Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKIndonesia telah berkomitmen dan mengimplementasikan pertukaraninformasi keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan berdasarkanCommon Reporting Standard (CRS) melalui disahkannya Perppu No. 1 Tahun2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, yangmemberikan dampak dihapuskannya ketentuan tentang rahasia bank. Hal yangpenting untuk diperhatikan adalah pengaturan tentang pengecualian rahasia bankuntuk pertukaran informasi keuangan secara otomatis di Indonesia, Swiss danSingapura, kelebihan dan kekurangannya pengaturannya di Indonesia sertakaitannya dengan hak privasi nasabah bank.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan jenis data yangdigunakan adalah data sekunder. Berdasarkan sifatnya, penelitian yang dilakukanadalah penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studikepustakaan untuk mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan denganmasalah yang diteliti. Dalam penulisan ini menggunakan logika deduksi yaknimenarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadappermasalahan konkret yang dihadapi. Analisis dilakukan dengan pendekatanperundang-undangan dan pendekatan perbandingan.Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan rahasia bank dalam rangkapertukaran informasi keuangan secara otomatis (automatic exchange of financialaccount information) di Indonesia, Swiss dan Singapura berdasarkan CRS yangtelah disusun oleh Organization for Economic Cooperation and Development(OECD) di mana pada ketentuannya mengatur adanya pelanggaran pidana dengansanksi yang telah ditetapkan dalam undang-undang; pengaturan rahasia bank dalamrangka pertukaran informasi keuangan secara otomatis yang berupa Perppu diIndonesia menjadi kelemahan dalam pengaturan pertukaran informasi keuangansecara otomatis, hal ini berbeda dengan Swiss dan Singapura yang sudah diaturdalam Undang-Undang tersendiri; hak privasi keuangan nasabah bisa dikecualikanuntuk kepentingan umum seperti dalam hal pajak asalkan tata cara danpelaksanaannya dilakukan secara proporsional, tidak membebani rakyat dan tetapdapat menjaga stabilitas perekonomian negara terutama kemajuan perekonomian dibidang perbankan.

---

ABSTRACTIndonesia has committed and implemented an automatic exchange offinancial information for tax purposes under the Common Reporting Standard(CRS) through the adoption of Perppu No. 1 Tahun 2017 Tentang Akses InformasiKeuangan untuk Kepentingan Perpajakan, which resulted to the abolition ofprovisions for bank secrecy. The highlight is the exception to banking secrecyregulation for automatic exchange of financial information in Indonesia,Switzerland and Singapore, the cost and benefit of its arrangements in Indonesiaand its relation to the privacy rights of bank customers.This research is normative law research using secondary data. Based on itsnature, it is descriptive research purposed. Data collection processes wereconducted by literature study to collect and arrange data related to the problem. Thispaper applied deduction logic, general conclusions to concrete problems. Theanalysis approach consisted of two methods, legislation and comparative.The results of this study are bank secrecy regulations related to automaticexchange of financial information in Indonesia, Switzerland and Singapore basedon CRS designed by Organization for Economic Cooperation and Development(OECD) in which its provisions govern the existence of criminal offenses withpunishments set out in the law; Indonesia bank secrecy regulations related toautomatic exchange of financial account information accounted to Perppu inIndonesia which caused susceptibility to this automatic exchange arrangement. Thisis in contrast to Switzerland and Singapore which are set out in a separate law;customer's financial privacy rights can be exempted for public interest in case oftax procedure, proportionally implemented without overlaid people, and able tomaintain the stability of the country's economy, especially economic developmentin banking."

"ABSTRACTPenelitian ini membahas mengenai suatu kebijakan baru terkait dengan kerahasiaan perbankan, yaitu pertukaran informasi keuangan secara otomatis untuk tujuan perpajakan Automatic Exchange of Information. Penelitian ini menganalisis persiapan yang dilakukan oleh lembaga keuangan khususnya perbankan dalam menghadapi kebijakan pertukaran informasi keuangan secara otomatis. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis tantangan apa saja yang dihadapi lembaga perbankan terkait dengan persiapan kebijakan pertukaran informasi keuangan secara otomatis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini terkait dengan persiapan Bank adalah, terdapat beberapa persiapan yang telah dilakukan oleh lembaga keuangan dalam hal ini Bank yaitu, melakukan benchmarking antar sesama Bank, melakukan identifikasi nasabah, serta menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu kebijakan pertukaran informasi keuangan secara otomatis juga memiliki beberapa tantangan yang dhadapi oleh Bank yaitu, prosedur identifikasi nasabah yang rumit, Bank harus membuat laporan untuk beberapa negara yang warga negaranya terdaftar sebagai nasabah yang wajib dilaporkan di Bank yang bersangkutan, besarnya compliance cost untuk melaksanakan kewajiban baik dari sisi fiscal cost, time cost, dan psychological cost, dan tantangan lainnya adalah adanya kewajiban tambahan yang dibebankan kepada Bank yaitu terkait pelaporan nasabah domestik.

