Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis pengaruh kebijakan pembatasan sepeda motor terhadap penggunaan transportasi umum transjakarta pada tahun 2014-2015. Menggunakan regression discontinuity design, kami menemukan terdapat pengaruh kebijakan pembatasan sepeda motor terhadap peningkatan jumlah penggunaan transjakarta. Melengkapi hasil estimasi dengan melihat pengaruh kebijakan terhadap masing-masing koridor direct impact dan indirect impact transjakarta.Hasilnya menunjukkan bahwa pengaruh kebijakan pembatasan sepeda motor meningkatkan penggunaan di masing-masing koridor transjakarta, meskipun pada koridor indirect impact tidak signifikan secara statistik. Hasil tersebut juga dipengaruhi berbagai variabel, seperti tingkat curah hujan, harga bensin, variabel hari dan mekanisme perubahan sistem pada transjakarta.

---

This research analyzed the effect of motorcycle restriction policy on the use of Transjakarta public transportation in 2014 2015. Using regression discontinuity design, we find that there is an effect of motorcycle restriction policy on increasing the amount of usage of Transjakarta. Completing the estimation results by looking at the policy effect on each corridor of direct impact and indirect impact of Transjakarta.

The results show that the effect of motorcycle restriction policy increases the usage in each Transakarta corridor, although the indirect impact corridor is not statistically significant. The results are also influenced by variables such as precipitation rate, gasoline price, day variables and mechanism of system change in Transjakarta."

"Tingginya angka pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi di transportasi publik dapat mengancam keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan kendaraan umum, permasalahan ini mendorong pemerintah dalam menginisiasi kebijakan anti pelecehan seksual melalui pembangunan Pos SAPA di moda transportasi umum, salah satunya yaitu TransJakarta. Akan tetapi, meskipun Pos SAPA telah dibangun, kasus pelecehan/kekerasan seksual tetap terjadi di TransJakarta. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun kebijakan tersebut sudah dilaksanakan, tidak sedikit masyarakat yang masih belum memiliki kesadaran dan pengetahuan akan kasus pelecehan maupun kekerasan seksual di transportasi publik. Adapun, dalam meningkatkan kesadaran, advokasi kebijakan merupakan salah satu instrumen yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait isu yang diadvokasikan. Berangkat dari fenomena tersebut, penelitian ini berupaya untuk meneliti strategi para aktor melalui teori yang dikemukakan Gen & Wright (2020) dalam melakukan advokasi kebijakan dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman terkait kebijakan anti pelecehan seksual di TransJakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam kepada narasumber dari pihak pemerintah dan non-pemerintah dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa advokasi kebijakan yang dilakukan belum secara total meningkatkan kesadaran masyarakat terkait kebijakan anti pelecehan seksual di transportasi publik TransJakarta DKI Jakarta. Meskipun secara umum masyarakat sudah mulai sadar akan isu pelecehan dan kekerasan seksual, namun advokasi yang dilakukan belum dilaksanakan secara maksimal pada beberapa aspek sehingga kebijakan belum tersampaikan dengan baik.

---

The high number of sexual harassment and violence that occurs in public transportation could threaten the safety and comfort of its citizens in using public transportation, this problem has prompted the government to initiate anti-sexual harassment policies through the construction of SAPA Posts in public transportation, one of which is TransJakarta. However, even though the SAPA Post has been established, cases of sexual harassment/violence still occur in TransJakarta. This indicates that even though the policy had been implemented, a lot of people have low awareness and knowledge regarding cases of sexual harassment and violence in public transportation. Meanwhile, in raising awareness, policy advocacy is one of the instruments that can help increase public understanding and awareness regarding the issues that are being advocated. Based on this case, this study seeks to examine the strategies of actors through the theory proposed by Gen & Wright (2020) in conducting policy advocacy strategies with the aim of increasing awareness and understanding of anti-sexual harassment policies in TransJakarta. This research uses qualitative methods through in-depth interviews with government and non-government actors and literature studies. The results of this study indicate that the policy advocacy that has been carried out has not totally increased public awareness regarding anti-sexual harassment policies on TransJakarta DKI Jakarta public transportation. Although in general the community has begun to become aware of the issue of sexual harassment and violence, the advocacy that has been carried out is not optimal yet in several aspects, therefore the policies have not been delivered properly."

