Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak penerapan ISAK 16 pada perhitungan pajak perusahaan independent power producer IPP . Dalam penyusunan analisis penulis melakukan studi kasus pada PT ABC. PT ABC adalah perusahaan IPP yang melakukan perjanjian jual beli listrik dengan PLN. Dalam pelaporan keuangan komersial PT ABC menerapkan ISAK 16. Tetapi untuk keperluan pajak, PT ABC tidak menerapkan ISAK 16. Saat ini PT ABC sudah dalam tahap berproduksi secara komersial. Hasil penelitian menunjukkan beban Pajak Penghasilan lebih kecil jika perusahaan menerapkan ISAK 16. Akan tetapi beban Pajak Pertambahan Nilai menjadi lebih besar jika perusahaan menerpkan ISAK 16. Secara umum beban pajak lebih besar jika menerapkan ISAK 16.

---

The purpose of this study was to determine the impact of the requirement of ISAK 16 in the calculation of corporate tax of independent power producer IPP . In preparing analysis, the authors conducted a case study in PT ABC. PT ABC is a company that does IPP power purchase agreement with PLN. In the financial reporting PT ABC implement ISAK 16. However, for tax purposes, PT ABC does not apply IFAS 16. Currently, PT ABC is already in the stage of commercial production. The results of this study showed smaller income tax expense if companies implement ISAK 16. But there is a larger value added tax if the company implement ISAK 1616. In general, tax expense is greater when company implement ISAK 16."

"Intepretasi Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 (ISAK 16) merupakan ketentuan perlakuan akuntansi bagi pihak operator yang terlibat dalam suatu perjanjian konsesi jasa atau kerjasama pemerintah dan swasta. Ketentuan ISAK 16 ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2012. Peneltian ini bertujuan membahas tentang perlakuan perpajakan atas penerapan ISAK 16 pada PT XYZ selaku perusahaan pembangkit listrik yang memiliki kontrak kerja sama dengan PLN pada masa konstruksi. Selain itu, penelitian ini membahas pula mengenai permasalahan yang timbul akibat penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini adalah pada masa konstruksi PT XYZ tidak dikenakan pajak serta masalah utama yang timbul adalah kesuiltan manajemen untuk menjelaskan penerapan SAK baru ini kepada semua pihak yang berkepentingan dan tidak didapatnya kepastian hukum dalam pengenaan pajak.

---

Interpretation of Financial Accounting Standards Number 16 (ISAK 16) is accounting rule for Private as operator who has Concession Agreement with the Government. ISAK 16 applicable since 1st January 2012. This research addresses implementation of ISAK 16 in PT XYZ as an Independent Power Producer who has an Agreement with PLN on construction term. Beside, this research explains about the problems as the effect of this implementation. This research used qualitative descriptive approach. The data were collected by interviews and study of literature. The result of this research is PT XYZ cannot be taxed for construction term. Then, the main problem is difficulty to explain implementation of this new accounting rule to all parties and there is not certainty for taxation."

"Ekonomi digital semakin mendominasi sistem ekonomi di era ini, perdagangan aset kripto timbul karena adanya perkembangan teknologi. Dalam transaksi aset kripto, terdapat pihak yang memperdagangkan aset kripto baik dari sisi komersial, tukar menukar, maupun jasa pertambangan. Pengenaan PPN atas perdagangan aset kripto dilihat dari adanya objek PPN aset kripto yang termasuk dalam komoditi. Sedangkan aset kripto dikategorikan sebagai penghasilan karena adanya penambahan kekayaan pada transaksi perdagangannya. Penelitian ini membahas tentang kebijakan PPN dan PPh atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto yang diatur di dalam PMK No. 68/PMK.03/2022. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perumusan kebijakan dan bagaimana strategi implementasi yang telah disiapkan serta membandingkan bagaimana kebijakan pajak kripto, dengan negara anggota forum G20. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perumusan kebijakan dilatar belakangi oleh upaya pemerintah untuk memungut pajak aset kripto sebagaimana sesuai dengan asas pemungutan pajak yakni equality dan bersifat netral, serta sesuai dengan asas keadilan dan didasari oleh asas revenue productivity. Dalam penetapan kebijakan, pemerintah memilih opsi untuk memberi kepastian bagi Wajib Pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakan. Selanjutnya, strategi implementasi yang disiapkan oleh pemerintah ialah dengan melakukan sosialisasi, serta mempersiapkan sistem yang baik untuk implementasinya baik dari segi teknologi maupun ekonomi.

