Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKAnalisis Kesiapan Sistem Remunerasi Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 222 Tahun 2016 di RSUD Pesanggrahan Tahun 2017 RSUD Pesanggrahan adalah sebagai Unit Pelaksana Teknis UPT Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah menerapkan pola keuangan BadanLayanan Umum Daerah BLUD. Tesis ini membahas Analisis Kesiapan Sistem Remunerasi di RSUD Pesanggrahan berdasarkan Peraturan Gubernur No 222 Tahun2016. Saat ini RSUD Pesanggrahan menggunakan pola pemberian penghasilan berdasarkan Peraturan Gubernur No 221 Tahun 2016. Kedua peraturan tersebut menerapkan pola pemberian gaji dan tunjangan kinerja dengan komponen perhitunganyang berbeda. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kesiapan diberlakukannya sistem Remunerasiberdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 222 Tahun 2016 di RSUDPesanggrahan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatifdengan simulasi penghitungan sistem yang akan diterapkan dan penggalian persepsikesiapan stakeholder melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian diketahui bahwa secara umum informan sudah puas denganpenghasilan yang diterima sekarang, namun hasil simulasi penerapan sistem remunerasidan berbagai skenario pada periode transisi memperlihatkan bahwa rumah sakit belummampu memberlakukan sistem remunerasi. Dinas Kesehatan diharapkan dapatmenurunkan berbagai kebijakan memberi kesempatan bagi RS BLUD untukmenerapkan sistem remunerasi. Dinas Kesehatan sebagai regulator dapat memberikanregulasi memberikan kesempatan bagi RS dengan pola keuangan BLUD yangdipandang mampu untuk memerapkan sistem remunerasi , melakukan evaluasi terhadappendapatan BLUD, membuat standar kinerja adalah beberapa rekomendasi yangdiajukan kepada Dinas Kesehatan sebagai hasil dari penelitian ini.

---

ABSTRACTRemuneration System Readiness Analysis at RSUD Pesanggrahan in2017 based on Governor DKI Jakarta Regulation No. 222 Year 2016RSUD Pesanggrahan as a Health Service Unit of Special Capital Region of Jakarta which has applied financial pattern of Regional Public Service Board BLUD. This thesis examines Remuneration System Readiness Analysis at RSUD Pesanggrahan based on Governor Regulation No 222 2016. Currently RSUD Pesanggrahan uses income generating pattern based on Governor Regulation No 221 2016. Both regulations apply salary and performance allowances with different component of calculation. The purpose of this research is to analysis readiness on the implementation of remuneration system at RSUD Pesanggrahan based on Governor Regulation No 222year 2016. This research uses quantitative and qualitative methods. Quantitative with simulation of system calculation to be applied and qualitative with explore stakeholder perception readiness with indepth interview. From the result of research it is known that in general the informant is satisfied with the income received now. And from the simulate conducted, RSUD Pesanggrahan has not been able to apply the system basedon Governor Regulation No 222 2016 yet. Suggestion to the Health Department as a regulator is to give the opportunity to the hosital that its BLUD income is capable to apply Remuneration system is supported by regulation, to evaluate the potential income of RSUD to make standard of employee performance target as indicator of hospital as some recommendation as a result from this research."

"This book argues for a correct balance between risk and reward and for Directors remuneration to be equitable to all parties and stakeholders. By examining the current theories, practices and regulations and explaining them in detail it provides a state of the art overview of one of the key corporate governance issues of our time."

"Penelitian pada skripsi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh kompensasi direksi terhadap nilai perusahaan, pengaruh kepuasan konsumen terhadap nilai perusahaan, serta pengaruh joint impact dari kompensasi direksi dan kepuasan konsumen terhadap nilai perusahaan. Analisis tersebut dilakukan melalui penerapan metode regresi 3SLS dan 2SLS dengan IV pada sampel perusahaan publik non-finansial yang menjadi nominasi penghargaan Indonesia?s Most Admired Companies tahun 2013 dan 2014.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompensasi direksi tidak signifikan memengaruhi nilai perusahaan dan kepuasan konsumen tidak signifikan memengaruhi nilai perusahaan. Namun, joint impact dari kompensasi direksi dan kepuasan konsumen signifikan memengaruhi nilai perusahaan.

