Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTTax amnesty tahun 2016 mengundang pro dan kontra. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana sebenarnya perilaku Wajib Pajak terhadap tax amnesty. Skripsi ini menggunakan Theory of Planned Behavior. Tujuan penelitian adalah mengetahui perilaku Wajib Pajak orang pribadi terhadap kebijakan tax amnesty. Penelitian ini bersifat kuantitatif dan menggunakan instrumen kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dan perceived behavior control berpengaruh positif terhadap intention dalam mengikuti atau tidak mengikuti tax amnesty, sementara Subjective norm tidak berpengaruh positif terhadap intention mengikuti atau tidak mengikuti tax amnesty. Dengan demikian, evaluasi positif terhadap tax amnesty dan ketersediaan sumber daya dan kesempatan bagi seseorang untuk mengikuti tax amnesty mempengaruhi intensi seseorang untuk mengikuti tax amnesty.

---

ABSTRACTTax Amnesty has pros and cons in its implementation. This raises the question of how taxpayers actually behave towards tax amnesty. One of the models which can be used to measure people rsquo s behavior on government rsquo s policy is Theory of Planned Behavior. The purpose of this research is to find out individual taxpayers rsquo perception about the Tax Amnesty policy. This research was quantitative research and using questionnare as its instrument. The result shows attitude and perceived behavior control positively affected intention and subjective norm not positively affected intention on following Tax Amnesty. Thus, the happiness or proudness when following Tax Amnesty and resource availability and chance to following Tax Amnesty were affecting taxpayers rsquo intention to followed Tax Amnesty."

"Perekonomian Indonesia yang lesu belakangan ini menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak dalam beberapa tahun terakhir. Kebijakan Tax Amnesty pada pertengahan 2016 adalah salah satu upaya pemerintah untuk mengatasinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi persepsi wajib pajak terhadap kualitas pelayanan Tax Amnesty dan mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap kualitas pelayanan Tax Amnesty. Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data dari 100 responden. Penelitian ini menggunakan Gronroos Service Quality Model, dengan memakai Structural Equation Modeling (SEM) sebagai teknik analisis.Hasilnya menunjukkan bahwa functional quality dan technical quality berpengaruh positif signifikan terhadap image quality. Image quality dan technical quality berpengaruh positif signifikan terhadap service quality perception, sementara functional quality berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap service quality perception. Lebih jauh lagi, hasil penelitian menunjukkan bahwa service quality perception berpengaruh positif signifikan terhadap taxpayers satisfaction. Karena penelitian ini membahas kualitas pelayanan dari kebijakan terbaru yaitu Tax Amnesty dengan menggunakan pendekatan multidimensi, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam evaluasi kebijakan perpajakan, sehingga pemerintah dapat membuat kebijakan yang lebih baik di masa yang akan datang.

---

The recent slackening of economic growth in Indonesia has led to the non-achievement of tax revenue collection targets in recent years. The Tax Amnesty in mid 2016 was one such measure taken by the government. The purpose of this study is to identify the perception of taxpayers on the quality of tax amnesty services and identify the factors that influence the quality of tax amnesty services. A research questionnaire was used to collect data from 100 Tax Amnesty participants. This study uses the Gronroos Service Quality Model, with Structural Equation Modeling (SEM) used as the data analysis technique.The results show that both functional quality and technical quality have a positive and significant effect on image quality. Image and technical quality have a positive and significant influence on service quality perception, while functional quality has a positive but not significant effect on service quality perception. Moreover, the results show that service quality perception has a positive and significant effect on taxpayers satisfaction. Since this study assessed the quality of service for the latest tax policy, namely the multidimensional tax amnesty, the results are expected to be useful for policy evaluation, so that in the future the government can produce better tax policies."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi keikutsertaan Wajib Pajak pada Program Pengampunan Pajak. Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Setiabudi Empat dengan kategori Wajib Pajak yang mempunyai tunggakan pajak, sedang diperiksa dan memiliki status SPT Lebih Bayar sampai dengan berakhirnya Program Pengampunan Pajak. Faktor-faktor dibatasi pada fasilitas yang diberikan dan implikasi sebagai konsekuensi keikutsertaan pada Program Pengampunan Pajak yang tertuang dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yaitu antara lain: penghapusan sanksi administrasi, penghentian pemeriksaan/adanya fasilitas tidak diperiksa, dan dihapuskannya hak kompensasi/restitusi. Hasil penelitian menyatakan bahwa dua faktor yaitu penghapusan sanksi administrasi dan faktor tidak diakuinya hak kompensasi/restitusi tidak berpengaruh terhadap keputusan keikutsertaan.Sementara faktor penghentian pemeriksaan dan fasilitas tidak diperiksa mempunyai pengaruh signifikan terhadap keikutsertaan.

