Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas keterkaitan dan pengaruh dari Program Infrastruktur Listrik Perdesaan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi data panel. Variabel yang digunakan adalah variabel independen adalah Program Listrik Perdesaan dan variabel dependennya adalah Kemiskinan, Pertambahan penduduk, dan Perkembangan Pendidikan. Variabel Program Listrik Perdesaan menggunakan data Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik, Varibel Kemiskinan menggunakan data Persentase Penduduk Miskin di Perdesaan, Variabel Pertambahan penduduk menggunakan data Total Fertility Rate/Angka Kelahiran Total, dan Variabel Perkembangan Pendidikan menggunakan data Persentase Penduduk Buta Huruf. Hasil penelitian menunukkan bahwa variabel Program Listrik Perdesaan berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap variabel Kemiskinan, Pertambahan penduduk, dan Perkembangan Pendidikan di Perdesaan. Keberhasilan Program Listrik Perdesaan berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan, penurunan pertambahan penduduk, dan peningkatan akses pendidikan di Perdesaan yang berdampak bagi kemajuan di seluruh perdesaan di Indonesia.

---

This thesis discusses the relevance and influence of the Rural Electricity Infrastructure Program in Indonesia. This research is quantitative research by using regression analysis of panel data. The variables used are independent variables are Rural Electricity Program and the dependent variable is Poverty, Population Growth, and Educational Development. Rural Electrification Program variables use data of Electrification Ratio and Ratio of Electrified Villages, Poverty Variables use data of Percentage of Poor in Rural, Population Added variable using Total Fertility Rate data, and Developmental Development variable using data of Percentage of Illiterate Population. The results showed that the variables of the Rural Electricity Program had a negative and significant effect on the variables of Poverty, Population Growth, and Development of Education in Rural Areas. The success of the Rural Electricity Program has an effect on poverty reduction, declining population growth, and increased access to education in Rural Areas that impacts progress across rural areas in Indonesia."

"ABSTRACTKebutuhan akan listrik diprediksi akan terus meningkat setiap tahun. Akses listrik ini akan memberikan dampak positif, contohnya meningkatkan taraf hidup penduduk. Namun, banyak desa di Indonesia yang masih mengalami kemiskinan. Oleh karena itu, Pemerintah melaksanakan program pengadaan pembangkit 35.000 Mega Watt untuk mengatasi problema kemiskinan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis energi listrik yang disediakan terhadap kebutuhan masyarakat desa itu sendiri dengan cara bottom up, yakni menentukan beban puncak, konsumsi listrik, keandalan sistem distribusi listrik, karakteristik masyarakat, memprediksi kebutuhan listrik, hingga menentukan pembangkit energi terbarukan yang cocok dikembangkan di sana. Lokasi pengambilan sampel ialah di salah satu daerah pedesaan di Indonesia, yakni Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ialah pengolahan data survei menggunakan teori Skrotzki dan Keswani, metode SAIDI dan SAIFI, statistik inferensial dan deskriptif, penggunaan perangkat lunak minitab 18, dan LUEC. Hasil penelitian mengestimasi besarnya beban puncak di Kabupaten Batang sebesar 206,4 MW dengan total konsumsi per hari 1752 MWH. Beban dan total konsumsi ini akan terus meningkat hingga 233,21 MW dan 1982 MWH pada tahun 2028. Keandalan distribusi masih tergolong rendah, terutama pada daerah pesisir dengan SAIDI 114-1152 jam dan SAIFI >48 gangguan per tahunnya. Problema besar lain disana ialah masih rendahnya pendapatan per kapita dan banyaknya sampah, maka infrastruktur listrik yang cocok dikembangkan ialah PLTSa untuk mengatasi problema tersebut.

