Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerapan pengendalian mutu audit menggunakan delapan elemen yang terdapat dalam Pedoman Kendali Mutu Audit APIP PKMA-APIP dan mengidentifikasi langkah-langkah untuk meningkatkan penerapan pengendalian mutu audit. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus dan mengambil objek penelitian di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pengendalian mutu audit pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta belum sepenuhnya sesuai dengan PKMA-APIP. Langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektifitas penerapan pengendalian mutu audit adalah komitmen pimpinan dan seluruh pegawai untuk melakukan pengawasan sesuai dengan PKMA-APIP, menyusun, memperbaiki dan mengoptimalkan penerapan pedoman audit dengan berpedoman pada PKMA-APIP, serta mengoptimalkan pelaksanaan peer review untuk memantau efektifitas penerapan pengendalian mutu audit.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the suitability of the implementation of quality control audit using eight elements contained in the APIP Guidelines for Quality Control Audits PKMA APIP and identify the steps that needed to improve the implementation of quality control audit. This research use descriptive qualitative method with case study approach and take Inspectorate of DKI Jakarta Province as object of research. Results of research indicate that the implementation of quality control audit in Inspectorate of DKI Jakarta Province not fully in accordance with PKMA APIP. Steps that needed to be taken to improve the effectiveness of the implementation of quality control audit is commitment of the leadership and the entire employees to carry out audit in accordance with PKMA APIP, prepare, improve and optimizing the implementation of audit guidelines with referring to PKMA APIP, and optimizing the implementation of peer review to review the effectiveness Implementation of quality control audit."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pelaksanaan pengendalian mutu audit di Inspektorat Kota Lubuklinggau menggunakan delapan unsur yang terdapat di dalam Pedoman Kendali Mutu APIP, serta menganalisis strategi-strategi yang diterapkan untuk meningkatkan pengendalian mutu audit di Inspektorat Kota Lubuklinggau. Inspektorat Kota Lubuklinggau merupakan APIP yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota Lubuklinggau. Dasar Hukum kelembagaan Inspektorat Kota Lubuklinggau berdasarkan Perda Kota Lubuklinggau No. 7 Tahun 2016. Metodologi penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tahapan menganalisis dokumen, kemudian melakukan konfirmasi melalui wawancara, baru diambil kesimpulan, dan merumuskan strategi. Hasil dari analisis data menunjukkan bahwa pelaksanaan audit di Inspektorat Kota Lubuklinggau belum sepenuhnya sesuai dengan Pedoman Kendali Mutu Auditi APIP. Strategi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektifitas penerapan pengendalian mutu audit adalah komitmen pimpinan dan seluruh pegawai untuk melakukan pengawasan sesuai dengan PKMA-APIP.

---

This study aims to analyse the suitability of the implementation of quality control audit in Lubuklinggau City Inspectorate using eight elements cointained in the APIP Guidelines for Quality Control Audits and analyze and peer review guide, and as well as analyze the strategic that can be implemented to improve the quality control audit in Lubuklinggau City Inspectorate. The Lubuklinggau City Inspectorate is the APIP who reports directly to the Mayor of Lubuklinggau. Legal Basis for Lubuklinggau City Inspectorate Institution based on Lubuklinggau City Regulation No. 7 of 2016. The research methodology used a qualitative approaching, with the stages of analyzing documents, then confirming through interviews, then drawing conclusions, and formulating strategies.  The results of research indicate that the implementation of quality control audit in Inspectorate of Lubuklinggau City not fully in accordance with PKMA-APIP. Strategy that needed to be taken to improve the effectiveness of the implementation of quality control audit is commitment of leadership and the entire employees to carry out audit in accordance with PKMA-APIP."

" ABSTRAKTujuan penulisan laporan magang ini adalah untuk menganalisis serta membandingkan Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah KMA-APIP pada Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 tahun 2009 Permenpan 19/2009 . Hasil dari penelitian ini adalah penerapan kendali mutu audit pada Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan secara keseluruhan telah berjalan dengan baik. Namun dalam prosedur mutu perencaan audit Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, ditemukan ketidaksesuaian dengan Permenpan 19/2009 yaitu tidak adanya rencana audit jangka menengah. Selain itu, terdapat beberapa dokumen dalam PKMA-APIP yang tidak dibuat selama proses pengendalian mutu audit di Itjen Kementerian Perhubungan, seperti Laporan Mingguan Pelaksanaan Audit dan prosedur mutu supervisi audit..

