Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pengendalian intern atas pengelolaan kas besi pada Perwakilan RI. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif melalui survei dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern belum memadai diantaranya belum adanya pedoman hukum yang kuat terkait pengelolaannya serta pembebanan biaya mutasi Home Staff Perwakilan RI yang mempengaruhi likuiditas anggaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pengendalian intern pengelolaan kas besi di Perwakilan RI di antaranya kebutuhan anggaran yang mendadak, perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang tidak sejalan, revolving uang persediaan yang terlambat, adanya Pembukuan Fihak Ketiga PFK minus yang belum diselesaikan, kompetensi sumber daya manusia, komitmen dan keteladanan dari Pimpinan, ketersediaan infrastruktur dan efektivitas peran pengawasan intern Inspektorat Jenderal yang dapat memberikan rekomendasi atas pelaksanaan anggaran di Perwakilan RI.

---

The aim of this research is to identify factors that affect the internal control systems to the management of reserved fund at Indonesian Embassies. This research is a qualitative research with descriptive design through survey and interview. The results of the research indicate the internal control system still indaquate cause of the absence of legal guidelines and the imposition of the deployment cost. The factors that affected the internal control system are improper budgetary planning, delayed of revolving, bookkeeping unrelated to third parties, competence of employees, commitment and role model of leadership, infrastructure and the effectiveness of internal control Inspectorat General."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari mekanisme pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, dari sejak tahap persiapan/perencanaan kebutuhan, proses pengadaan, dan pengendalian internal pada tahap pelaksanaan pengadaan, terhadap capaian kinerja pengadaan barang/jasa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perencanaan kebutuhan, evaluasi penetapan pemenang pada proses pengadaan barang/jasa, dan pengendalian internal belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini berdampak pada capaian kinerja pengadaan barang/jasa yang tidak maksimal dikarenakan terdapat beberapa output yang tidak memenuhi spesifikasi teknis yang dibutuhkan oleh pengguna sehingga tingkat kepuasan dari pengguna tidak optimal.

---

The aims of this research is to analyze the impact of the mechanism of e procurement practices in governmental sector, since the preparation procurement plan phase, procurement process, and internal control on procurement process, to the performance of procurement. This research is using descriptive analysis method with study case approach. The results of this study indicate that the mechanism of procurement plan, the evaluation of bidding to conclude the tender winner, and the internal control on procurement, have not implemented optimally. This, however, have impact to the performance of the procurement which is not achieved the maximum result since some outputs are not met the specification technic required so it leads to the low rate of users satisfaction."

"ABSTRAKPelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang baik akan berdampak pada pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel sehingga terwujud good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat kualitas sistem pengendalian intern pengelolaan Barang Milik Negara pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Metode penelitian dilakukan melalui penyebaran kuesioner, observasi, wawancara serta studi pustaka dan dokumen peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan kualitas sistem pengendalian intern pengelolaan Barang Milik Negara yang mengacu pada unsur-unsur SPIP yang terdapat dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 telah berjalan dengan baik.

---

ABSTRACT

A good implementation of the government internal control system (SPIP) will have an impact on a transparent and an accountable management of state finance to realize a good governance in the delivery of government services. This study aims to assess the quality of internal control systems Government Assets management in Coordinating Ministry for Economic Affairs. The research uses questionnaire method, observation, interview and literature study and document the legislation. The research concludes that the quality of the internal control system refering to the SPIP elements contained in The Regulation Number 60 of 2008 has run well."

