Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan pembangunan Tempat Pembuangan dan Pengolahan Akhir Sampah TPPAS Nambo yang berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kebijakan pembangunan TPPAS Nambo sudah sangat mendesak untuk segera dilakukan karena sudah terjadinya permasalahan sampah, khususnya ketersedian tempat pembuangan akhir sampah, di tiga kabupaten/kota pengguna pelayanan sampah TPPAS Nambo, yakni Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Kota Depok. Teori yang digunakan untuk menggambarkan implementasi kebijakan pembangunan TPPAS Nambo, antara lain kebijakan publik, implementasi kebijakan, dan model implementasi kebijakan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa kebijakan pembangunan TPPAS Nambo terkesan lambat dalam implementasinya sehingga menyebabkan target pengoperasionalannya terus mengalami kemunduran. Lambatnya implementasi kebijakan pembangunan TPPAS Nambo disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu perencanaan pembangunan, penentuan teknologi, hubungan dan kerjasama antar lembaga pemerintah dan badan usaha, pembebasan lahan melalui pembayaran kerohiman, penolakan terhadap pembangunan TPPAS Nambo, dan Sumber Daya Manusia SDM.

---

This study discusses about the implementation of Nambo waste disposal and waste final processing TPPAS development policy located in Bogor regency, West Java. TPPAS Nambo development policy is urgent to be done immediately because of the occurrence of garbage problems, especially the availability of landfills, in three districts municipal users TPPAS Nambo service waste, namely Bogor Regency, Bogor City and Depok City. Theories which used to describe the implementation of development policy TPPAS Nambo are public policy, policy implementation, and policy implementation model. The research was conducted using qualitative approach, in depth interview and document study.

The results of the research show that TPPAS Nambo 39 s development policy seems slow in implementation so that its operational target continues to decline. The slow implementation of TPPAS Nambo development policy is caused by several factors, namely development planning, technological determination, relationships and cooperation between government agencies and business entities, and land acquisition through payment of kerohiman, rejection of TPPAS Nambo development, and Human Resources HR."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model kebijakan pengelolaan energi dengan beberapa tujuan yang saling bersaing pada sektor ekonomi, lingkungan, energi, sampah dan pengelolaannya. Untuk itu,  pada penelitian ini dikembangkan optimasi multi-tujuan yang biasa digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang memiliki berbagai fungsi tujuan yang saling kontradiktif. Model weighted goal programming diusulkan untuk memformulasikan masalah tujuan dari berbagai sektor secara simultan. Verifikasi model dilakukan dengan mengikuti Peraturan Presiden tentang Rencana Umum Energi Nasional dan tentang target dan pengurangan sampah dan sejenis sampah rumah tangga. Pada skenario business as usual, dari 5 target yang ingin dicapai ada 1 target yang dapat mencapai targetnya sehingga diperlukan strategi yang tepat agar semua target dapat tercapai. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi analisis tambahan bagi pemangku kebijakan untuk membuat kebijakan pada sektor ekonomi, lingkungan, energi, sampah dan pengelolaannya.

---

This study aims to develop energy management policy model model of several conflicting objectives in the economic, environmental, energy, waste, and waste management sectors. Therefore, in this study multi-objective optimization which commonly used to solve problems that have various conflicting objective functions develops. The weighted goal programming model is proposed to formulate the objectives problem of various sectors simultaneously. Model validation is carried out by following the Presidential Regulation on the National Energy General Planning and regarding the target of reduction of waste and waste management. In the business as usual scenario, of the 5 targets to be achieved there are 1 target that can achieve its target so that the right strategy is needed so that all targets can be achieved. The results of this study are expected be used as an additional analysis for policymakers to make policies in the economic, environmental, energy, waste, and waste management sectors."

"Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) adalah salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan sampah yang ada di Kecamatan Beji dan Kecamatan Cipayung. Tingginya volume sampah sebagai konsekuensi logis dari pertumbuhan penduduk yang tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pola sebaran TPSS dan volume sampah berdasarkan jumlah penduduk, jaringan jalan, penggunaan tanah dan jangkauan TPSS. Penelitian ini menggunakan Analisis Tetangga Terdekat (nearest-neighbour analisis/ NNA) dan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pola sebaran TPSS di Kecamatan Beji dan Kecamatan Cipayung tersebar acak. Volume sampah yang banyak, terletak pada wilayah dengan jumlah penduduk yang tinggi, jaringan jalan lokal, permukiman tidak teratur dan luas jangkauan yang luas.