---

ABSTRACTThe need for electricity is predicted to increase every year. Access to electricity itself will have a positive impact, such as supporting activities, increasing competitiveness, and improving the economy. However, many villages in Indonesia are still experiencing poverty. Therefore, the Government implemented a procurement program of 35,000 Mega Watt generator to overcome that poverty problem. This study aims to analyze the energy reserved to the needs of the villagers themselves with bottom up methods, by determining peak loads, electricity consumption, reliability of power distribution systems, community characteristics, predicting electricity needs, and determine the appropriate renewable energy generation. The sampling location is in one of the rural areas of Indonesia, namely Batang District, Central Java. The method used in this research is the processing of survey data using Skrotzki and Keswani theory, SAIDI and SAIFI method, inferential and descriptive statistics, and the use of minitab 18 software. The result of this study estimate the peak load in Batang Regency is 206.4 MW with total consumption per day 1752 MWH. This load and total consumption will continue to increase until 233.21 MW and 1982 MWH by 2028. Distribution realibility is still relatively low, especially in coastal areas with SAIDI 114 1152 hours and SAIFI 48 annoyances per year. Another big problems are still low income per capita and the amount of waste, then the appropriate electricity infrastructure developed is PLTSa to overcome the problems. "

"Peningkatan kesejahteraan dan perkembangan aktivitas ekonomi nonpertanian di perdesaan merupakan suatu indikator yang mencerminkan keberhasilan proses pembangunan di perdesaan. Penelitian ini memandang bahwa pencapaian tersebut tidak dapat tercipta dengan sendirinya; dibutuhkan suatu kebijakan pemerintah yang tepat sebagai landasannya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat lebih dalam kontribusi infrastruktur, sebagai suatu bentuk kebijakan pemerintah, dalam mendorong perkembangan aktivitas ekonomi non-pertanian dan pengentasan kemiskinan di perdesaan. Model regresi probit dan tobit digunakan untuk menganalisis pengaruh dari infrastruktur fisik, jasa, institusi dan indikator non-infrastruktur lainnya terhadap status kemiskinan dan perkembangan aktivitas ekonomi non-pertanian rumah tangga perdesaan, berdasarkan data cross section survey IFLS4 2007. Hasil regresi menunjukkan bahwa kelancaran proses pengentasan kemiskinan dan perkembangan aktivitas non-pertanian di perdesaan membutuhkan infrastruktur jalan yang berkualitas, sistem pasokan listrik yang handal, sistem irigasi yang modern, kualitas tata kelola pemerintahan kabupaten yang baik, dan tingkat pendidikan kepala keluarga yang memadai. Kepemilikan lahan dapat membuat rumah tangga di perdesaan terhindar dari kemiskinan, walaupun hal tersebut bukanlah suatu persyaratan untuk dapat terlibat dalam bisnis non-pertanian. Infrastruktur jasa memiliki peran yang bervariasi didalam pengentasan kemiskinan dan perkembangan aktivitas non-pertanian di perdesaan, sedangkan jumlah anggota rumah tangga yang semakin banyak dapat mendorong perkembangan sektor ekonomi non-pertanian di perdesaan. Penelitian ini juga berhasil mengkonfirmasi secara statistik keabsahan premis utama yang menyatakan bahwa partisipasi ke sektor non-pertanian dapat menjadi strategi yang tepat bagi rumah tangga di perdesaan agar terhindar dari kondisi kemiskinan.

---

The increased of general welfare and spreading of rural non-farm activity represent the triumph of development process in rural area. This study argues that such achievement needs appropriate policy intervention as its cornerstone.

This research aims at analyzing the role of infrastructure, as a policy intervention, in stimulating the development of non-farm activity and poverty reduction in rural area.

Probit and tobit regression are used to analyze the impact of physical, services, and institutional infrastructures as well as non-infrastructure variables on poverty status of the rural household and development of non-farm economy, based on cross sectional survey data of IFLS4 2007.

The regression result suggests that the success of poverty reduction and development of non-farm activity in rural areas requires qualified road network, reliable electricity supply, advanced irrigation system, good corporate governance at municipality level, and higher education attainment of head of the rural household. The land ownership can keep the rural household out of poverty, though it is not a pre-requisite to participate in the non-farm economy. Services infrastructures have a mix impact on poverty reduction and rural non-farm activity, while the size of the household can support the development of rural non-farm economy.

