Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Maraknya sengketa tanah antara pemegang girik dan pemegang sertipikat, merugikan pemegang girik. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya kepastian hukum bagi pemilik tanah yang belum bersertipikat, sehingga perlindungan bagi pemegang girik sangatlah lemah. Oleh karena itu, tesis ini akan membahas mengenai salah satu sengketa antara girik dan sertipikat. Yang menjadi fokus penulis dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 2661K/Pdt/2014 adalah bagaimana kedudukan girik dan sertipikat dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia dan bagaimana kesesuaian Putusan Mahkamah Agung Nomor 2661 K/Pdt/2014 dengan Pendaftaran Tanah di Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis yang bersifat eksplanatoris dengan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa girik tidak hanya sebagai dokumen pembayaran pajak tetapi juga merupakan alat pembuktian hak lama yang sangat berperan dalam penerbitan sertipikat. Sertipikat merupakan produk rechts kadaster yang lahir dan tidak terpisahkan dari fiscaal kadaster. Oleh karenanya, sertipikat yang diterbitkan sebagai alat bukti yang kuat, masih dapat dibatalkan jika dibuktikan berasal dari alas hak dan/dokumen yang salah atau proseduralnya tidak tepat. Dalam Putusan Mahkamah Agung yang penulis teliti, hakim melihat kedudukan sertipikat secara mutlak dengan pendaftaran tanah dan hakim tidak mempertimbangkan girik dalam kedudukan sebagai alas pembuktian hak. Oleh karenanya, pemegang sertipikat merupakan pemilik absolut. Sehingga bertentangan dengan sistem publikasi Indonesia yang negatif berunsur positif. Selain itu, dalam memutuskan perkara ini, Majelis tidak mempertimbangkan Penerapan Hukum Adat dalam jual beli tanah bahwa jual beli telah sah jika dilakukan secara kontan/tunai dan telah memenuhi unsur materil jual beli tanah.

---

Many disputes between the girik holder and certificate holder is disadvantageous to the girik holder. It is due to the lack of legal certainty for the owner of the land who doesn't have the land certificate. Consequently, the legal protection for the girik holder is very weak. Therefore, this thesis will elaborate one of the dispute between girik and certificate. The writer will focus on The Supreme Court Judgement Number 2661 K/PDT/2014 regarding the legal standing of girik and certificate in Land Registration System in Indonesia and conformity between the The Supreme Court Judgement Number 2661 K/PDT/2014 with Land Registration System in Indonesia. This is a explanatory juridical normative research using secondary data.

This research reveals that Girik is not only as a tax payment document but also as a proof that is very instrumental in issuing the certificate. The certificate is a product of rechtscadaster that established and inseparable from the fiscaal cadaster. Therefore, the issued certificate which is a strong evidence, can be revoked if it is proven that is was obtained from invalid legal right or inappropriate procedure. In the Judgement of Supreme Court above, the judge views the legal standing of the certificate in absolute way with the land registration and the judge does not consider girik in the legal standing as the basis for the proof of right. Thus, the certificate holder is the absolute owner. This is contrary to Indonesian publication system which use negative wit positive element. Besides, in deciding upon this case, the Judges does not consider the applicability of Customary Law which states that the sale and purchase of land in cash is legitimate and has fulfilled the material element of sale and purchase of land. "

"Tesis ini mengkaji mengenai jual beli terhadap sebidang tanah yang ternyata diketahui belakangan bahwa tanah tersebut berstatus tanah ulayat kaum yang terjadi dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1826 K/Pdt/2014. Mak Siri Dt Tan Aceh, Kemudian ia mensertifikatkan tanah tersebut atas nama dirinya. Setelah bersertifikat atas nama dirinya, ia menjual tanah tersebut kepada Tergugat 1 untuk kemudian Tergugat 1menjual tanah tersebut kepada Tergugat 2. Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah tanah ulayat yang dimiliki secara kolektif seharusnya tidak dapat dijual. namun pada kasus, tanah tidak dikembalikan kepada masyarakat hukum adat selaku pemilik tanah namun tetap menjadi milik Tergugat 2. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hal-hal apa yang dapat menyebabkan tanah ulayat di Kota Solok dapat dialihkan serta perlindungan hukum terhadap pembeli tanah yang beritikad baik berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1826 K/Pdt/2014. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan analisis Kualitatif dan tipe penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa tanah ulayat di Minangkabau tidak dapat dijualbelikan, namun dapat di jual-gadai, dengan syarat yang ditetapkan adat terpenuhi. Lebih lanjut bahwa pembeli beritikad baik, harus dilindungi undang-undang. Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat 2 beritikad tidak baik pada saat jual beli dilakukan, serta hakimberpendapat dalam putusan tersebut bahwa Tergugat 2 beritikad baik, sehingga kepentingannya dilindungi. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1826 K/Pdt/2014 menolak gugatan penggugat dan menyatakan bahwa pengadilan tidak salah menerapkan aturan.