---

ABSTRACTThis internship report aims to analyze and compare the Quality Control of the Government Internal Supervisory Apparatus KMA APIP to the General Inspectorate of the Ministry of Transportation with Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 tahun 2009 Permenpan 19 2009 . The result is the implementation of audit quality control at General Inspectorate of the Ministry of Transportation as a whole has been running well. However, in the quality planning procedures of the General Inspectorate of the Ministry of Transportation, a mismatch with Permenpan 19 2009 was found in the absence of a medium term audit plan. In addition, there are several documents in PKMA APIP that were not made during the audit quality control process at the General Inspectorate of the Ministry of Transportation, such as the Weekly Report on the Implementation of Audit and audit quality supervision procedures."

"Pedoman Kendali Mutu Audit APIP merupakan suatu prosedur dan reviu pengendalian yang harus dilakukan oleh setiap APIP yang meliputi kebijakan, prosedur dan program pengendalian yang wajib dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh APIP guna memastikan bahwa audit yang dilaksanakan sesuai dengan Kode Etik APIP dan Standar Audit APIP. Terdapat delapan elemen yang diatur dalam PKMA-APIP ini, yaitu Penyusunan Rencana Strategis, Pengendalian Mutu Perencanaan Audit APIP, Pengendalian Mutu Penyusunan Rencana dan Program Kerja Audit, Pengendalian Mutu Supervisi Audit, Pengendalian Mutu Pelaksanaan Audit, Pengendalian Mutu Pelaporan Audit, Pengendalian Mutu Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit, dan Pengendalian Mutu Tata Usaha dan Sumber Daya Manusia. Karya akhir ini membahas analisis terhadap pengendalian mutu audit pada Itjen KESDM terhadap PKMA-APIP. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif.Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pengendalian mutu audit pada Itjen KESDM belum efektif. Hal tersebut disebabkan top management dan para auditor belum memahami dengan baik pentingnya pengendalian mutu audit serta risiko yang akan timbul dari pelaksanaan audit selama ini. Selain itu belum dibuat prosedur kendali mutu audit, belum ada Pedoman Reviu Jaminan Mutu atas hasil audit, serta Kertas Kerja Audit belum dipersiapkan dengan baik.Hasil penelitian menyarankan bahwa pengendalian mutu audit pada Itjen KESDM perlu ditingkatkan dalam rangka memperoleh keyakinan bahwa audit yang dilakukan telah sesuai dengan Kode Etik APIP dan Standar Audit APIP dengan membuat Pedoman Reviu Jaminan Mutu Audit, menyusun prosedur pengendalian mutu audit mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tindak lanjut hasil audit, kewajiban membuat KKA, membentuk Tim Penilai Risiko Auditee, Komite Manajemen Risiko dan Komite Kendali Mutu Audit, membuat kebijakan berupa sanksi dan penghargaan yang tegas bagi auditor, penilaian kinerja auditor, pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, serta melakukan reviu hasil audit secara terus menerus.

---

Audit Quality Control Guidelines for Government Internal Auditors (APIP) is a review procedures and controls that must be performed by every APIP institutions including policies, procedures and control program that must be used as a reference for the APIP to ensure that audits are conducted in accordance with the Audit Standards of APIP. There are eight elements arranged in this Guidelines. Those are the Strategic Plan Formulation; Quality Control of Audit Planning of APIP, Audit Plan and Program, Audit Supervision, Audit Implementation, Audit Reporting, Follow-Up of Audit Findings, and Administration and Human Resources. This study discusses the analysis of audit quality control on the Inspectorate General of Ministry of Energy and Mineral Resources (MEMR) referred to Audit Quality Control Guidelines for APIP. This study was a descriptive qualitative research.

Research results concluded that the audit quality control on the Inspectorate General of MEMR is not effective, because the top management and the auditors do not understand very well the importance of quality control audits and risks that will arise from implementation of the audit now, unavailability of procedures of audit quality control and Guidelines for Audit Quality Assurance Review, and the unprepared Working Paper.