The study also statistically confirmed the validity of the basic premise that the participation of rural household into the non-farm economy would serve as a strategy to be spared out of poverty status."

"Program listrik perdesaan adalah kebijakan Pemerintah guna menyediakan tenaga listrik untuk seluruh Indonesia, terutama di daerah rural yang belum terjangkau listrik. Dimana perencanaan program ini dibuat dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan PLN tanpa dilakukan optimasi. Untuk itulah dilakukan penelitian ini yang bertujuan untuk menganalisa program listrik perdesaan yang dilaksanakan untuk kurun waktu tahun 2008 ? 2009 sudah optimal atau belum. Adapun metode yang digunakan untuk mendapatkan hasil yang optimal adalah dengan program linear integer. Dari hasil program linear integer, didapat bahwa untuk program listrik perdesaan tahun 2008-2009 masih belum optimal, sehingga bila dilakukan optimasi maka untuk tahun 2008 ada peningkatan akses listrik sebanyak 6.101 akses listrik atau secara nasional naik 5,5%, dan untuk tahun 2009 peningkatan akses listrik sebanyak 13.809 akses listrik atau secara nasional naik 10%, dan bila dilihat dari sisi anggaran yang digunakan terjadi penghematan sebesar Rp 40.212.000 untuk tahun 2008 dan penghematan sebesar Rp.29.439.000 untuk tahun 2009. Sehingga langkah kebijakan yang diambil adalah mengoptimalkan pendanaan listrik perdesaan yang terbatas dengan bantuan program linear integer sehingga menjadi lebih efektif dan efisien dalam melistriki seluruh rakyat dengan menggunakan pembangkit listrik yang murah (least cost) dan mendapatkan benefit yang paling banyak.

---

Rural electrification program is one of government policy to supply electricity in Indonesia especially in rural areas without electricity access. Planning of this program involved local government and the Indonesian state electricity company (PLN) without optimization.

For that, this research goals to analize rural electrification programs on years 2008-2009 optimize or not. This research using integer linear programming for optimization.

From the results integer linear programming, knows that rural electrification programs on years 2008-2009 aren't optimal, so with optimization for 2008 get increasing access electricity amount 6,101 access or nationally upping 5,5% and for 2009 get increasing access electricity amount 13.809 access or nationally upping 10%, and for budgeting less Rp 40,212,000 Rupiahs for 2008 and less 29,439,00 Rupiahs for 2009.

So suggest for policy is optimization limitation budget for rural electrification with using integer linear programming to achieve effectiveness and efficiency to electrification all of people with using least cost electricity generation and get maximum benefit."

"Studi ini dilakukan untuk mengetahui dampak dari ketersediaan infrastruktur jalan, listrik, dan air terhadap perkembangan ekonomi regional di Indonesia melalui beberapa analisis regresi panel data dengan menggunakan data yang terdiri dari 33 provinsi pada periode 2006 hingga 2016. Selain itu, dilakukan juga analisis dengan menggunakan regresi panel data dinamik untuk mengetahui konvergensi antarprovinsi selama periode studi. Berdasarkan hasil analisis model fixed effects, jumlah distribusi listrik per kapita dan persentase rumah tangga dengan akses air minum layak (proxy untuk variabel infrastruktur listrik dan air) memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap ekonomi regional. Di sisi lain, hasil analisis regresi panel data dinamik dengan menggunakan estimator Arellano-Bond menunjukkan bahwa panjang jalan per kapita dan jumlah distribusi listrik per kapita (proxy untuk variabel jalan dan listrik) memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap ekonomi regional dengan elastisitas sebesar 0.134 dan 0.120, berturut-turut. Hasil analisis juga menunjukkan terjadinya conditional β-convergence antarprovinsi. Dengan kata lain, provinsi dengan pendapatan lebih rendah cendering memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingan provinsi dengan pendapatan lebih tinggi selama periode studi. Hasil-hasil tersebut menunjukkan peran penting dari infrastruktur dalam pembangunan ekonomi regional.