---

Digital economy increasingly dominating the economic system in this era, crypto assets trading arises due to technological developments. In a trade of crypto assets transaction, the crypto is subject to VAT payable because of it’s categorization as Commodities. The other subject is Income Tax because of how crypto assets is additional income to those who owned crypto assets. This research discusses about taxation of Crypto Assets policy in Indonesia, which regulated in PMK No. 68/PMK.03/2022. This study aims to analyze the policy’s formulation and analyzing the strategy of implementation, also to compare the policy and implementation of VAT dan Income Tax, along with countries in the G20 Forum. The method of this research is descriptive method with qualitative approach. The result of this research indicates that the policies is based by the Government’s attempt to collect a Tax on crypto assets trading as accordant with the principle of tax collections which are equality and neutral, and based by the revenue productivity. Government chose the option giving certainty to Taxpayers who engages in taxation obligations. The strategy of implementation which Government prepares is to hold socialization, and to organize a system for the implementation, both from the technology and economy viewpoint."

"Perkembangan teknologi memungkinkan perusahaan memperkenalkan metode belanja yang lebih nyaman melalui voucer. Transaksi yang melibatkan voucer sebagai alat pembayaran dan pengganti uang dapat menjadi peluang untuk meningkatkan pendapatan tidak hanya bagi pengusaha tetapi juga bagi negara melalui pajak. Pajak yang dipungut dari transaksi melalui voucer dapat menyumbang penerimaan negara. Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/PMK.03/2021 kemudian dibuat agar pemungutan PPN dan PPh khususnya yang berkaitan dengan voucer memperoleh kepastian  serta tata cara dan mekanisme pemungutan pajak menjadi sederhana (ease of administration). Kepastian dan kemudahan administrasi berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak di mana berdasarkan hasil penelitian, PMK 6/PMK.03/2021 secara umum telah memenuhi asas kemudahan administrasi dengan baik. Namun dari aspek certainty, hal tersebut masih dapat ditingkatkan, mengingat belum ada aturan turunan dari PMK 6/PMK.03/2021 tentang pengenaan pajak sehubungan dengan voucher. Dari aspek efficiency juga terdapat kemungkinan adanya cascading effect yang perlu ditinjau lebih lanjut.

---

Technological developments have enabled companies to introduce more convenient shopping methods via vouchers. Transactions involving vouchers as a means of payment and as a substitute for money can be an opportunity to increase revenue not only for entrepreneurs but also for the state through taxes. Taxes collected from transactions through vouchers can contribute to state revenues. Therefore, the government issued Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 6/PMK.03/2021 then made it so that the collection of VAT and PPh, especially those related to vouchers, obtains certainty and the procedures and mechanisms for collecting taxes become simple (ease of administration). Legal certainty and ease of administration have an effect on increasing taxpayer compliance where based on research results, PMK 6/PMK.03/2021 in general have fulfilled the principles of ease of administration properly. But in certainty aspect, this can still be improved, considering that there are no derivative regulations from PMK 6/PMK.03/2021 regarding the imposition of taxes in connection with vouchers. From the aspect of efficiency there is also the possibility of cascading effect that needs to be reviewed further."

"Laporan magang ini membahas tentang analisis efektifitas manajemenPajak Pertambahan Nilai PPN terhadap pemenuhan kewajiban PPN PTABC, yang bergerak di jasa penunjang migas, khususnya di bidang seismicdata processing. Penulis menggunakan metode observasi dan wawancarauntuk melakukan analisis tersebut.Hasil analisis merekomendasikan bahwaPT ABC sebaiknya memperbaiki manajemen PPN perusahaan dengan caramenangani permasalahan terkait PPN tersebut, seperti pembuatan asesmenyang lebih ketat terhadap calon klien, peningkatan kepatuhan pajak dari sisiPT ABC, pembuatan flowchart proses bisnis, dan perbaikan sistem dan SDMPT ABC.

---

This internship report elaborates the analysis of Value Added Tax VAT management effectiveness to the compliance of VAT obligation on PTABC, whose industry is in oil and gas service, specifically in seismic dataprocessing. The author uses the observation and interview method to performthe analysis.