The results suggest that audit quality control in the Inspectorate General of MEMR need to be increased in order to gain confidence that the audit conducted in accordance with the Audit Standards of APIP with a Guidelines for Audit Quality Assurance Review, develop an audit quality control procedures starting from the planning up to follow-up stage, the obligation to make working paper, forming Auditee Risk Assessment Team, the Risk Management Committee and the Audit Quality Control Committee, reward and punishment mechanism for the auditors, the auditor's performance appraisal, continues education and training, and conduct the audit review continuously."

"Dalam rangka memastikan bahwa kegiatan audit telah dilaksanakan sesuai denganstandar audit dan kode etik, pemerintah menetapkan kebijakan melalui Permen-PAN RBNomor 19 Tahun 2009 sebagai pedoman pengendalian mutu audit. Itjen Kemenkes RItelah membangun sistem pengendalian mutu audit, namun berdasarkan hasil penilaiantingkat kapablitas APIP melalui penilaian IACM menunjukkan hasil bahwa kegiatanaudit belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan standar audit. Untuk itu penelitimerasa perlu untuk melakukan analisis implementasi pengendalian mutu audit untukmemperoleh gambaran dan informasi mendalam terkait bagaimana implementasipengendalian mutu audit di Itjen Kemenkes RI. Penelitian menggunakan metodekualitatif dengan tehnik pengumpulan data melalui wawancara mendalam , FGD dantelaah dokumen, sehingga triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi yangdiperoleh dari beberapa informan yang berbeda dan membandingkan dengan hasil telaahdokumen.Hasil penelitian diperoleh bahwa Itjen Kemenkes telah membangun sistemkendali mutu audit namun prosedur pengendalian mutu audit belum sepenuhnyadilaksanakan sesuai langkah-langkah pengendalian mutu audit dalam Permen-PAN RBNomor 19 Tahun 2009 dan ouput yang dihasilkan belum sepenuhnya sesuai denganstandar audit. Selain itu belum memiliki rancangan dan belum menetapkan programpenjaminan dan peningkatan kualitas sehingga belum adanya mekanisme untukevaluasi/reviu dan penilaian atas kesesuaian kegiatan audit intern dengan standar auditserta evaluasi terhadap penerapan kode etik oleh auditor. Faktor penghambat belumoptimalnya pelaksanaan pengendalian mutu audit ini adalah dari aspek komunikasi masihbelum optimal sehingga perlu ditingkatkan terutama komunikasi pada tingkat pelaksanakebijakan. Pelaksanaan pengendalian mutu audit melekat pada bagian yangmelaksanakan tugas pokok fungsinya sehingga perlu adanya bagian/tim yangmengkoordinasikan untuk melakukan monitoring, evaluasi dan penilaian secara berkaladan berkelanjutan terhadap pelaksanaan pengendalian mutu audit, disamping itu perlumelengkapi pedoman/SOP yang mengatur mekanisme pengendalian dan penjaminanmutu audit. Sumber daya baik SDM, fasilitas dan anggaran masih perlu mendapatperhatian guna mendukung pelaksanaan kebijakan dan yang tidak kalah penting adalahperlunya meningkatkan komitmen dari seluruh pelaksana kebijakan.

---

In order to ensure that audit activities have been carried out in accordance with auditingstandards and codes of conduct, the government sets the policy through Permen PANRB Number 19 of 2009 as a guideline for audit quality control. Itjen Kemenkes RI hasestablished an audit quality control system, but based on the assessment of APIPcapability level through IACM assessment shows that audit activities have not been fullyimplemented in accordance with audit standards. For that researchers feel the need toperform analysis of audit quality control implementation to obtain an overview and indepthinformation related to how the implementation of quality control audit in ItjenKemenkes RI. The study used qualitative methods with data collection techniquesthrough in depth interviews, FGD and document review, so triangulation was done bycomparing the information obtained from several different informants and comparing theresults of the document review.