"Pemberlakuan kebijakan PPKM Level 3 yang diterapkan oleh pemerintah menyebabkan penurunan penumpang pada Transjakarta. Salah satu faktor yang menentukan keputusan masyarakat untuk menggunakan kembali transportasi publik Transjakarta dipengaruhi oleh public trust. Berangkat dari konteks tersebut, penelitian ini mengkaji tentang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap PT Transjakarta dalam penyelenggaraan transportasi selama pandemi COVID-19 dengan menggunakan teknik pengumpulan data kuantitatif melalui survei yang kemudian dilengkapi dengan studi literatur, dan wawancara mendalam. Adapun jumlah responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 orang yang didapatkan melalui kuesioner daring. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap PT Transjakarta dalam penyelenggaraan transportasi selama pandemi COVID-19 adalah tinggi. Hal ini terbukti dari tiga dimensi public trust yang dikemukakan oleh Grimmelikhuijsen & Knies (2017), yaitu dimensi perceived competence, perceived benevolence, dan perceived integrity tergolong dalam kategori tinggi.

---

The implementation of the PPKM Level 3 policy implemented by the government caused a decrease in passengers on Transjakarta. One of the factors that determine the community's decision to reuse Transjakarta is influenced by public trust. Departing from this context, this study examines the level of public trust in PT Transjakarta in organizing transportation during the Covid-19 pandemic by using quantitative data collection techniques through surveys which are then complemented by literature studies, and in-depth interviews.. The number of respondents in this study were 100 people who were obtained through online questionnaires. The results of this research indicate that the level of public trust in PT Transjakarta in organizing transportation during the Covid-19 pandemic is high. This evident from the three dimensions of public trust proposed by Grimmelikhuijsen & Knies (2017), namely perceived competence, perceived benevolence, and perceived integrity are classified in the high category."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor kebijakan pemda di bidang transportasi yang berpengaruh terhadap kualitas pelayanan Angkutan umum. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus pada 2 kota yaitu Kota Cirebon dan Tega! dengan melakukan wawancara dan kuisioner. Analisa data diolah dengan statistik dibantu komputer program SPSS versi 15.0. Untuk menentukan faktor-faktor kebijakan dan kualitas pelayanan angkutan umum digunakan pendapat pakar dan ahli yaitu anggota DPRD dan Dinas perhubungan dikota studi. Untuk analisa pengaruh variabel kebijakan transportasi terhadap variabel kualitas pelayanan angkutan umum. Metode yang digunakan adalah teknik analisa statistik non parametrik korelasi Spearman.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh faktor-faktor kebijakan di bidang transportasi di kota Cirebon dan Tegal adalah nilai kepedulian, sikap, keadilan dan kepentingan umum, sedangkan faktor-fektor kualitas pelayanan angkutan umum adalah berwujud, keandalan, keresponsifan, jaminan, dan empati. Diperoleh hasil pula bahwa kebijakan transportasi secara umum cukup berpengaruh terhadap kualitas pelayanan angkutan umum di kedua kota tersebut Untuk memperbaiki kekurangan dan kelemahan dari segi kebijakan diperlukan peraturan daerah yang khusus mengatur tentang standar kualitas pelayanan yang harus diberikan oleh pemerintah, ataupun pihak swasta.

---

This study purpose to explain the factors of local government policies at department of transportation which have effects on Service quality of public transportation. The research method which used is a case study in 2 cities both Cirebon and Tegal by doing interviews and questionairs. Data analysis was processed by statistic and using Computer program of SPSS version 15.0. This study used the opinions of experts such as DPRD members and department of transportation at district where study have been done to determine the factors, policies and public transportation quality. Analysis of effects between transportation policy variables and Service quality of public transportation variables. This study used non parametric statistical analysis techniques by Spearman correlation.

