Ketentuan dalam Pasal 9 Ayat (3) PMK No.194/PMK.03/2012, mengharuskan Pengusaha Kena Pajak untuk membubuhkan cap pada Faktur Pajak atas penyerahan kepada Kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) Generasi I yang mendapatkan fasilitas PPN Terutang Tidak Dipungut. Namun, tidak ada peraturan lebih lanjut yang secara tegas mengatur apakah pemberian cap tersebut merupakan persyaratan untuk mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut, maupun sanksi yang akan dikenakan apabila faktur tidak dicap. Hal ini menimbulkan perbedaan interpretasi ketika Pemeriksa melakukan koreksi atas penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut menjadi penyerahan yang harus dipungut sendiri karena tidak membubuhkan cap pada Faktur Pajak sebagaimana yang dialami oleh PT ABC. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis sengketa PT ABC atas penyerahan kepada PKP2B Generasi I yang mendapatkan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Terutang Tidak Dipungut. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian post positivist dengan pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam sengketa PT ABC, ketentuan Peraturan Perpajakan atas penyerahan yang mendapatkan fasilitas PPN Terutang Tidak Dipungut yaitu penyerahan kepada (PKP2B) Generasi I sudah sesuai dengan asas kepastian hukum karena dalam peraturan tersebut sudah memenuhi faktor kepastian hukum dilihat dari kejelasan subjek, objek, pendefinisian tata cara pemenuhan kewajiban perpajakan, penyempitan dan perluasan materi serta ruang lingkup peraturannya. Sementara itu,dari penafsiran hukum pajak, koreksi yang dilakukan oleh pemeriksa akibat tidak terpenuhinya persyaratan administrasi dalam pembuatan Faktur Pajak secara hukum bisa saja dibenarkan karena mengacu pada hukum pajak yang terdiri dari hukum pajak formal dan material. Disisi lain argumentasi Wajib Pajak bahwa tidak terpenuhinya persyaratan administratif tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mendapatkan fasilitas PPN juga memiliki dasar yang kuat karena tidak ada peraturan yang tegas mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, keputusan akhir dalam penyelesaian sengketa ini tergantung dengan Putusan Hakim, apakah akan memutuskan sengketa berdasarkan terpenuhinya ketentuan material saja atau harus terpenuhi juga aspek formalnya.

---

In Article 9 Paragraph (3) PMK No. 194/PMK.03/2012, there is a provision that require the Taxable Entrepreneur to affix a stamp on the Tax Invoice upon delivery of Taxable Goods and/or Services to the Contractors of Coal Mining Concession (PKP2B) of Generation I who obtains the Uncollected VAT facility. However, there is no further regulation that explicitly stipulates whether the stamping is a requirement to get the VAT facility, nor the sanctions that will be imposed if the invoice is not stamped. This gives rise to different interpretations when the Tax Auditor makes corrections on a transaction originally reported as transaction which the VAT is not collected into transactions that the VAT must be collected by Taxable Entrepreneur because it does not affix a stamp on the Tax Invoice as experienced by PT ABC. The purpose of this study is to analyze PT ABC's dispute over the delivery to PKP2B Generation I which received the Uncollected VAT facility. This study uses a post-positivist research approach with data collection through literature studies and interviews. The results showed that in the PT ABC dispute, the provisions of the Tax Regulations on delivery that received the Uncollected VAT facility, namely the delivery to (PKP2B) Generation I were in accordance with the principle of legal certainty because the regulation already met the legal certainty factor seen from the clarity of the subject, object, defining procedures for fulfilling tax obligations, narrowing and expanding the material as well as the scope of the regulations. Meanwhile, from the interpretation of tax law, the corrections made by the examiner due to the non-fulfillment of administrative requirements in making Tax Invoices can be legally justified because it refers to tax law which consists of formal and material tax law. Meanwhile, the Taxpayer's argument that the non-fulfillment of administrative requirements does not eliminate the Taxpayer's right to obtain VAT facilities also has a strong basis because there are no strict regulations regarding this matter. On the other hand, the final decision in resolving this dispute depends on the Judge's Decision, whether to decide the dispute based on the fulfillment of material provisions or the formal aspects must also be fulfilled.