Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDireksi Badan Usaha Milik Negara BUMN berbentuk Perusahaan Umum Perum ditetapkan oleh Menteri BUMN selaku wakil pemerintah sebagai pemilik modal pada BUMN Perum melalui Surat Keputusan Menteri BUMN tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perum. Salah satu diktum Surat Keputusan Menteri BUMN tersebut adalah untuk menyatakan yang diputuskan dalam Surat Keputusan Menteri BUMN ke dalam bentuk otentik. Peraturan Menteri BUMN Nomor: Per-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN tidak mensyaratkan bahwa Surat Keputusan Menteri BUMN wajib dituangkan dalam bentuk otentik. Karena tidak ada peraturan yang mengatur kewajiban untuk menyatakan Surat Keputusan Menteri BUMN ke dalam akta otentik, maka timbul permasalahan, yaitu i bagaimanakah legalitas dan argumentasi hukum akta notaris tersebut terkait Peraturan Menteri BUMN Nomor: Per-03/MBU/02/2015; dan ii bagaimanakah dampak hukum terhadap keabsahan Direksi Perusahaan Umum Perum apabila Surat Keputusan Menteri BUMN tersebut tidak dituangkan dalam akta otentik? Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Karena tidak ada peraturan yang mengatur kewajiban untuk menyatakan Surat Keputusan Menteri BUMN tersebut ke dalam akta otentik, maka legalitas Akta Notaris tentang Pernyataan Keputusan Menteri BUMN adalah sebagai suatu akta otentik yang berfungsi untuk mengotentifikasikan Surat Keputusan Menteri BUMN tersebut dan melengkapi administrasi atas penetapan Direksi Perusahaan Umum Perum . Dengan demikian, dampak hukum terhadap keabsahan Direksi Perusahaan Umum Perum apabila Surat Keputusan Menteri BUMN tidak dituangkan dalam akta otentik adalah hanya bersifat administrasi dan Direksi tetap berhak dan sah untuk melakukan perbuatan hukum dalam Perusahaan.

---

ABSTRACTThe Board of Directors of State Owned Enterprises BUMN in the form of Public Corporation Perum is appointed by the State Owned Enterprises Minister as the government representative, as the capital owner in the Public Corporation Perum State Owned Enterprises BUMN by the Decree of the State Owned Enterpries Minister regarding the Appointment of the Board of Directors Member of the Public Corporation Perum . One of dictum of the State Owned Enterprises BUMN Minister Decree Letter is to state that was decided in State Owned Enterprises Minister Decree Letter into authentic form. The Regulation of the State Owned Enterprieses BUMN Minister Number Per 03 MBU 02 2015 regarding Requirements, Appointment, Procedures and Dismissal of the Board of Directors Member of State Owned Enterprises BUMN do not require that the State Owned Enterprises Minister Decree Letter must be set forth into the authentic form. In the absence of any regulation regarding the obligation to state State Owned Enterprises BUMN Minister Decree Letter into an authentic deed, the problem arising, namely i how are the legality and legal argument of notary deed related to State Owned Enterprises BUMN Minister Regulation Number Per 03 MBU 02 2015 and ii how are the legal impact of the Board of Directors validity of a Public Corporation Perum if the State Owned Enterprises BUMN Minister Decree Letter is not set forth into an authentic deed The research method which is used to answer the problems in this legal writing is normative juridical literature study. In the absence of any regulation regarding the obligation to state that State Owned Enterprises BUMN Minister Decree Letter into an authentic deed, the legality of notary deed regarding statement of the State Owned Enterprises BUMN Minister Decree is an authentic deed, which has functions to authenticate that State Owned Enterprises BUMN Minister Decree Letter and complete the administration of the determination of the Public Corporation Perum Board of Directors. Thereby, the legal impact of the Board of Directors validity of a Public Corporation Perum if the State Owned Enterprises BUMN Minister Decree Letter is not set forth into an authentic deed is only administrative and the Board of Directors shall remain entitled and valid to conduct legal actions in the Company."

"Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membuat suatu surat keputusan mengenai pemberhentian dan pengangkatan Ketua Dewan Pengawas di Perusahaan Umum (Perum) XXX, dimana dalam Diktum Keempat dinyatakan memberikan kuasa kepada Direksi Perum XXX untuk membuatkan surat keputusan tersebut kedalam bentuk akta otentik dihadapan Notaris. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris X atas surat keputusan Menteri BUMN tersebut adalah akta pernyataan. Kesimpulan tersebut diperoleh dengan memakai metode penelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan Indonesia dan sumber data lainnya yang berkaitan. Sumber perolehan data yang digunakan adalah sumber data sekunder dengan bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari akta pernyataan yang dibuat Notaris X, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan referensi lainnya. Kesimpulan dalam tesis ini adalah akta pernyataan yang dibuat oleh Notaris X memberikan kekuatan pembuktian yang lebih kuat meskipun berlebihan karena Menteri BUMN adalah pejabat Negara yang surat keputusannya mempunyai kekuatan sebagai akta otentik dan seharusnya Notaris X memberikan penyuluhan mengenai hal tersebut kepada penghadap mengenai hal tersebut.

---

The Minister of State Owned Enterprise are making a Decree on retirement and appointment of The Head of Overseeing Board in Public Company (Perum) XXX, which in the fourth of his decision were stated that it also gives to the Board of Director Perum XXX a power of authority to concluded the Decree in a form of authentic deed in the presence of Public Notary. Authentic deed were made by Public Notary X to the Minister of State Owned Enterprise Decree is statement deed. Those conclusion were made by making a normative legal type of research method which that kind of method refers to the Indonesia law and regulation and with other source of data. The source of data were used is secondary data source with primary and secondary legal resources which conclude public notary statement deed, Indonesia law and other reference included. The conclusion of this thesis is statement deed were made by Notary X gives a stronger evidentiary power although it`s excessive because the Minister of State Owned Enterprises is a state officials which all its decree prevail as an authentic deed and it`s supposed to be that Notary X gives counseling about it to the authorized about it."

"Akta Pernyataan Keputusan Rapat (untuk selanjunya disebut Akta PKR) merupakan salah satu Akta Partij yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas yang memuat hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjunya disebut RUPS) yang dibuat di bawah tangan dan selanjutnya dimuat dalam bentuk akta autentik. Tesis ini membahas mengenai suatu Akta PKR yang dibuat oleh Notaris, yang berdasarkan pada suatu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjunya disebut RUPSLB) yang fiktif, dengan kata lain RUPS tersebut tidak pernah terjadi. Rumusan masalah yang diangkat dalam tesis ini adalah mengenai akibat hukum yang timbul dari suatu Akta PKR berdasarkan Notulen RUPSLB yang diduga fiktif dan tanggung jawab Notaris terhadap pelaksanaan Akta PKR yang berdasarkan pada RUPSLB yang diduga fiktif. Penelitian tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka. Penelitian yang dilakukan bersifat preskriptif yang bermaksud untuk menganalisis peristiwa hukum konkret sesuai dengan teori dan memberikan saran dalam mengatasi suatu permasalahan. Kemudian, untuk simpulan dari tesis ini adalah bahwa Akta PKR yang dibuat berdasarkan RUPSLB yang fiktif, tetap sah. Namun, tidak memiliki kekuatan hukum dan tanggung jawab Notaris terhadap akta tersebut adalah berupa tanggung jawab administrasi, tanggung jawab perdata dan tanggung jawab pidana. Oleh karenanya, Notaris dalam membuat akta seharusnya lebih memperhatikan apa yang menjadi dokumen dari dasar dibuatnya suatu akta Notaris tersebut.