---

ABSTRACTThis research discusses about a new policy related to Bank secrecy, that is Automatic Exchange of Financial Information in Tax Matters. This research will focus on Bank rsquo s preparation in Relation with Automatic Exchange of financial Information in Tax Matters. In addition, this research also discusses the challenges faced by bank, related to the preparation. The research method used in this study is descriptive qualitative with qualitative data analysis technique. The result of this research shows that there are some preparations that have been done by Bank which are, performing benchmarking among fellow banks, performing due diligence process, especially customer identification, and submitting report to the Financial Services Authority. In addition, Automatic Exchange of financial Information in Tax Matters policy also poses several challenges faced by Bank that are, complicated customer identification procedures, the requirement of report by the banks to several countries whose resident are registered as customers, the huge amount of compliance cost to implement this policy in terms of fiscal cost, time cost, and psychological cost, and the existence of aditional mandatory imposed to the Bank, related to the reporting of domestic customers."

"ABSTRACTAs one of the fundamental principles in the banking industry, bank secrecy has become very important to note. On the other hand, the rise of unlawful financial practices mostly hides behind its principle. By then, on 2015 Government of Indonesia ratifies the automatic exchange of information AEOI for tax purposes in order to prevent such practices. The purpose of this study is to analyse on banking secrecy and Automatic Exchange of Information. This Juridical Normative study will provide principles that must be considered about bank secrecy and the importance of these principles in supporting the banking industry. Several data that encourage the ratification of international treaties on the exchange of information automatically will also be alluded to in this thesis. The method used in this research is normative research. This study will ultimately provide conclusions related to the research problem within regards to the ratification of the provisions of AEOI, and of course give advice what can be done by government in the future to protect the banking industry.

---

ABSTRACTSebagai salah satu prinsip penting dalam menunjang industri perbankan, rahasia bank sangatlah penting untuk diperhatikan. Namun demikian, maraknya praktek-praktek yang melawan hukum juga bersembunyi dibalik prinsip tersebut. Pada tahun 2015, Pemerintah Indonesia melakukan ratifikasi kepada ketentuan pertukaran informasi secara otomatis AEOI untuk kepentingan perpajakan demi mencegah praktek-praktek tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaturan rahasia perbankan dan pertukaran informasi secara otomatis. Penelitian dengan metode Juridical Normative ini akan menyampaikan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan mengenai rahasia bank dan pentingnya prinsip tersebut dalam menunjang industri perbankan. Beberapa data yang mendorong diratifikasinya perjanjian internasional mengenai pertukaran informasi secara otomatis juga akan disinggung dalam penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penlitian normatif. Penelitian ini pada akhirnya akan memberikan kesimpulan terkait rumusan masalah dengan diratifikasinya ketentuan pertukaran informasi tersebut, dan tentunya memberikan saran apa saja yang dapat dilakukan pemerintah kedepanya demi kelancaran industri perbankan."

