Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK Skripsi ini memberikan analisis terhadap putusan Mahkamah Agung tentang keberatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1/Pdt.G/KPPU/2014/PN Bdg yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak terjadi pelanggaran Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pada tahun 2013 KPPU mengeluarkan putusan yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT Angkasa Pura II yang turut bekerja sama dengan PT Telkom mewajibkan mitra usahanya di Bandara Soekarno-Hatta untuk menggunakan produk Electronic Point of Sales e-POS yang kemudian terhadap putusan tersebut para Terlapor mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Bandung dan kemudian dilanjutkan dengan pengajuan keberatan oleh KPPU di tingkat Kasasi. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dalam skripsi ini, ditemukan bahwa dalam memutus perkara nomor 482.K/Pdt.Sus-KPPU/2015, Majelis Hakim telah keliru dalam mempertimbangkan ketepatan dari pertimbangan Hakim Judex Facti.

---

ABSTRACTThis thesis provides an analysis of the Supreme Court ruling on the Commission for the Supervision of Business Competition objections against the decision of the Bandung District Court Number 1 Pdt.G KPPU 2014 PN Bdg, which essentially states that no violation of Article 15 paragraph 2 of Law No. 5 of 1999. In 2013, the Commission for the Supervision of Business Competition issued a ruling that fundamentally states that PT Angkasa Pura II who works together with PT Telkom obliges its business partners at Soekarno Hatta Airport to use Electronic Point of Sales e POS product which then upon that decision, the reported party filed an objection to the Bandung District Court and then proceed with the filing of objections by the Commission for the Supervision of Business Competition at the level of Cassation. Through the use of normative legal research methods in this thesis, it has been found that in deciding the case Number 482.K Pdt.Sus KPPU 2015, the judges had erred in considering the accuracy of judgment of Judge Judex Facti."

"Salah satu perjanjian yang dilarang karena dapat menimbulkan persaingan tidak sehat adalah tying agreement. Dikarenakan ada tying agreement yang menimbulkan dampak positif, maka tidak seluruh tying agreement otomatis melanggar hukum persaingan usaha. Skripsi ini membahas mengenai tying agreement khususnya dalam Putusan KPPU No. 07/KPPU-I/2013, dimana KPPU menyatakan Perjanjian Sewa Ruangan dan Konsesi Usaha antara PT. Angkasa Pura II dengan tenant-nya termasuk ke dalam tying agreement yang dilarang. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan jenis data sekunder berdasarkan penelusuran kepustakaan, ditunjang dengan data primer melalui wawancara. Berdasarkan analisis diperoleh kesimpulan bahwa Perjanjian Sewa Ruangan dan Konsesi Usaha termasuk tying agreement yang dilarang dan bahwa beberapa hal dalam Putusan KPPU No. 07/KPPU-I/2013 belum sesuai dengan hukum persaingan usaha yang berlaku.

---

One of the agreements prohibited in Antitrust Law because it can lead to unfair competition is tying agreement. Because there are tying agreements that have positive impacts, therefore not all tying agreements will automatically violate Antitrust Law. This thesis discusses tying agreement, particularly in the Commission's Decision No. 07/KPPU-I/2013, where the Commission stated that Lease and Business Concession Agreement between PT. Angkasa Pura II with its tenants is a prohibited tying agreement. The author used the method of normative juridical research with secondary data based on literature searches, supported by primary data through interviews. Based on the analysis it was concluded that the Lease and Business Consession Agreement was a prohibited tying agreement and that some parts of the Commission's Decision No. 07/KPPU-I/2013 were not in accordance with the applicable Antitrust Law."