---

This thesis studying about the sale and purchase of land which turned out to be known later that the land was the status of communal land that occurred in the case of the Verdict of the Supreme Court Number 1826 K / Pdt / 2014. Mak Siri Dt Tan Aceh, used to occupy a plot of land, which was the land of his Clan. Then he certifies the land in his name. After being certified in his name, he sold the land to Defendant 1 and then Defendant 1 sold the land to Defendant 2. The problem in this research is that collectively owned communal land should not be able to be sold. This research aims to find out what things can cause communal land in Solok City, West Sumatra to be transferred and legal protection of land buyers who have good faith both based on the Verdict of the Supreme Court Number 1826 K / Pdt / 2014. This research uses the Normative Juridical research method with qualitative analysis and analytical descriptive research type with secondary data. The results of this research are that communal land in Minangkabau cannot be transferred to anyone, communal land can be pledged to people with the agreement of all members of the clan, and the terms determined custom is fulfilled. Furthermore, the buyer in good faith must be protected by law, so in this case of the landowners represented by their mamak kepala waris must prove that Defendant 2 has the bad Faith. The Plaintiff could not prove that Defendant 2 had a badintention at the time of the sale and purchase, and the judge argued in the decision that Defendant 2 had a good intention, so that his interests were protected. Verdict of the Supreme Court Number 1826 K / Pdt / 2014 rejected the plaintiffs lawsuit and stated that the court did not mistakenly apply the rules."

"Tesis ini menganalisis bagaimana hukum agraria nasional mengatur mengenai aspek penguasaan fisik, yang dipersyaratkan dalam prosedur untuk melakukan pendaftaran tanah menjadi hal yang dikecualikan, sebagaimana sengketa tanah yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 978 K/PDT/2014, tanggal 26 Agustus 2014. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau studi kepustakaan dengan menggunakan sumber data berupa data sekunder. Hasil penelitian yang diperoleh menyimpulkan bahwa penguasaan fisik atas tanah harus beralaskan hak atas tanah. Perolehan hak atas tanah harus dilakukan berdasarkan hukum sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan melindungi pihak yang menjadi pemegang hak. Adapun sengketa Tanah Surapati 29/33 di Kota Bandung, suatu bidang tanah yang telah terdaftar berdasarkan UUPA pada SHGB No. 43/Ds. Balubur, dimulai sejak peristiwa G.30.S/PKI yang berdampak suatu penguasaan fisik atau okupasi militer yang mengambilalih tanah berikut bangunan milik perserorangan. Pada putusan tersebut, majelis hakim memutuskan bahwa penguasa fisik yang saat ini menempati tanah tersebut tidak berdasarkan hukum dan merupakan suatu perbuatan melwan hukum, sekalipun sudah beritikad baik dengan merawat dan membayar kewajiban pajak atas tanah tersebut yang telah dikuasai sejak 1966 hingga sekarang. Sementara Badan Pertanahan Nasional diperintahkan untuk memberikan suatu rekomendasi atas hak prioritas kepada ahli waris pemegang hak sebelumnya yang terdaftar untuk melakukan permohonan pendaftaran hak atas tanah. Sehingga demikian demi keadilan dan kemanusiaan, dinamika politik tidak menghapus hak-hak keperdataan seseorang.