"TKI yang tersebar di luar negeri berpotensi menimbulkan munculnya kasus termasuk kasus ancaman hukuman mati yang dapat berubah menjadi krisis bagi Kementerian Luar Negeri. Oleh karena itu penting dilakukan analisis manajemen komunikasi krisis agar penanganan krisis dapat dilakukan secara optimal.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan paradigma post-positivisme. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kementerian Luar Negeri melakukan manajemen komunikasi krisis ketika menghadapi krisis pada level pre-crisis, crisis dan post-crisis serta untuk mengetahui pemilihan crisis response strategy yang digunakan oleh Kementerian Luar Negeri dikaitkan dengan jenis krisis dan atribusi tanggung jawab dalam kerangka Situational Crisis Communication Theory SCCT. Penelitian ini mengambil data dari wawancara berbagai sumber, media pemberitaan, dan dokumen pendukung lainnya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kementerian Luar Negeri belum secara optimal menerapkan manajemen komunikasi krisis. Hal ini ditunjukkan dengan adanya ketidaksamaan konsep dengan hasil penelitian di level pre-crisis. Namun pelaksanaan manjemen komunikasi krisis pada level crisis dan post-crisis telah dilaksanakan secara optimal. Selanjutnya ditemui bahwa dengan jenis krisis victim cluster kategori rumor dan accidental cluster dengan kategori challenge, attribution level of crisis responsibility yang melekat pada Kementerian Luar Negeri adalah sangat sedikit dan rendah namun adanya desakan dan demo menjadikan beban tanggung jawab Kementerian Luar Negeri menjadi besar. Dengan jenis krisis dan attribution level of crisis responsilibity tersebut, Kementerian Luar Negeri menggunakan strategi: a Deny Strategy yaitu scapegoat; b Diminish Strategy yaitu justification; c Reinforcing Strategy yaitu reminder dan ingratiation; d Diversionary strategy yaitu concession; dan e Vocal commiseration yaitu concern.

---

Indonesian workers spread all over the world potentially face cases including death sentenced case of which it can lead to crisis for Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. Hence, it rsquo s essential to have crisis communication management analized in order to optimalize the crisis management. It is a descriptive qualitative research that uses post positivism paradigm.

The purposes of this research is to know how Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia executes crisis communication management at the level of pre crisis, crisis and post crisis as well as to know the selection of crisis response strategy linked to the crisis types and attribution level of crisis responsibility in the frame of Situational Crisis Communication Theory SCCT.

This research collects data from interviews, news media and other supporting documents. It found that Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia is not optimal in implementing crisis communication management. It is shown by the dissimilarity between the concept and the research finding at the level of pre crisis. Yet, the crisis communication management in the level of crisis and post crisis has been optimally implemented.

Besides, it is found that the crisis type of which Ministry of Foreign Affairs faced is victim cluster rumour and accidental cluster challenge. Related to the type of crisis faced by Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, Ministry of Foreign Affairs of The Republic of Indonesia has very little and low of attribution level of crisis responsibility, however due to demo and pressure from external parties, the level of crisis responsibility becomes strong. Based on the crisis types and attribution level of crisis responsibility attached, Ministry of Foreign Affairs of The Republic of Indonesia uses strategies including a deny strategy scapegoat b Diminish strategy justification c Reinforcing strategy reminder and ingratiation d Diversionary strategy concession and e vocal commiseration concern."

"Penganggaran Berbasis Kinerja merupakan suatu produk reformasi pada sistem penganggaran di Indonesia. Reformasi ini terlaksana semenjak diberlakukannya paket undang-undang di bidang pengelolaan keuangan negara. Kementerian Luar Negeri, sebagai salah satu Kementerian, juga menerapkan penganggaran berbasis kinerja. Dikarenakan keunikannya, sistem pelaksanaan anggaran di Kementerian Luar Negeri, khususnya Perwakilan RI di luar negeri, menjadi hal yang cukup kompleks karena waktu dan jarak yang harus ditempuh dalam pertanggungjawabannya. Dalam skripsi ini, akan diketahui mengenai pelaksanaan anggaran pada Perwakilan RI di Australia. Hasil penelitian menyarankan agar Perwakilan RI di Australia mempertahankan kinerja sesuai prosedur demi kelancaran pelaksanaan anggarannya.

---

Performance-Based Budgeting is a product of budgeting system reformation in Indonesia. This reformation implemented since the enactment of the financial management?s regulations. Ministry of Foreign Affairs, as one of the Ministry in Indonesia, also implementing performance-based budgeting. Because of its uniqueness, budget execution system at the Ministry of Foreign Affairs, in particular RI Representatives abroad, be quite complex due to the time and distance that must be taken in to account. In this thesis, will be known about the implementation of the budget in the Representatives of Indonesia in Australia. The results suggested that the representatives of Indonesia in Australia to maintain the performance of appropriate procedures for expeditious implementation of the budget."