"ABSTRACTDalam menjalankan kegiatan usahanya, pelaku usaha atau perusahaan menggunakan strategi bisnis. Namun dalam menggunakan strategi bisnisnya, pelaku usaha terkadang kurang memperhatikan dan mempertimbangan prinsip-prinsip persaingan usaha yang benar. Skripsi ini akan membahas salah satu pelaku usaha startup di sektor usaha transportasi berbasis online yaitu Gojek. Gojek sebagai pelaku usaha menyediakan berbagai layanan jasa untuk konsumennya dan memiliki posisi dominan apabila dibandingkan dengan pelaku usaha lainnya, sehingga Gojek memiliki potensi untuk melakukan penyalahgunaan posisi dominan. Oleh karena itu, Penulis melakukan penelitian dan menemukan bahwa adanya praktek tying agreement antara Gojek dan Gopay dalam layanan Gosend same day delivery. Dimana pilihan metode pembayaran untuk layanan Gosend same day delivery hanya dapat menggunakan Gopay. Gopay sendiri merupakan bagian dari anak perusahaan Gojek. Namun, terdapat kesulitan untuk mengetahui pasar produk dari kedua layanan jasa tersebut. Hal ini dikarenakan layanan Gosend same day delivery memiliki dua kemungkinan pasar produk yaitu sebagai sebuah platform atau layanan jasa pengiriman. Apabila melihat layanan Gosend same day delivery sebagai sebuah platform, maka kemungkinan terjadinya pelanggaran cukup besar karena memiliki posisi dominan dan dapat dengan mudah mengatur pasarnya. Sehingga potensi terjadinya tying agreement semakin besar serta melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 cukup besar. Untuk menentukan apakah benar Gojek dan Gopay melakukan tying agreement, perlu memperhatikan terlebih dahulu pasar produk dari kedua layanan jasa tersebut dengan cara memperhatikan kesamaan karakter, spesifik dan harga dari jasa tersebut. Dimana setelah memperhatikan faktorfaktor penentuan tersebut, maka dapat terlihat bahwa pasar produk dari Gosend same day delivery adalah platform dan Gopay merupakan sebuah e-payment.

---

ABSTRACTIn doing their business, undertaking or company use business strategies. However, while using its business strategy, they often pay little attention and consideration to the right principles of antitrust. This thesis will discuss one of the startup company in the onlinebased transportation business sector that is Gojek. Gojek as a company provides various services for consumers and has a dominant position when compared to its competitor, this makes Gojek has the potential to abuse the dominant position. Therefore, the author conducted a research and found that there was a practice of tying agreement between Gojek and Gopay in Gosend same day delivery service. Where the payment method option for the Gosend same day delivery service can only use Gopay. Gopay itself is a part of the Gojek subsidiary. However, there are difficulties in identifying the market for the products of the two services. This is because Gosend same day delivery service has two product market possibilities, that is as a platform or as shipping service. When looking at Gosend same day delivery service as a platform, the possibility of violation is relatively big because it has a dominant position and can easily regulate its market. So that the potential of the occurrence of the tying agreement is bigger and the violation of the provisions of Article 15 Clause (2) of Law Number 5 Year 1999 is relatively big. To determine whether Gojek and Gopay do the tying agreement, it is necessary to pay attention prior to the product market of the two services by observing the similarity in character, specificity, and price of the service. Where after observing these determining factors, it can be seen that the product market from the Gosend same day delivery service is a platform and Gopay is an e-payment."

"Pengadaan barang/jasa pemerintah tidak terlepas dari ketentuan yang ada dalam peraturan presiden nomor 54 tahun 2010. Dalam peraturan tersebut jelas mengatur tentang mekanisme tender dan kelesuruhan hal mengenai pelaksanaan tender untuk memilih penyedia barang/jasa. Dalam perkara tender pengadaaan e-KTP di lingkungan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementrian Dalam Negeri tahun anggaran 2011-2012, terdapat berbagai permasalahan yang berdasarkan putusan KPPU nomor 03/KPPU-L/2012 berujung pada persekongkolan tender, dimana salah satu dugaan pelanggaran yang mengindikasikan adalah post bidding activity. Majelis Komisi kemudian dalam putusannya memutus untuk menghukum para Terlapor atas terjadinya persekongkolan tender sebagaimana diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 atas dasar salah satu dugaan yang ada, yaitu post bidding activity.. Dengan melihat persoalan tersebut, maka kemudian perlu untuk menjabarkan lebih jelas unsur dari post bidding activity dan persekongkolan tender sebagaimana diatur dalam UU nomor 5 tahun 1999 dan Perpres nomor 54 tahun 2010 demi terciptanya penegakan hukum persaingan yang sehat di Indonesia.