---

By conducting several panel data regression analyses with a panel data set of 33 provinces from 2006 to 2016, this study tries to analyze the effects of road, electricity and water infrastructures on regional economic development in Indonesia. It also examines, using the dynamic panel data regression model, whether there is regional income convergence across provinces over the study period. According to the result of the fixed effects analysis, per capita amount of electricity and the proportion of households with access to safe water (proxies for electricity and water infrastructures) are found to have significant and positive effects on regional economy. On the other hand, according to the result of the dynamic panel regression analysis by the Arellano-Bond estimator, per capita road length and per capita amount of electricity (proxies for road and electricity infrastructures) are found to have significant and positive effects on regional economy with the elasticities of 0.134 and 0.120, respectively. This study also found that there is a conditional β-convergence across provinces. That is, poorer provinces tend to grow faster than richer provinces over the study period. These observations confirm the importance of infrastructures in the development of regional economy."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil penelitian yang menyebutkan ada hubungan dua arah antara konsumsi tenaga listrik dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu infrastruktur listrik harus merata di seluruh kawasan di Indonesia bahkan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang karakteristik ekonominya berskala kecil dan kondisi geografisnya berupa kepulauan. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan studi komparatif pada negara-negara yang karakteristik ekonomi dan geografisnya sama dengan KTI. Ditemukan bahwa PLTS merupakan pembangkit yang paling sesuai untuk diterapkan di KTI. Gorontalo kemudian dipilih menjadi daerah yang mewakili seluruh KTI. Dengan analisis manfaat dan biaya, proyek ini menghasilkan nilai FNPV sebesar 2,158 milyar rupiah dan ENVP sebesar 2,555 milyar rupiah dalam umur proyek 25 tahun. Disamping itu, manfaat ekonomi dari proyek ini juga cukup besar sehingga untuk dapat merealisasikan proyek ini dapat dilakukan subsidi berupa penyertaan modal pemerintah agar variabel tarif dapat dikontrol sesuai dengan kemampuan masyarakat.

---

This study was motivated by the result of research that says there are bidirectional causality between electricity consumption and economic growth. Therefore the electrical infrastructure must be evenly distributed across all region in Indonesia, even in Eastern Indonesia (KTI) which have small-scale of economic and scatter geographical condition. To achieve this objective, comparative studies conducted in countries whose economics and geographically similar to KTI. It was found that solar power is the most suitable to be applied in KTI. Gorontalo was chosen to be representative of the entire KTI regions. With cost and benefit analysis, the project is create 2.158 billion rupiah of FNVP and 2.555 billion rupiah of ENVP throughout 25 years project life. Economic benefits of the project was considered quite large, so that electricity rates can be controlled with government capital subsidy so that rates can be in accordance with the community's ability."

"ABSTRAKInfrastruktur dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi dalam berbagai cara baiksecara langsung maupun tidak langsung. Penelitian ini bertujuan untukmenganalisis kondisi infrastruktur serta pengaruhnya terhadap ketimpanganpendapatan dan kemiskinan dengan menggunakan tiga indikator pengukuran,yaitu gini ratio, persentase 20% penduduk berpendapatan tinggi, dan tingkatkemiskinan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan ruanglingkup penelitian di 33 provinsi dengan periode tahun 2006-2015. Variabelvariabelyang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari indikator perekonomianyaitu PDRB per Kapita, infrastruktur ekonomi yang meliputi variabel jalan danlistrik serta infrastruktur sosial yang diwakili oleh variabel kesehatan danpendidikan. PDRB per Kapita digunakan sebagai variable kontrol karenapendapatan per kapita menggambarkan tingkat pembangunan suatu daerah.Berdasarkan jenis infrastruktur ditemukan bahwa faktor yang mempengaruhikondisi ketimpangan pendapatan adalah semakin lama rata-rata lama sekolah danpeningkatan angka harapan hidup dan faktor yang mempengaruhi persentasependapatan kelompok 20% penduduk berpendapatan tinggi adalah semakin lamarata-rata lama sekolah dan semakin jarang keluhan kesehatan, sedangkan faktoryang mempengaruhi kemiskinan adalah penambahan jalan, peningkatanelektrifikasi, peningkatan ketersediaan energi listrik, semakin lama rata-rata lamasekolah, dan semakin jarang keluhan kesehatan. Berdasarkan pengukuran giniratio teridentifikasi provinsi dengan ketimpangan pendapatan tertinggi adalahadalah Provinsi Gorontalo dan berdasarkan tingkat kemiskinan teridentifikasiprovinsi dengan tingkat kemiskinan yang paling tinggi adalah Provinsi PapuaBarat. Sedangkan berdasarkan hasil regresi faktor wilayah menunjukkanbertambahnya ketimpangan dan kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI).Sasaran pembangunan harus ditujukan bagi peningkatan kapasitas sarana danprasarana jalan, layanan akses ketenagalistrikan khususnya di daerah pelosokyang belum teraliri listrik, peningkatan akses pendidikan dasar, menengah danperguruan tinggi, serta peningkatan derajat kesehatan dengan peningkatan aksespada layanan kesehatan dan mengurangi biaya untuk berobat dengan pemberianperlindungan sosial khususnya bagi masyarakat tidak mampu atau miskin.