---

Waste disposal distribution site (TPSS) is is one solution to solve waste problem in Beji and Cipayung sub-district. The high volume of waste as a logical consequence of the rapid population growth. The purpose of this study is to determine the spatial distribution of TPSS based on population, road network, land use and service range. This study uses the Nearest-Neighbor Analysis (NNA) and in study area descriptive analysis. These results show that the spatial distribution of TPSS in Beji and Cipayung scattered at random. the higher volume of waste is found in the area with a high population, local road networks, settlements irregular and wide range of renizer comprehensive."

"Setiap perjanjian yang telah mengikat selayaknya dihormati oleh para pihak dengan cara beritikad baik dalam melaksanakan serta mengupayakan pemenuhan prestasinya. Hal tersebut merupakan implementasi dari asas pacta sunt servanda yang diatur dalam Pasal 1338 KHU Perdata. Skema KPBU yang berlandaskan perjanjian keperdataan antara pemerintah selaku pemilik proyek dan badan usaha sebagai pelaksana menjadi salah satu alternatif dalam pemberian layanan dengan penyediaan infrastruktur ditengah sulitnya pembiayaan akibat terbatasnya sumber daya. Pandemi Covid-19 yang melanda sering dijadikan alasan berhentinya pelaksanaan perjanjian akibat dihubungkannya kejadian tersebut dengan keadaan kahar (force majeure). Hal tersebut menjadi masalah, sebab para pihak dapat dirugikan mengingat penyiapan proyek KPBU memakan tenaga, waktu, dan biaya yang tidak sedikit. Oleh sebab itu, perlu diaturnya klausul keadaan kahar dengan baik dan memberikan alternatif pengaturan dalam menyikapi keadaan tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi eksplanatoris preskriptif. Analisis penelitian menggunakan teori keadaan memaksa (force majeure/overmacht) dari waktu ke waktu dan prinsip keadaan sulit (hardship). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan suatu keadaan kahar digantungkan pada pengaturan perjanjian dan produk hukum tertentu yang dikeluarkan pemerintah. Agar tidak mudahnya suatu perjanjian diakhiri, negosiasi ulang perjanjian dapat menjadi salah satu alternatif dengan memasukkan prinsip keadaan sulit (hardship) yang penerapannya sesuai (match) dengan karakteristik KPBU. Pemerintah perlu segera mensosialisasikan penggunaan prinsip hardship serta memerhatikan produk hukum yang dikeluarkan terkait keadaan yang berhubungan dengan keadaan kahar.

---

Every agreement that has been made should be respected by the parties who bind themselves by means of good faith in executing and the fulfilment of the performance. This is an implementation of the pacta sunt servanda principle which is regulated in Article 1338 of the Civil Code. The PPP scheme, which is based on an agreement between the government as the project owner and the business entity as the executor, is an alternative in providing services by building infrastructure in the midst of financing problems due to limited resources. The Covid-19 pandemic is often used as the reason for termination of contract due to the correlation of the situation with force majeure. This is a problem because the parties risk suffering loss considering that the preparation of a PPP project takes a lot of energy, time, and cost. Therefore, it is necessary to regulate the force majeure clause properly and provide alternative arrangements in responding to certain circumstances. The research method used in this thesis is a normative juridical research with a prescriptive explanatory typology. The research analysis uses the theory of force majeure/overmacht from different periods and the principle of hardship. The result of the study shows that the fulfilment of a force majeure depends on the arrangement of certain contracts and legal products issued by the government. In order to prevent a contract from being terminated easily, renegotiation of the agreement may become an alternative by incorporating the principle of hardship whose application matches the characteristics of PPP projects. The government needs to immediately socialize the use of the hardship principle and pay attention to legal products issued in relation to circumstances of potential force majeure."