---

This thesis analyzing how the national agrarian law (land law) regulates the aspect of physical tenure of land, which is required in relation to register the land, become the matter that being expected, as the land dispute that mentioned in Supreme Court Decision No. 978 K/PDT/2014, dated 26 August 2014. This research includes legal normative study or bibliography study using secondary data source. The result shows that physical tenure of land needs to have the legal rights of such land. The procedure to obtain the rights of land must comply with the prevailing law, so with its legal certainty to secure the rights of the subject that act as the right holder. While the land dispute of Tanah Surapati 29/33 located in Kota Bandung, an area of land that registered under national land law (Law No. 5/1960, known as UUPA) on Guna Bangunan certificate No. 43/Ds. Balubur, has started on the accident of G.30S/PKI that resulted in physical tenure or military occupancy that took over the land with its building which eventually belongs to private person. On the abovementioned Supreme Court decision, the judges panel had decided that the current physical tenure are not duly the law therefore such act must conclude as unlawful act, despite the good will to take care and paid the tax for such land since their tenure on 1966 until now. While the National Land Bureau (BPN) are ordered to give recommendation of "priority right" for the heirs of the registered rights holder to apply for land rights for such land. Therefore, in matter of justice and humanity, the dynamic political situation are not degrading the private rights of any person."

"Tesis ini membahas mengenai kedudukan pemegang gadai tanah apabila berhadapan dengan pihak ketiga yang beritikad baik. Adapun yang menjadi latar belakang Penulis membahas hal ini adalah karena jual gadai merupakan konsep gadai dalam hukum adat yang masih banyak dilakukan dalam masyarakat, yang pelaksanaannya dilakukan secara terang dan tunai. Akan tetapi pada kenyataanya masih ditemukan jual gadai yang dilakukan tidak secara terang sehingga menimbulkan sengketa. Penelitian difokuskan pada analisis yang dilakukan terhadap putusan nomor 1948 K/Pdt/2014. Inti dari permasalahan dalam putusan ini adalah adanya pihak ketiga yang mengaku telah membeli sebidang tanah yang sedang dalam kondisi digadaikan. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan pemegang gadai tanah adalah lebih tinggi apabila berhadapan dengan pihak ketiga yang beritikad baik. Kata kunci:Jual gadai, pemegang gadai, pihak ketiga yang beritikad baik.

---

This thesis discusses about the standing of land pawn holders against the good faith ndash third parties. The background of this writing is because land pawn is a concept of pawn known in custom law, which still often be done by society, and the implementation is done brightly and in cash. However, in fact it is still found that the land pawn is not done brightly and cause a dispute. The focus of this study is to analyze Court Decision Number 1948 K Pdt 2014. The core issues in this court decision is the existence of a third party who claimed to have bought a plot of land that has been pawned before to the pawn holder. This research is normative juridicial with descriptive typology and qualitative approach. The result of this research shows that the standing of land pawn holders is stronger than the good faith ndash third party. Key words Land pawn, land pawn holders, good faith third parties."

"ABSTRAKSistem publikasi tanah yang dianut Undang-undang Pokok Agraria yaitu sistem negatif bertendensi positif, sehingga sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat yaitu sepanjang data fisik dan data yuridis yang terdapat didalamnya belum dapat dibuktikan yang sebaliknya. Sistem ini memberikan jaminan perlindungan hukum kepada pihak yang merasa dirugikan untuk menggugat melalui pengadilan dan membuktikan yang sebaliknya, sehingga sertipikat tersebut dapat dibatalkan. Akan tetapi Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24 Tahun 1997) telah membatasi perlindungan hukum tersebut, karena seseorang tidak dapat menuntut tanah yang sudah berserlipikat, jika dalam waktu 5 tahun sejak dikeluarkannya sertipikat tidak mengajukan gugatan pada pengadilan. Dalam praktik hakim telah mengabaikan ketentuan tersebut yaitu hakim tetap menerima dan memeriksa perkara gugatan atas sertipikat hak atas tanah walaupun telah lebih 5 tahun sejak sertipikat diterbitkan seperti pada kasus warga meruya selatan vs PT Porta Nigra dan Haji Djuhri cs. Adapun permasalahnnya adalah apakah dasar pokoknya Mahkamah Agung yang menyatakan PT Porta Nigra memiliki lasa hak yang sah atas tanah Meruya Selatan sesuai dengan ketentuan hukum tanah nasional; bagaimanakah akibat putusan Mahkamah Agung tersebut bagi pihak ke liga yang telah memiliki sertipikat atas tanah tersebut; apakah lembaga rechtsvenverking dalam Pasal 32 ayat (2) PP No. 24/1997 dapat digunakan sebagai penunjang dalam menghadapi gugatan keabsahan sertipikat di pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat normatif.Tujuan penelitian ini dilakukan yaitu untuk mengetahui sertipikat hak atas tanah menurut PP No. 24 Tahun 1997 telah memberikan kedudukan yang kuat setidaknya bagi pemegang hak dan jaminan kepastian hukum lembaga rechtsvenverking Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 dalam menghadapi gugatan di pengadilan. Dari hasil penelitian dan analisis disimpulkan bahwa kedudukan sertipikat menurut PP No. 24 Tahun 1997 memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak yang namanya tercantum dalam sertipikat tetapi tidak memberikan perlindungan hukum bagi pihak lain yang merasa dirugikan. Dalam menghadapi gugatan di pengadilan, lembaga rechtsvenverking dalam Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tidak efektif karena dalam praktek peradilan hakim telah mengabaikan ketentuan Pasal 32 ayat (2) tersebut.