The result of the research shows that Itjen Kemenkes hasbuilt an audit quality control system but audit quality control procedure has not been fullyimplemented according to audit quality control measures in PER PAN RB Number 19 of2009 and the resultant output is not fully in accordance with audit standard. Besides, ithas not yet designed and has not established the quality assurance and improvementprogramme so that there is no mechanism for evaluation review and assessment on theconformity of internal audit activities with audit standards and evaluation on theapplication of code of ethics by the auditor. The inhibiting factor is not optimal theimplementation of audit quality control is from the aspect of communication is still notoptimal so it needs to be improved especially communication at the level of implementingthe policy. Implementation of audit quality control attached to the part that performs themain task of its function so that the need for a section team that coordinate to conductmonitoring, evaluation and assessment periodically and continuously to theimplementation of quality control of audit, besides need to complete guidance SOPwhich arrange mechanism of quality control and quality assurance of audit. Resources of human resources, facilities and budgets still need attention to support the implementation of the policy and no less important is the need to increase the commitmentof all policy implementers.Key words Audit quality control Inspectorate General Regulation of Minister of Empowerment of State Apparatus number 19 of 2009 PKMA."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan internal audit dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan efektifitas sistem pengendalian intern. Metode penelitian yang dilakukan yaitu metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Jenderal telah mendorong, mensosialisasikan satuan kerja menerapkan akuntabilitas dengan pemantauan dan pendampingan agar para pegawai melaporkan semua bentuk kegiatan, melakukan pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, transparansi akan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat melalui website berisi laporan keuangan, RKAKL dan info pemenang lelang yang menjadi rekanan dalam menjalankan program, dan juga nomor telpon, email pengaduan. Tetapi permasalahan disebabkan karena masih lemahnya sistem pengendalian intern dan penerapan PP 60/2008 tentang SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) yang belum efektif yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan pengendalian intern. Dalam lingkungan pengendalian penerapan kode etik yang masih belum maksimal masih adanya pelanggaran yang terjadi, penilaian kerja pegawai yang kurang transparan, peran APIP yang efektif masih terkendala atau masih belum maksimal, pada penilaian risiko yaitu sistem penilaian risiko masih belum ada, informasi atau data dari satuan kerja kurang dikomunikasikan dengan baik, pada pemantauan telah memiliki prosedur kegiatan pemantauan yang bersifat rutin maupun bersifat khusus.

---

This study aims to determine the role of internal audit in improving accountability, transparency and effectiveness of the internal control system. The Research method used is a qualitative method of data collection techniques field and library research.

The results show that the General Inspectorate has been encouraging, disseminating the work units implementing accountability by monitoring and assistance for employees to report all forms of activities, provide guidance to the preparation of financial statements in accordance with standards government accounting, transparency of information which can be accessed by the public through the website contains financial statements, RKAKL and the info up to the winner to become a partner in running the program, and also telephone number, e-mail complaints. But the problem is caused due to weak internal control systems and the application of Regulation 60/2008 on the SPIP ineffective control environment, risk assessment, control activities, information and communication, monitoring of internal control. In the control environment the application of the code of ethics that is still not up to the persistence of the violations that occurred, the assessment of employees working less transparent, the role of APIP effective still constrained or is not maximized, the risk assessment of the system of risk assessment is still not there, information or data from unit work less well communicated, on the monitoring procedures of monitoring activities that are routine and special character."

"Kejadian Luar Biasa (KLB) dapat menjadi ancaman bagi pemerintah setempat karena dapat menghambat kesejahteraan masyarakat dan kesehatan masyarakat. KLB yang timbul harus segera dicegah agar kasus yang terjadi tidak banyak menimbulkan kerugian. Labkesda memiliki peran penting dalam upaya mendukung kesehatan masyarakat melalui pemeriksaan untuk penegakan diagnosa penyakit, skrining penyakit dan untuk pemantauan status kesehatan daerah disatu wilayah. Ketersediaan Reagen di Laboratorium menjadi penting agar Laboratorium dapat menjalankan sesuai tugas dan fungsinya dan menjaga mutu pelayanannya. Salah satu cara untuk pengendalian persediaan reagen adalah dengan mengklasifikasikan reagen berdasarkan kepentingannya dengan metode ABC, EOQ dan ROP. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengendalian persediaan Reagen di Labkesda Provinsi DKI Jakarta. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu Observational Research dengan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat 10 jenis Item reagen yang masuk kedalam Kelompok A, dengan pemesanan ekonomis bervariasi mulai dari 1 sampai 2 botol untuk sekali pemesanan dengan frekuensi 20 sampai 44 kali pemesanan dalam setahun, dan hasil perhitungan ROP terhadap 10 item Reagen, Reagen dapat dipesan ketika persediaan mencapai 3 botol – 11 botol.