Based on study result found that policy factors at department of transportation in district of Cirebon and Tegal were the values of awareness, attitudes, justice and public interest, while the factors of Service quality of public transportation were tangible, reliability, responsive, assurance, and empathy. Study result also found that in general transportation policy was enough effect for Service quality of public transportation the quality of public transport both of cities. It was suggested to improve the deficiency and weakness in policy tenns was required district rules which managing a special regulation on Standard Service quality which should be given by government or private instituton."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor kebijakan pemda di bidang transportasi yang berpengaruh terhadap kualitas pelayanan Angkutan umum. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus pada 2 kota yaitu Kota Cirebon dan Tegal dengan melakukan wawancara dan kuisioner. Analisa data diolah dengan statistik dibantu komputer program SPSS versi 15.0. Untuk menentukan faktor-faktor kebijakan dan kualitas pelayanan angkutan umum digunakan pendapat pakar dan ahli yaitu anggota DPRD dan Dinas perhubungan dikota studi. Untuk analisa pengaruh variabel kebijakan transportasi terhadap variabel kualitas pelayanan angkutan umum. Metode yang digunakan adalah teknik analisa statistik non parametrik korelasi Spearman.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh faktor-faktor kebijakan di bidang transportasi di kota Cirebon dan Tegal adalah nilai kepedulian, sikap, keadilan dan kepentingan umum, sedangkan faktor-faktor kualitas pelayanan angkutan umum adalah berwujud, keandalan, keresponsifan, jaminan, dan empati. Diperoleh hasil pula bahwa kebijakan transportasi secara umum cukup berpengaruh terhadap kualitas pelayanan angkutan umum di kedua kota tersebut. Untuk memperbaiki kekurangan dan kelemahan dari segi kebijakan diperlukan peraturan daerah yang khusus mengatur tentang standar kualitas pelayanan yang harus diberikan oleh pemerintah, ataupun pihak swasta.

---

This study purpose to explain the factors of local government policies at department of transportation which have effects on service quality of public transportation. The research method which used is a case study in 2 cities both Cirebon and Tegal by doing interviews and questionairs. Data analysis was processed by statistic and using computer program of SPSS version 15.0. This study used the opinions of experts such as DPRD members and department of transportation at district where study have been done to determine the factors, policies and public transportation quality. Analysis of effects between transportation policy variables and service quality of public transportation variables. This study used non parametric statistical analysis techniques by Spearman correlation.

Based on study result found that policy factors at department of transportation in district of Cirebon and Tegal were the values of awareness, attitudes, justice and public interest, while the factors of service quality of public transportation were tangible, reliability, responsive, assurance, and empathy. Study result also found that in general transportation policy was enough effect for service quality of public transportation the quality of public transport both of cities. It was suggested to improve the deficiency and weakness in policy terms was required district rules which managing a special regulation on standard service quality which should be given by government or private instituton."

"Layanan Transjakarta Cares merupakan wujud kepedulian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bekerjasama dengan BUMD PT Transportasi Jakarta untuk memberikan hak kepada penyandang disabilitas yang ada di Jakarta sesuai Undang – Undang no 8 tahun 2016. Selain itu tujuan dari layanan ini adalah untuk memberikan kemudahan pada kaum disabilitas dalam aksesibilitas dan mobilitasnya. Perannya menjadi salah satu alternatif transportasi publik ramah disabilitas, dengan angka disabilitas di kota DKI Jakarta yang cukup banyak, maka peneliti tertarik untuk menganalisis kualitas layanan Transjakarta Cares. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dengan pengumpulan data kuantitatif, survey, dan teknik pengumpulan data kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan, observasi, dan dokumentasi yang keseluruhannya dikaitkan dengan konsep Perceived Quality yang dikemukakan oleh Gronroos yang memiliki tiga dimensi, yaitu outcome-related dimension, image-related dimension, dan process related dimension dan tujuh sub dimensi diantaranya adalah professionalsm and skill, reliability and trustworthiness, service recovery, dan servicescape. Setelah penelitian dilakukan menggunakan 100 sampel, hasil penelitian ini didasarkan berdasarkan indikator yang dijadikan instrumen dalam penelitian dan menunjukkan bahwa kualitas layanan Transjakarta Cares baik. Berdasarkan penjabaran dan penelitian yang telah dilakukan rekomendasi yang dapat diberikan.