---

ABSTRACTInfrastructure can affect economic activity in various ways either directly orindirectly. This study aims to analyze the condition of infrastructure and its effecton income and poverty by using three measurement indicators, namely gini ratio,percentage of highest 20% income population, and poverty level. This researchuses a panel data regression analysis covering 33 provinces during period of year2006-2015. The variables used in this study consisted of economic indicators ofPDRB per capita, economic infrastructure which includes road and electricityvariables and social infrastructure represented by health and education variables.PDRB per capita is used as a control variable because per capita income reflectsthe level of development of a region. Based on the type of infrastructure it wasfound that the factors affecting income inequality are the average length ofschooling and the increase in life expectancy. The factors that affect thepercentage of income group of highest 20% income population is the averagelength of schooling and frequentcy of health complaints, while factors affectingpoverty are the addition of roads, increased electrification, increased availabilityof electrical energy, average length of schooling, and the frequencu of healthcomplaints. Based on the measurement of gini ratio, the province identified withthe highest income inequality is Gorontalo Province and based on the povertylevel identified the province with the highest poverty level is West PapuaProvince. Meanwhile, based on regression result of region factor showsincreasing inequality and poverty in Eastern Indonesia (KTI). Developmenttargets should be aimed at improving the capacity of road infrastructure andfacilities, access to electricity services especially in remote areas with noelectricity, improving access to basic, secondary and tertiary education, andimproving health status by increasing access to health services and reducing costsfor treatment the provision of social protection, especially for the poor."

"Seperti diketahui bahwa, masih terdapat + 43.000 desa di wilayah Indonesia yang belum terlayani oleh fasilitas telekomunikasi (Wilayah USO). Dengan Topographi dan kondisi karakteristik wilayah USO yang sulit dijangkau maka Investasi untuk daerah rural kurang menarik bagi operator telekomunikasi. Upaya pemerintah untuk memulai membangun daerah perdesaan melalui program USO pada tahun 2003 dan 2004 dinilai sangat baik dan patut untuk diteruskan namun berdasarkan evaluasi yang dilaksanakan terlihat bahwa pemanfaatan atas hasil pembangunan yang dilaksanakan pemerintah belum optimal. Hal ini terbukti masih ditemukenali banyaknya % telepon yang tidak aktif dan rusak serta tingginya tariff yang dikenakan kepada penduduk. Hal ini membuktikan bahwa strategi dan kebijakan yang telah diambil dalam pembangunan sebelumnya belum dapat memberikan manfaat yang baik sekaligus belum dapat memberikan stimulant kepada operator untuk turut serta di dalam penyediaan infrastruktur telekomunikasi perdesaan dalam arti yang lebih luas. Dengan penyusunan strategi kebijakan yang tepat, telekomunikasi terbukti dibeberapa negara maju dan berkembang lainnya dapat mendorong tumbuhnya ekonomi suatu wilayah dan sekaligus membuka keterisolasian dari keterbatasan informasi. Thesis ini akan mendiskripsikan secara kualitatif untuk mengidentifikasi pengalaman-pengalaman dari negara-negara maju dan berkembang lainnya dalam penyusunan sebuah strategi kebijakan. Dengan memperhatikan keunggulan dan kelemahan dari pengalaman beberapa negara dan dipadukan hasil analisa SWOT terhadap Kebijakan Pemerintah Indonesia sebelumnya maka strategi yang harus ditempuh pemerintah adalah dengan membenahi regulasi yang dapat menarik minat operator dalam turut serta memgembangkan wailayah KPU; Melaksanakan Pemilihan Penyedia Jasa dengan Tender Terbuka dan transparan dengan didukung SDM yang berkualitas dan profesional; Memberikan/menciptakan Insentif yang baik bagi penyedia Jasa agar penyelenggara Telekomunikasi tertarik untuk mengembangkan layanan di daerah KPU; Mengoptimalkan Sumber Pendanaan yang berasal dari Operator melalui USO Fund atau sejenisnya untuk membiayai pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Telekomunikasi Perdesaan KPU/USO; Menetapkan spesifikasi Teknologi yang yang tepat dan berkualitas agar terjamin keberlangsungannya; Menetapkan tariff yang dapat dijangkau bagi masyarakat daerah rural. Membentuk organisasi yang mengelola dana USO ( mengumpulkan dan mengelola pembiayaan).