The result of the analysis recommends that PT ABC shouldimprove its VAT management by resolving the VAT issues, such as, strongerassessments for the future clients, increase of PT ABC rsquo s compliance level, themaking of business process flowchart, and improving system and humanresources in the company. "

"Sistem administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam ketentuannya mewajibkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk melakukan pemungutan PPN. Faktur pajak berfungsi sebagai instrumen yang digunakan sebagai bukti dari pemungutan dan pengkreditan PPN yang dilakukan PKP. Pada tahun 2014, berdasarkan permasalahan terkait penyalahgunaan faktur pajak diterbitkan kebijakan faktur pajak elektronik oleh DJP yang bertujuan memberikan kemudahan administrasi perpajakan bagi PKP dan fiskus dalam proses pemeriksaan. PT Pembangunan Perumahan (PP) - EPC menerapkan e-Faktur sebagai bentuk modernisasi sistem administrasi PPN perusahaannya. Setelah diimplementasikan lebih kurang lima tahun, masih terdapat beberapa kasus faktur pajak fiktif dalam sistem e- Faktur. Penelitian ini membahas mengenai penerapan kebijakan electronic tax invoice system pada PT PP – EPC dalam upaya antisipasi faktur pajak fiktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan e-Faktur dalam sistem administrasi PPN pada PT PP – EPC dan mengetahui upaya yang PT PP - EPC lakukan untuk mengantisipasi faktur pajak fiktif. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa selama penerapan sistem administrasi PPN menggunakan e-Faktur di PT PP – EPC masih timbul beberapa kasus faktur pajak fiktif karena terdapat penyesuaian dan penyempurnaan sistem e-Faktur. Namun, seiring berkembangnya teknologi permasalahan tersebut menjadi berkurang karena dilakukan pengembangan sistem administrasi internal sebagai bentuk perencanaan pajak PT PP – EPC. Pembaharuan sistem administrasi PPN dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi oleh DJP sehingga dapat mengurangi peluang kecurangan tersebut.

---

The Value Added Tax (PPN) administration system in its provisions requires Taxable Entrepreneurs to collect VAT. The Tax Invoice serves as an instrument used as evidence of the collection and crediting of VAT. In 2014, based on problems related to misuse of tax invoices, the DGT issued an electronic tax invoice policy with the aim of facilitating tax administration for PKP and tax authorities in the audit process. PT Pembangunan Perumahan (PP) - EPC implemented e-Faktur as a form of modernizing the company's VAT administration system. After being implemented for approximately five years, there are still several cases of fictitious tax invoices in the e-Faktur system. This study discusses the application of the electronic tax invoice system policy at PT PP - EPC in an effort to anticipate fictitious tax invoices. This study aims to analyze the application of e-Faktur in the VAT administration system at PT PP - EPC and find out the efforts that PT PP - EPC did to anticipate fictitious tax invoices. This research is a descriptive study, with a qualitative approach and qualitative data collection techniques. The results of this study indicate that during the implementation of the VAT administration system using e-Faktur at PT PP - EPC, several cases of fictitious tax invoices still arise because there are adjustments and improvements to the e-Invoice system. However, along with the development of technology, these problems have been reduced due to the development of an internal administration system as a form of PT PP - EPC tax planning. The DGT has updated the VAT administration system in a comprehensive and integrated manner so as to reduce the opportunities for fraud."

"Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Melalui perhitungan dan pelaporan yang baik, maka perusahaan dapat dikatakan telah memenuhi peraturan yang berlaku guna untuk meningkatkan anggaran pembangunan nasional Pemerintah. Mengingat pentingnya PPN, maka laporan magang ini akan membahas mengenai analisis penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT APCO, yang merupakan Perusahaan Jasa Pengendalian Hama. Melalui laporan magang ini akan diketahui mengenai penerapan PPN yang dilakukan oleh perusahaan seperti perhitungan PPN Keluaran, pengkreditan PPN Masukan serta penyajian PPN dalam Laporan Keuangan. Kesimpulan dari laporan magang ini adalah Perusahaan harus memperhatikan lebih baik mengenai pengkreditan PPN Masukan yang ada serta batas pelaporan PPN setiap masa pajak agar terhindar dari sanksi yang berlaku.

---

Value Added Tax (VAT) is tax that imposed on any appreciation in value of the goods or services in its circulation from producers to consumers. Through the calculation and reporting is good, then the Company may be said it has complied with the applicable rules in order to enhance the national development budget of the Government. Given the importance of VAT, then this internship report will discuss the value added tax analysis at the PT APCO, which is a Pest Control Service Company. Through this internship report will be known about the application of VAT to be done by the Company, such as calculating VAT output, input VAT crediting and presentation of VAT and its impact on Financial Statements. The conclusion of this internship report is the Company must pay attention better about crediting the existing VAT and VAT reporting limit each fiscal period to avoid penalties that apply."