---

The research purposes are analyzing the impact of remuneration for BoD on firm value, the impact of customer satisfaction on firm value, and the impact of joint impact on remuneration for BoD and customer satisfaction to firm value. 3SLS and 2SLS with IV used for analyzing non-financial public companies nominated on IMAC awards 2013 - 2014.The results show that there is no significant impact of remuneration for BoD on firm value and no significant impact of customer satisfaction on firm value. But, there is significant impact of joint impact on remuneration for BoD and customer satisfaction to firm value."

"Implementasi integrasi angkutan pengumpan ke dalam sistem BRT dimaksudkan untuk mengatasi kemacetan karena dapat meningkatkan mode share pengguna transportasi publik dengan memperluas jaringan pelayanan.Skripsi ini bertujuan menganalisis implementasi integrasi angkutan pengumpan ke dalam sistem BRT berdasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2018, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dan metode penelitian kualitatif. Mengacu pada 8 kriteria integrasi dalam integration ladder yang dikemukakan oleh Preston, Marshall, dan Tochtermann (2008) menunjukan bahwa semua kriteria integrasi transportasi publik telah dilakukan meskipun beberapa kriteria masih belum sempurna penerapannya. Kriteria yang paling menonjol dari implementasi integrasi angkutan pengumpan ke dalam sistem BRT ini dapat dilihat dari penerapan sistem pembayaran yang terpadu melalui kartu Jak Lingko dan pengelolaan informasi yang komprehensif. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut, mengacu pada teori Bhuyan (2010), salah satu faktor yang memiliki pengaruh besar dalam imlementasi ini adalah masih terdapat kesenjangan pemahaman kebijakan (Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2018) antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan. Selain itu, Operator Angkutan Pengumpan selaku mitra Transjakarta masih perlu diberikan pemahaman mengenai bisnis transportasi dan bagaimana proses kerja administrasi. Untuk itu, salah satu saran yang diberikan peneliti adalah perlu dilakukan penguatan sistem pada birokrasi pelaksana untuk mengurangi gap pemahaman sehingga birokrasi pelaksana dapat tetap stabil dan tidak bergantung pada satu kepengurusan

---

The integration of feeder transport into the BRT system is intended to solve congestion because it can increase public transport users by expanding the service network.This thesis aims to analyze the implementation of the integration of feeder transportation into the BRT system based on Governor Regulation No.96/2018 and to determine the factors that influence the implementation of that policy. This study uses a post-positivist approach and qualitative research methods. Referring to the 8 integration criteria in the "integration ladder" proposed by Preston, Marshall, dan Tochtermann (2008), it shows that all the criteria for integration of public transportation have been implemented even though some of the criteria are still not perfectly applied. The most prominent criteria for implementing the integration of feeder transport into the BRT system can be seen from the implementation of an integrated payment system through the Jak Lingko card and comprehensive information management. There are several factors that influence the implementation of the policy (Governor Regulation No.96/2018), referring to the theory of Bhuyan (2010), one of the factors that have a big influence in this implementation is that there is still a gap in understanding of policy between policymakers and policy implementers. In addition, Feeder Transport Operators as Transjakarta partners still need to be given an understanding of the transportation business and how the administrative work process work. For these reason, one of the suggestions given by researcher is that it is necessary to strengthen the system in the policy implementersto reduce the gap of understanding so that the policy implementerscan remain stable and do not depend on one management."

