Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas hubungan antara informed trading dalam bentuk insider trading dengan likuiditas pasar yang diukur dengan bid-ask spreads pada pasar Euronext Amsterdam dengan menggunakan metodologi event study dan analisa secara cross-sectional. Penelitian terdahulu atas topik tersebut yang ditemukan di berbagai jurnal ilmiah cederung difokuskan pada pasar modal dengan kapitalisasi pasar dan likuiditas yang tinggi seperti NASDAQ dan NYSE sementara riset pada pasar modal dengan likuiditas rendah tergolong jarang. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur atas topik tersebut pada jenis pasar yang berbeda. Sebagaimana dihipotesakan pada teori information asymmetry, keberadaan informed trading di pasar dapat mengakibatkan berkurangnya likuiditas pasar dikarenakan pelaku pasar cenderung berusaha untuk melindungi dirinya dari kerugian yang diderita akibat transaksi yang dilakukan dengan pelaku pasar yang memiliki informasi pasar lebih baik dengan cara meningkatkan bid-ask spreads. Penelitian ini menganalisa hipotesis tersebut dengan menggunakan insiders rsquo; registers yang diperoleh dari Autoriteit Financiele Markten AFM di pasar Euronext Amsterdam.

---

ABSTRACTThis study scrutinizes the relationship between informed trading in the form of insider trading and market liquidity as quantified by bid ask spreads in Euronext Amsterdam market by conducting both event study and cross sectional analysis. Previous empirical research on the related field have been mainly focused on the highly capitalized and liquid equity markets such as NASDAQ and NYSE while research on less liquid equity markets are considered sparse. This study can be taken into account as an attempt to provide literatures of the respected topic in different market setting. As asserted by information asymmetry hypothesis, the presence of informed trading in the market would result in a loss portrayed by a decrease in liquidity as market makers tend to protect themselves from the loss against trading with informed traders by adjusting level of spreads in the market by maintaining larger bid ask spreads. This study examines the respected topic by utilizing insiders rsquo registers compiled from Autoriteit Financiele Markten AFM in Euronext Amsterdam. "

"Skripsi ini membahas mengenai perbedaan Insider Trading yang terjadi di Indonesia dan di Amerika Serikat. Pengaturan InsiderTrading di Amerika Serikat lebih luas daripada di Indonesia, di Indonesia belum diatur mengenai Tippee dan juga perbedaan indikator terjadinya Insider Trading di Amerika Serikat dimana mereka memiliki tiga teori untuk mengetahui indikasi terjadinya Insider Trading. Serta pembahasan kasus ISE Holdings and Business Partners dimana terdapat dugaan terjadinya Insider Trading pada kasus tersebut dan SEC menggugat untuk membayar denda berdasarkan ketentuan pasal 21 A Securities Exchange Act.

---

The focus of this study is to analyze the differences between Insider Trading in Indonesia and in The United States of America. Regulation on Insider Trading in The United States of America is more comprehensive than in Indonesia, in Indonesia Tippee is still not regulated whilst in The United States of America there are three theories of Insider Trading Indicators to uncover Insider Trading crimes. This thesis along with the case study on ISE Holdings and Business Partners presumably involving insider trading crimes and The Securities Exchange Commision suing ISE Holdings and Business Partners to pay a penalty according to Article 21 A Securities Exchange Act."

"Pasar modal sebagai salah satu pilar utama dalam sistem keuangan menuntut adanya integritas dan transparansi agar dapat berfungsi dengan baik. Insider trading, sebagai bentuk pelanggaran etika dalam aktivitas pasar modal, menjadi perhatian serius di berbagai yurisdiksi. Penelitian ini bertujuan untuk menafsirkan dan membedakan transaksi yang dikategorikan sebagai insider trading sebagai kejahatan pasar modal, dengan fokus pada pengecualian yang diatur dalam Pasal 99 Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) Jo Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 78 Tahun 2017. Pada penelitian ini Rumusan masalah pertama adalah bagaimana cara menafsirkan dan membedakan transaksi insider trading yang dianggap sebagai kejahatan pasar modal dengan transaksi insider trading yang dikecualikan berdasarkan pasal 99 UUPM Jo POJK 78/2017. Analisis terhadap norma hukum ini menjadi kunci untuk memahami kerangka kerja hukum terkait insider trading. Rumusan masalah kedua membahas hal-hal yang perlu diperhatikan agar transaksi insider trading tidak menjadi tindak pidana kejahatan di bidang pasar modal. Implikasi praktis dari pasal 99 UUPM Jo POJK 78/2017 menjadi fokus dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat meminimalkan risiko pelanggaran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan menganalisis perundang-undangan. Hasil penelitian menyajikan pandangan yang jelas terkait penjelasan pasal 99 UUPM Jo POJK 78/2017 dan faktor-faktor yang dapat menghindarkan transaksi insider trading dari status tindak pidana kejahatan di pasar modal.