---

ABSTRACTPublication system of land registration pursuant to (he basic Agrarian Law (UUPA) is negative system with positive tendency therefore certificate is a strong evidence of land ownership, as long as physical data and juridical data not otherwise proven. This system provides warranties to the existence o f legal protection for another party who suffers losses to claim through out of the court and otherwise, so the certificate can be invalidated. Although, article 32 (2) of Government Regulation Number 24, 1997 (PP Number 24, 1997) regarding Land Registration has given limitation to the legal protection that one can not be sued for having certificate land, if after 5 years as o f the certificate is issued one did not make any claims to the court, if she or he owns the land and then the land is admitted as another person property and has approved by the first person. In practice the judges has never applied the regulation and still accepts and investigates the claim of land's right certificate even though after five years o f the issuance o f the land certificate such as happened in the case o f citizen o f South Meruya vs PT Porta Nigra and Haji Djuhri cs.The purpose of this research was to investigate how the land registration conducted according o f the PP Number 24, 1997 had provided the key positions for land certificate's holders and legal assurance based on the ?rechtsvenverking? institutions in article 32 (2) PP Number 24, 1997 on facing the claim in the court. This research is a library research method in normative description. From the research and analysis, it is concluded that role of this land certificate according to the PP Number 24, 1997 is meant to give legal assurance and protection to the party whose name is registered in the certificate but it is not give the same protection to another party whom felt losses. Having the claim in the court the ?rcchtsvcnxerking " institution pursuant article 32 (2) of PP Number 24, 1997 did not provide legal assurance since the judges ignores the provision of article 32 (2)."

"Maraknya pembangunan diberbagai bidang kehidupan menyebabkan tanah menjadi komoditi yang mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi dan sulit dikendalikan. Kondisi demikian, terutama diakibatkan oleh kebutuhan lahan yang terus meningkat dengan sangat pesat sementara ketersediaannya terbatas sehingga tidak jarang menimbulkan konflik pertanahan. Salah satunya konflik tanah di Pulau Batam antara pihak ketiga yang diberikan hak atas tanah oleh Badan Otorita Batam dengan penggarap lahan setelah memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif. Hak Pengelolaan yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan permasalahan dalam hal pemberian kepada pihak ketiga. Pemberian hak atas tanah di atas Hak Pengelolaan harus mengikuti prosedur dan persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia.

---

The rise of development in varoius fields of life causes land become a commodity that has a high economic value and uncontroled. Such condotions, mainly due to the growing needs of land very rapidly, while availability is limited, so as not frequently lead to conflict over land. For example, land dispute on the Batam Island between third party that given rights of land by the Batam Industrial Development Authority with the tiller, after fulfilling the requirements and procedures established by law. The method used in this research is normative juridical approach. Management Rights were not managed properly can cause problems in terms of providing to a third party. Granting rights of land over management right should follow the procedures and requirements set by the legislation in Indonesia."