"Tujuan utama penelitian ini adalah: (1) menganalisis keadilan sistem kompensasi PNS yang berlaku hingga saat ini (internal dan eksternal); (2) menganalisis kelayakan sistem kompensasi PNS yang berlaku hingga saat ini bagi PNS dan keluarganya; (3) menganalisis dampak sistem kompensasi PNS yang berlaku hingga saat ini terhadap produktivitas PNS; dan (4) memfor- mulasikan strategi kompensasi PNS yang mendukung optimalisasi perwujudan reformasi kepegawaian ke depan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma post-positivisme dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kompensasi PNS di Indonesia yang berlaku hingga saat ini masih belum memenuhi prinsip keadilan dan kelayakan bagi PNS dan keluarganya serta belum mampu memacu PNS dalam berproduktivitas. Penelitian menghasilkan tiga pilihan strategi, yaitu Strategi Pesimistis (Minimal), Strategi Moderat, dan Strategi Optimistis (Maksimal). Strategi Moderat diusulkan untuk diimplementasikan dengan melakukan perubahan secara incremental yang merujuk pada rasio harga pasar di beberapa negara. Pada strategi ini, dalam Jangka Pendek dilakukan evaluasi dan penyempurnaan sistem dan kebijakan tentang kompensasi PNS, penghentian kebijakan "remunerasi", pelaksanaan evaluasi jabatan PNS dengan Metode FES, dan penetapan rasio gaji pokok dan tunjangan 70% : 30%. Kemudian, dalam Jangka Menengah, mengimplemen- tasikan hasil evaluasi jabatan, penetapan indikator kinerja PNS, menjadikan tingkat pendidikan, kompetensi, masa kerja, dan tingkat jabatan sebagai input penyusunan kompensasi, benchmarking dengan swasta dan negara lain, mengaitkan kompensasi dengan kinerja PNS, menetapkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) PNS, rasionalisasi anggaran belanja pegawai, penegakan hukum di kalangan PNS, dan kenaikan kompensasi berkala. Sementara dalam Jangka Panjang adalah melakukan revitalisasi reformasi sistem kepegawaian dan pembiayaan pensiun dengan Metode Sharing APBN. Implementasi atas Strategi Moderat ini jika dapat dijalankan dengan baik akan menjadi landasan yang baik pula menuju penerapan Strategi Optimistis (Maksimal).

---

The main objective of this study were: (1) to analyze the equity (internal and external) of the implementation of the civil service compensation system; (2) to analyze the feasibility of living of the civil service compensation system for civil servant and his/her family; (3) to analyze the impact of the civil service compensation system on his/her productivity; and (4) to formulate a compensation strategy that supports the optimization of of civil service reform realization forward. This study used a qualitative approach with post-positivism paradigm and type of descriptive research. This research results showed that the current compensation system of civil service in Indonesia still don't meet the principles of fairness and feasibility for civil servants and their families and have not been able to drive civil servants productivity. The study produced three options strategies, namely Pessimistic Strategy (Minimal), Moderate Strategy, and Optimistic Strategy (Maximum). Moderate strategy is proposed to be implemented by making incremental changes that refers to the ratio of market prices in some countries. On this strategy, the Short-Term focus include evaluation and improvement of civil service compensation system and policy, the termination of "remuneration" policy, the implementation of job evaluation method of civil with FES, and the determination of the ratio of basic salary and allowances of 70%: 30%. Then, in the Medium Term include, implementation of the job evaluation results, the determination of civil service performance indicators, making the level of education, competence, length or duration of service, and position as inputs for arranging compensation system, benchmarking with the private sector and other countries, merit pay (performance based), set a feasibility of living needs, the expenditure budgets rationalization, law enforcement among the civil servants, and an increase in regular compensation. While in the Long Term is to revitalize the civil service system reform and financing retirement Cost Sharing Method with the state budget. The successfulness of this Moderate Compensation Strategy would be a good foundation towards the implementation of Optimistic (Maximum) Compensation Strategy."

"Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kondisi keadilan sistem penggajian baik keadilan eksternal maupun keadilan internal yang berlaku pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, dan bagaimana memformulasikan sistem penggajian yang adil dan Iayak berdasarkan beban kerja dan nilai jabatan yang dipangku oleh pegawai. Masalah penggajian pegawai negeri sipil sesuatu yang perlu dianalisa, karena secara umum rendahnya disiplin dan kinerja serta tingginya perburuan terhadap penghasilan yang tidak legal ditengarai salah satu penyebabnya adalah buruknya sistem penggajian di birokrasi. Untuk itu analisa atau pengkajian sistem penggajian berdasarkan karakteristik dan nilai jabatan perlu terus dikembangkan sebagai bahan masukan penyempurnaan sistem penggajian yang sedang berlaku.Selanjutnya setelah permasalahan dirumuskan, maka perlu didukung oleh kerangka teoritis yang meliputi strategi kompensasi ( Amstrong dan Murlis.2003), asas keadilan dalam kompensasi ( Adam.1983, John dan Malthis.2002) dan struktur gaji kompensasi ( Ruky.2002 dan Purba 1995). Untuk memformulasikan sistem penggajian berdasarkan nilai jabatan, maka perlu dilakukan Evaluasi Jabatan ( Ruky.2002) sehingga bisa menggambarkan nilai masing-masing jabatan yang terdapat di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.Dalarn penelitian ini metodenya adalah diskriptif analitis yang bersifat kuantitatif dan kualitatif, sampel yang diambil adalah sebanyak 110 responden dari populasi 163 pegawai yang terdiri dari pejabatan eselon ll, III, IV dan staf. Pengambilan sampel dengan cara sampel sederhana (simple random sampling) penentuan jumlah dengan teknik Slovin. Metode analisa yang digunakan adalah Teknik rentang kriteria, analisis faktor dan sistem point.Analisa data penelitian dengan teknik rentang kriteria dilakukan untuk meiihat kondisi penerapan prinsip keadilan pada sistem kompensasi. Diperoleh hasil bahwa secara umum kondisi sistem penggajian yang berlaku secara eksternal sudah cukup adil, namun secara internal, pegawai merasakan bahwa sistem penggajian belum adil. Analisa data ini apabila dilihat dari pendapat kelompok pejabat struktural, prinsip keadilan kompensasi baik secara eksternal maupun internal masih dirasakan belum adil sedangkan kelompok staf secara eksternal merasa adil, namun secara intemal merasakan belum adil. Apabila dikelompokkan menurut tingkat pendidikan maka kelompok pendidikan tingkat SLTA dan Diploma menyatakan bahwa sistem kompensasi baik eksternal maupun internal telah dirasakan cukup adil, sementara kelompok sarjana dan pascasarjana baik scara eksternal dan internal menyatakan belum adil.Dari hasil teknik rentang kriteria, mengindikasikan perlu dilakukan upaya pembenahan sistem kompensasi khususnya keadilan internal dengan mempertimbangkan karakteristik pekerjaan yang dipangku. Upaya memformulasikan sistem penggajian ini dilakukan dengan penentuan faktor pekrjaan dengan analisa faktor sehingga diperoleh faktor utama pekerjaan, yang secara hipotetis dalam penelitian ini diberi nama upaya kerja, kondisi kerja dan kemampuan kerja. Selanjutnya faktor utama pekerjaan tersebut ditentukan bobot dan tingkatannya, sehingga bisa diperoieh nilai pekerjaan dengan sistem point, selanjutnya berdasarkan perhitungan sistem point akan diperoleh total point, total point ini juga dapat diartikan sebagai harga atau nilai suatu jabatan. Dalam penelitian ini berdasarkan hasil total point jabatan yang disimulasikan mengindikasikan adanya perbedaan yang signifikan. Dengan demikian, sistem penggajian yang menyamaratakan berdasarkan tingkat atau eselonering akan berimplikasi pada rasa keadilan internal."

"Tesis ini menjelaskan proses kegiatan pengadaan barang dan jasa di PT XYZ (Persero) Wilayah Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah. Penulis mencoba menganalisis sistem pengendalian internal berdasarkan COSO dan implementasi ERM sebagai pedoman dalam menjalankan pengendalian internal dan mengungkapkan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 305 Tahun 2010 di PT XYZ (Persero) Wilayah Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah. Tujuan PT XYZ (Persero) dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa (E Procurement) adalah untuk mendukung pelaksanaan Good Corporate Governance di BUMN serta memberikan manfaat dalam transparansi, efisiensi dan pengendalian internal yang baik pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Dalam menjalankan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, calon penyedia barang dan jasa masih kesulitan untuk mengetahui informasi mengenai harga satuan barang, adanya perlakuan yang tidak sama kepada calon penyedia barang dan jasa dan inefisiensi. PT XYZ mengharapkan melalui e procurement ini dapat mengurangi inefisiensi di perusahaan, mengungkapkan transparansi dalam informasi pengadaan barang dan jasa, akuntabilitas, mendapatkan calon penyedia barang dan jasa yang terbaik, mendapatkan harga yang paling kompetitif dan untuk mendapatkan kepercayaan dari stake holder.

