Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai contributory negligence dalam transaksi terapeutik. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pembahasan dalam skripsi ini mencakup hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam transaksi terapeutik, pengaruh contributory negligence terhadap transaksi terapeutik antara dokter dan pasien dan analisis contributory negligence dalam transaksi terapeutik dalam putusan no. 130/Pdt.G/2013/PN.Pdg. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa transaksi terapeutik menimbulkan hubungan hukum yang memunculkan hak dan kewajiban bagi dokter serta pasien. Saat terjadi contributory negligence dalam transaksi terapeutik, pengaruh yang mungkin ditimbulkan yaitu berakhirnya hubungan transaksi terapeutik sehingga juga menghilangkan hak dan kewajiban dokter serta pasien, dan dalam hal ganti rugi, maka akan dilakukan pembagian beban ganti rugi berdasarkan proporsi kesalahan. Dalam kasus ini, tindakan dokter gigi telah sesuai dengan standar profesi medis, lalu tindakan pasien memenuhi unsur-unsur contributory negligence. Pengaruhnya yaitu berakhirnya hubungan transaksi terapeutik sehingga juga menghilangkan hak dan kewajiban dokter gigi serta pasien. Dalam hal ganti rugi, pasien tidak menerima ganti rugi sama sekali.

---

This thesis discusses about contributory negligence in therapeutic transaction. This research is normative juridical research with qualitative approaches. Discussions in this thesis includes legal relationship between doctor and patient in therapeutic transaction, the effect of contributory negligence for therapeutic transaction between doctor and patient, and analysis about contributory negligence in therapeutic transaction of Padang District Court Decision No. 130 Pdt.G 2013 PN.Pdg. The results of this research states that therapeutic transaction creates legal relationship that bring out rights and duties for doctor and patient. When contributory negligence happens in therapeutic transaction, the effects that may be resulted are the end of therapeutic transaction relationship so that also deprives rights and duties for doctor and patient, and about damages, there will be apportionment of damages based on the proportion of faults. In this case, the dentist's action already met the standard of medical care, then the patient's action met the elements of contributory negligence. The effects were the end of therapeutic transaction relationship so that also deprives rights and duties for dentist and patient. About damages, the patient didn't get damages completely."

"Sebagai negara yang menganut sistem hukum civil law, perbuatan melawan hukum merupakan salah satu dasar pengajuan gugatan di pengadilan di Indonesia. Perbuatan melawan hukum dalam sistem hukum common law dikenal dengan istilah tort, yang memiliki beragam bentuk serta pembelaan atas tort. Salah satu bentuk pembelaan tort adalah doktrin contributory negligence, yang biasa digunakan tergugat apabila penggugat memiliki kontribusi terhadap kerugian yang dideritanya sehingga melarang segala bentuk ganti rugi bagi penggugat. Skripsi ini menggambarkan kedudukan doktrin contributory negligence dalam konsep perbuatan melawan hukum melalui beberapa putusan pengadilan di Indonesia dan melihat bentuk pertanggung jawaban perdata antara pelaku dan korban sebagai implementasi dari doktrin contributory negligence. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan deskriptif komparatif. Hasil penelitian ini menyarankan untuk mengupayakan pengaturan bagi hukum di Indonesia terhadap korban yang berkontribusi atas kerugian yang timbul, sebagaimana tort memperkenalkan doktrin contributory negligence untuk diterapkan sebagai pembelaan tergugat.

---

As a country that adhere civil law system, unlawful act is one of the two ways to file a claim in Indonesian courts. It rsquo s also called tort in common law system, which have various forms along with its defences. One of tort rsquo s defences is contributory negligence doctrine, commonly used by defendants if plaintiff has contributed to their own damage they will be excluded from having any form of recovery and compensation. This study describes role of contributory negligence doctrine in some of Indonesia rsquo s court rulings and identify its liability between defendant and plaintiff as its implementation. This study is normative, descriptive and comparative research. The outcome of this study indicates that victim rsquo s contribution to the injury should be considered by Indonesian law system, as tort utilizes contributory negligence doctrine to deliver defendant rsquo s form of defence."