"Rata-rata setiap orang di DKI Jakarta menghasilkan 3.4004-liter atau 0.69 Kg sampah per orang per hari. Dengan 10.748.230 jiwa pada 2022, sampah DKI Jakarta mencapai 7.416.278 kg/hari atau 7416,3 ton/hari. Angka ini menjadi 175.000-ton sampah per hari secara nasional. Karena minimnya penanganan sampah yang baik, berbagai kota mengalami darurat sampah, termasuk Jakarta. Salah satu inisiatif yang diharapkan dapat menjadi solusi adalah pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara (FPSA)/Intermediate Treatment Facility (ITF) II DKI Jakarta Wilayah barat yang akan menjadi fasilitas Pengolahan 2000 ton per hari Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Laporan Praktik Keinsinyuran ini membahas perancangan pembangunan fasilitas ini dalam peran dan fungsi penulis sebagai Solution Architect dan Project Manager. Laporan ini disusun secara komprehensif memperhatikan kondisi persampahan secara nasional, perhatian pemerintah, tata aturan perundangan, kedaruratan penanganan sampah dan solusinya, proyek yang dijalankan, paradigma penyusunan teknologi, rancangan solusi hingga desain termasuk pemenuhan standar teknologi nasional dan global. Berdasarkan analisis yang dilakukan kegiatan praktik keinsinyuran yang dilaporkan telah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek Profesionalisme, Kode Etik Insinyur (KEI) serta Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lindung Lingkungan (K3LL).

---

On average, each person in DKI Jakarta produces 3,4004 liters or 0.69 kg of waste per person per day. With 10,748,230 people in 2022, DKI Jakarta's waste will reach 7,416,278 kg/day or 7416.3 tons/day. This figure is 175,000 tons of waste per day nationally. Due to the lack of proper waste management, various cities are experiencing waste emergencies, including Jakarta. One of the initiatives that is expected to be a solution is the construction of an Intermediate Treatment Facility (ITF) II DKI Jakarta on West Region which will become a facility for processing 2000 tons per day of Waste into Electricity/Waste to Energy (WtE). This Engineering Practice Report discusses the design of the construction of this facility in the author's role and function as Solution Architect and Project Manager. This report was prepared comprehensively taking into account national waste conditions, government attention, legal regulations, waste handling emergencies and solutions, projects being implemented, technology development paradigms, solution plans and designs including compliance with national and global technology standards. Based on the analysis carried out, the reported engineering practice activities have been carried out taking into account aspects of Professionalism, the Engineer's Code of Ethics and also Safety, Occupational Health and Environmental Protection."

"Pengelolaan sampah merupakan salah satu masalah yang pelik untuk diselesaikan pemerintah. Salah satu tempat pengelolaan sampah yang cukup mendapatkan perhatian adalah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu TPST Bantargebang yang dimiliki oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta. Fungsi dari adanya tempat pengelolaan sampah terpadu tersebut untuk menampung serta mendaur ulang sampah-sampah warga DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan sampah DKI Jakarta oleh Dinas Kebersihan DKI Jakarta di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu TPST Bantargebang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Bantargebang masih belum terlaksana dengan baik dilihat dari mekanisme pengelolaan, fasilitas pengelolaan dan dampak lingkungan serta sosial.

---

Waste management is one of the complicated issues the government needs to deal with. One of the waste management facilities which sufficiently received concern is Integrated Waste Treatment Facility at Bantargebang. The function of the facility is to accommodate and reduce the waste of DKI Jakarta's residents. This study's purpose is to analyze the waste management in Integrated Waste Treatment Facility at Bantargebang. This study's approach is qualitative with method of depth interview and document study. The result of this study showed that waste management in Bantargebang did not fully well materialize, it shows from how the mechanism of waste management, the waste management facility, and the environmental and social impact to the people around the facility. "

"Program Zero Waste City merupakan kebijakan mengenai pengelolaan sampah yang ditujukan kepada Kota Depok dari tahun 2016-2021. Program tersebut bertujuan untuk membersihkan seluruh daerah di Kota Depok dari segala jenis sampah. Setelah satu tahun diimplementasikan, Kota Depok mendapat Penghargaan Adipura untuk Kategori Kota Metropolitan. Namun, ditemukan bahwa masih terdapat daerah di Kota Depok yang belum terbebas dari sampah, yaitu Kecamatan Bojongsari. Kecamatan Bojongsari merupakan salah satu daerah di Kota Depok yang masih memiliki permasalahan terkait sampah. Jika dilihat dari predikat sebagai Kota peraih Penghargaan Adipura, tentunya hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana implementasi kebijakan program Zero Waste City di Kecamatan Bojongari dilihat dari beberapa variabel. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist. Penulis melakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam kepada informan dan studi kepustakaan, serta melakukan analisis secara kualitatif. Teori yang digunakan oleh penulis adalah Model Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn. Hasil dari penelitian ini adalah belum optimalnya implementasi kebijakan program Zero Waste City di Kecamatan Bojongsari karena terdapat beberapa indikator yang belum terpenuhi.