---

The Deed of Statement of Meeting Resolutions (hereinafter referred to as the PKR Deed) is one of the Partij Deeds relating to a Limited Liability Company that contains the resolutions of the General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as GMS) which is made privately and subsequently contained in the form of an authentic deed. This thesis discusses a PKR Deed made by a Notary, which is based on a fictitious Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as EGMS), in other words, the GMS never took place. The formulation of the problem raised in this thesis is regarding the legal consequences arising from a PKR Deed based on the alleged fictitious EGMS Minutes and the Notary's responsibility for the implementation of the PKR Deed based on the alleged fictitious EGMS. This thesis research is a normative juridical research, namely legal research conducted by examining library materials. The research conducted is prescriptive which intends to analyze concrete legal events in accordance with theory and provide suggestions in overcoming a problem. Then, the conclusion of this thesis is that the PKR Deed made based on the fictitious EGMS is still valid. However, it does not have legal force and the Notary's responsibility for the deed is in the form of administrative responsibility, civil liability and criminal responsibility. Therefore, the Notary in making the deed should pay more attention to what is the document from the basis for which a Notary deed is made.

"

"Penelitian ini menganalisis bagaimana pertanggungjawaban notaris atas pelaporan komposisi saham kepada Kemenkumham yang didasarkan pada Akta PKR yang tidak berisi keputusan RUPS tentang perubahan susunan pemegang saham, serta tindak lanjut atas pembatalan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0009104.AH.01.10 Tahun 2019 tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT TTAS. Penelitian didasarkan pada Putusan Nomor 89/G/2021/PTUN-JKT, yang memeriksa pembatalan SK Menkumham nomor AHU-0009104.AH.01.10 Tahun 2019 berisi Penerimaan Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar, Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar, dan Penerimaan Perubahan Data Perseroan. Isu pokok pembatalan dikarenakan Menkumham menerbitkan surat tidak sesuai dengan Akta PKR yang dijadikan dasarnya, yaitu pada Akta PKR tidak terdapat keputusan RUPS tentang pemberitahuan perubahan komposisi saham kepada Menkumham, namun pada SK yang dikeluarkan oleh Menkumham terdapat penjelasan komposisi saham yang terbaru. Metode penelitian yang digunakan ialah doktrinal, dengan menggunakan jenis data sekunder yang didapatkan dari studi literatur dan wawancara kepada narasumber. Hasil penelitian yang didapatkan ialah pertanggungjawaban yang dapat diberikan kepada Notaris DW adalah pertanggungjawaban dari sisi administratif, perdata, dan pidana. Pertanggungjawaban dari sisi administratif dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Pertanggungjawaban secara perdata dapat diberikan kepada Notaris DW apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri dapat membuktikan unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdata terpenuhi, dan sanksinya dapat berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga. Sedangkan pertanggungjawaban secara pidana dapat diberikan kepada Notaris DW apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri dapat membuktikan unsur niat jahat (mens rea) terpenuhi, dikarenakan unsur pidana lainnya yaitu perbuatan jahat (actus reus) telah terpenuhi. Sebagai tindak lanjut atas pembatalan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0009104.AH.01.10 Tahun 2019 tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT TTAS, direksi PT TTAS dapat mengajukan permohonan pembatalan atas Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, sehingga Menkumham dapat mengelola perubahan pada daftar perseroan dan susunan pemegang saham dari PT TTAS akan kembali seperti sebelum dilakukannya perubahan.