"Skripsi ini membahas mengenai inspanningverbineinis dan contributory negligence dalam tindakan medik. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pembahasan dalam skripsi ini mencakup penerapan inspanningverbintenis dalam tindakan medik ditinjau berdasarkan hukum kesehatan, penerapan contributory negligence di dalam tindakan medik, dan penerapan mengenai inspanningverbintenis dan contributory negligence dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung No.514/PDT.G/2013/PN.Bdg. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa salah satu hal yang diatur di dalam hukum kesehatan ialah hubungan antara dokter dan pasien. Hubungan yang didasarkan atas perjanjian berbentuk inspanningverbintenis, membuat dokter di dalam memberikan suatu tindakan medik harus didasarkan pada suatu upaya maksimal dan sesuai dengan standar profesi. Saat terjadi contributory negligence di dalam perjanjian tersebut, pengaruh yang ditimbulkan yaitu dokter hanya bertanggungjawab sesuai dengan proporsi kelalaiannya. Dalam kasus ini, tindakan para dokter yang digugat telah sesuai dengan standar profesi medik dan dengan suatu upaya maksimal. Tindakan pasien yang memenuhi unsur-unsur contributory negligence, membuatnya tidak menerima ganti rugi sama sekali. Hasil penelitian ini menyarankan agar dokter di dalam menjalankan profesinya, dapat menekankan bahwa hubungannya merupakan suatu upaya maksimal dan pasien juga diharuskan untuk menaati saran dari dokter.

---

This thesis discusses about inspanningverbintenis and contributory negligence in medical action. This research is a juridical normative research using qualitative approach. Discussion in this thesis involves the application of inspanningverbintenis in medical action under health law, the application of contributory negligence in medical action, and the application of inspanningverbintenis and contributory negligence in Bandung District Court Ruling No. 514 PDT.G 2013 PN.Bdg. The results of this study suggest that one of the things regulated in health law is the relationship between doctors and patients. Relationships based on agreements in the form of inspanningverbintenis, resulted in the obligations of doctors to provide medical action that is based on maximal effort and in accordance with professional standards. In the event of a contributory negligence in the agreement, the doctors might only be held liable in accordance with the proportion of his her negligence. In this case, the doctors who are sued have acted in accordance with the standards of the medical profession and with a maximum effort. Moreover the patient's actions that has fulfilled the elements of contributory negligence. Therefore, the patients do not have the right to receive any compensation. This research result recommend doctor in carrying out his profession, can emphasize that the relationship between doctor and patients is a maximum effort and patients are also required to obey the advice of the doctor."

"Hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan dan kealpaan. Kecelakaan lalu lintas sebagai salah satu bentuk tindak pidana yang mengadopsi suatu bentuk kesalahan berupa kealpaan memiliki suatu masalah baru dengan adanya suatu moda transportasi Transjakarta. Hal ini berkaitan dengan suatu kecelakaan yang terjadi dalam jalur khusus bus transjakarta. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan suatu bentuk kealpaan dalam suatu kecelakaan lalu lintas di jalur Transjakarta. Adapun metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif, dengan cara menggali secara mendalam mengenai konsep dari kealpaan. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan suatu bentuk kealpaan dengan teori lain yang terkait sehingga penelitian ini memiliki tipe penelitian deskriptif. Dalam melakukan penelitian ini, penulis berpegang pada satu bidang ilmu, yaitu ilmu hukum. Data penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dilengkapi dengan tambahan data primer berupa wawancara dengan beberapa pihak terkait. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditemukan hasil bahwa tidak terdapat suatu perbedaan penerapan mengenai suatu konsep kealpaan pada kecelakaan di jalur transjakarta dengan kecelakaan pada umumnya. Selain itu, suatu hal yang berbeda jauh antara penerapan pertanggungjawaban pidana dalam kereta api dengan jalur khusus transjakarta. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa suatu kecelakaan di dalam jalur transjakarta tidaklah ubahnya suatu kecelakaan lalu lintas pada umumnya dan bukan suatu kecelakaan khusus yang mempunyai suatu bentuk pertanggungjawaban pidana yang khusus pula.

---

Two kind of mistake in criminal law are negligence and deliberate. Traffic accident is one of the negligence criminal offence that become a new problem for DKI Jakarta Local Goverment. While transjakarta as a new public transportation operated and caused numerous traffic accident in transjakarta busway. The aim of this study is to find out how far negligence theory applied in transjakarta traffic accident. The method of this study is normative juridicial using in-depth review of negligence concept and used to explain any negligence type with another theory in a descriptive way. The source used in this method are secondary data consist of primary, secondary, and tertiary law data added with interview as additional primary law data. The result of this study is there are no significant difference in transjakarta traffic accident with common traffic accident. The criminal responsibility of transjakarta traffic accident is not mutual with railway accident. The conclusion of this study are there are no significant difference in transjakarta traffic accident with common traffic accident and no specific criminal responsibility."