"Skripsi ini mencoba menganilisis tingkat kesadaran manajemen terhadap pendukung layanan dan penyampaian layanan dalam sistem informasi pengelolaan arsip digital REMIS dengan menggunakan kerangka Information Technology Infrastructure Library (ITIL) di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Analisis tingkat kesadaran ini merupakan suatu pendekatan lain dalam mengevaluasi kesadaran manajemen terhadap sistem informasi. Hasil dari penelitian akan mengetahui dimana skala tingkatan kesadaran manajemen. Skala tingkatan kematangan dalam ITIL dimulai dari tingkat 0 - 5. Setiap tingkatan akan menunjukan efektifitas dan efisiensi kesadaran manajemen dalam mengelola sistem informasi REMIS.

---

This thesis aims to analyze Awareness level of management over service support and service delivery within the archival management information system REMIS using Information Infrastructure Library framework in Ministry of Foreign Affairs. This analysis level is one of approach in evaluating the management awareness over information system. The result of this research will determine in which level of management awareness exist. The maturity level scale of ITIL starts from 0 - 5. Every level will show the effectiveness and efficiency of management awareness in managing information systems REMI."

"ABSTRAKPenerapan good governance di lingkungan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kinerja dari tiap instansi pemerintah. Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) merupakan Satuan Kerja yang memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) untuk melaksanakan seluruh proses Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kemenlu dengan nilai tertentu. Dalam melaksanakan tugasnya ULP berpedoman pada prinsip pengadaan dan prinsip good governance hal ini terbukti dengan terpilihnya ULP Kemenlu dalam 29 ULP Percontohan dari seluruh ULP yang ada di lingkungan pemerintah di Indonesia. Tulisan ini mencoba untuk menganalisis sistem pengukuran kinerja dalam rangka analisis pencapaian key performance indicator (KPI) pada ULP Kemenlu. Tulisan ini berfokus pada efektivitas evaluasi kinerja yang telah dilakukan selama ini dalam menganalisis keberhasilan atau pencapaian objective ULP Kemenlu serta memberi masukan terkait pengukuran evaluasi kinerja yang tepat untuk membantu ULP dalam mencapai KPI. Penelitian ini menggunakan 7 prinsip pengadaan yang juga merupakan prinsip good governance untuk menilai sistem penilaian kinerja yang ada selama ini, serta menjadi acuan dalam merekomendasikan sistem pengukuran yang baru. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengukuran kinerja yang ada selama ini yaitu dengan matriks evaluasi dinilai sudah tidak cukup untuk menganalisis kebrhasilan atau pencapaian objective ULP sehingga diperlukan pengukuran kinerja tambahan lainnya. Penulis merekomendasikan pengukuran kinerja melalui enam indikator yaitu proses pengadaan tepat waktu, tingkat keberhasilan pengadaan, tingkat ketertarikan calon penyedia terhadap paket pengadaan yang dilelangkan, persentase harga timpang, lelang di luar rencana, dan tingkat penunjukan langsung. Perhitungan keenam indikator kinerja menggunakan data 2 (dua) tahun terakhir yaitu tahun 2014 dan 2015 menunjukan bahwa dalam 2 (dua) tahun terakhir terdapat peningkatan kinerja dari ULP tersebut, dengan kategori nilai keduanya cukup.

