Maraknya pembangunan diberbagai bidang kehidupan menyebabkan tanah menjadi komoditi yang mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi dan sulit dikendalikan. Kondisi demikian, terutama diakibatkan oleh kebutuhan lahan yang terus meningkat dengan sangat pesat sementara ketersediaannya terbatas sehingga tidak jarang menimbulkan konflik pertanahan. Salah satunya konflik tanah di Pulau Batam antara pihak ketiga yang diberikan hak atas tanah oleh Badan Otorita Batam dengan penggarap lahan setelah memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif. Hak Pengelolaan yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan permasalahan dalam hal pemberian kepada pihak ketiga. Pemberian hak atas tanah di atas Hak Pengelolaan harus mengikuti prosedur dan persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia.

---

The rise of development in varoius fields of life causes land become a commodity that has a high economic value and uncontroled. Such condotions, mainly due to the growing needs of land very rapidly, while availability is limited, so as not frequently lead to conflict over land. For example, land dispute on the Batam Island between third party that given rights of land by the Batam Industrial Development Authority with the tiller, after fulfilling the requirements and procedures established by law. The method used in this research is normative juridical approach. Management Rights were not managed properly can cause problems in terms of providing to a third party. Granting rights of land over management right should follow the procedures and requirements set by the legislation in Indonesia.