"Memberikan perawatan pada lansia dengan penyakit kronis menimbulkan perasaan strain atau burden (beban) pada caregiver(pengasuh) yang dapat mempengaruhi kualitas hidup keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentangfaktor-faktor yang berhubungan dengan beban keluarga merawat lansia. Jenis penelitian ini adalah deskriptif korelasi denganpendekatan cross sectional menggunakan uji regresi logistik ganda. Sampel berjumlah 205 responden dengan pengambilansampel secara gugus bertahap. Hasil penelitian menunjukkan hubungan bermakna antara usia keluarga (p= 0,052; α= 0,05),status kesehatan (p= 0,018; α= 0,05 ), pengetahuan (p= 0,046; α= 0,05), dan kepuasan (p= 0,033; α= 0,05) dengan bebanmerawat lansia. Faktor yang paling berkontribusi terhadap beban merawat adalah status kesehatan keluarga (OR= 2,632).Rekomendasi hasil penelitian yaitu gambaran tentang tingkat beban yang dialami keluarga dalam merawat lansia dapat dijadikansebagai masukan untuk mengembangkan program pemberdayaan keluarga serta program promosi kesehatan untuk mengurangibeban merawat yang pada akhirnya dapat mengurangi tindakan kekerasan dan penelantaran.Provide care to the elderly with chronic diseases induce a feeling of strain or burden on the caregiver that can affect on thequality of family life. This study aims to know the factors associated with caregiver burden for the elderly. This research is anobservational research with cross-sectional approach using multiple logistic regression test. Total sample is 205 respondentswhich is taken by cluster multistage sampling. Significant relationship was found in the age (p= 0.052; α= 0.05) the healthstatus (p= 0.018; α= 0.05), knowledge (p= 0.046; α= 0.05), and satisfaction (p= 0.033; α=0.05) of family with the burden ofcare. The factors that most contribute to caregiver burden is the family health status (OR= 2.632). A picture of the level burdenexperienced by families in caring for the elderly can be used as an input to develop a family empowerment and health promotionprograms to reduce caregiver burden and may reduce violence and negligence."

"Kasus ini bermula di saat RSI memproses permohonan kredit yang diajukan oleh HAS dan AK selaku pengurus perusahaan PT JKS. Proses ini dilakukan tanpa melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan dalam Buku Pedoman Perkreditan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (BNI), serta lalai dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian perbankan dan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), mulai dari pengajuan permohonan, pengumpulan data, analisis data sampai dengan pengusulan kredit yang dibuat seolah-olah kredit yang diajukan oleh debitur telah memenuhi syarat dan ketentuan. Penelitian ini menganalisis bagaimana pertanggungjawaban hukum atas kelalaian pegawai bank dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, yang berfokus pada doktrin dan merupakan sintesis dari aturan, asas, norma atau panduan penafsiran serta nilai-nilai. RSI dalam jabatannya sebagai Senior Relationship Manager PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Sentra Kredit Menengah Gresik terbukti secara sah dan meyakinkan telah memperkaya suatu korporasi yaitu PT JKS dengan mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam melakukan verifikasi dokumen yang diajukan PT JKS sehingga mengakibatkan ketidakmampuan PT JKS dalam memenuhi kewajiban pembayaran utangnya dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp39.688.133.703,00 (tiga puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga Rupiah). Berdasarkan analisis yang dilakukan dengan mempertimbangkan fakta hukum di persidangan dan dikaitkan dengan teori serta pembahasan pada penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah tepat dalam memutus perkara yang menjerat RSI.