---

The service’s of Transjakarta Cares is a form of concern of the Provincial Government of DKI Jakarta in collaboration with BUMD PT Transportasi Jakarta to provide rights to people with disabilities in Jakarta in accordance with Law No. 8 of 2016. In addition, the purpose of this service is to provide convenience to people with disabilities in accessibility and mobility. Its role is one of the one of the alternatives to disability friendly public transportation, with a considerable number of disabilities in the city of DKI Jakarta, so researcher are interested in analiyzin the quality of Transjakarta Cares ServicesThe research was conducted using quantitative methods with quantifiable data collection, survey, and qualitative data collection techniques by conducting in-depth interviews with informants, observations, and documentation that are all associated with the concept of Perceived Quality put forward by Gronroos that has three dimensions, namely outcome-related dimension, image-related dimension, and process related dimension and seven sub-dimensions including professionalsm and skill, reliability and trustworthiness, service recovery, and servicescape. After the research was conducted using 100 samples, the results of this study were based on indicators that were used as instruments in the study and showed that the quality of Transjakarta Cares services was good. Based on the description and research that has been done recommendations that can be diberfish"

"Penyediaan sarana prasarana transportasi merupakan pemenuhan terhadap kebutuhan mobilitas masyarakat kota yang tinggi. Permasalahan yang muncul adalah sarana prasarana tersebut yang tujuannya untuk kepentingan umum nyatanya tidak dapat diakses oleh semua orang. Penyandang disabilitas mungkin salah satu dari bagian masyarakat yang merasakan sulitnya untuk mengakses fasilitas umum. Dengan keterbatasan atas kemampuan yang dimilikinya, aksesibilitas sarana prasarana yang disediakan akan mempermudah mereka untuk beraktifitas. Dalam tulisan ini, studi kasus yang dipilih adalah sarana prasarana TransJakarta yaitu berupa pedestrian, jembatan penyebrangan, dan halte di beberapa kawasan, dimana TransJakarta merupakan salah satu transportasi umum di Jakarta.

---

This paper explains about public transportation infrastructure in Jakarta. The purpose of having this infrastructure is to fulfill people mobility needs. The problem appears on the usage of public transportation, that is, not all the people are able to use it. Some of them are disabled people, they are one of those who get difficulties to use this facility. With their disabilities, they need special treatment to ease them on using all of public transportation in their activities. The chosen case for this problem is the infrastructure of TransJakarta, such as pedestrian, bridge and the shelter."

"Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyelesaikan permasalahan kemacetan yaitu menghadirkan Transjakarta sebagai salah satu moda transportasi publik. Dalam perkembangannya, Transjakarta mengusung konsep smart mobility yang ditandai dengan adanya pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai bagian dari upaya dari untuk menyelesaikan masalah kemacetan lalu lintas, dan sekaligus menciptakan kota cerdas atau smart city untuk wilayah DKI Jakarta, khususnya pada sektor transportasi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi smart mobility pada moda transportasi Transjakarta. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mix methods. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi smart mobility pada moda transportasi Transjakarta di Provinsi DKI Jakarta menurut persepsi 425 responden sudah termasuk ke dalam kategori baik dengan jumlah penilaian baik yang diberikan responden sebanyak 362 responden (85,2%). Dalam segi aksesibilitas, Transjakarta telah menyediakan akses bagi para penggunanya secara luas, mudah, aman, nyaman dan juga terjangkau. Transjakarta menyediakan infrastruktur TIK untuk memudahkan penggunanya dalam memperoleh informasi layanan, melakukan sistem pembayaran, dan mengakses internet. Transjakarta telah menerapkan sistem transportasi publik yang berkelanjutan dengan adanya penggunaan bus listrik. Transjakarta berkembang sistem transportasi publik yang inovatif karena terus berupaya meningkatkan dan mengembangkan kualitas layanannya. Transjakarta juga menjadi sistem transportasi yang aman dengan menyediakan petugas, fasilitas, maupun kebijakan terkait dengan keamanan dalam layanan transportasi. Dalam aspek keadilan, Transjakarta memberikan perlakuan adil, tarif yang terjangkau, dan penyediaan fasilitas khusus sehingga para pengguna mendapatkan akses yang sama atau setara pada saat menggunakan layanan Transjakarta.

