Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTantangan terbesar di sektor kesehatan yaitu menurunkan angka kematian ibu (AKI) dengan target Sustainable Developmen Goals 70 per 100.000 kelahiran hidup. Saat ini AKI di Indonesia 305 per 100.000 kelahiran hidup. Tingginya AKI terkait dengan rendahnya pemanfaatan layanan persalinan di fasilitas kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui determinan pemilihan tempat persalinan di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Determinan dilihat dari faktor predisposisi, faktor pemungkin, dan faktor kebutuhan. Desain penelitian adalah cross sectional. Penelitian ini menggunakan data primer. Subjek penelitian adalah ibu yang melahirkan anak terakhir dari bulan Februari-April 2017. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 320 responden. Pengambilan sampel dengan multistage sampling design. Data dianalisis multivariat menggunakan uji cox regresi. Hasil penelitian menunjukkan faktor dominan pemilihan tempat persalinan adalah pengetahuan tentang tanda bahaya kehamilan (PR=1,59), diikuti sikap terhadap pelayanan kesehatan (PR=0,79), dan akses ke pelayanan kesehatan (PR=0,39). Ada interaksi antara variabel sikap dan akses yang memengaruhi pemilihan tempat persalinan pada fasilitas kesehatan. Penelitian ini menyarankan untuk membuat Peraturan Daerah dan kebijakan di tingkat Kecamatan tentang kemitraan bidan dan dukun kampung, meningkatkan Program Perencanaan Persalinan dan Komplikasi (P4K), menyebarkan informasi tentang tanda bahaya kehamilan melalui media massa dan media sosial.

---

ABSTRACTThe biggest challenge in the health sector is to reduce maternal mortality rate (MMR). Currently, MMR in Indonesia 305 per 100,000 live births. The high rate of MMR is related to the low utilization of delivery services in health facilities. The purpose of this study is to determine the determinants of selection delivery places in Kuantan Singingi regency, Riau. Determinants consist of predisposition, enable, and need factors. The study design was cross sectional which used primary data. The subjects were 320 mothers who have the last birth from February to April 2017. This research used multistage sampling design. Multivariat analysis used cox regression test. The result showed that dominant factors of delivery places selection were knowledge about pregnancy danger signs (PR=1,59), followed by attitude of health care services (PR=0,79), and access to health care services (PR=0,39). There is an interaction between variable attitude and access which influencing selection of delivery place at health care. This study suggested to make regional rules and policies in district about partnership of midwife and TBA, to improve complication and delivery planning program (P4K), to spread information about pregnancy danger signs via mass and social media."

"[Pada 1 Januari 2014 Negara Indonesia berupaya untuk mensejahterakanrakyatnya melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Jaminan Kesehatan berupaperlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatandan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Dalam pelaksanaanpenyelenggraan jaminan kesehatan pada prinsipnya menggunakan konsep managedcare, yaitu suatu teknik yang mengintegrasikan pembiayaan dan pelayanankesehatan melalui penerapan kendali biaya dan kendali mutu dengan tujuanmengurangi biaya pelayanan yang tidak perlu melalui cara meningkatkan kelayakandan efisiensi pelayanan kesehatan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa gambaran polapemanfaatan pelayanan kesehatan bersumber dana kapitasi dan non kapitasi padaFKTP milik Pemerintah di Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini merupakan studianalitik dengan desain cross sectional. Sampel sebanyak 615 pasien, merupakanpasien yang berkunjung ke FKTP milik Pemerintah di tiga wilayah Puskesmasterpilih.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proporsi peserta JKN yangmemanfaatkan pelayanan kesehatan di FKTP milik Pemerintah di KabupatenPandeglang adalah 47,3%, sebesar 52,7% dari yang memanfaatkan pelayanankesehatan merupakan bukan peserta JKN (pasien umum). Pemanfaatan pelayanankesehatan pada peserta JKN sebanyak 66,7% memanfaatkan jenis pelayanankesehatan yang dapat didanai oleh kapitasi dan 33,3% memanfaatkan jenispelayanan kesehatan yang dapat didanai oleh non kapitasi. Pada peserta JKNpemanfaatan jenis pelayanan kesehatan yang dapat didanai oleh non kapitasi lebihtinggi dibandingkan dengan bukan peserta JKN. Faktor – faktor yang berhubungandengan pemanfaatan jenis pelayanan kesehatan yang didanai kapitasi dan nonkapitasi di FKTP adalah status kesehatan, kepesertaan JKN, dan kemampuanmembayar.Disarankan dalam perumusan pembuatan kebijakan tingkat daerahdiharapkan dapat lebih memperhatikan acuan pelaksanaan ditingkat pusat, sehinggamanfaat pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak menjadi bias. Dalammenunjang Universal Coverage pada tahun 2019, mekanisme pendaftaran pesertaJKN diharapkan dapat menjadi bahan pokok bahasan penting di tingkatKementerian Kesehatan maupun BPJS sebagai pelaksana;On 1st January 2014, Indonesia tried to welfare its people by National HealthInsurance (JKN). National Health Insurance in the form of health protection forparticipants to obtain health care benefits and protection to meet basic health needs.Principle of health insurance implementation is using managed care principle,technique that integrates the funding and health care trough the implementation ofcost control and quality control with the aim of reducing the cost of needlessservices by improve the viability and efficiency of health care.This research aims for knowing and analysing the models of health careutilization which funded capitation and non-capitation in government primaryhealth facility of Pandeglang Regency. This research is an analytical study withcross sectional design. Amount of samples are 615 patients, those are visited togovernment primary health facility at the three areas selected health centers.The result of research show that national health insurance proportion ofparticipants who use the health care in government primary health facility ofPandeglang is 47.3%, and 52.7% of using health care is not participant of nationalhealth insurance. In health care utilization of national health insurance participantthere are 66,7% who use health care model of capitation and 33,3% who use healthcare model of non-capitation. In national health insurance participant of health careutilization with non-capitation model is higher than non-participant of nationalhealth insurance. Factors that related to the utilization of health care with fundedcapitation and non-capitation in primary health facility are health status,membership of national health insurance, and ability to pay.It is suggested in the formulation of policy-making in regional level isexpected to be more concerned with the reference implementation at central level,so the benefits of health care for the people will not be refraction. In supporting theUniversal Coverage in 2019, the registration mechanism of national healthinsurance participant is expected to be an important discussion at the HealthMinistry level and BPJS as executor, On 1st January 2014, Indonesia tried to welfare its people by National HealthInsurance (JKN). National Health Insurance in the form of health protection forparticipants to obtain health care benefits and protection to meet basic health needs.Principle of health insurance implementation is using managed care principle,technique that integrates the funding and health care trough the implementation ofcost control and quality control with the aim of reducing the cost of needlessservices by improve the viability and efficiency of health care.This research aims for knowing and analysing the models of health careutilization which funded capitation and non-capitation in government primaryhealth facility of Pandeglang Regency. This research is an analytical study withcross sectional design. Amount of samples are 615 patients, those are visited togovernment primary health facility at the three areas selected health centers.The result of research show that national health insurance proportion ofparticipants who use the health care in government primary health facility ofPandeglang is 47.3%, and 52.7% of using health care is not participant of nationalhealth insurance. In health care utilization of national health insurance participantthere are 66,7% who use health care model of capitation and 33,3% who use healthcare model of non-capitation. In national health insurance participant of health careutilization with non-capitation model is higher than non-participant of nationalhealth insurance. Factors that related to the utilization of health care with fundedcapitation and non-capitation in primary health facility are health status,membership of national health insurance, and ability to pay.It is suggested in the formulation of policy-making in regional level isexpected to be more concerned with the reference implementation at central level,so the benefits of health care for the people will not be refraction. In supporting theUniversal Coverage in 2019, the registration mechanism of national healthinsurance participant is expected to be an important discussion at the HealthMinistry level and BPJS as executor]"