"ABSTRACTSkripsi ini bertujuan untuk menganalisis dengan pendekatan kualitatif normatif tentang penerapan Pertukaran Informasi Keuangan Secara Otomatis untuk mengungkapkan kerahasiaan bank untuk keperluan perpajakan di Indonesia. Sebelumnya, telah ada pengecualian untuk bank secrey untuk keperluan perpajakan dalam undang-undang perbankan yaitu Pasal 41 ayat (1) UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan Pasal 42 ayat (1) UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Namun, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses ke Informasi Keuangan untuk Tujuan Tujuan Perpajakan bersama dengan PMK 70 / PMK.03 / 2017 sebagaimana telah diubah oleh PMK 19 / PMK.03 / 2018, ketentuan kerahasiaan bank dalam Undang- undang Perbankan dianggap tidak berlaku lagi. Skripsi ini menganalisis jika ada hambatan nyata yang diperoleh Direktorat Jenderal Pajak dan Otoritas Jasa Keuangan dan sektor Perbankan dalam melaksanakan Pertukaran Informasi Keuangan Secara Otomatis dalam hal pengungkapan kerahasiaan bank dan apakah Pertukaran Informasi Keuangan Secara Otomatis telah efektif dalam atau tidak. mengungkapkan kerahasiaan bank untuk tujuan perpajakan sejak penerapan kebijakan ini dimulai pada bulan September 2018. Dalam kesimpulan, setelah berlakunya UU No. 9 tahun 2017 dan No. 70 / PMK.03 / 2017 sebagaimana telah diubah dengan No. 19 / PMK.03 / 2018, permintaan tertulis kerahasiaan bank diatur dalam undang-undang Perbankan untuk mendapatkan data keuangan nasabah bank tidak lagi dianggap sah. Namun, untuk Informasi dan Bukti Informasi (IBK), menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-16 / PJ / 2017, Direktorat Jenderal Pajak masih harus membuat permintaan tertulis. Penulis merekomendasikan, baik Direktorat Jenderal Pajak dan Otoritas Jasa Keuangan perlu melindungi keamanan dan kerahasiaan data nasabah bank sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan, Peraturan dan Perjanjian Internasional dengan hanya mengizinkan Direktorat Jenderal Pajak tertentu yang dapat mendapatkan akses ke informasi keuangan pelanggan dan Bank harus melakukan sosialisasi dalam mengirim laporan sesuai dengan pedoman Standar Pelaporan Umum untuk mencegah revisi yang bisa menyebabkan ketidakefisienan.

---

ABSTRACTThis thesis aims to analyze with normative qualitative approach about the implementation of Automatic Exchange of Information (AEoI) in order to disclose bank secrecy for taxation purposes in Indonesia. Previously, there have been exceptions to bank secrey for taxation purposes inside Banking laws which are Article 41 paragraph (1) Law No. 7 year 1992 as Amended by Law No. 10 year 1998 about Banking and Article 42 paragraph (1) Law No. 21 year 2008 about Sharia Banking. However, since the enactment of Law Number 9 of 2017 concerning the Establishment of Government Regulations in Lieu for Law Number 1 of 2017 concerning Access to Financial Information for the Purposes of Taxation Purposes along with PMK 70/PMK.03/2017 as amended by PMK 19/PMK.03/2018, the bank secrecy provisions in Banking Laws have been waived. This thesis will provide an analysis if there are any real obstacles obtained from the banking sector, Directorate General of Taxes and the Financial Services Authority and Banking sector in carrying out AEoI in regards to disclosure of bank secrecy and whether or not AEoI has been effective in disclosing bank secrecy for taxation purposes since the implementation of this policy began in September 2018. In conclusion, eversince the enactment of Law No. 9 year 2017 and No. 70/PMK.03/2017 as Amended by No. 19/PMK.03/2018, the written request of bank secrecy regulated inside Banking laws to obtain financial data of bank customers is no longer considered as valid. However, for Information and Evidence of Information (IBK), according to Directorate General of Taxes Circular Letter Number SE-16/PJ/2017, Directorate General of Taxes still have to make a written request. The author recommends, both the Directorate General of Taxes and the Financial Services Authority need to protect the security and confidentiality of customer data in accordance with the provisions of the Taxation Laws, Regulations and International Agreements by allowing only certain Directorate General of Tax officials that can get access to customers financial information and The banks have to socialize in sending reports in accordance with the Common Reporting Standard guidelines to avoid revision for efficiency."

"ABSTRAKDengan kemajuan zaman maka tindak pidana semakin berkembang. Contohberkembangnya Tindak Pidana itu adalah Tindak Pidana Pencucian Uang (MoneyLaundering). Praktek Money Laundering sangat erat kaitannya dengan duniaPerbankan. Karena Bank menyediakan fasilitas-fasilitas canggih dalammelakukan transaksi-transaksi keuangan. Lebih diperkuat dengan adanyaketentuan rahasia bank yang tidak dapat mengungkapkan informasi mengenainasabah dan simpanannya menjadikan money laundering semakin berkembang.Atas dasar itu maka muncul pertanyaan apakah bank mempunyai pengecualianatas pengungkapan informasi mengenai nasabah tersebut? Dimanakah diaturrahasia bank tersebut dan bagaimanakah pengaturannya? Juga bagaimanakahpengecualian terhadap ketentuan rahasia bank ini?Dalam pembahasan tesis ini dijelaskan bahwa dalam ketentuan UU No. 10 Tahun1998 tentang Perbankan terdapat pengecualian dalam pengungkapan rahasia bankini apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh undang-undang. Pengecualianpengecualianterhadap ketentuan kerahasiaan bank itu sendiri diatur dalam UUNo. 7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, UU No. 21Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Pengecualian yang diatur diluar UUPerbankan, seperti pengecualian terhadap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),PPATK (Pusat Penelitian dan Analisis Transaksi Keuangan), BNN (BadanNarkotika Nasional) dll.Hasil dari penelitian menyarankan agar pengecualian terhadap ketentuan rahasiabank dapat diperluas lagi merambah ke lembaga-lembaga yang berhubungandengan Perbankan seperti BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), BPKP (BadanPengawas Keuangan dan Pembangunan) Bapepam (Badan Pengawas PasarModal), dan juga merambah dalam dunia Peradilan khusus seperti PeradilanMiliter dan Pengadilan Tata Usaha Negara. tidak hanya terhadap yang telahdipaparkan saja. Mengingat Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan TindakPidana yang bergerak dan selalu mengikuti zaman, maka dari itu hukumhendaklah lebih dulu mengaturnya.