---

The capital market, as one of the key pillars in the financial system, demands integrity and transparency for its optimal functioning. Insider trading, as a form of ethical violation in capital market activities, has become a serious concern in various jurisdictions. This research aims to interpret and differentiate transactions categorized as insider trading as crimes in the capital market, with a focus on the exceptions stipulated in Article 99 of the Capital Market Law (UUPM) Jo the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 78 of 2017. The first problem formulation addresses how to interpret and distinguish insider trading transactions considered as crimes in the capital market from exempted insider trading transactions under Article 99 UUPM Jo POJK 78/2017. An analysis of this legal norm is crucial to understanding the legal framework related to insider trading. The second problem formulation discusses the factors that need to be considered to prevent insider trading transactions from becoming criminal offenses in the capital market. The practical implications of Article 99 UUPM Jo POJK 78/2017 are the focus in identifying factors that can minimize the risk of violations. This research employs a doctrinal research method by analyzing relevant legislation. The research findings provide a clear understanding of the explanation of Article 99 UUPM Jo POJK 78/2017 and the factors that can exempt insider trading transactions from the status of criminal offenses in the capital market."

"Sejak awal berdirinya Bursa Efek Jakarta (BEJ) sampai dengan saat ini tidak satupun kasus insider trading yang mengemuka di pasar modal maupun yang diteliti Divisi Pengawasan terselesaikan secara tuntas oleh otoritas pasar modal. Hal ini disebabkan oleh sulitnya proses pembuktian dan pendeteksian dini adanya insider trading, sehingga banyak juga kasus insider trading yang disinyalir oleh pelaku pasar namun tidak terdeteksi oleh otoritas pasar modal. Pendeteksian secara dini akan memudahkan Divisi Pengawasan BEJ untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan melakukan langkah-langkah preventif terhadap realisasi keuntungan oleh pelaku insider trading. Penelitian ini membahas tentang variabel-variabel aktifitas transaksi yang dapat dijadikan sebagai indikator adanya insider trading dengan menggunakan sampel Sembilan saham yang diduga oleh Divisi Pengawasan BEJ terdapat insider trading dalam kurun waktu 2000-2002. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan deskriptif dan pendekatan event study. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menganalisis karakteristik variabel harga, volume dan frekuensi transaksi serta dominasi anggota bursa. Analisis dilakukan dengan membandingkan kondisi variabel-variabel tersebut pada periode diduga adanya insider trading oleh Divisi Pengawasan BEJ dan periode 30 (tiga puluh) hari sebelumnya. Sedangkan pendekatan event study digunakan untuk menganalisis ada tidaknya abnormal return pada periode diduga teijadinya insider trading. Perhitungan ada tidaknya abnormal return ini dilakukan dengan menggunakan multifactor model yang terdiri atas return Indeks Harga Saham Gahungan (IHSG) return kurs Rupiah 'terhadap U.S Dollar sebagai independent variabelnya. Penyusunan model ini dilakukan dengan menggunakan data-data harga individual saham sampel, IHSG dan kurs rupiah terhadap U.S Dollar sejak 1 (satu) tahun sebelum waktu event. Hasil penelitian deskriptif memperlihatkan bahwa variabel harga dan dominasi anggota bursa bukan merupakan indikator yang tepat untuk mendeteksi adanya insider trading. Pada periode diduganya insider trading, data sampel memang memperlihatkan adanya kenaikan harga, namun kenaikan itu tidaklah signifikan. Sebaliknya terjadi peningkatan volume dan frekuensi transaksi yang signifikan.Selanjutnya penelitian event study memperlihatkan bahwa pada periode diduga terjadinya insider trading terdapat abnormal return, namun jika melihat dari cumulative abnormal returnnya yang relatif rendah, maka dapat dikatakan bahwa abnormal return itu tidak signifikan dan tidak dapat dijadikan sebagai indikator adanya insider trading. Oleh karena itu Penulis menyarankan sebaiknya Divisi Pengawasan BEJ membuat alert yang dapat mehdeteksi peningkatan volume dan frekuensi transaksi yang signifikan pada periode tertentu di sistem pengawasannya, serta membuat database investor untuk mendeteksi asosiasi antara pelaku pasar yang diduga melakukan insider trading dengan informasi material."