"ABSTRAKMerger merupakan suatu hal yang lumrah ditemukan dalam dunia perbankan,yang dilakukan dalam rangka memperbaiki atau meningkatkan kemampuanfinansial dari suatu lembaga perbankan. Terjadinya merger tentu membawadampak, baik dampak positif maupun dampak negatif bagi pihak-pihak tertentuyang berkepentingan. Salah satu dampak terjadinya merger adalah peralihantanggung jawab dari Bank yang bergabung kepada Bank hasil merger. Terkaitdengan peralihan tersebut, bagaimanakah tanggung jawab Bank hasil mergerterhadap Nasabah Peminjam dengan terjadinya merger? Bagaimanakahperlindungan hukum bagi Nasabah Peminjam atas terjadinya merger terkaitdengan penyelesaian fasilitas kredit yang diberikan sebelum terjadinya merger,khususnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2511 K/PDT/2014? Metodepenelitian yang dipergunakan adalah penelitian yuridis-normatif denganpendekatan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Perbankan,demikian pula dalam Peraturan Pemerintah tentang Merger, Konsolidasi, danAkuisisi Bank, dan aturan-aturan lainnya yang terkait, dengan jelas diatur bahwadengan terjadinya merger, tanggung jawab yang ada sebelumnya dari Bank yangmenggabungkan diri akan beralih kepada Bank hasil merger. Dengan demikian,Bank hasil merger harus memberikan perlindungan hukum bagi Nasabah dariBank yang menggabungkan diri tanpa terkecuali, dengan kata lain Nasabahtersebut telah berpindah menjadi Nasabah dari Bank hasil merger. Dalam dudukperkata Putusan Mahkamah Agung Nomor 2511 K/PDT/2014, dengan jelasterlihat bahwa Bank hasil merger tidak memberikan perlindungan hukum kepadaNasabah Peminjam sebagaimana diharuskan oleh Undang-Undang Perbankan,terutama dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaankegiatan usahanya.

---

ABSTRACTMerger is a common practice found in the banking world, which is done in orderto fix or improve the financial capabilities of a banking institution. Theoccurrence of merger certainly brings impact, both positive impact and negativeimpact for certain parties concerned. One of the impacts of the merger is thetransfer of responsibility from the merged Bank to the surviving Bank. Inconnection with the transition, how is the responsibility of the surviving Bank tothe Borrowing Customer by the occurrence of merger? What is the legalprotection for the Borrowing Customer for the merger related to the completion ofthe credit facility granted prior to the merger, especially in Supreme CourtDecision Number 2511 K / PDT / 2014? The research method used is juridicalnormativeresearch with the approach of legislation. In the Banking Act, as wellas in the Government Regulation on Mergers, Consolidation, and Acquisitions ofthe Bank, and other related rules, it is clearly stipulated that with the merger, theexisting liabilities of the merged Bank shall be transferred to the surviving Bank.Accordingly, the merged Bank must provide legal protection for the Customerfrom the merged Bank without exception, in other words the Customer hasbecome the Customer of the surviving Bank. In the case of Supreme CourtDecision Number 2511 K / PDT / 2014, it is clear that the surviving Bank doesnot provide legal protection to Borrower Customer as required by Banking Act,especially in order to apply prudential principles in the implementation of itsbusiness activities."

"Tesis ini membahas tentang pelaksanaan jabatan Notaris dalam pembuatan akta wasiat atas saham dalam kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1600 K/Pdt/2014. Penelitian ini penting dikarenakan dalam membuat akta wasiat atas saham Notaris memiliki tanggung jawab jangka panjang sehingga dapat digugat kemudian hari apabila ditemukan suatu masalah dalam akta wasiat yang dibuatnya tersebut. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian pustaka yang digunakan untuk menjawab 2 dua permasalahan sebagai berikut; pertama, kekuatan hukum dari akta wasiat yang dibuat dihadapan Notaris, dalam kaitan akta tersebut sebagai alat bukti otentik. Kedua, tanggung jawab yang dapat dikenakan kepada Notaris sebagai pejabat yang berwenang membuat akta wasiat dalam bentuk otentik. Sehingga penelitian ini tidak hanya berguna dalam tataran pengembangan akademis namun juga dapat memberikan gambaran secara jelas mengenai pelaksanaan jabatan Notaris dalam membuat akta wasiat atas saham sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

---

This thesis discusses about the implementation of notary duties in the establishment on testament of share in which case is Supreme Court rsquo s Verdict of the Republic of Indonesia Number 1600 K Pdt 2014. This study is important because in making the testament of share Notary has a long term responsibility that can be sued later in the future if occur a problem in the testament that Notary made.