---

This research analyzes the accountability of notary to reporting changes the composition of shareholders to the Ministry of Law and Human Rights, based on the Deed of Statement of Meeting Resolutions that does not contain an agenda for changing the composition of shareholders. It also examines the follow-up actions to the cancellation of the Minister of Law and Human Rights Decree Number AHU-0009104.AH.01.10 Year 2019 concerning the Approval of Adjustment to the Articles of Association of PT TTAS. The study is based on Decision Number 89/G/2021/PTUN-Jkt, which reviewed the cancellation of the Minister of Law and Human Rights Decree Number AHU-0009104.AH.01.10 Year 2019. This decree includes the Approval of Adjustment to the Article of Association, Receipt of Changes to the Article of Association and Receipt of Corporate Data Changes. The core issue of the cancellation arose because the Minister of Law and Human Right issued a decree inconsistent with the PKR Deed that served as its basis. Specifically, the PKR Deed did not include a decision to notify changes in the composition of shareholders to the Minister, yet the decree issued by the Minister contained an explanation of the latest shareholder composition. The research is doctrinal, utilizing secondary data obtained through literature review and interviews with informants. The study found that the accountability applicable to Notary DW is administrative, civil, and criminal liability. Administrative accountability may involve verbal warnings, written warnings, temporary suspension, honorable dismissal, or dishonorable dismissal. Civil liability can be imposed if the court determines that the elements of Article 1365 of the Indonesian Civil Code are fulfilled, with sanctions including reimbursement of costs, compensation, and interest. Criminal liability can be applied if the court proves the presence of intent (mens rea), as the element of unlawful action (actus reus) has already been fulfilled. As a follow-up to the revocation of the Minister of Law and Human Rights Decree Number AHU-0009104.AH.01.10 Year 2019 regarding the Approval of Adjustment to the Article of Association of PT TTAS, the Board of Directors of PT TTAS may file a request to annul the Receipt of Notification of Corporate Data Changes. This would allow the Minister of Law and Human Rights to manage the changes in the company’s registry and restore PT TTAS’s shareholder composition to its state prior to the changes."

"Fokus pada penelitian ini adalah pada akibat hukum dalam pembuatan nominee yang dibuat di hadapan notaris serta pertanggungjawaban notaris dalam membuat akta nominee. Hal tersebut menjadikan adanya penyelundupan hukum yang mana nominee adalah perjanjian yang tidak di atur dan dilarang di dalam Sistem Hukum Indonesia dan merugikan banyak pihak, tidak hanya pemilik sertpikat hak milik atas tanah, namun juga merugikan pihak yang membuat perjanjian tersebut. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang akibat hukum pembuatan akta pernyataan yang berisi tentang perjanjian nominee yang dibuat di hadapan notaris. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah doktrinal. Adapun Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari penelusuran data kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa. Akibat hukum dalam praktik pembuatan akta pernyataan yang berisi tentang perjanjian nominee yang dibuat di hadapan notaris adalah tidak sah dan batal demi hukum, karena perjanjian nominee telah melanggar Sistem Hukum di Negara Indonesia dalam ketentuan peraturan KUHPerdata, perjanjian nominee tidak memenuhi syarat objektif sebagai syarat sah perjanjian mengenai sebab yang halal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, selain itu dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 perjanjian nominee tidak diperbolehkan dan dilarang. Adapun pertanggungjawaban notaris dalam membuat perjanjian nominee yang dituangkan kedalam akta autentik akan mendapat sanksi administratif dan perdata sebagaiamana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan KUHPerdata.

---

The focus of this research is on the legal consequences of making a nominee in the presence of a notary and the responsibility of the notary in making a nominee deed. This creates legal smuggling where nominees are agreements that are not regulated and prohibited in the Indonesian Legal System and harm many parties, not only the owner of the land title certificate, but also the party who made it. The problem raised in this research is about the legal consequences of making a deed of statement containing a company nominee made before a notary. In this research, the method used is doctrinal in nature. The type of data used is secondary data obtained from searching library data which is then analyzed qualitatively. This research found that. The legal consequences in the practice of making a deed of statement containing a nominee agreement made before a notary are invalid and null and void, because the nominee agreement has violated the Legal System in Indonesia in the provisions of the Civil Code regulations, the nominee does not fulfill the requirements as a legal requirement. lawful reasons as regulated in Article 1320 of the Civil Code, apart from that in the Land Law System in Indonesia as stated in PP Number 24 of 1997 concerning Land Registration and SEMA Number 10 of 2020 nominees are not permitted and prohibited. The notary's responsibility in making a nominee agreement as outlined in an authentic deed will receive administrative and civil sanctions as regulated in Law Number 02 of 2014 on the Position of Notaries and the Civil Code."