---

One of the efforts made by the DKI Jakarta Provincial Government to solve the problem of congestion is to introduce Transjakarta as a mode of public transportation. In its development, Transjakarta carries the concept of smart mobility which is characterized by the integration of information and communication technology (ICT) as part of efforts to solve the problem of traffic congestion, and at the same time create a smart city for the DKI Jakarta area, especially in the transportation sector. The aim of this research is to analyze the implementation of smart mobility in the Transjakarta transportation mode. The research approach used is quantitative with mixed methods data collection techniques. The results of this research indicate that the implementation of smart mobility in the Transjakarta transportation mode in DKI Jakarta Province, according to the perception of 425 respondents, is included in the good category with the number of good ratings given by respondents being 362 respondents (85.2%). In terms of accessibility, Transjakarta has provided access for its users in a broad, easy, safe, comfortable and affordable manner. Transjakarta provides ICT infrastructure to make it easier for users to obtain service information, carry out payment systems and access the internet. Transjakarta has implemented a sustainable public transportation system with the use of electric buses. Transjakarta is developing an innovative public transportation system because it continues to strive to improve and develop the quality of its services. Transjakarta is also a safe transportation system by providing officers, facilities and policies related to security in transportation services. In the aspect of justice, Transjakarta provides fair treatment, affordable rates, and provides special facilities so that users get equal or equal access when using Transjakarta services."

"Tindak kejahatan pencopetan masih saja terjadi di bus dan halte milik PT. Transjakarta. Hal ini terjadi karena masih lemahnya sistem pencegahan kejahatan yang ada dan belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Dimana suasana tersebut dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan kurang aman. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan pencopetan yang terjadi didalam transportasi umum, salah satu faktornya adalah tingginya pertemuan antar pelaku dan korban disuatu tempat dan waktu tertentu yang menyebabkan diperlukannya pencegahan kejahatan yang bersifat situasional. Dalam karya tulis ini akan membahas bagaimana pencegahan yang dilakukan oleh PT. Transjakarta berdasarkan 16 teknik pencegahan kejahatan milik Clarke. Selain itu tindakan pencopetan akan dibahas menggunakan Rational Choice Theory dan Routine Activity Theory. Hasilnya PT. Transjakarta belum menjalankan sepenuhnya ke 16 teknik yang ada sehingga tidak efektif dalam mencegah tindak kejahatan pencopetan.

---

The pickpocketing still happened in the bus and the shelter belonging to PT. Transjakarta. This is due to the weakness of the existing crime prevention system and has not fully functioned properly. Where the atmosphere can cause discomfort and less safe. There are various factors that influence the occurrence of pickpocketing crimes occurring within public transport, one of the factors being the high number of meetings between perpetrators and victims in a particular place and time that leads to the need for situational crime prevention. In this paper will discuss how the crime prevention of PT. Transjakarta based on 16 crime prevention techniques owned by Clarke. Also pickpocketing will be discussed using rational choice theory and routine activity theory. The result is PT. Transjakarta has not yet fully implemented all 16 existing techniques so that it is ineffective in preventing the crime of pickpocketing."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakanpembatasan lalu lintas sepeda motor di jalanan MH Thamrin (segmen Bundaran HI)sampai Medan Merdeka Barat dalam rangka mengatasi permasalahan kemacetan dijalan protocol Jakarta. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakandesain deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi yang telahdijalankan sudah cukup. Di sisi lain, masih dapat dijumpai hambatan yangmemengaruhi jalannya implementasi kebijakan ini, yaitu kurangnya jumlah personeluntuk melakukan pengawasan, kurangnya fasilitas pendukung guna mendukungpengimplementasian kebijakan pembatasan lalu lintas sepeda motor ini, masihterdapat sikap yang tidak baik yang ditunjukkan oleh pihak personel ataupunmasyarakat dalam mendukung jalannya implementasi, adanya hambatan dalamfasilitas pendukung implementasi kebijakan yang mana berasal dari pihak luar.

---

ABSTRACTThis study aims to determine how the restriction policy implementation motorcycletraffic on the streets of MH Thamrin (HI traffic circle segment) to Medan MerdekaBarat in order to overcome the problems of road congestion in Jakarta protocol.Researchers used a qualitative approach and used a descriptive design. These resultsindicate that implementation has been carried out is enough. On the other hand, canstill be found barriers that affect the course of the implementation of this policy,namely the lack of the number of personnel to conduct surveillance, lack of supportfacilities to support the implementation of the policy of limiting traffic thismotorcycle, there is still a good attitude shown by the personnel or the public insupport of the course of implementation, the obstacles in the implementation ofpolicies supporting facilities which are from outside"