---

There are more than 43.000 villages in Indonesia has no telecommunications access this area was called Universal Service Obligation Area (Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi/WPUT). Topographic and characteristic condition of WPUT which have difficulty in accessibility especially on transportation cause this area to be not attractive for telecommunications business investation. Government Policy to develop rural telecommunication in Indonesia is starting point and have good value. This policy should be implementing in continuity in the future. According to the evaluation of USO facility that have develop by the government showing that utility of these facility did not optimum. Still many facility did not work and broke and also did not use by the people because of expensive tariff charge. This condition showing that the policy strategy of government that has token before did not solve the problem of rural telecommunication yet, especially on suistainability of services and giving stimulant for the telecommunications operator to serve rural area. With good policy strategy, Telecommunication infrastructure in developed country and some of growing country can support the local economic to growing and also open the isolated area by information access facility.

This Thesis trying to description best experience from some developed countries and growing countries in arranging the telecommunication policy strategy. With SWOT analysis and benchmarking metode are resulted the New Policy Strategy for government as: Change the regulation which some insentif to the operator who serve the rural area; Biding Process is good strategy to choice the USO operator; Optimizing the USO Fund for serving the rural area; good specification and standardization for rural telecommunication equipment; Tariff should be payable by people ( less then from regular tariff); Build the new organization for managing the USO Fund (Collecting and Disbursement)."