"Tesis ini membahas mengenai kewenangan pelaksana tugas Direksi anak perusahaan PT Kereta Api Indonesia Persero yaitu PT Kereta Api Logistik, yang mana penunjukkannya berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang tercantum dalam Risalah Sirkuler. Risalah Sirkuler tersebut kemudian dinyatakan ke dalam akta notaris oleh Direksi PT Kereta Api Logistik walaupun dalam Risalah Sirkuler tidak terdapat pemberian kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham kepada Direksi PT Kereta Api Logistik untuk menyatakan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ke dalam akta notaris. Metode penulisan dalam tesis ini berbentuk yuridis normatif sehingga didasarkan pada sumber kepustakaan dan dilakukan dengan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Kewenangan pelaksana tugas Direksi PT Kereta Api Logistik sama dengan kewenangan jabatan Direksi yang ditempatinya sesuai dengan anggaran dasar PT Kereta Api Logistik. Tidak adanya pemberian kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham, maka akta notaris yang dibuat menjadi cacat hukum dan terdegradasi menjadi akta dibawah tangan. Konsekuensi hukum ini tidak menyebabkan batalnya penunjukkan pelaksana tugas anggota Direksi PT Kereta Api Logistik, karena pelaksana tugas anggota Direksi PT Kereta Api Logistik ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan mempunyai kewenangan yang sama dengan kewenangan jabatan Direksi yang ditempatinya, hal ini sesuai dengan anggaran dasar PT Kereta Api Logistik.

---

This thesis discusses the authority of the acting official of the Board of Directors of the subsidiary of PT Kereta Api Indonesia Persero , PT Kereta Api Logistik, whose appointment is based on the decree of the General Meeting of Shareholders stated in the Circular Resolution. The Circular Resolution is subsequently stated in notarial deed by one of the Board of Directors of PT Kereta Api Logistik although there is no authorization from the General Meeting of Shareholders to the Board of Directors of PT Kereta Api Logistik to declare the decree of the General Meeting of Shareholders into notarial deed. The method of writing in this thesis is in the form of normative juridical so that it is based on bibliography source and conducted by interview with related parties. The authority of the acting official of the Board of Directors of PT Kereta Api Logistik has the same authority with the authority of the Board of Directors in accordance with the Articles of Association of PT Kereta Api Logistik. In the absence of authorization from the General Meeting of Shareholders, the notarial deeds are made legally defective and degraded into a deed under the hand. This legal consequence does not result in the cancellation of the acting official of the Board of Directors of PT Kereta Api Logistik, as the acting official of the Board of Directors of PT Kereta Api Logistik is appointed by the General Meeting of Shareholders and has the same authority with the authority of the Board of Directors of PT Kereta Api Logistik, this is based on the Articles of Association of PT Kereta Api Logistik."

"Tesis ini membahas tentang keabsahan Ujian Pengangkatan Notaris yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1), 2, dan 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris juncto pasal 2 Permenkumham Nomor 62 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN-P) dan akibat pengaturan Ujian Pengangkatan Notaris tersebut terhadap Calon Notaris. Metode penelitian dalam tesis ini adalah studi kepustakaan yang penelitiannya bersifat yuridis normatif. Jenis penelitian ini berupa hukum normatif atau kepustakaan dan menggunakan data sekunder. Teknik pengumpul data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dan teknik analisis data yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode analisis data kualitatif.Hasil penelitian tesis ini yaitu bahwasannya keabsahan Ujian Pengangkatan Notaris ini seharusnya menjadi tidak sah dan patut untuk dicabut oleh pemerintah serta tidak dapat dilaksanakan karena Permenkumham tersebut dengan UUJN dan UUJN-P tidaklah selaras dan sejalan sehingga tidak terpenuhinya Harmonisasi dan Sinkronisasi dalam perundang-undangan. Padahal seharusnya antara satu perundangundangan dengan perundang-undangan lainnya sejalan dan selaras. Apalagi UndangUndang hierarkinya lebih tinggi daripada Permenkumham. Maka, Ujian Pengangkatan Notaris dapat dikesampingkan oleh asas lex superior derogat legi inferiori dalam Teori Perundang-undangan dengan Hierarki Perundang-undangan yang menyebutkan bahwa hierarki yang lebih tinggi dapat mengesampingkan yang lebih rendah. Terlebih lagi, Ujian Pengangkatan Notaris ini memberikan lebih banyak akibat negatif daripada akibat positif untuk para Calon Notaris. Untuk itu seharusnya Permenkumham ini dibatalkan keabsahannya dan dicabut saja.