---

The Zero Waste City program is a policy on waste management aimed in Depok City from 2016-2021. The program aims to clean all areas in Depok City from all types of garbage. After one year of implementation, Depok City received the Adipura Award for the Metropolitan City Category. However, it was found that there were still areas in Depok City that had waste, namely the District of Bojongsari. District of Bojongsari is one of the areas in Depok City that still has problems related to waste. If viewed from the title of the Adipura Award-winning City, of course this raises questions about how the implementation of the Zero Waste City program in the District of Bojongari is seen from several variables. The method used in this study is post-positivist. The researcher collected data by conducting in-depth interviews and supported by documents as the secondary data, with qualitative way of analysis. The theory used in this research is The Implementation of Van Meter and Van Horn. This research shows that the implementation of Zero Waste City program policy is not optimal because there are several indicators that have not been fulfilled."

"Pengelolaan sampah makanan di wilayah perdesaan khususnya di Kabupaten Ciamis dapat bertahan melalui praktik tradisional masyarakatnya dan daur ulang melalui budidaya maggot. Masalah dalam penelitian ini adalah praktik tersebut dilakukan oleh sebagian masyarakat sehingga belum dapat mencapai zero waste dan budidaya maggot mengarah kepada ketidakberlanjutan. Tujuan penelitian adalah menganalisis tingkat dan hubungan pengetahuan, sikap, dan praktik rumah tangga, mengestimasi nilai ekonomi sampah makanan dan budidaya maggot, menganalisis pengurangan timbulan sampah makanan melalui praktik tradisional rumah tangga perdesaan dan budidaya maggot, dan menyusun strategi pengelolaan sampah makanan di wilayah perdesaan. Metode yang digunakan yaitu analisis korelasi spearman’s rank, analisis pendapatan, analisis desktiptif kuantitatif dan kualitatif, dan Analytical Hierarchy Process. Hasil penelitian menunjukkan pengetahuan dan sikap yang baik dapat mengarah kepada praktik pengelolaan sampah yang baik di masyarakat perdesaan. Nilai ekonomi sampah makanan sebesar Rp.100/kg, nilai ekonomi dari keuntungan budidaya maggot terintegrasi dengan peternakan lebih menguntungkan daripada yang tidak terintegrasi. Praktik tradisional rumah tangga perdesaan dan budidaya maggot dapat mengurangi timbulan sampah makanan. Alternatif strategi prioritas pertama yang diusulkan untuk pengelolaan sampah makanan di wilayah perdesaan yaitu bekerja sama dengan tokoh lokal memberikan sosialisasi pengelolaan sampah makanan rumah tangga.

---

Food waste management in rural areas, especially in Ciamis Regency, can be done through traditional community practices and recycling through maggot cultivation. The problem in this research is that this practice is carried out by some communities so that they cannot achieve zero waste and maggot cultivation leads to unsustainability. The research objectives are to analyze the level and relationship of household knowledge, attitudes and practices, estimate the economic value of food waste and maggot cultivation, analyze the reduction of food waste generation through traditional practices of rural households and maggot cultivation, and develop food waste management strategies in rural areas. The methods used are Spearman's rank correlation analysis, income analysis, quantitative and qualitative descriptive analysis, and Analytical Hierarchy Process. The research results show that excellent knowledge and attitude of household in village area did necessarily lead to the proper practice. The economic value of food waste is IDR 100/kg, the economic value of the profit of maggot cultivation integrated with livestock is more profitable than those that are not integrated. Traditional practices of rural households and maggot cultivation can reduce food waste generation. The first priority alternative strategy proposed for managing food waste in rural areas is collaborating with local leaders to provide socialization on household food waste management."

"Kabupaten Bandung Barat merupakan bagian dari Metropolitan Bandung yang mengalami perkembangan pesat akibat pertumbuhan penduduk. Wilayah ini memiliki proyek hunian kota mandiri Kota Baru Parahyangan yang menjadi kompleks hunian terbesar di wilayah Bandung Raya. Sayangnya, Kota Baru Parahyangan masih belum memiliki fasilitas pengelolaan sampah anorganik yang menyebabkan sekitar 6,3 ton sampah setiap harinya langsung diangkut menuju TPA tanpa adanya proses pemanfaatan terlebih dahulu. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis timbulan dan komposisi sampah, mengevaluasi sistem pengelolaan sampah, dan memberikan rekomendasi terhadap sistem pengelolaan sampah di Kota Baru Parahyangan. Pengukuran timbulan dan komposisi sampah dilakukan di TPS Kota Baru Parahyangan dengan menggunakan metode load-count analysis dan metode quartering yang mengacu pada SNI 19-3964-1994. Hasil penelitian menunjukkan bahwa volume sampah kawasan perumahan Kota Baru Parahyangan adalah sebesar 2,31 liter/orang/hari. Komposisi sampah kawasan perumahan terdiri dari 46,04% sampah organik; 22,83% sampah plastik, 8,88% sampah residu, dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil evaluasi yang mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.3/PRT/M/2013, diperoleh tingkat keberhasilan pengelolaan sampah di Kota Baru Parahyangan sebesar 83,33%. Dengan demikian, masih terdapat ruang yang perlu diperbaiki. Rekomendasi utama yang diberikan adalah mengoptimalkan sarana pewadahan dan armada pengumpul untuk mendukung program pemilahan dari sumber.