---

The purpose of this study is to determine the relationship between the factors that affect the taxpayer 39 s participation in the Tax Amnesty program. Respondent in this research is Taxpayer registered at Jakarta Setiabudi Four Tax Office with category of Taxpayer who have tax arrears, is being audited and has status of Over Payment tax report until the end of Tax Amnesty program. Factors are limited to the facilities provided and the implications as a consequence of participation in the Tax Amnesty program contained in Law No. 11 of 2016 on Tax Amnesty are among others the abolition of administrative penalties, termination of audited and facilities not audited in the future, and abolition of compensation rights restitution. The result of the research stated that two factors, namely the elimination of administrative sanction and the non recognition of the right of compensation restitution have no effect on the participation decision. While termination of audit process and facility not audited have significant influence on participation."

"Skripsi ini bertujuan menganalisis bagaimana kepatuhan Wajib Pajak setelah adanya Amnesti Pajak ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan penyebaran kuesioner dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ada peningkatan kepatuhan pajak setelah terjadi Tax Amnesty ditinjau dari teori Motivational Posture di KPP Wajib Pajak Besar Empat. Dalam kelima dimensi yang dikaji melalui Motivational Posture menunjukkan bahwa Wajib Pajak di KPP Wajib Pajak Besar Empat memiliki kecenderungan untuk patuh setelah terjadinya Tax Amnesty. Dari hasil tersebut, Kepada otoritas pajak dapat melihat Motivational Posture sebagai cara dalam melihat kepatuhan pajak sesuai dengan dimensi-dimensi yang dijabarkan diatas.

---

This Thesis aims to analyze Tax Compliance after the implementation of Tax Amnesty. This study used a quantitative approach with questionnaire collection and bibliography studies. The result of the Thesis showed that there are increase in Tax Compliance after the implementation of Tax Amnesty as viewed from Motivational Posture in Large Tax Office Number Four. In all of five dimensions that viewed from Motivational Posture, Taxpayer showed tendency to comply after the implementation of Tax Amnesty. From the results, Tax Authority can look Tax Compliance from Motivational Posture according to dimensions that already been explained.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi wajib pajak dalam memutuskan perlu atau tidaknya fasilitas pengampunan pajak (tax amnesty), sehubungan dengan wacana pemerintah memberlakukan kembali kebijakan pengampunan pajak di Indonesia dan untuk mengetahui faktor dan sub-faktor yang diidentilikasi berperan dalam mendukung keberhasilan program pengampunan pajak, dan mencari pemecahan masalahnya.Mengingat salah satu indikator keberhasilan kebijakan pengampunan pajak bergantung pada mau atau tidaknya masyarakat, dalam hal ini wajib pajak, memanfaatkan fasilitas tersebut, maka ruang Iingkup penelitian ini terbatas pada melihat bagaimana faktor-faktor yang diidentfflkasi berperan dalam mendukung Keberhasilan program pengampunan pajak yang antara seperti : faktor pelayanan, sosialisasi, penegakan hukum, prosedur perpajakan dan lain sebagainya daiam kacamata (persepsi) wajib pajak.Metode analisis yang akan digunakan adalah analisis deskriptif dan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan karakteristik responder: dalam bentuk ukuran statistik seperti frekuensi, persentase, persentase kumulatif dan rata-rata. Pendekatan AHP dllakukan dengan menggunakan program komputer Expert Choice, dan digunakan untuk membantu pemecahan masalah yang kompleks dengan menggunakan data primer yang melibatkan tenaga ahli, dalam hal Ini wajib pajak.Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep kepatuhan dan ketidakpatuhan dalam perpajakan (tax compliance), konsep dalam mengatasi ketidakpatuhan dalam perpajakan, pengampunan pajak dan pemberlakuan kebijakan pengampunan pajak di beberapa negara.Hasil penelitlan menunjukkan bahwa faktor yang menjadi pertlmbangan utama wajlb pajak dalam memutuskan perlu atau tidaknya fasilitas pengampunan pajak adalah keberadaan sistem perpajakan yang tertata dengan baik. Sedangkan sub faktor yang menjadi pertimbangan utama adalah tersedlanya pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak . Dari hasil penelitian, diharapkan pemerintah dapat menyiapkan faktor dan sub faktor yang menjadi pertirnbangan utama tersebut sebelum memberlakukan pengampunan pajak, sehingga bila nantinya fasilitas pengampunan pajak ini diberlakukan diperoleh penerimaan negara yang besar menjadi indikator keberhasilan pengampunan pajak."