---

Extraordinary Events (KLB) can be a threat to local governments because they can hamper community welfare and public health. Outbreaks that arise must be prevented immediately so that cases that occur do not cause too much loss. Labkesda has an important role in efforts to support public health through examinations to confirm disease diagnoses, disease screening and to monitor regional health status in one region. The availability of reagents in the laboratory is important so that the laboratory can carry out its duties and functions and maintain the quality of its services. One way to control reagent inventory is to classify reagents based on their importance using the ABC, EOQ and ROP methods. Therefore, this research aims to determine the control of reagent supplies in the DKI Jakarta Province Health Lab. The type of research used in this research is Observational Research with document review. The research results show that there are 10 types of reagent items included in Group A, with economic orders varying from 1 to 2 bottles for one order with a frequency of 20 to 44 orders a year, and the results of ROP calculations for 10 Reagent items, Reagents can be ordered when inventory reaches 3 bottles – 11 bottles."

"Banjir di DKI Jakarta telah menjadi momok meresahkan bagi masyarakat DKI Jakarta itu sendiri dan sekelilingnya. Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 mengusung konsep baru dalam pengendalian banjir, yaitu naturalisasi sebagai antitesis normalisasi yang dianggap lebih baik. Naturalisasi menjanjikan tidak adanya penggusuran, meskipun secara teknis naturalisasi tetap membutuhkan pembebasan lahan. Akhirnya, realisasi naturalisasi pun terkesan sulit berprogres. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan implementasi kebijakan pengendali banjir melalui program naturalisasi di Provinsi DKI Jakarta menggunakan model konflik-ambiguitas kebijakan Matland (1995). Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah post-positivist dengan tujuan deskriptif melalui teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi literatur. Hasilnya adalah implementasi kebijakan pengendalian banjir melalui naturalisasi tergolong implementasi simbolik. Hal tersebut ditandai dengan konflik vertikal antara Kementerian PUPR dan Pemerintah DKI karena perbedaan preferensi, konflik horizontal terkait alokasi antara zona hijau dan zona biru, serta adanya potensi konflik yang besar antara Pemerintah DKI Jakarta dan masyarakat terkait penggusuran. Di sisi lain, ambiguitas kebijakan ditunjukkan dengan ketidakmampuan pembuat kebijakan dalam mengawasi berjalannya kebijakan dalam mencapai tujuan pengendalian banjir karena target bersifat bottom-up dan berorientasi output, tidak secara spesifik menentukan outcome dari naturalisasi, serta tidak adanya standar baku dalam pembangunan infrastruktur pengendali banjir melalui naturalisasi. Ambiguitas ini menyebabkan output tidak dapat diprediksi, seperti pembangunan yang akhirnya lebih kepada beautifikasi daripada naturalisasi.

---

Floods in DKI Jakarta have become a troubling specter for the people of DKI Jakarta itself and its surroundings. In response to this, the Governor of DKI Jakarta for the 2017-2022 period brought up a new concept in flood control, namely naturalization as the antithesis of normalization which is considered better. Naturalization promises no eviction, although technically naturalization still requires land acquisition. Finally, the realization of naturalization seems difficult to progress. Based on this, this thesis aims to analyze and describe the implementation of flood control policies through the naturalization program in the DKI Jakarta Province using the conflict-ambiguity model of the Matland policy (1995). The research approach used in this study is postpositivist with descriptive objectives through in-depth interview data collection techniques and literature study. The result is that the implementation of flood control policies through naturalization is classified as a symbolic implementation. This is marked by vertical conflicts between the Ministry of of Public Works and Housing and the DKI Government due to differences in preferences, horizontal conflicts related to the allocation between the green and blue zones, and the potential for large conflicts between the DKI Jakarta Government and the community regarding evictions. On the other hand, policy ambiguity is indicated by the inability of policy makers to oversee the implementation of policies in achieving flood control goals because the targets are bottomup and output-oriented, do not specifically determine the outcome of naturalization, and the absence of standardized standards in the development of flood control infrastructure through naturalization. This ambiguity leads to unpredictable output, such as development which ultimately leads to beautification rather than naturalization."