---

ABSTRACTThe implementation of Good Governance at the Government Institution aims at improving performance of each government institution. Procurement Services Unit (ULP) in the Ministry of Foreign Affairs is a unit that has duties and function to implement the entire procurement proccess of goods/services at a certain value in the Ministry of Foreign Affairs. In carrying out its duties, ULP refers at principles of procurement and good governance, and as a result, ULP of Ministry of Foreign Affairs is selected as on of 29 best ULP from all government institution's ULP in Indonesia. This paper attempts to analyze the performance measurement system to analyze the achievement of key performance indicator of ULP of Ministry of Foreign Affairs. This paper focused on the effectiveness of performance evaluation carried out so far in analyzing the success or achievement of the ULP of Ministry of Foreign Affairs' objective and providing feedback regarding proper measurement of performance evaluation to assist ULP in achieving KPI. This research uses 7 principles of procurement that in line with principle of good governance to assess the existing performance assessment system, and make it as reference to recommend the new measurement system. The result of the research indicates that the existing performance measurement system, by using matrix for evaluation, is considered not appropriate to analyze the success or achievement of ULP's objective. Therefore, it requires additional performance measurement system. The author recommend measuring performance through six indicators, namely timely procurement process, procurement success rate, interest of potential suppliers to procurement packages to be tendered, percentage of price difference, out of plan auction, and direct appointment. The calculation of all six performance indicators using the data of last two years, namely 2015 and 2015, indicates that in the last two years the was increase of performance of the ULP, and the score for the two categories is sufficient."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif pengelolaan hibah luar negeri pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Analisis dilakukan melalui telaah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan KKP tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 dan hasil wawancara dengan narasumber yang terlibat langsung dalam pengelolaan hibah luar negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan hibah luar negeri di lingkup KKP telah dilakukan secara berjenjang dan telah menerapkan kebijakan satu pintu (one gate policy). Namun, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi KKP dalam pengelolaan hibah luar negeri. Oleh karena itu, KKP tengah berusaha melakukan beberapa upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut.

---

The purpose of this research is to analyze comprehensively the management of foreign grant received by Ministry of Marine Affairs and Fisheries. The analysis was done through understanding the results of BPK audit on financial statements of Ministry of Marine Affairs and Fisheries from 2009 to 2012 and interpreting interview results. The research shows that the management of foreign grant has been done thoroughly from the lowest to the highest entities and one gate policy has also been implemented. Nevertheless, there are several problems faced by the ministry in managing foreign grant. Therefore, the ministry is trying to create solutions in order to overcome the problems."

"Tesis ini membahas implementasi sistem pengendalian intern pemerintah di Sekretariat Wakil Presiden. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis implementasi sistem pengendalian intern pemerintah pada Sekretariat Wakil Presiden berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil analisis kualitatif deskriptif yang diperkuat dengan kuesioner diperoleh kesimpulan bahwa secara umum Sekretariat Wakil Presiden telah melaksanakan seluruh unsur-unsur SPIP, serta strategi yang dipilih dan diterapkan Sekretariat Wakil Presiden dalam implementasi SPIP telah membawakan pencapaian yang secara umum baik namun belum mencapai hasil yang efektif. Hasil penelitian merekomendasikan perlu dilakukan perbaikan unsur penilaian risiko dengan pemetaan risiko yang komprehensif, dengan melibatkan BPKP sebagai pembina implementasi SPIP di Setwapres; perlu dilakukan komunikasi terhadap area-area kristis, yang kritis terhadap perubahan peta risiko; perlu dilakukan kegiatan penyerapan pandangan atas permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan koordinasi antar unit di Setwapres, khususnya berkaitan dengan tumpang tindih tugas pokok dan fungsi; perlu assesment dalam struktur organisasi; perlu penyusunan pola mutasi dan promosi serta pola karir pejabat dan pegawai di Setwapres yang dilakukan secara transparan; perlu diciptakan suatu metode untuk mengetahui kepuasan stakeholder Setwapres; menciptakan sistem kerja reward tinggi yang linier dengan output kinerja; serta perlu adanya peningkatan kapasitas APIP secara reguler untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas APIP dalam mengawal implementasi SPIP di Setwapres.

---

This thesis is focused on evaluating the implementation of the internal control system within the Secretariat of the Vice President based on Government Regulation No. 60 of 2008 regarding internal control systems of government. The method applied in this research is qualitative descriptive. Based on the results of qualitative descriptive analysis reinforced with questionnaires, it is concluded that generally the Secretariat of the Vice President has been implementing all elements of internal control system (SPIP). Strategies developed and applied by the secretariat in implementing SPIP have resulted in generally good performance, but not effective one yet.