---

Procurement of Government's good/services can't be separated from the provision of the Presidential rule no. 54 year 2010. The mecanism of selecting the good/servies provider is clearly stipulated witihin the provision. In the case of electronic citizenship card procurement in directorate general of occupation and civil registar, Ministry of domestic affairs budjet year 2011-2012. There are several issues under the Commission's desicion number 03/KPPU-l/2012 that leads to bid rigging in which post post bidding activity is one of the issues. In the Commission in comission's desicion adjudicat to punish the defendant's upon the bid rigging activity which are dealt with Law number 5 year 1999, especially for the post bidding indication. Acknowledging the issues, it is necessary for us to clearly define the elements of bid rigging and post bidding activity set forth in Law number 5 Year 1999 in order to execute a fair business law in Indonesia."

"Skripsi ini membahas mengenai penilaian terhadap Perjanjian Lisensi Patent Pooling terkait dengan aspek-aspek hukum persaingan usaha. Kondisi semakin banyaknya teknologi yang diberikan Paten dan dimiliki oleh banyak Pemegang Paten, berpotensi menyulitkan banyak pihak untuk mengembangkan teknologi baru karena terhalang oleh Paten-Paten lain yang saling menghambat (blocking). Perjanjian Lisensi Patent Pooling merupakan salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut karena Perjanjian Lisensi Patent Pooling dapat mengintegrasikan teknologi-teknologi yang saling terkait, mengurangi biaya transaksi, menghilangkan Paten-Paten yang menghambat (blocking), dan mengurangi biaya sengketa di pengadilan. Namun demikian, Perjanjian Lisensi Patent Pooling adalah suatu bentuk perjanjian di antara banyak pihak yang juga berpotensi menjadi bersifat anti persaingan dalam kondisi-kondisi tertentu. Pengaturan mengenai pedoman penilaian terhadap Perjanjian Lisensi Patent Pooling di Indonesia masih belum diatur secara jelas, lengkap, dan komprehensif di dalam Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2009. Karenanya, KPPU perlu membandingkan dan mengadaptasi pengaturan mengenai penilaian terhadap Perjanjian Lisensi Patent Pooling dengan pengaturan di Amerika Serikat.

---

This thesis discusses the assessment on Patent Pooling License Agreement with respect to the antitrust regulation. The increasing number of patented technologies that is owned by many patent holders could potentially complicate many parties to develop new technology because it can block each other. Patent Pooling License Agreement is one of the solution to overcome the condition because it can integrate technologies interrelated, reduce transaction costs, eliminate blocking patent, and reduce the costs of future disputes in court. However, Patent Pooling License Agreement is a form of agreement among many parties that can also be potentially anti-competitive under certain conditions. Regulations regarding guidelines to assess Patent Pooling License Agreements in Indonesia has yet to be arranged in a clear, complete, and comprehensive state in the KPPU Regulation No. 2 Year 2009. Therefore, KPPU should compare and adapt regulations regarding the assessment of Patent Pooling License Agreement based on regulations in the United States. "

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan substantive test sebagai bentuk penilaian yang dilakukan oleh otoritas pengawas persaingan usaha di berbagai Negara untuk menilai apakah suatu merger dapat berdampak terhadap persaingan atau tidak. Ada tiga jenis substantive test yang dikenal di dunia, yaitu Market Dominance Test, Substantial Lessening Competition Test atau Significant Impediment to a Competition Test dan Public Interest Test. Penilaian merger dituangkan dalam sebuah merger guidelines yang dikeluarkan oleh otoritas persaingan yang memuat berbagai kriteria penilaian merger. Merger dua raksasa petrokimia Indonesia yang merupakan anak perusahaan PT. Barito Pacific Tbk., PT. Chandra Asri dan PT. Tri Polyta Indonesia Tbk. mengakibatkan threshold yang sangat besar sehingga banyak kalangan menilai merger kedua pelaku usaha ini dapat berdampak terhadap persaingan.