---

This case began when RSI processed a credit application submitted by HAS and AK, who were acting as managers of the company PT JKS. This process was conducted without following the procedures stipulated in the Credit Guidelines Book of PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (BNI) and neglected the implementation of banking prudence principles and good corporate governance, from the application submission, data collection, data analysis, to the credit proposal, making it appear as if the credit application by the debtor met the required terms and conditions. This study analyzes the legal accountability for the negligence of bank employees in performing their duties and obligations, which resulted in financial losses to the state, according to the applicable laws and regulations in Indonesia and the Surabaya High Court Decision Number 10/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY in conjunction with the Surabaya District Court Decision Number 88/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby. This study is composed using doctrinal research methods, focusing on doctrine and synthesizing rules, principles, norms, or interpretative guidelines and values. RSI, in his position as Senior Relationship Manager of PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Sentra Kredit Menengah Gresik, was legally and convincingly proven to have enriched a corporation, namely PT JKS, by neglecting the prudence principle in verifying documents submitted by PT JKS, which resulted in PT JKS's inability to meet its debt repayment obligations and caused a financial loss to the state amounting to Rp39,688,133,703.00 (thirty-nine billion six hundred eighty-eight million one hundred thirty-three thousand seven hundred three Rupiah). Based on the analysis conducted, considering the legal facts in court and correlated with the theories and discussions in this study, it can be concluded that the decision of the Surabaya High Court Judges' Panel was appropriate in resolving the case involving RSI."

"Skripsi ini membahas mengenai prosedur pelaksanaan informed consent antara dokter dan pasien pada program bayi tabung dan peran informed consent berkaitan dengan tanggung jawab hukum dokter dan rumah sakit dalam penyelenggaraan program bayi tabung di RSPAD Gatot Soebroto Ditkesad. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa dalam pelaksanaan informed consent program bayi tabung hendaknya kedua belah pihak saling memberikan informasi secara jelas, sehingga akan mempermudah proses pelaksanaan program bayi tabung kedepannya dan pihak rumah sakit harus memastikan dengan benar bahwa pasangan suami-istri yang hendak menjalankan program bayi tabung merupakan pasangan yang sah menurut hukum.

---

This research analyzes the procedure of handing out informed consent to the doctor and patients of the in vitro fertilization treatment and the role of such informed consent regarding doctor?s and hospital?s liability at RSPAD Gatot Soebroto Ditkesad. This research is a qualitative research which uses judicial-normative approach. The results of this research suggest that both parties must disclose any material information clearly in the informed consent and that the hospital needs to verify whether or not the patients of the in vitro fertilization treatment are formally registered as spouses."

"Factors Related with Implementation of Therapeutic Communication of the Nurses at Solok HospitalTherapeutic Communication was describe as the process by which nurses provide care for clients in needs of psychosocial intervention. This research study ilustrattes the interpersonal communication of the nurses at Solok Hospital.

The Research used the cross sectional method by getting the sample of the total population of the nurses at Solok Hospital during the month of July until August 2002.

The data were gathered from the given questionnaire at the respective respondents and was properly interpreted and explained on the basic of statistic reports with technical analysis distribution frequency, and chi square.

The data analysis consist of univariat and bivariat. The analysis also implied that the relation of bivariat between age, gender, education, length of the data analysis consist of univariat and bivariat. The analysis also implied that the relation of bivariat between age, gender. education, length of work, employed status, knowledge, attitude, facility with perception of therapeutic communication.

The result of this research showed there are 4 variables:( attitude, facility, length of work and employed status) have significant relationship with perception of therapeutic communication. Based on this research, it is recommendation is Focused on the achievement of the therapeutic communication of nurses and further development of there ability of therapeutic communication.

References : 35 (1980-2000)"