"Laporan magang ini membahas tentang proses restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT ABC pada tahun 2010 dan 2011 beserta masalah yang terjadi pada saat proses restitusi PPN tersebut. Analisis dilakukan atas perbedaan yang terjadi pada jumlah restitusi yang diajukan oleh PT ABC dengan jumlah restitusi yang akhirnya diterima oleh pemeriksa. Penyebab adanya perbedaan tersebut dikarenakan buruknya penyimpanan dan pengarsipan dokumen yang terkait dengan perpajakan, perbedaan yang ditemukan pemeriksa saat konfirmasi faktur pajak pada saat konfirmasi melalui Sistem Informasi Perpajakan dan melalui Kantor Pelayanan Perpajakan (KPP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) rekanan, reekspor spareparts dan barang jadi karena adanya retur penjualan, penyesuaian harga karena adanya ketidaksesuaian spesifikasi produk, kesalahan dari PKP rekanan terkait dengan data di faktur pajak, sanksi atas kompensasi masa pajak sebelumnya, dan sanksi atas PPN Jasa Luar Negeri.

---

This internship report discusses about the process of Value Added Tax (VAT) refund of PT ABC in 2010 and 2011 along with the problem that occurs in the process of VAT refund. Analyses were performed on the differences that occur in the amount of refund submitted by PT ABC with the amount of refund that was accepted by the tax auditor. The reason of the difference is due to the bad storaging and archiving of documents related to taxation, the differences found by the tax auditor when doing the confirmation of tax invoice through Taxation Information System and through Taxation Office of supplier, the re-export of spare parts and finished goods due to sales returns, the price adjustment because of the incompatibility product specifications, the mistake from the supplier related to the data in the tax invoice, the penalties of compensation in the earlier tax period, and the penalties of Overseas Service VAT."

"Laporan ini bertujuan untuk membahas mengenai proses penyelesaian dan analisis terhadap pokok sengketa Pajak Pertambahan Nilai yang berhubungan dengan penyerahan yang dipungut sendiri pada PT. XYZ, sebuah perusahaan kelapa sawit terintegrasi. Sengketa pajak dimulai dari adanya selisih perhitungan antara pihak PT. XYZ dengan Direktorat Jenderal Pajak terkait Lebih Bayar yang diajukan oleh PT. XYZ atas PPN Masa Desember 2013. Direktorat Jenderal Pajak menganggap bahwa status PPN atas PT. XYZ adalah Kurang Bayar karena dianggap peningkatan kuantitas dalam kurun waktu satu tahun tidak wajar sehingga perlu dilakukan koreksi atas penyerahan sepanjang tahun dengan menggunakan Analisis Kewajaran Produksi Kelapa Sawit. Atas perbedaan perhitungan PPN ini, PT. XYZ telah memberikan penjelasan kepada Direktorat Jenderal Pajak, sejak Januari 2015 hingga mengajukan proses keberatan pada April 2015 dan banding pada Juli 2016. Hasil banding menetapkan bahwa koreksi dari pihak Direktorat Jenderal Pajak tidak tepat sehingga Pengadilan Pajak memutuskan untuk tetap mempertahakan pendapat PT. XYZ atas PPN Lebih Bayar. Dari analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa PT. XYZ telah melakukan prosedur penyelesaian sengketa pajak sesuai dengan SE-10/PJ.7/2008, 202/PMK.03/2015, dan UU Nomor 14 Tahun 2002. Hasil analisis juga menyimpulkan bahwa perhitungan pajak yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak maupun Peneliti Keberatan harus didasarkan pada dokumen dan data penyerahan yang secara aktual terjadi di lapangan. Perhitungan pajak tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan analisis kewajaran berdasarkan standard perkebunan kelapa sawit sebagaimana diterbitkan dalam buku Teknologi Budidaya Kelapa Sawit tanpa mempertimbangkan kondisi perusahaan. Maka dari itu, diharapkan kedepannya pihak Direktorat Jenderal Pajak, khususnya pengawas dan peneliti pajak, dapat menghitung penyerahan dengan menggunakan bukti yang valid dan menghindari pendapat yang bersifat asumtif.

---

This report explains the Value-Added Tax dispute resolution related to self-collected VAT of PT. XYZ, an integrated palm oil company. Tax dispute starts from the different argument between the PT. XYZ and the Directorate General of Taxation due to tax overpayment status on PT. XYZ rsquo;s VAT return period December 2013. However, the Directorate General of Taxation considers the status of VAT over PT. XYZ is underpaid because they thought significant increase within one year is suspicious, so it is necessary to make correction towards sales throughout the year by using Fairness Analysis on Palm Oil Production. The result of the analysis in this report show that sales should not calculated using fairness analysis, but using the actual data occurs in field, especially in the palm oil industry such as daily data production and sales of Fresh Fruit Bunches and sales of processed product of Fresh Fruit Brunches, which are Crude Palm Oil and Palm Kernel, each day because the price may vary every day so it can not be calculated using the annualized approach. Therefore, it is expected that in the future, the Directorate General of Taxation can calculate the whole sales by using valid evidence and avoid the unreliable assumption."