---

This thesis explains the goods and service procurement activity process at PT XYZ (Persero) in the area of South Kalimantan and Central Kalimantan. The writer attempts to analyze the internal control system based on COSO and ERM implementation as the guidelines in carrying out internal control and revealing the suitable goods and service procurement activity with the Decision of the Board of Directors Number 305 of the Year 2010 at PT XYZ (Persero) in the area of South Kalimantan and Central Kalimantan. The objectives of PT XYZ (Persero) in carrying out the goods and service procurement (E Procurement) activity are to support the implementation of Good Corporate Governance in BUMN (State- Owned Enterprise) and to provide advantages in the transparency, efficiency, and good internal control in carrying out the goods and service procurement. In carrying out the goods and service procurement, the candidates of the goods and service suppliers still find it difficult to discover information on goods unit prices, there is still discrimination of treatment towards the candidates of the goods and service suppliers, and there is inefficiency. PT XYZ expects that through this e procurement it can reduce inefficiency in the company, reveal transparency in the information of goods and service procurement, accountability, gain the best candidates of goods and service suppliers, obtain the most competitive price, and gain trust from the stakeholders."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon perusahaan terhadap perubahan peraturan perpajakan yaitu UU Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan terutama pada tahun sebelum pemberlakuan undang-undang tersebut. Respon tersebut dilihat dalam bentuk manajemen laba serta dilihat juga pengaruh dari corporate governance perusahaan. Undang ? undang tersebut menyebabkan terjadinya penurunan tarif pajak penghasilan badan yang semula progresif menjadi 28% pada tahun 2009 kemudian menjadi 25% pada tahun 2010.Penelitian ini menemukan bukti bahwa perusahaan baik itu yang mengalami kerugian melakukan manajemen laba melalui penurunan discretionary accruals. Manajemen laba tersebut terbukti dilakukan pada tahun 2008 dan tahun 2009 pada loss firms, sedangkan pada profit firms hanya pada tahun 2009 dikarenakan pada tahun 2008 sempitnya waktu yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan kebijakan. Selain itu, penelitian ini juga membuktikan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara manajemen laba yang dilakukan perusahaan dengan CG. Pada profit firms variabel CG yang berpengaruh yaitu konsentrasi kepemilikan, kepemilikan institusi, dan kepemilikan manajerial, sedangkan loss firms variabel CG yang berpengaruh yaitu konsentrasi kepemilikan, kepemilikan institusi, kepemilikan manajerial, kualitas audit, dan tingkat hutang.

---

ABSTRACTThe purpose of this study is to determine firms response toward changes in tax regulation which is Tax Reform Act No 38 2008 especially for years before this regulation is implemented This response is reflected with earnings management and firms corporate governance Tax Reform Act No 38 2008 causes corporate tax rate reduction from progresif rate in 2008 become 28 in 2009 and then become 25 in 2010 This research finds evidence that both of profit firms and loss firms make earnings management through decrease in discretionary accruals toward firms policy to increase profit Loss firms make earnings management in 2008 and 2009 but profit firms only in 2009 because limited in time to implement earnings management as response to The purpose of this study is to determine firms response toward changes in tax regulation which is Tax Reform Act No 38/2008 especially for years before this regulation is implemented. This response is reflected with earnings management and firms corporate governance. Tax Reform Act No 38/2008 causes corporate tax rate reduction from progresif rate in 2008 become 28% in 2009 and then become 25% in 2010.This research finds evidence that both of profit firms and loss firms make earnings management through decrease in discretionary accruals toward firms policy to increase profit. Loss firms make earnings management in 2008 and 2009 but profit firms only in 2009 because limited in time to implement earnings management as response to corporate tax rate reduction in 2008. This research also suggest that earnings management and firms corporate governance has strong connection. In proft firms corporate governance variables which significant are ownership concentration, institusional ownership, and managerial ownership, then in loss firms are ownership concentration, institusional ownership, managerial ownership, audit quality and leverage."