---

West Bandung Regency is part of the Bandung Metropolitan area experiencing rapid development due to population growth. In this area, there is Kota Baru Parahyangan, an independent city housing project, which is the largest residential complex in the Bandung Raya area. Unfortunately, Kota Baru Parahyangan still lacks facilities for managing inorganic waste, resulting in approximately 6.3 tons of waste being directly transported to the landfill every day without any prior utilization process. Therefore, this study aims to analyze the volume and composition of waste, evaluate waste management system, and provide recommendations for the waste management system in Kota Baru Parahyangan. Waste generation and composition measurements were conducted at the Kota Baru Parahyangan transfer station using the load-count analysis and quartering methods based on SNI 19-3964-1994. The results indicate that waste generations of the residential area of Kota Baru Parahyangan is 2.31 liters/person/day. Based on the evaluation referring to Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.3/PRT/M/2013, the waste management success rate in Kota Baru Parahyangan is 83.33%. Therefore, there is still room for improvement. The primary recommendation is to optimize the facilities for waste collection and the fleet of collectors to support the waste segregation program from the source."

"Cakupan dan kompleksitas masalah sampah di DKI Jakarta yang semakin meningkat akibat urbanisasi membutuhkan respon pemerintah yang cepat dan komprehensif. Mayoritas komposisi sampah yang berasal dari rumah tangga mengharuskan Pemprov DKI Jakarta menyelesaikan masalah dari sumbernya melalui Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga. Tata kelola perkotaan yang baik (Good Urban Governance) memastikan pembangunan berkelanjutan jangka panjang dilakukan dengan pendekatan multidimensi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup seluruh masyarakat perkotaan. Tujuan dari penelitian ini adalah upaya untuk menyajikan praktik terpilih dalam pengelolaan sampah lingkup rukun warga yang didukung oleh nilai-nilai Good Urban Governance di Kampung SAMTAMA RW 03 Cempaka Putih Timur. Penelitian ini mengoperasionalisasikan teori Good Urban Governance dari Van den Dool dkk, 2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivisme dengan metode kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi, sedangkan data sekunder didapatkan melalui studi kepustakaan terhadap data dan laporan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Good Urban Governance, khususnya nilai daya tanggap, partisipasi, dan proses hukum mendukung keberhasilan pengelolaan sampah lingkup rukun warga di Kampung SAMTAMA RW 03 Cempaka Putih Timur. Terdapat sejumlah aspek kunci yang dapat menjadi bahan pembelajaran bagi program pengelolaan sampah di tingkat rukun wilayah lainnya

---

The increasing scope and complexity of waste problems in DKI Jakarta due to urbanization requires a fast and comprehensive government response. The majority of the composition of waste originating from households requires the Provincial Government of DKI Jakarta to solve the problem from the source through Governor's Regulation Number 77 of 2020 concerning Waste Management within the Rukun Warga. Good urban governance (Good Urban Governance) ensures long-term sustainable development is carried out with a multidimensional approach to improve the welfare and quality of life of all urban communities. The purpose of this research is to present selected practices in waste management within the neighborhood pillars that are supported by the values of Good Urban Governance in SAMTAMA RW 03 Cempaka Putih Timur Village. This research operationalizes the theory of Good Urban Governance from Van den Dool et al, 2015. This study uses a post-positivism approach with qualitative methods. Primary data was obtained through in-depth interviews and observation, while secondary data was obtained through a literature study of relevant data and reports. The results of the study show that the application of the values of Good Urban Governance, especially the values of responsiveness, participation, and due process support the success of waste management within the community pillars in Kampung SAMTAMA RW 03 Cempaka Putih Timur. There are a number of key aspects that can be used as learning materials for waste management programs at the level of other regional pillars."