The results of this study leave with some recommendations. First, the secretariat needs to improve its elements of risk assessment with comprehensive risk mapping by involving Development Finance Comptroller (BPKP) serving as umbrella organization for SPIP implementation. Second, it needs comprehensive communication within critical areas, particularly on risk mapping. Third, brainstorming on issues involved in the coordination among units in the secretariat is essential, particularly with respect to overlapping duties and functions. Fourth, the secretariat needs to evaluate its organizational structure. Fifth, it is vital for the secretariat to develop a transparent internal civil service's career development, especially on promotion and transfer. Sixth, a method to identify the secretariat?s stakeholders should be developed. Seventh, a working system with high rewards for best performance should be developed. Eighth, there should be capacity building for Government Internal Oversight Body (APIP) officials held regularly to improve their understanding and performance in enforcing the implementation of SPIP in the secretariat"

"Country Brand Index (CBI) Indonesia yang dirilis oleh Lembaga Future Brand pada tahun 2012 berada di urutan 78 di antara 118 negara, lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya. CBI merupakan indeks persepsi global tentang citra sebuah negara di seluruh dunia yang ditinjau dari aspek budaya, industri, ekonomi dan kebijakan publik.Kementerian Luar Negeri telah melakukan sejumlah upaya peningkatan citra Indonesia melalui diplomasi publik, di antaranya dengan pemanfaatan media sosial. Namun, pemanfaatan media sosial tersebut masih belum optimal, di antaranya dapat terlihat dari masih rendahnya popularitas akun media sosial Kementerian Luar Negeri.Penelitian dilakukan dengan metodologi penelitian kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur terhadap pejabat Kemlu dan pakar media sosial, serta observasi terhadap kegiatan diplomasi publik dan media sosial Kementerian Luar Negeri. Analisis data dilakukan dengan analisis SWOT, McKinsey’s 7S, dan PEST. Penentuan prioritas strategi dilakukan dengan menggunakan QSPM.Penelitian ini berhasil mengidentifikasikan 5 kekuatan, 9 kelemahan, 8 peluang, dan 6 ancaman yang dimiliki oleh Kementerian Luar Negeri. Analisis terhadap faktor-faktor tersebut menghasilkan 17 strategi pemanfaatan media sosial yang dipetakan ke dalam 6 sasaran strategis. Seluruh strategi tersebut kemudian dituangkan dalam suatu rencana kerja untuk rentang waktu tiga tahun. ;Country Brand Index (CBI) released in 2012 by the Institute of Future Brand renked Indonesia at 78th among 118 countries. It is lower than the rank previous years. CBI is an index of global perception of the image of a country in the world in terms of cultural, industrial, economic and public policy.The Ministry of Foreign Affairs has made a number of efforts to improve Indonesia's image through public diplomacy, including with the use of social media. However, the use of social media is not optimal yet, which can be seen from the low popularity of the Ministry’s social media accounts.The study was conducted with qualitative research methodology. Data were collected through semi-structured interviews to the Ministry officials and social media experts, and observations to the Ministry’s public diplomacy and social media activities. Data analysis was performed with SWOT, McKinsey's 7S, and PEST. Strategy prioritization was determined using QSPM.This research had identified 5 strengths, 9 weaknesses, 8 opportunities, and 6 threats owned by the Ministry. The analysis of those factors resulted in 17 social media strategies that mapped into 6 strategic objectives. The whole strategy is then poured in a work plan for a three-year period.

---

Country Brand Index (CBI) released in 2012 by the Institute of Future Brand renked Indonesia at 78th among 118 countries. It is lower than the rank previous years. CBI is an index of global perception of the image of a country in the world in terms of cultural, industrial, economic and public policy.

The Ministry of Foreign Affairs has made a number of efforts to improve Indonesia's image through public diplomacy, including with the use of social media. However, the use of social media is not optimal yet, which can be seen from the low popularity of the Ministry’s social media accounts.

The study was conducted with qualitative research methodology. Data were collected through semi-structured interviews to the Ministry officials and social media experts, and observations to the Ministry’s public diplomacy and social media activities. Data analysis was performed with SWOT, McKinsey's 7S, and PEST. Strategy prioritization was determined using QSPM.

This research had identified 5 strengths, 9 weaknesses, 8 opportunities, and 6 threats owned by the Ministry. The analysis of those factors resulted in 17 social media strategies that mapped into 6 strategic objectives. The whole strategy is then poured in a work plan for a three-year period."