"Kompensasi merupakan hal yang sangat penting dalam mempengaruhi motivasi bekerja seorang karyawan. Walaupun tidak termasuk ke dalam faktor yang akan membuat seorang karyawan puas, namun kompensasi yang dirasa tidak adil akan menimbulkan turunnya motivasi bekerja seorang karyawan yang tentu saja akan berpengaruh pada kinerjanya. PT. C merupakan sebuah institusi pendidikan yang sedang berkembang. Untuk meningkatkan kualitasnya, PT C berusaha untuk merekrut karyawan yang terbaik. Namun, terjadi kecemburuan dari karyawan yang telah lama bekerja dengan karyawan baru. Karyawan yang telah lama bekerja merasa bahwa gaji yang diterima karyawan baru jauh lebih tinggi. Hal ini terjadi karena karyawan yang baru memiliki kompetensi yang lebih baik dari karyawan lama. Permasalahan yang terjadi pada PT C merupakan akibat dari tidak adanya kesetaraan internal pada pemberian kompensasi. Karyawan merasa terdapat ketidakadilan dalam pemberian kompensasi, yang setelah ditelusuri lebih lanjut disebabkan oleh tidak adanya pedoman yang jelas pada PT. C dalam mengatur pemberian kompensasi.Metode pemberian kompensasi yang dirasa tepat untuk menyelesaikan masalah pada PT. C adalah metode competency based pay. Metode ini merupakan metode pemberian kompensasi yang menggunakan kompetensi sebagai landasan pemberian kompensasi. Pembuatan metode ini dimulai dari mengidentifikasi faktor kunci yang kemudian dikonversikan menjadi kompetensi, kemudian menentukan persentase dari tiap - tiap kompetensi berdasarkan visi, misi dan deskripsi jabatan. Langkah terakhir yang perlu dilakukan adalah menggolongkan kompetensi - kompetensi tersebut, yang akan berguna untuk melakukan perhitungan gaji. Setelah langkah - langkah tersebut dilakukan, maka perlu dilakukan uji coba program competency based pay kepada guru TK PT C."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh elemen-elemen corporate governance, seperti board structure, ownership structure, board procedure, disclosure, related party transaction, dan minority shareholder rights terhadap nilai perusahaan dengan menggunakan variabel kontrol berupa assets, leverage, growth, net income to assets, share turnover, ownership, earning before interests and taxes to assets, top auditor, dan CCGPI. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari laporan tahunan, laporan keuangan, serta laporan survei corporate governance perception index yang dikeluarkan oleh IICG tahun 2005-2011. Sampel tersebut diperoleh dengan metode purposive sampling. Metode pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi linier berganda.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa board structure, institutional ownership, disclosure, related party transaction, ownership, dan earning before interests and taxes to assets memiliki pengaruh yang signifikan dengan arah yang positif, sedangkan leverage dan share turnover memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap Tobin?s Q. Sementara itu, managerial ownership, board procedure, minority shareholder rights, assets, growth, net income to assets, top auditor, dan CCGPI tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Tobin's Q.

---

The research aims to analyze the effect of corporate governance elements, such as board structure, ownership structure, board procedure, disclosure, related party transactions, and minority shareholder rights to firm value using some of the control variables, such as assets, leverage, growth, net income to assets, share turnover, ownership, earning before interest and taxes to assets, top auditor, and CCGPI. The data used in this research derived from annual reports, financial statements, and report of corporate governance perception index survey released by IICG at years 2005 - 2011. The samples obtained by purposive sampling method. Hypothesis testing methods used in this research is the multiple linear regression method.The result of this study indicate that the board structure, institutional ownership, disclosure, related party transaction, ownership, and earning before interest and taxes to assets ratio have a significant effect in positive direction, while leverage and share turnover have a negative-significant effect to Tobin's Q. Meanwhile, managerial ownership, board procedure, minority shareholder rights, assets, growth, net income to assets, top auditor, and CCGPI have no significant effect to Tobin's Q."