"Istilah Cricital Limb Ischemia (CLI) digunakan untuk semua pasien dengan nyeri saat istirahat, ulkus atau gangren yang dapat dibuktikan secara objektif akibat penyakit arteri oklusif. CLI merupakan manifestasi paling berat penyakit pembuluh arteri perifer (PPAP) atau Periperhal Arterial Disease (PAD) akibat berkurangnya aliran darah secara bermakna dan terus menerus dan akan menyebabkan amputasi jika tidak segera ditangani. CLI merupakan stadium III (nyeri waktu istirahat) dan N (ulkus atau gangren) klasifikasi Fontaine (Tabel 1). Untuk menghindari kesalahan diagnosis, definisi klinis ini harus diperkuat dengan kriteria objektif berupa parameter hemodinamik. Menurut TransAtlantic InterSociety Consensus on Management of Peripheral Arterial Disease (TASC), kriteria objektif CLI meliputi AB1 (ankle brachial index) < 0,4, tekanan sistolik ankle 5 50 mmHg, atau tekanan sistolik toe <30 mmHg. European Working Group on Critical Limb Ischemia Definition membuat sistem idasifikasi CLI yang dapat diterima secara umum (Table 2).Tanpa adanya perbaikan perfusi aliran darah, pasien dengan CLI beresiko tinggi kehilangan tungkainya. Penanganan yang paling efektif adalah menghilangkan atau memintaskan penyumbatan pada arteri dengan angioplasti atau revaskularisasi bedah tetapi umumnya kurang berhasil karena gangguan pembuluh darah perifer biasanya multisegmen dan melibatkan pembuluh darah kecil. Selain itu, pasien dengan PPAP sebagian besar beresiko tinggi untuk menjalani pembedahan dan tidak semua pasien bersedia dilakukan pembedahan. Oleh karena itu farmakoterapi digunakan pada kasus tersebut sebagai usaha akhir untuk memperbaiki manifestasi iskemi tungkai yang parah disertai harapan untuk memperbaiki kualitas hidup pasien.Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui faktor resiko dan mengevaluasi hasil penanganan konservatif dengan farmakoterapi pasien dengan CLI di RS Pelni Petamburan Jakarta."

"Pengendalian intern penerimaan fungsional pasien rawat inap di RS. Haji Jakarta merupakan salah satu sasaran pengendalian yang strategis dalam rangka meningkatkan penerimaan fungsional rumah sakit. Oleh karena itu penerimaan fungsional rawat inap merupakan sumber penerimaan utama RS. Haji Jakarta (47%) dimana penerimaan fungsional tersebut sebagian besar (77%) diperoleh dari pembayaran tunai. Pelaksanaan pengendalian intern penerimaan fungsional pasien rawat inap di RS. Haji Jakarta masih kurang efektif dalam mencegah terjadinya kesalahan pencatatan bukti transaksi layanan rawat inap, serta belum berfungsinya verifikasi dapat menimbulkan kerugian keuangan rumah sakit.Tujuan penelitian ini adalah diperolehnya gambaran pelaksanaan pengendalian intern penerimaan fungsional pasien rawat imp di RS. Haji Jakarta.Metodologi yang digunakan adalah Deskriptif Analitik dengan pendekatan Kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cars wawancara mendalarn, observasilpengamatan, telaah dokumen. Dan basil penelitian diperoleh gambaran data bahwa pengendalian intern penerimaan fungsional pasien rawat imp di R.S. Haji Jakarta telah ada dan dilaksanakan namun masih ditemukan beberapa kelemahan dari unsur pengendalian kebijakan, POB, SDM, Pencatatan dan Petaporan, kemudian tindak lanjut atau pelaksanaan dari rekomendasi hasil temuan SPI.Kesimpulan yang diperoleh Bari pcnelitian ini adalah kebijakan, POB, SDM, di R.S. Haji masih kurang memadai dalam melindungi kerugian keuangan.Saran yang diajukan dalam mengefektifkan pengendalian intern penerimaan fungsional pasien rawat inap adalah menggunakan titik kendali strategis yaitu membenahi Kebijakan, POB, SDM, rnemfungsikan verifikasi sebelum pasien bayar.

---

The Internal Control of Inpatient Functional Income at Jakarta Hajj Hospital 2001The Internal Control of Inpatient Functional Income at Jakarta Hajj Hospital is one of the strategic control target, within the effort to increase the functional income of the hospital. Because the functional income of inpatients is the main source of income for the Jakarta Hajj Hospital (47%), where a majority (77%) of said functional income are cash payment.

The objective of this research is to obtain an accurate view of the practice of internal control of the inpatient admission at the Jakarta Hajj Hospital.

The methodology applied in Analytic Descriptive cum Qualitative approach. Data collecting was done through in-depth interview, observation, and documentary review.

From the research it was identified that the internal control of the functional income of inpatients at the Jakarta Hajj Hospital has already been practiced but it was also found several intrinsic weaknesses within the factors of policy, Standard Operating Procedures, Human Resource, record control and reporting, and in the follow up on application of the recommendation from the SPI findings.

The conclusion obtained from this research in the process of Policy, Standard Operating Procedures, Human Resource, is not sufficient in protecting the possibility of functional income loss. The recommendation in enhancing the effectiveness of the internal control of the functional income of inpatients is to utilize the strategic control points as follows, revamping the Policies, SOP, Human Resource, to apply verification prior to payments from patients."