Penelitian ini menganalisis bagaimana pertanggungjawaban notaris atas pelaporan komposisi saham kepada Kemenkumham yang didasarkan pada Akta PKR yang tidak berisi keputusan RUPS tentang perubahan susunan pemegang saham, serta tindak lanjut atas pembatalan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0009104.AH.01.10 Tahun 2019 tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT TTAS. Penelitian didasarkan pada Putusan Nomor 89/G/2021/PTUN-JKT, yang memeriksa pembatalan SK Menkumham nomor AHU-0009104.AH.01.10 Tahun 2019 berisi Penerimaan Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar, Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar, dan Penerimaan Perubahan Data Perseroan. Isu pokok pembatalan dikarenakan Menkumham menerbitkan surat tidak sesuai dengan Akta PKR yang dijadikan dasarnya, yaitu pada Akta PKR tidak terdapat keputusan RUPS tentang pemberitahuan perubahan komposisi saham kepada Menkumham, namun pada SK yang dikeluarkan oleh Menkumham terdapat penjelasan komposisi saham yang terbaru. Metode penelitian yang digunakan ialah doktrinal, dengan menggunakan jenis data sekunder yang didapatkan dari studi literatur dan wawancara kepada narasumber. Hasil penelitian yang didapatkan ialah pertanggungjawaban yang dapat diberikan kepada Notaris DW adalah pertanggungjawaban dari sisi administratif, perdata, dan pidana. Pertanggungjawaban dari sisi administratif dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Pertanggungjawaban secara perdata dapat diberikan kepada Notaris DW apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri dapat membuktikan unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdata terpenuhi, dan sanksinya dapat berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga. Sedangkan pertanggungjawaban secara pidana dapat diberikan kepada Notaris DW apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri dapat membuktikan unsur niat jahat (mens rea) terpenuhi, dikarenakan unsur pidana lainnya yaitu perbuatan jahat (actus reus) telah terpenuhi. Sebagai tindak lanjut atas pembatalan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0009104.AH.01.10 Tahun 2019 tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT TTAS, direksi PT TTAS dapat mengajukan permohonan pembatalan atas Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, sehingga Menkumham dapat mengelola perubahan pada daftar perseroan dan susunan pemegang saham dari PT TTAS akan kembali seperti sebelum dilakukannya perubahan.

---

This research analyzes the accountability of notary to reporting changes the composition of shareholders to the Ministry of Law and Human Rights, based on the Deed of Statement of Meeting Resolutions that does not contain an agenda for changing the composition of shareholders. It also examines the follow-up actions to the cancellation of the Minister of Law and Human Rights Decree Number AHU-0009104.AH.01.10 Year 2019 concerning the Approval of Adjustment to the Articles of Association of PT TTAS. The study is based on Decision Number 89/G/2021/PTUN-Jkt, which reviewed the cancellation of the Minister of Law and Human Rights Decree Number AHU-0009104.AH.01.10 Year 2019. This decree includes the Approval of Adjustment to the Article of Association, Receipt of Changes to the Article of Association and Receipt of Corporate Data Changes. The core issue of the cancellation arose because the Minister of Law and Human Right issued a decree inconsistent with the PKR Deed that served as its basis. Specifically, the PKR Deed did not include a decision to notify changes in the composition of shareholders to the Minister, yet the decree issued by the Minister contained an explanation of the latest shareholder composition. The research is doctrinal, utilizing secondary data obtained through literature review and interviews with informants. The study found that the accountability applicable to Notary DW is administrative, civil, and criminal liability. Administrative accountability may involve verbal warnings, written warnings, temporary suspension, honorable dismissal, or dishonorable dismissal. Civil liability can be imposed if the court determines that the elements of Article 1365 of the Indonesian Civil Code are fulfilled, with sanctions including reimbursement of costs, compensation, and interest. Criminal liability can be applied if the court proves the presence of intent (mens rea), as the element of unlawful action (actus reus) has already been fulfilled. As a follow-up to the revocation of the Minister of Law and Human Rights Decree Number AHU-0009104.AH.01.10 Year 2019 regarding the Approval of Adjustment to the Article of Association of PT TTAS, the Board of Directors of PT TTAS may file a request to annul the Receipt of Notification of Corporate Data Changes. This would allow the Minister of Law and Human Rights to manage the changes in the company’s registry and restore PT TTAS’s shareholder composition to its state prior to the changes.