"Kondisi Indonesia sebagai Negara kepulauan mempersulit usaha penyediaan tenaga listrik terutama pada daerah-daerah yang terpencil bila dilakukan dengan cara ekspansi main grid. Energi baru terbarukan, khususnya tenaga surya telah teridentifikasi sebagai solusi dengan potensi yang tinggi untuk mengelektrifikasi area pedesaan. Penyediaan listrik di daerah pedesaan memiliki tantangan tersendiri, beberapa diantaranya adalah kepadatan penduduk yang rendah, dengan pendapatan yang rendah pula. Beberapa penelitian telah memberikan rekomendasi untuk mengatasi tantangan tersebut. Salah satunya adalah dengan mengaplikasikan skema pendanaan yang inovatif. Keuangan mikro atau microfinance sederhananya merupakan akses finansial untuk masyarakat miskin. Keuangan mikro pada sektor energi masih terbilang cukup baru dibahas, namun terdapat bukti kesuksesan bahwa skema pendanaan ini dapat membantu meningkatkan penjualan SHS pada rumah tangga miskin. Produk keuangan mikro Grameen Shakti dianggap sukses dalam usaha mengelektrifikasi pedesaan masyarakat miskin di Bangladesh. Grameen Shakti berhasil menjual sebanyak lebih dari 740.000 SHS kepada masyarakat miskin dalam kurun waktu 10 tahun. Penelitian ini mencoba mengadaptasi produk keuangan mikro Grameen Shakti, yang tentunya disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai kebutuhan listrik, serta kemampuan membayar masyarakat desa yang belum berlistrik di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa masyarakat desa yang belum berlistrik membutuhkan tenaga listrik sebagai sumber penerangan. Hasil analisis untuk kemampuan membayar menunjukkan, rumah tangga di desa belum berlistrik dapat mengeluarkan biaya sebesar 600 – 900 ribu rupiah untuk membeli bahan bakar genset setiap bulannya. Namun, biaya tersebut dirasa cukup berat bagi mereka. Ada pula beberapa kasus yang menunjukkan beberapa warga desa tidak mampu untuk memiliki genset sehingga menggunakan lampu pelita sebagai sumber penerangannya di malam hari. Rekomendasi produk keuangan mikro SHS untuk masyarakat desa belum berlistrik dibuat berdasarkan karakteristik masyarakat desa belum berlistrik yang telah dianalisis sebelumnya. SHS berkapasitas 20 Wp, 50 Wp, dan 100 Wp dapat ditawarkan kepada mereka. Skema yang dibuat mengacu pada produk milik Grameen Shakti dan beberapa penelitian yang relevan. Produk keuangan mikro yang direkomendasikan diharapkan dapat meningkatkan keterjangkauan SHS sehingga masyarakat desa yang belum berlistrik dapat beralih ke tenaga surya.

---

The condition of Indonesia as an archipelagic country complicates efforts to supply electricity to remote areas with the expansion of the main grid. Renewable energy, especially solar energy has been identified as a solution with high potential to electrify rural areas. Electricity supply in rural areas has its own challenges, specifically low-income population with often low income.

Several studies have provided suggestions to overcome these challenges. One of them is with an innovative financing. Microfinance is simply a financial access for the poor. Microfinance in the energy sector is still fairly new, however, there are evidences showing that this scheme has successfully penetrates SHS in poor households. Grameen Shakti's microfinance products are considered successful in the effort to electrify poor rural areas in Bangladesh. Grameen Shakti managed to sell more than 740,000 SHS to the poor in 10 years.

This study attempts to implement the Grameen Shakti microfinance product, which is adapted to the conditions of Indonesia. Therefore, it should be noted in advance about electricity needs, as well as the need to pay rural communities who are not yet electrified in Indonesia.

The results of the analysis showed that the village community who had not been electrified needed electricity as a source of lighting. The results of the analysis for the ability to pay show that unelectrified households can spend 600 - 900 thousand rupiah to buy generator fuel every month. However, this fee is quite expensive for them. There are several cases which show that poor people unable to have generators so that they use kerosene lamp as lighting at night.

SHS microfinance product recommendations made based on the characteristics of the un-electrified household. SHS with a capacity of 20 Wp, 50 Wp and 100 Wp can be offered to them. The schemes created support the Grameen Shakti products and some relevant research. Microfinance products are expected to increase the affordability of SHS, therefore unelectrified household can afford solar power."

"Penelitian ini menganalisis hubungan antara konsumsi listrik dan pertumbuhan ekonomi pada level yang lebih disagregat yaitu pada sektor industri, bisnis dan rumah tangga. Selain itu penelitian ini juga memasukkan determinan ketiga yang diduga juga penting pengaruhnya ke pertumbuhan ekonomi dan konsumsi listrik yaitu tarif listrik. Lewat pemodelan VECM, ditemukan hubungan kausalitas searah dari konsumsi listrik ke pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional. Sehingga Indonesia harus menambah pasokan listrinya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu pengalihan subsidi listrik dan ke infrastruktur juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

---

This research analyzes relationship between electricity consumption and economic growth which disaggregated into three levels: industry, business and household sector. This research also aims to analyze the third determinant which is fathomed having important role to those two variables. Through VECM modeling, it is found that one-way direction causality goes from electricity consumption to economic growth. Thus Indonesia needs to increase its electricity supply to maintain its economic growth. Besides that, the transformation of electricity subsidies into infrastructure also increases the economic growth."