---

This thesis discusses the validity of the Notary Appointment Examination contained in Article 1 paragraph (1), 2 and 3 of the Regulation of the Minister of Justice and Human Rights (Permenkumham) Number 25 Year 2017 on the Examination of Notary Examination juncto article 2 Permenkumham Number 62 Year 2016 on Terms and Procedures for the Appointment, Transfer, Dismissal and Renewal of Notary Period to Law of the Republic of Indonesia Number 2 Year 2014 concerning Amendment to Law Number 30 Year 2004 regarding Notary Position (UUJN-P) and the impact of the Regulation of the Notary's Appointment Exam on Candidate Notary. Research method in this thesis is literature study whose research is juridical normative. This type of research is a normative law or literature and uses secondary data. Data collecting technique used is literature study that is normative juridical and data analysis technique is done by using qualitative data analysis method.The result of this thesis research is that the validity of this Notary Appointment Test should be invalid and deserve to be revoked by the government and can not be implemented because the Permenkumham with UUJN and UUJN-P are not aligned and in line so that the Harmonization and Synchronization in the legislation is not fulfilled. Whereas it should be between one legislation and the rest of the legislation in line and aligned. Moreover, the hierarchy laws are higher than Permenkumham. Thus, the Examination of a Notary can be ruled out by the principle of lex superior derogat legi inferiori in Legal Theory with Legal Hierarchy which states that a higher hierarchy can override the lower one. Moreover, the Notary's Appointment Exam gives more negative impacts than positive impacts for Notary Candidates. For this reason, this Permenkumham should be abrogated and only revoked."

"Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) wajib dibuat dalam akta notaris atau akta PPAT, meskipun demikian pembuatan akta SKMHT secara notariil dalam praktek hanya dapat dilaksanakan dengan cara menggunakan blanko SKMHT. Seorang notaris ketika menggunakan blanko SKMHT tunduk pada tata cara pengisian blanko SKMHT dan Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN). Penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Suatu akta notaris harus memenuhi syarat-syarat formiil dan materiil untuk dapat dinyatakan sebagai akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta otentik. Dari hasil analisa penelitian ini, ternyata blanko SKMHT tidak sesuai dengan bentuk akta notaris yang ditetapkan oleh UUJN.

---

SKMHT must be made by notary deed or PPAT deed, nevertheless making SKMHT deed by notary in practice cans only be implemented by way of using SKMHT Form. If a notary filling a SKMHT Form, he/she must comply the procedures of filling the SKMHT Form and Notary Law (UUJN). This study analyzed by descriptive analysis using a juridical normative approach. A deed must meet the formal and material requirements to be declared as a notary deed that has the strength of evidence as authentic documents. From the analysis of this study, the form of SKMHT it is not in accordance with the form of notary deed as specified by UUJN."

"Akta otentik yang dipermasalahkan dalam pengadilan dapat disebabkan oleh kesalahan notaris dalam proses pembuatannya ataupun karena keterangan penghadap yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi. Apabila akta otentik memuat keterangan palsu yang disampaikan oleh penghadap, maka pihak yang bertanggung jawab adalah penghadap tersebut. Namun, notaris sebagai pihak pembuat akta juga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kelalaiannya dalam proses pembuatan akta. Tesis ini menganalisis Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Akta PKR RUPS LB) yang mengandung Keterangan Palsu. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai kekuatan pembuktian dan akibat hukum terhadap Akta PKR yang mengandung keterangan palsu; dan mengenai tanggung jawab Notaris atas pembuatan Akta PKR yang mengandung keterangan palsu. Metode penelitian yang digunakan pada tesis ini adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian preskriptif. Hasil penelitian tesis ini yakni diketahui bahwa suatu akta Notaris yang memuat keterangan palsu mengakibatkan akta tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dalam aspek formil dan materiil dan mengakibatkan akta kehilangan keotentikannya. Akibat hukum terhadap akta tersebut adalah akta mengalami cacat hukum dan dapat dibatalkan melalui gugatan ke pengadilan umum atau dengan mengadakan RUPS ulang. Notaris dapat diminta pertanggungjawaban secara administratif dan secara perdata akibat kelalaiannya dalam membuat akta. Notaris juga dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana apabila notaris memiliki kesadaran bahwa ia telah membantu penghadap melakukan tindak pidana “memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik” dalam pembuatan proses pembuatan akta. Oleh karena itu, Akta PKR harus dibuat berdasarkan prosedur pembuatan akta. Apabila terdapat dokumen wajib yang tidak diserahkan oleh penghadap maka Notaris harus menolak permintaan penghadap tersebut.