"Kualitas pelayanan Otoritas Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta berada dibawah kewenangan dan tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta melalui Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) wilayah kecamatan Provinsi DKI Jakarta yang memiliki tanggung jawab terhadap warga Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan dan perngaruh kualitas pelayanan otoritas pajak daerah terhadap wajib pajak restoran Provinsi DKI Jakarta kecuali kepulauan seribu. Pendekatan penelitian menggunakan mix methods yaitu metode kualitatif menggunakan metode wawancara semiterstruktur untuk melakukan cek silang dan membantu menginterpretasikan hasil kuantitatif dan metode kuantitatif dengan menggunakan kuesioner yang diolah melalui uji statistik deskriptif, uji regresi dan uji koefisien. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan otoritas pajak daerah pada wajib pajak restoran Provinsi DKI Jakarta kecuali Kepulauan Seribu dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak. Saran penelitian yaitu agar otoritas pajak daerah dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan dengan handal, cepat tanggap, melayani dengan hati dan sikap peduli serta memberikan pendekatan yang lebih persuasif dengan tujuan memajukan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dan Indonesia sehingga publik yang merupakan wajib pajak dengan sukarela menjalani kepatuhan perpajakan sebagai bentuk kontribusi sebagai masyarakat yang tinggal di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

---

The service quality of the DKI Jakarta Provincial Tax Authority is under the authority and responsibility of Regional Revenue Agency (Bapenda) of DKI Jakarta Province through the Regional Tax Collection Service Unit (UPPPD) in the sub-district of DKI Jakarta Province which has responsibility for the residents of DKI Jakarta Province. This study aims to analyze the relationship and influence of local tax authority service quality on restaurant taxpayers in DKI Jakarta Province except for the Thousand Islands. The research approach uses mixed methods, namely the qualitative method using the semi-structured interview method to cross-check and help interpret the quantitative results and the quantitative method using a questionnaire that is processed through descriptive statistical tests, regression tests, and coefficient tests. The results of this study indicate that the quality of service by the local tax authority for restaurant taxpayers in DKI Jakarta Province except for the Thousand Islands can provide satisfaction to taxpayers. The research suggests that local tax authorities can maintain and improve service quality reliably, and responsively, serve with a heart and caring attitude and provide a more persuasive approach to advance the Provincial Government of DKI Jakarta and Indonesia so that the public who are taxpayers voluntarily undergo compliance. taxation as a form of contribution as a community living in the DKI Jakarta Province."

"Penelitian ini menganalisis manajemen pengaduan pada aplikasi Jakarta Lapor (JakLapor), yang menjadi salah satu kanal pengaduan pelayanan publik di Provinsi DKI Jakarta. Fokus utama adalah pada efektivitas aplikasi dalam menangani keluhan masyarakat dan kontribusinya terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam pelaksanaannya, JakLapor merupakan kanal pelaporan yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dan berhasil mendapatkan umpan balik yang positif. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui faktor-faktor yang membuat manajemen pengaduan JakLapor berhasil. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivisme, teknik pengumpulan data primer dengan wawancara mendalam serta data sekunder melalui studi literatur, analisis melalui teknik triangulasi data, serta menggunakan teori utama Best Practice Complaint Management oleh Johnston dan Mehra (2002). Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi JakLapor berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengaduan dan memberikan feedback yang cepat dan efektif kepada pengguna. Akan tetapi, terdapat beberapa tantangan dalam operasionalisasi sistem ini, termasuk kebutuhan untuk peningkatan integrasi pelaporan terpusat dan terdesentralisasi serta pelatihan bagi petugas yang menangani pengaduan. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan lebih lanjut pada sistem pengaduan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan aduan masyarakat.

---

This study analyzes the complaint management within the Jakarta Lapor (JakLapor) application, a primary public service complaint channel in DKI Jakarta Province. It focuses on the application's effectiveness in handling public grievances and its contribution to enhancing public service quality. JakLapor, being the most utilized reporting channel by the public, has received positive feedback. This research aims to identify the factors contributing to JakLapor's complaint management success. Employing a post-positivism approach, primary data was gathered through in-depth interviews, and secondary data through literature review. Data triangulation techniques were used for analysis, alongside the primary theory of Best Practice Complaint Management by Johnston and Mehra (2002). The findings reveal JakLapor's success in increasing public participation in the complaint process and providing quick and effective feedback. However, challenges exist, including the need for better centralized and decentralized reporting integration and training for complaint handlers. The study recommends further development of the complaint system to ensure its effectiveness and efficiency in managing public complaints."