In this study used library research methods that will be used to answer 2 two problems as follows First, the legal standing of the testament made by the Notary, in relation to the testament as authentic document. Second, the liability which may be imposed on the Notary as the authority to make the testament in authentic document form. So this research is not only useful in the level of academic development but also can provide a clear picture of the implementation of the position of Notary in making the testament of share in accordance with applicable law regulation."

"ABSTRACTPasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa hibah adalah perjanjian dengan mana pemberi hibah diwaktu hidupnya dengan cuma- cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu barang guna keperluan penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Secara hukum, hibah dapat dilakukan oleh siapapun yang cakap menurut hukum. Skripsi ini membahas mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor 1745 K/Pdt/2014 yang mengangkat kasus penghibahan suatu harta bersama yang dilakukan oleh seorang ayah kepada anak-anaknya tanpa adanya persetujuan dari si ibu atau mantan istri setelah terjadi perceraian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif guna menjawab permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini yaitu mengenai sah atau tidaknya penghibahan tersebut dengan memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penghibahan terhadap harta bersama harus mendapat persetujuan dari pihak suami dan pihak istri sepanjang tidak ada perjanjian pemisahan harta. Oleh karena itu, apabila terjadi suatu penghibahan terhadap harta bersama yang dilakukan tanpa adanya persetujuan dari salah satu pihak, maka hibah tersebut menjadi batal demi hukum karena telah bertentangan dengan Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan.

---

ABSTRACTArticle 1666 The Civil Code states that a grant is an agreement which the grantor with his own will in his life time handed over something to the grantee receiving the surrender purposely and irrevocably. By law, grants may be made by anyone who is proficient under the law. This thesis discusses the Supreme Court Decision Number 1745 K PDT 2014 which raises the case of granting by a father on joint property to his children which is done without the approval of the mother or ex wife. This research is conducted by using the normative juridical method to answer the issues raised in this writing that is whether or not the grant is valid by considering the consideration of the Panel of Judges. The result of this research concludes that grant to joint property must get approval from husband and wife side as long as there is no agreement of separation of property. Therefore, in the event of a grant to a joint property made without the consent of either party, the grant becomes null and void because it is contrary to Article 36 Paragraph 1 of the Marriage Law."

"Kegiatan perbankan tidak dapat dipisahkan dengan proses pemberian kredit, karena salah satu fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Pemberian kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah debitur tidak selalu berjalan mulus, karena dalam prakteknya sering kali timbul masalah kredit macet. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai penyelesaian kredit macet menurut peraturan yang berlaku dan penyelesaian kredit macet dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1654 K/Pdt/2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan menggunakan data utama yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1654 K/Pdt/2014 dan data sekunder. Hasil penelitian ini adalah penyelesaian kredit macet dapat dilakukan dengan cara restrukturisasi, non litigasi, dan litigasi. Untuk menghemat biaya dan waktu, penyelesaian kredit macet bisa ditempuh dengan cara restrukturisasi atau non litigasi terlebih dahulu sebelum menempuh cara terakhir lainnya yaitu dengan litigasi.

---

Banking activities can not be separated by the process of crediting, because one of the main functions of the bank is to raise funds from the community and channel it back to the community in the form of credit. Loans given by banks to debtor customers do not always run smoothly, because in practice often arise bad credit.

In this research will be discussed on the settlement of non-performing loans according to the applicable regulations and the settlement of non-performing loans in the case of Supreme Court Decision Number 1654 K / Pdt /2014. The method used in this study is juridical-normative by using main data namely Supreme Court Decision Number 1654 K/Pdt/2014 and secondary data.

The result of this research is the settlement of non-performing loans can be done by restructuring, non litigation, and litigation. To save costs and time, settlement of non-performing loans can be done by way of restructuring pr non litigation first before taking the last other way is by litigation."