---

This thesis discusses about the application of substantive tests as a form of assessment conducted by business competition supervisory authorities in various countries to assess whether a merger may affect competition or not. There are three types of substantive tests which is well-known in the world, namely the Market Dominance Test, Substantial Lessening Competition Test atau Significant Impediment to a Competition Test and Public Interest Test. Assessment of the merger set forth in a merger guidelines issued by competition authorities that includes a variety of merger assessment criteria. Merger of two giant petrochemical Indonesia, which is a subsidiary of PT. Barito Pacific Tbk., PT. Chandra Asri and PT. Tri Polyta Indonesia Tbk. resulted in a very large number of its threshold, so many people thinks that there should be an assessment merger towards them because their merger plan can give an impact on competition. "

"Tesis ini membahas mengenai peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan bagaimana terjadinya persekongkolan tender. Regulasi yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah seringkali mengalami perubahan sehingga menimbulkan perdebatan dan ketidakpastian hukum. Selain diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 dan Perpres No. 54 Tahun 2010 yang terakhir dirubah dengan Perpres No. 70 Tahun 2012, persekongkolan tender juga diatur dalam UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Untuk lebih memahami bagaimana terjadinya persekongkolan tender, dalam tesis ini juga dijelaskan mengenai studi kasus tentang persekongkolan tender. Studi kasus yang diambil adalah Tender Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK Secara Nasional (KTP Elektronik)). Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Yuridis Normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penelitian ini maka dapat disimpulkan bagaimana persekongkolan tender dapat terjadi dan peran KPPU dalam mengawasi persekongkolan tender serta putusan yang dikeluarkannya. Tesis ini juga membahas mengenai penerapan pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 dalam putusan perkara KPPU Nomor 03/KPPUL/ 2012 mengenai Tender Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK Secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011 s/d 2012 dengan sumber dana APBN DIPA Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012.

---

This thesis discusses the rules procurement of goods/services and how bid rigging can occur. Regulations governing the procurement of government goods/services often experience changes that give rise to debate and legal uncertainty. Regulated by Keppres No. 80/2003 and Perpres No. 54/2010 (last amended by Perpres No. 70/2012), bid rigging is also regulated in UU No. 5/1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. To better understand how the bid rigging occur, in this thesis also described the case study of bid rigging. As an example case study is Bid Rigging in Procurement of Goods/ Services In terms of UU No. 5/1999 (Case Study: NIK-Based Identity Card Application Tender (Electronic KTP)). This research is a normative juridical nature that research refers to the legal norms contained in the legislation. Based on this study it can be concluded how bid rigging can occur and the Commission's role in overseeing the bid rigging as well as the issuance of the verdict. This thesis also discusses the application of Article 22 of UU No. 5/1999 in the court judgment regarding the Commission verdict No. 03/KPPU-L/2012 about Bid Rigging in Procurement of Goods/Services In terms of UU No. 5/1999 (Case Study: NIK-Based Identity Card Application Tender (Electronic KTP))."

"Di tahun 2012, Korlantas Polri mencatat jumlah mobil pribadi yang ada di Indonesia meningkat 12% dari tahun sebelumnya. Mengingat harga mobil yang masih tinggi, banyak pembelian mobil dilakukan secara angsuran, salah satunya melalui fasilitas pembiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan bentuk perjanjian dalam pembelian mobil melalui PT BCA Finance dan menganalisis perjanjian asuransi yang mengikat pembeli pada pembelian mobil secara tidak tunai di melalui PT BCA Finance sehubungan dengan larangan tying agreement dalam Undang-Undang Persaingan Usaha. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa perjanjian dalam pembelian mobil secara tidak tunai melalui PT BCA Finance merupakan perjanjian pembiayaan konsumen dan perjanjian asuransi yang mengikutinya merupakan bentuk praktek tying agreement.

---

In 2012, Korlantas Polri recorded the number of private cars in Indonesia increased 12% from previous year. But because of the high price of car, some buyers paid in instalment with consumer financing as one of that mechanism. This research has purpose to describe the agreement form in the installment purchase of the car through PT BCA Finance and to analyze the binding insurance agreement on installment purchase of the car through PT BCA Finance in relation to tying agreement prohibition in the Antitrust Law. This research is juridical normative research with qualitative approach. As a result, it can be concluded that the installment purchase of a car through PT BCA Finance is a consumer finance agreement and the insurance agreement that followed is tying agreement practice."