"Ketentuan dalam Pasal 9 Ayat (3) PMK No.194/PMK.03/2012, mengharuskan Pengusaha Kena Pajak untuk membubuhkan cap pada Faktur Pajak atas penyerahan kepada Kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) Generasi I yang mendapatkan fasilitas PPN Terutang Tidak Dipungut. Namun, tidak ada peraturan lebih lanjut yang secara tegas mengatur apakah pemberian cap tersebut merupakan persyaratan untuk mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut, maupun sanksi yang akan dikenakan apabila faktur tidak dicap. Hal ini menimbulkan perbedaan interpretasi ketika Pemeriksa melakukan koreksi atas penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut menjadi penyerahan yang harus dipungut sendiri karena tidak membubuhkan cap pada Faktur Pajak sebagaimana yang dialami oleh PT ABC. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis sengketa PT ABC atas penyerahan kepada PKP2B Generasi I yang mendapatkan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Terutang Tidak Dipungut. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian post positivist dengan pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam sengketa PT ABC, ketentuan Peraturan Perpajakan atas penyerahan yang mendapatkan fasilitas PPN Terutang Tidak Dipungut yaitu penyerahan kepada (PKP2B) Generasi I sudah sesuai dengan asas kepastian hukum karena dalam peraturan tersebut sudah memenuhi faktor kepastian hukum dilihat dari kejelasan subjek, objek, pendefinisian tata cara pemenuhan kewajiban perpajakan, penyempitan dan perluasan materi serta ruang lingkup peraturannya. Sementara itu,dari penafsiran hukum pajak, koreksi yang dilakukan oleh pemeriksa akibat tidak terpenuhinya persyaratan administrasi dalam pembuatan Faktur Pajak secara hukum bisa saja dibenarkan karena mengacu pada hukum pajak yang terdiri dari hukum pajak formal dan material. Disisi lain argumentasi Wajib Pajak bahwa tidak terpenuhinya persyaratan administratif tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mendapatkan fasilitas PPN juga memiliki dasar yang kuat karena tidak ada peraturan yang tegas mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, keputusan akhir dalam penyelesaian sengketa ini tergantung dengan Putusan Hakim, apakah akan memutuskan sengketa berdasarkan terpenuhinya ketentuan material saja atau harus terpenuhi juga aspek formalnya.

---

In Article 9 Paragraph (3) PMK No. 194/PMK.03/2012, there is a provision that require the Taxable Entrepreneur to affix a stamp on the Tax Invoice upon delivery of Taxable Goods and/or Services to the Contractors of Coal Mining Concession (PKP2B) of Generation I who obtains the Uncollected VAT facility. However, there is no further regulation that explicitly stipulates whether the stamping is a requirement to get the VAT facility, nor the sanctions that will be imposed if the invoice is not stamped. This gives rise to different interpretations when the Tax Auditor makes corrections on a transaction originally reported as transaction which the VAT is not collected into transactions that the VAT must be collected by Taxable Entrepreneur because it does not affix a stamp on the Tax Invoice as experienced by PT ABC. The purpose of this study is to analyze PT ABC's dispute over the delivery to PKP2B Generation I which received the Uncollected VAT facility. This study uses a post-positivist research approach with data collection through literature studies and interviews. The results showed that in the PT ABC dispute, the provisions of the Tax Regulations on delivery that received the Uncollected VAT facility, namely the delivery to (PKP2B) Generation I were in accordance with the principle of legal certainty because the regulation already met the legal certainty factor seen from the clarity of the subject, object, defining procedures for fulfilling tax obligations, narrowing and expanding the material as well as the scope of the regulations. Meanwhile, from the interpretation of tax law, the corrections made by the examiner due to the non-fulfillment of administrative requirements in making Tax Invoices can be legally justified because it refers to tax law which consists of formal and material tax law. Meanwhile, the Taxpayer's argument that the non-fulfillment of administrative requirements does not eliminate the Taxpayer's right to obtain VAT facilities also has a strong basis because there are no strict regulations regarding this matter. On the other hand, the final decision in resolving this dispute depends on the Judge's Decision, whether to decide the dispute based on the fulfillment of material provisions or the formal aspects must also be fulfilled.

"