembaga, keputusan yang dibuat oleh Negara sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan. KEBIJAKAN PUBLIK ADALAH MASALAH MEMBUAT KEPUTUSAN ATAS PILIHAN-PILIHAN MASA DEPAN. Kebijakan publik adalah menciptakan masa depan pada HARI INI. Masalahnya, sebagian besar kebijakan publik dibuat dengan asal-asalan, dengan analogi, bahkan intuisi. Kesembronoan berlanjut sampai dengan implementasi kebijakan. Kesembronoan juga terjadi pada tataran manajemennya, ketika kebijakan publik disusun atas rangkaian perumusan, implementasi, dan evaluasi. Kebijakan publik tidak cukup dievaluasi, tetapi dikendalikan. Tanpa pengendalian kebijakan, kebijakan publik mudah untuk gagal menjadi kebijakan yang direbut dan diselewengkan pihak lain (derailed policy implementation). Buku ini memberikan gambaran tentang mengapa kita perlu membangun suatu negara dengan kebijakan publik yang unggul dan bagaimana? Disusun dengan keyakinan, bahwa tidak ada satu negara pun di dunia, khususnya negara-negara berkembang, lebih khusus lagi Indonesia, yang tidak mampu membangun kebijakan publik yang unggul untuk menghebatkan bangsa. Indonesia, sebagaimana setiap negara berkembang di dunia, dapat dan pasti bisa melakukannya, dengan dua syarat memahami arti penting kebijakan publik dan menyepakati bahwa memang sungguh-sungguh penting, dan mengetahui secara pasti bagaimana membangunnya. Dan, buku ini hanya tentang kedua hal itu!"

"

Studi ini membahas pentingnya fasilitasi perdagangan dalam kinerja logistik untuk mendorong ekspor Indonesia. Penelitian ini menggunakan model gravitasi struktural untuk menganalisis pengaruh kinerja logistik terhadap besarnya ekspor produk tekstil dari Indonesia ke negara-negara mitra dagangnya di seluruh dunia. Secara khusus, studi ini menggunakan Logistics Performance Index (LPI) sebagai proksi untuk fasilitasi perdagangan dan LPI sebagai cerminan kebijakan perdagangan non-diskriminatif dari negara asal. Selanjutnya, penelitian ini juga menggunakan data perdagangan intranasional dalam persamaan gravitasi struktural untuk memastikan bahwa efek estimasi untuk kebijakan ekspor non-diskriminatif dalam logistik dapat diidentifikasi walau dengan adanya fixed effect. Hasil estimasi menunjukkan bahwa LPI dapat berperan dalam memperluas ekspor produk tekstil dari Indonesia.

---

This study discusses the importance of trade facilitation in logistic performance to boost Indonesia’s export. This work uses a structural gravity model to analyse the effect of logistics performance with respect to the export magnitude of textile products from Indonesia to its trading partner countries worldwide. In particular, it employs the Logistics Performance Index (LPI) as a proxy for trade facilitation and as a non-discriminatory trade policy of the origin country. Further, this study considers intranational trade in the structural gravity equation to ensure that the estimation effects for the non-discriminatory export policy in logistics can be identified in the presence of the fixed effect. The estimation results reveal that the LPI could play a role in expanding the export of textile products from Indonesia.

"