---

ABSTRACTWith the progress of time, the crimes are growing too. For example is thedevelopment of the Crime of Money Laundering . Money Laundering Practice isclosely associated with the world of banking. Since the Bank provides advancedfacilities in conducting financial transactions. Further reinforced by the provisionsof the bank secrecy can not reveal the information about customers and theirsavings, this situation support the money laundering destiny.Based on that statement the questions are if the bank has an exception to thedisclosure of information about the customer? Where the regulated of banksecrecy and how its settings? Also how exceptions to bank secrecy provisions ofthis?In the discussion of this thesis is explained that the provisions of Law no. 10 of1998 there are exceptions to the disclosure of bank secrecy is if there is a reasonthat can be justified by law. Exceptions to the confidentiality provisions of thebank itself is set in the Law. 7 of 1992 jo. Act 10 of 1998, Law no. 21 Year 2008on Islamic Banking and exclusions set out the Banking Law, as an exception tothe KPK (Corruption Eradication Commission), PPATK (Centre for Researchand Analysis of Financial Transactions), BNN (National Narcotics Agency) etc.The results of this study suggest that exceptions to bank secrecy provisions couldbe more extended, penetrated into the institutions related to banking such as CPC(Audit Board), BPK (Financial and Development Supervisory Board) Bapepam(Capital Market Supervisory Agency), and it also resulted in world special courtssuch as Military Justice and the Administrative Court. not only the course that hasbeen presented. Given the Money Laundering is a Crime that moves and alwaysfollow the times, then let the law of the first set."

"[Dewasa ini muncul berbagai kasus penuntutan mengenai pembukaan rahasia bank di ranah publik oleh Pers dan pembukaan informasi tersebut dianggap mengancam kepentingan negara. Pembukaan rahasia bank khususnya dalam hal ini yang dimiliki pejabat publik. Padahal seharusnya pembukaan rahasia bank tersebut merupakan tolak ukur bagi pengawasan masyarakat terhadap aparatur-aparatur negara yang melakukan tindak pidana seperti korupsi atau praktek pelanggaran hukum lainnya dan Pers muncul sebagai media yang mengakomodir kebutuhan masyarakat tersebut. Dalam mengakses informasi bukan hanya Pers lembaga swadaya masyarakat seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) juga memiliki kesulitan dalam mendapatkan suatu informasi publik berkaitan suatu instansi pemerintahan atau pejabat-pejabat publiknya.;Today appeared various prosecution case regarding the opening of bank secrecy in the public domain by the Press and the opening of such information that considered threatening the interests of the state. Opening of bank secrecy, especially in this case owned by public officials. When it should be the opening of bank secrecy is a benchmark for public scrutiny of apparatus - state apparatus of committing criminal offenses such as corruption or other unlawful practices and releases emerge as a medium that accommodate the needs of the public. In accessing information not only the Press, NGOs such as Indonesia Corruption Watch ( ICW ) also have difficulty in obtaining a public information regarding any public authority or public officials.;Today appeared various prosecution case regarding the opening of bank secrecy in the public domain by the Press and the opening of such information that considered threatening the interests of the state. Opening of bank secrecy, especially in this case owned by public officials. When it should be the opening of bank secrecy is a benchmark for public scrutiny of apparatus - state apparatus of committing criminal offenses such as corruption or other unlawful practices and releases emerge as a medium that accommodate the needs of the public. In accessing information not only the Press, NGOs such as Indonesia Corruption Watch ( ICW ) also have difficulty in obtaining a public information regarding any public authority or public officials.;Today appeared various prosecution case regarding the opening of bank secrecy in the public domain by the Press and the opening of such information that considered threatening the interests of the state. Opening of bank secrecy, especially in this case owned by public officials. When it should be the opening of bank secrecy is a benchmark for public scrutiny of apparatus - state apparatus of committing criminal offenses such as corruption or other unlawful practices and releases emerge as a medium that accommodate the needs of the public. In accessing information not only the Press, NGOs such as Indonesia Corruption Watch ( ICW ) also have difficulty in obtaining a public information regarding any public authority or public officials., Today appeared various prosecution case regarding the opening of bank secrecy in the public domain by the Press and the opening of such information that considered threatening the interests of the state. Opening of bank secrecy, especially in this case owned by public officials. When it should be the opening of bank secrecy is a benchmark for public scrutiny of apparatus - state apparatus of committing criminal offenses such as corruption or other unlawful practices and releases emerge as a medium that accommodate the needs of the public. In accessing information not only the Press, NGOs such as Indonesia Corruption Watch ( ICW ) also have difficulty in obtaining a public information regarding any public authority or public officials.]"