"Penerimaan pajak dan realisasi rasio kepatuhan yang tidak mencapai target pada skala nasional dalam kurun waktu 2008 hingga 2015 juga terjadi pada tingkat kantor pelayanan pajak, terutama pada KPP Pratama Grogol Petamburan sebagai site penelitian sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak pada tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan pajak Wajib Pajak KPP Grogol dengan diterapkannya kebijakan pengampunan pajak. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan survey dan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukan bahwa kepatuhan pajak meningkat setelah diterapkannya kebijakan tersebut akibat adanya pengetahuan perpajakan dan pemenuhan aspek formal serta materil pajak. Upaya-upaya yang dilakukan KPP untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya dengan melakukan sosialisasi pajak, peningkatan mutu pelayanan, dan aksi triple one.

---

Tax revenues and the realization of tax compliance ratios that did not reach targets on a national scale during the period of 2008 to 2015 also occurred at the level of tax service offices, especially in Grogol Petamburan Tax Office as a research site so the government issued a tax amnesty policy in 2016. This study aims to analyze tax compliance of Grogol Tax Office rsquo s taxpayers with the enactment of tax amnesty policy. The approach used is quantitative with survey and in depth interviews as data collection techniques. The results showed that tax compliance increased from after the implementation of the policy due to the tax knowledge and the fulfillment of formal and material tax aspects. Efforts made by the tax office to improve taxpayer rsquo s compliance are ax socialization, service quality improvement, and triple one action."

"Penelitian ini menganalisis tingkat kepatuhan Wajib Pajak Auditee KAP dan Non-Auditee KAP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Koja. Kepatuhan pajak diukur dari kepatuhan formal dengan data pelaporan SPT Tahunan 2012 dan 2013, serta kepatuhan material dengan data ketidakpatuhan penerbitan Faktur PPN Tahun 2012 dan 2013. Uji statistik kuantitatif Mann Whitney U Test menghasilkan secara formal Wajib Pajak Auditee KAP lebih patuh dengan nilai yang signifikan, sedangkan secara material lebih patuh dengan nilai yang tidak signifikan. Penelitian juga menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Auditee KAP dan Non-Auditee KAP dengan metode kualitatif teknik wawancara langsung ke beberapa Wajib Pajak Auditee KAP dan Non-Auditee KAP serta praktisi perpajakan yang kompeten di bahasan kepatuhan pajak. Hasil penelitian menunjukkan kepatuhan pajak Wajib Pajak Auditee KAP lebih tinggi dari Wajib Pajak Non-Auditee KAP didominasi factor kebijakan/budaya perusahaan untuk patuh. Terakhir, penelitian juga menganalisis teknik-teknik pengawasan dan penggalian potensi pajak atas Wajib Pajak Auditee KAP dan Non-Auditee KAP dengan teknik wawancara ke beberapa Account Representative pada KPP Pratama Jakarta Koja dan KPP Madya Jakarta Utara. Hasil wawancara menunjukkan adanya teknik-teknik pengawasan dan penggalian potensi berbeda yang lebih efektif untuk kedua kelompok Wajib Pajak tersebut.

---

This research analyzes tax compliance level of Public Accounting Firm’s Auditee and Un-Auditee Taxpayers that is registered in Small Tax Office of Jakarta Koja. Tax compliance is measured by formal compliance in tax return 2012 and 2013 reporting, and material compliance in uncompliance data related to the issuance of Value Added Tax Invoice in 2012 and 2013. The quantitative statistical test of Mann Whitney U Test results that Public Accounting Firm’s Auditee Taxpayers is more adherent formally with significant value but materially with not significant value. The research also analyzes both taxpayer groups compliance factors with qualitative methods of direct interview to some of both taxpayer groups and tax practitioners who are competent in this discussion. The results show that Public Accounting Firm’s Auditee Taxpayers compliance is higher than the other dominated by policy/corporate culture to comply. Finally, the study also analyzes the techniques of supervision and tax potential exploration on both taxpayer groups with interview techniques to some of Account Representative on Small Tax Office of Jakarta Koja and Middle Tax Office of North Jakarta. Interview results indicate the presence of surveillance techniques and different potential exploration is more effectively done by Account Representative."

"Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis dan mengevaluasi Program Pengampunan Pajak terkait dengan efektivitas dan kesulitan yang dihadapi selama periode berlangsung di tahun 2016 dan 2017. Analisis dilakukan dengan melihat efektivitas tujuan Program Pengampunan Pajak di antaranya perluasan basis data perpajakan yang valid, komprehensif, dan terintegrasi, pengalihan harta luar negeri, dan peningkatan penerimaan pajak. Selain itu penelitian ini pula melihat tujuan utama Direktorat Jenderal Pajak secara umum, yaitu peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.Indikator efektivitas masing-masing tujuan tersebut tidak terbatas pada ketentuan peraturan perpajakan melainkan teori yang berlaku secara umum. Penggunaan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, dokumentasi, wawancara, dan forum group discussion akan digunakan untuk melihat efektivitas dari masing-masing tujuan Pengampunan Pajak yang sekaligus menjadi rumusan masalah penelitian pelaksanaan Pengampunan Pajak.Berdasarkan hasil penelitian, tidak semua tujuan pengampunan pajak dapat tercapai khususnya dalam jangka pendek. Di KPP Pratama Bogor, Pengampunan Pajak hanya efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan pembayaran Wajib Pajak. Sedangkan untuk pencapaian tujuan dalam jangka panjang memerlukan konsistensi pemerintah untuk melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku.

---

This research wants to analyze and evaluate the Tax Amnesty Program related to the effectiveness and difficulties encountered during the period taking place in 2016 and 2017. The analysis is done by looking at the effectiveness of the purpose of the Tax Amnesty Program including the extension of a valid, comprehensive, and integrated tax database, foreign assets, and increased tax revenues. In addition, this study also sees the main purpose of the General Directorate of Taxes in general, namely the improvement of taxpayer compliance.

Indicators of the effectiveness of each of these objectives are not limited to the provisions of the tax regulations but generally accepted theories. The use of qualitative approaches with observation data collection techniques, documentation, interviews, and group discussion forums will be used to see the effectiveness of each Tax Amnesty goal as well as the formulation of research problems for the implementation of Tax Remissions.

Based on the research results, not all Tax Amnesty objectives can be achieved especially in the short term. In KPP Pratama Bogor, Tax Amnesty is only effective in increasing tax revenue and taxpayer compliance payments. As for the achievement of objectives in the long term requires the consistency of government to implement the applicable taxation provisions."

"Penelitian ini menganalisis efektivitas Program Pengampunan Pajak berdasarkan pencapaian tujuan Pengampunan Pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Metode kualitatif triangulasi melalui studi dokumentasi, observasi dan didukung dengan hasil wawancara digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program pengampunan pajak dalam mencapai tujuannya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, tidak semua tujuan pengampunan pajak dapat tercapai khususnya dalam jangka pendek, pencapaian tujuan dalam jangka panjang memerlukan konsistensi pemerintah untuk melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku.

---

This study analyzes the effectiveness of the Tax Amnesty Program based on achievement of Tax Amnesty s purpose in accordance with Law Number 11 Year 2016 on Tax Amnesty. Qualitative methods of triangulation through documentation studies, observations and supported by in depth interviews are used to assess the effectiveness of tax amnesty program in achieving its objectives. The results of this study show that not all tax amnesty s objective can be achieved especially in the short term, achievement of goals in the long term requires the consistency of government to implement the applicable taxation provisions."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak yang memiliki harta melalui special purpose vehicle di luar negeri terkait implementasi tax amnesty. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui tinjauan literatur dan studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap narasumber yakni pihak Konsultan Pajak, Akademisi, dan Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mempertimbangkan keikutsertaan program pengampunan pajak dalam hal penerapan PMK-127, analisis SWOT dapat membantu memberikan pertimbangan dari unsur kekuatan, kelemahan, peluang, serta tantangan bagi wajib pajak. Selain itu, melalui analisa-analisa tersebut wajib pajak dalam menentukan perencanaan pajak nya yakni dengan lebih memilih untuk mendeklarasi harta atas kepemilikan SPV nya tanpa membubarkan atau melepaskan hak kepemilikan atas SPV dengan tarif yang lebih tinggi.

---

This study aims to analyze tax planning on the the implementation of tax amnesty program for taxpayers who own assets through a special purpose vehicle structure. This approach of the study is using qualitative approach by collecting data through study of relevant literatures. The results shows that SWOT analysis can be used as a tool to help such taxpayers when they considering to participate in the tax amnesty program as the SWOT analysis helpfully provide the elements of strength, weakness, opportunity, threat for taxpayers consideration. Besides that, through those analysis taxpayers in determaining their tax planning prefer declare their ownership of assets without transferring the ownership of assets or by liquidating the SPV with the higher tax rate."