"Skripsi ini membahas mengenai pengawasan serta penanganan Insider Trading di Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara lain di dunia seperti Amerika, Australia, Singapura, Jepang dan Cina. Perbandingan dalam skripsi ini di fokuskan pada cara penanganan kasus Insider Trading di setiap negara, dimulai dari teori yang digunakan sebagai dasar pengaturan, dasar hukumnya, badan pengawas dan kemudian pengawasan dan sanksinya. Negara-negara tersebut dipilih berdasarkan jumlah kasus Insider Trading yang berhasil diselesaikan di negaranya. Pengawasan dan penanganan kasus di negara-negara pembanding dapat dinilai lebih maju dibandingkan dengan penanganan kasus di Indonesia apabila melihat dari seberapa jauh kasus-kasus tersebut diselesaikan di negaranya. Di Indonesia sendiri, belum ada kasus Insider Trading yang berhasil diselesaikan. Tujuan dari perbandingan ini adalah untuk menilai dimana kekurangan dan ketinggalan dari hukum Insider Trading di Indonesia apabila dibandingkan dengan negara yang berhasil menyelesaikan kasus-kasus di negaranya. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kepustakaan.

---

This paper discusses the handling of Insider Trading in Indonesia compared with some other countries in the world such as America, Australia, Singapore, Japan and China. Comparisons in this thesis focused on how to handle cases of Insider Trading in each country, starting from the theory used as the basis for the setting, the basic legal, regulatory bodies and then monitoring and sanctions. The countries were selected based on the number of cases of Insider Trading successfully completed in the country. Handling cases in comparator countries can be considered more advanced than the handling of cases in Indonesia if notice of how far the case is settled in the country. In Indonesia alone, there has been no case of Insider Trading were successfully completed. The purpose of this comparison is to assess where the deficiencies and out of the Insider Trading laws in Indonesia when compared with countries that successfully completed cases in the country. The method used in this thesis is the method of literature."

"Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berencana melaksanakan divestasi saham Bank Central Asia (BCA) dengan total di vestasi sebesar 7,0, 3 persen. Di vestasi itu dilaksanakan melalui mekanisme kombinasi private placement (penjualan kemitra strategis) dan public offering (penawaran umum) . BPPN telah menawarkan 1 0% saham BCA kepada publik pada 2 001 dimana dalam penawaran itu telah mengalami oversubscribe sebesar 30% karena saham BCA dijual cukup murah dengan harga penawaran Rp 900 harga tersebut adalah sekitar 70% dari nilai bukunya. Kesan murah juga muncul dari turunnya saham BCA di pasar secara tiba-tiba. Dua pekan sebelum diperdagangkan pada harga Rp 9 00 an, saham BCA sempat diperjualbelikan pada hanga Rp 1.275 per saham. Anjloknya harga saham BCA tersebut memunculkan dugaan terjadinya insider trading. Namun Bapepam menilai tidak ada praktik insider trading dalam penawaran saham BCA. Alasannya, rencana pelepasan saham itu telah dipublikasikan sebelumnya lewat pro spektus. Guna membuktikan terjadinya insider trading menurut UU Pasar Modal harus dipenuhi tiga syarat yaitu: ada insider, ada insider information dan ada trading yang dilakukan oleh insider. Setelah diadakan penelitian dengan mengacu pada ketiga unsur terjadinya insider trading tersebut maka terbukti bahwa unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi secara komulatif dimana dalam hal ini unsur ketiga tidak terpenuhi. Pengumpulkan bahan dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan atau studi dokumentasi. Disamping itu juga melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam masalah insider trading."

"Informasi merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam berinvestasi di pasar modal, karena dengan informasi, investor dapat memutuskan apakah akan membeli, menjual atau menahan saham-saham dan/atau efek-efek lain yang dimilikinya. Oleh karena itu pihak-pihak yang mempunyai hubungan khusus dengan emiten atau perusahaan publik (orang dalam atau insider) dilarang melakukan transaksi efek dengan menggunakan informasi orang dalam tersebut (insider trading). Tesis ini membahas perbandingan penegakan hukum insider trading antara di Indonesia dan Singapura. Penulis menggunakan metode perbandingan hukum, yaitu suatu metode studi dan penelitian dimana hukum-hukum dan lembaga-lembaga hukum dari dua negara dibandingkan. Peraturan insider trading di Indonesia menggunakan pendekatan fiduciary duty yang hanya dapat menjerat insider atau orang dalam perusahaan saja sedangkan di Singapura menggunakan pendekatan information connectedness approach yang membebankan tanggung jawab kepada seseorang baik itu merupakan orang dalam perusahaan maupun bukan, yang memiliki informasi material perusahaan yang belum diungkapakan kepada publik. Penegakan hukum atas kasus insider trading di Singapura sudah ada yang diputus oleh pengadilan. Hal tersebut terlihat dari putusan kasus Lew Chee Fai Kevin v MAS pada tahun 2012, yang merupakan putusan pengadilan perdata pertama di Singapura untuk pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan mengenai insider trading dalam SFA. Sehingga putusan tersebut dapat memberikan panduan yang penting tentang bagaimana ketentuan-ketentuan insider trading dalam SFA akan ditafsirkan dan diterapkan. Sedangkan di Indonesia, belum ada satu kasus insider trading yang diputus pengadilan, dan hanya pemberian sanksi oleh Bapepam-LK (sekarang OJK), antara lain kasus insider trading PT Bank Mashill Utama Tbk.