"Negara-negara di seluruh dunia saat ini telah terlibat dalam pertukaran informasi dalam bidang keuangan secara otomatis untuk melawan penghindaran pajak. Hal ini yang menjadi dasar diterbitkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk Tujuan Perpajakan. Latar belakang dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 seperti dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 yaitu upaya pemungutan pajak untuk kepentingan pembangunan nasional masih mengalami kendala baik yang berasal dari faktor internal maupun dari faktor eksternal. Menarik untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan, dan kemungkinan pelanggaran atas hak privasi yang diatur Undang-Undang Dasar 1945.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan terdapat perlindungan hukum yang yang ditawarkan aturan ini berupa pengamanan terhadap data nasabah yang dilaporkan oleh lembaga keuangan pelapor kepada Direktorat Jenderal Pajak terdapat beberapa bentuk, yaitu pemberlakuan enkripsi selama proses pengiriman data maupun penyimpanan, pemberlakuan Prinsip Kerahasiaan terhadap kegiatan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, review Global Forum OECD, dan mekanisme pengawasan internal oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) Kementerian Keuangan. Selain perlindungan dan pengawasan yang telah disebutkan diatas, maka terhadap pelanggaran pasal Pasal 30 ayat (2) PMK-70/PMK.03/2017 seperti telah diubah dan ditambahkan oleh PMK-19/PMK.03/2018 akan dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 41 UU ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Tujuan Hukum dari diberlakukannya aturan keterbukaan informasi untuk tujuan perpajakan pada dasarnya tidak melanggar hak privasi yang diatur oleh pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, namun aturan ini masih memiliki banyak kelemahan yang apabila tidak segera disempurnakan akan menimbulkan penyalahgunaan, atau kesewenang-wenangan dalam penerapannya.

---

Countries around the world today have been engaged in the automatic exchange of information in the financial field to combat tax evasion. This is the basis of the issuance of Law Number 9 Year 2017 on Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2017 on Access to Financial Information for Taxation Purposes. The background and objectives of Law Number 9 Year 2017 as described in the explanation of Law Number 9 Year 2017 namely the efforts of tax collection for the interests of national development are still experiencing constraints both derived from internal factors or from external factors. It is interesting to know how the form of protection, and the possibility of violations of privacy rights are regulated in the 1945 Constitution.This study uses normative legal research methods. The result of the research shows that there is protection offered by this rule. In the form of securing customer data reported by reporting agency to Directorate General of Taxation there are several forms, namely the application of encryption during the process of data transmission and storage, the application of Principles of Confidentiality to the access of financial information for tax purposes, OECD Global Forum Review and the internal mechanism control by the Directorate of Internal Compliance and Resource Transformation of Apparatus (KITSDA) of the Ministry of Finance. In addition to the above mentioned safeguards and controls, the violation of Article 30 paragraph (2) of PMK-70 / PMK.03 / 2017 as amended and added by PMK-19 / PMK.03 / 2018 shall be liable to criminal in accordance with the provisions in Article 41 of the Law on General Provisions and Tax Procedures is Law Number 16 Year 2009. The Legal Objectives of the enforcement of information disclosure rules for tax purposes do not in essence violate the right to privacy regulated by article 28F of the 1945 Constitution, but this rule still has many weaknesses that if not immediately perfected will cause abuse, or arbitrariness in its application."