"Perkembangan dunia perdagangan sedemikian pesat telah menumbuhkembangkan toko dan kios-kios pada gedung bertingkat dan kemudian membutuhkan pranata hukum untuk mengaturnya. Undang-Undang Rumah Susun dan peraturan pelaksanaannya kemudian menjadi pilihan hukum dengan sebutan Rumah Susun Non Hunian. Jumiah kios yang tersedia tidak sesuai dengan jumlah permintaan, sehingga menyebabkan harga kios tersebut melonjak. Harga yang sangat tinggi telah menjadikan para pedagang tergantung pada kredit bank.Permasalah pokok yang diteliti adalah perlindungan hukum bagi bank yang mendanai padahal jual beli baru dapat dilakukan melalui Pengikatan Perjanjian Jual Bell (PPJB). Kemudian, dipertanyakan tentang upaya yang dapat dilakukan bank apabila debitor wanprestasi. Dipergunakan pendekatan penelitian yuridis norrnatif dengan meneliti data sekunder dari bahan hukum primer berupa KUH Perdata, UU No. 10 Tabun 1998 tentang perbankan, bahan hukum sekunder berupa literatur dan bahan hukum tersier sebagai pendukung.Hasil penelitian dituangkan dalam kesimpulan bahwa Bank pemberi kredit belum dapat melakukan pembebanan flak tanggungan atas tokolkios Pusat Grosir Tanah Abang yang proses jual belinya barn sampai tahap PPJB. Pembebanan jaminan itu nantinya bisa dilakukan berdasarkan UU Hak Tanggungan dan UU Rumah Susun dengan mengklasifikasikan tokolkios tersebut sebagai Rumah Susun Bukan Hunian sebagaimana diatur dalam PP Rumah Susun. Untuk terjaminnya kepastian hukum bagi terjaminnya pengembalian kredit dari debitor pembeli toko/kios Bank dapat bertumpu pada asas kekuatan mengikat PPJB dan Perjanjian Kredit yang memuat janji-janji yang sejalan dengan ketentuan¬ketentuan Hak Tanggungan dan mengikat Pengelola Pusat Grosir Tanah Abang sebagai jaminan perseoranganlperusahaan. Perjanjian kredit dan pengikatan jaminan yang dilakukan terhdap tokolkios yang baru sampai tahap PPJB secara yuridis telah memenuhi ketentuan pemberian kredit menurut Pasal 1 angka (12) UU Perbankan. Terhadap pengembalian kredit yang macet dari para debitor, Bank dapat mengalihkan tokolkios kepada debitor baru baik dari debitor yang lancar maupun debitor bare dan untuk lebih mengamankan pengembalian kredit, Disarankan untuk melakukan pengikatan barang dagangan sebagai jaminan fidusia kepada debitor pembeli tokolkios Pusat Grosir Tanah Abang yang menunjukkan gejala yang mengarah kepada kredit macet.

---

Rapid development of trade world has increased the number of shops and kiosks at a number of high-rises which later needed a rule for control purpose. High-Rise Law and its implemental regulation then became legal option called Non-Residential High Rise. The number of available stall does not in accordance with demand so it. causes the stall prices is rising.Expensive price has made customers rely upon bank credit.

Main problem being studied is how a legal protection works for the bank which has financed the necessity, considering that the new sale and purchase can be made through Sale and Purchase Agreement (PPJB). Later, a question arose as to what effort the relevant bank can make in case the debtor is in default. A method used is normative juridical study in addition to some interviews to support the available data.

The result of the study is stated in such a conclusion that the Bank which provides credit has yet to impose a security right on shops/kiosks at Tanah Abang Wholesaler Center whose sales process just reached the stage of PPJB. Imposition of guarantee will be made based on Security Right Law and High-Rise Law by classifying shops/kiosks as Non-Residential High-Rise as provided in the Government Regulation on High Rise. For the purpose of legal certainty to make sure that the credit is repaid by the debtor who has bought shop/kiosk, Bank may rely upon the principle of binding force of the PPJB and Loan Agreement stating a number of promises in line with the provision on Security Right which binds the Management of Tanah Abang Wholesaler Center as individual/corporate guarantee.

Loan agreement and security agreement applied to the shop/kiosk which up to now just reached the stage of PPJB has juridicaly satisfied the provision on credit extending under Article I figure (12) Bank Law. For repayment of problem credit by some debtors, bank may transfer the shop/kiosk to other good debtor chosen from reliable debtors and new debtors in a bid to secure repayment of the credit. It is further suggested to bind the goods as fiduciary guarantee with the buyer of shop/kiosk at Tanah Abang Wholesaler Center which has shown a tendency of a problem credit."