---

An authentic deed that disputed in court can be caused by the notary’s fault in the making process or can be caused by false statement conveyed by the party.Therefore, both notary and the party can be held accountably for their actions. This thesis analyses a Deed of Resolutions of Extraordinary General Meeting of Shareholders which contains false statement conveyed by the party. The research problems of this thesis are regarding the power of evidence and law consequent of a Deed of Resolutions of Extraordinary General Meeting of Shareholders which contains false statement as well as the Notary's Responsibility to a Deed of Resolutions of Extraordinary General Meeting of Shareholders which contains false statement. Research method used in this thesis is normative juridical and this thesis’ type of research is prescriptive. From this research it is known that a Notary deed which contain false statement causes the deed to has no power of proof in formal and material aspects and loses its authenticity. The deed became legally defective and voidable. Notary can be subjected to administrative and civil liability due to their negligence in carrying out their duties. Notary can also be subjected to criminal liability, if the notary is aware of helping the party to commit a crime of letter forgery while making the the deed. Therefore, it is compulsory to comply the law and procedure while making the deed. If there are mandatory documents that are not submitted by the party, the Notary must refuse the request of the party."

"Surat Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah tentu memiliki akibat hukum yang krusial bagi notaris maupun pihak-pihak lainnya yang terkait. Surat Keputusan tersebut harus sesuai parameter aspek formal prosedur, wewenang, dan substansi agar dapat mencapai suatu kepastian hukum. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai aspek formal prosedur, wewenang, dan substansi Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sebagai Objek Tata Usaha Negara serta kompetensi absolut dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 31/G/2022/PTUN MDN. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan tipe penelitian eksplanatoris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerbitan Surat Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam kasus ini berkaitan dengan parameter aspek formal prosedur, wewenang, dan substansi karena masih ditemukan berbagai penyimpangan dari segi aspek tersebut. Dengan demikian, saran yang dapat diberikan adalah agar Majelis Kehormatan Notaris Wilayah serta Pusat dapat berkolaborasi untuk memberikan pertimbangan yang lebih matang, berhati-hati, dan cermat dalam memberikan penilaian, serta diperlukan pertimbangan hakim yang lebih mendalam dengan memahami objek sengketa Peradilan Tata Usaha Negara.

---

The Decree of the Regional Notary Honorary Council certainly has crucial legal consequences for notaries and other related parties. The Decree must be in accordance with the parameters of the formal aspects of procedures, authorities, and substance in order to achieve legal certainty. The problems raised in this study are regarding the formal aspects of the procedures, authority, and substance of the Decision of the Regional Notary Honorary Council as a State Administrative Object as well as the absolute competence in the Decision of the Medan State Administrative Court Number 31/G/2022/PTUN MDN. To answer these problems, a doctrinal legal research method with an explanatory research type is used. The results of this study show that the issuance of the Decree of the Honorary Council of the Regional Notary in this case is related to the parameters of the formal aspects of the procedure, authority, and substance because various irregularities are still found in terms of these aspects. Thus, the suggestion that can be given is that the Regional and Central Notary Honorary Councils can collaborate to provide more mature, careful, and careful consideration in providing assessments, and more in-depth consideration of judges is needed by understanding the object of the State Administrative Court dispute."