---

Information is one of the most important things of investing in capital markets, because with information, investors can decide whether to buy, sell or hold shares and / or other securities owned. Therefore, parties with a special relationship with the issuer or public company (insider) are prohibited to conduct securities transactions using insider information (insider trading). This thesis discusses the comparison of insider trading law enforcement between Indonesia and Singapore. The author uses a comparative method of law which is a method of study and research where the laws and legal institutions of two countries are compared. The insider trading regulations in Indonesia use the fiduciary duty approach which can only convict the insider of the company while in Singapore using the approach of information connectedness approach which imposes responsibility to someone whether it is a insider of the company or not, who has material information of the company that has not been revealed to the public. Law enforcement of insider trading cases in Singapore already exists that is decided by the court. This can be seen from the verdict of the case of Lew Chee Fai Kevin v MAS in 2012, which is the first civil court ruling in Singapore for violation of the terms of insider trading in SFA. So the verdict can provide an important guide on how the insider trading regulations in the SFA will be interpreted and applied. While in Indonesia, there has not been a case of insider trading decided by the court, and only sanctioned by Bapepam-LK (now OJK), among others case of PT Bank of Mashill Utama Tbk."

"Disertasi ini bertujuan untuk menganalisis peristiwa insider trading yang dilakukan oleh orang dalam (Direktur, Komisaris, Pegawai, Profesional yang terikat kontrak dengan perusahaan). Sementara investor yang tidak dapat mengakses informasi non publik mengalami keragian karena ia harus membeli saham dengan harga yang lebih tinggi. Orang dalam karena selfinterest yang berlebihan menggunakan informasi non publik yang dikuasainya. Saat itu, investor dihadapkan pada informasi asimetri di pasar modal yang lemon. Orang dalam telah merusak efisiensi pasar modal. Pembatasan yang sesungguhnya dari insider trading adalcih pembatasan selfinterest yang berlebihan. Sementara aturan insider trading dalam civil law dan common law system, apabila dilihat dari legal positivism, yang memisahkan hukum dan moral/etika, tidak dapat membatasi self-interest. Kemgian investor atau orang ketiga yang diakibatkannya ini termasuk dalam ekstemalitas. Sudut pandang economic analysis of law dapat menggunakan ekonomi normatif sebagai alat analisanya. Kaldor-Hicks Efficiency sebagai teori dalam ekonomi normatif dapat memberikan emalisa penyelesaian ekstemalitas. Orang dalam yang diuntungkan memberikan kompensasi kepada investor yang dimgikan. Pelaksanaannya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil kebijakan pro efisiensi pasar modal. Pengembalian pasar modal ke keadaan semula akan memperbaiki efisiensi pasar modal. Oleh karenanya, OJK melakukan perhitungan kompensasi secara tepat ynng dituangkan dalam bentuk sanksi denda berdasarkan pelanggaran administrasi.

---

This dissertation aims at analyzing an event of insider trading committed by the insiders (Director, Commissioner, Employee, Profession's relating to company*s contract). Investor who cannot access non-public information undergoes a loss due to share purchase based on the public information. He/she lias to purchase share in a higher price. Such investors loss includes externality. The insider because of an excessive self-interest uses non-public information controlled. By that time, the investor underwent asymmetric information at a lemon capital market. Such act has ruineci capital market efficiency. Scope of a real rule from the msider trading is limitation to tiie excessive self-interest. Meanwhile, the rule on the insider trading in the civil law and common law system, if seen from a legal positivism, which separates law and moral/ethic, cannot restrict the self-interest. Point of view on the economic analysis of law c:an use a positive and normative eccjnomy as its analysis tool. Kaldor-Hicks Efficiency as a theory in the normative economy nan give an analysis on externality settlement. The msider who obtains benefit hereof, gives a compensation to the investor inflicting loss, fe implementation is Otoritas Jasa Keuangan (OJIQ (Financial Service Authority) makes a policy on pro-capital market efficiency. The OJK performs a proper compensation c^alculation as contained in the form of fine sanction in the administrative violation."