"Permasalahan yang dihadapi oleh fasilitas kesehatan angkatan laut adalah kurangnya ketersediaan sarana prasarana dan SDM serta belum mempunyai database yang dapat digunakan bersama untuk melaksanakan monitoring terhadap fasilitas kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem monitoring fasilitas kesehatan angkatan laut di Dinas Kesehatan Angkatan Laut. Pengembangan sistem menggunakan Sistem Development Life Cycle (SDLC) dengan pendekatan prototype. Pengumpulan data primer dengan cara wawancara mendalam. Data sekunder berdasarkan telaahan dokumen pencatatan dan pelaporan. Penilaian didalam sistem monitoring dan evaluasi fasilitas kesehatan angkatan laut berdasarkan peraturan Kementrian Kesehatan. Sistem yang dikembangkan dapat memperlihatkan informasi terhadap kemampuan fasilitas kesehatan (rumah sakit dan BK/BP) di bidang pelayanan kesehatan, sarana dan prasarana serta SDM. Penggabungan sistem dilaksanakan dengan cara full migrasi agar dapat melaksanakan sharing data secara langsung. Saran tindak lanjut ialah melaksanakan revisi petunjuk pelaksanaan pencatatan dan pelaporan sesuai peraturan Kementrian Kesehatan.

---

Problems being faced by naval medical facilities are the lack of infrastructure and human resources as well as non-availibility of database which can be used simultaneously in carrying out monitoring of health facility. This research is intended to develop a monitoring system for health facilities in the Department of the Naval Health. The development of systems is using the System Development Life Cycle (SDLC) with a prototype approach. Primary data collection is carried out by the method of in-depth interviews. Secondary data research is done by paper based document recording and reporting.

Rating of monitoring and evaluation systems in naval health facilities is subjected to the Ministry of Health regulations. The system being developed is having a capacity of showing the accurate information on the ability of health facilities (hospitals and BK / BP) in area of health care, infrastructures and human resources. Merging of system is carried out by way of full migration as to enable the direct data sharing. Followup suggestion is to revise the recording and reporting implementation guidelines in accordance with Ministry of Health regulations."

"Prolanis sebagai salah satu strategi promotif dan preventif yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan untuk menurunkan atau mencegah komplikasi penyakit kronis yang diderita oleh peserta sekaligus sebagai kendali biaya pelayanan kesehatan. Pada tahun 2017, KBK mulai diterapkan sehingga seluruh FKTP yang bekerjasama wajib melaksanakan Prolanis. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai pelaksanaan Prolanis di FKTP wilayah kerja BPJS Kesehatan KCU Kota Bogor dalam melaksanakan kegiatan Prolanis pada tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada masalah dalam kecukupan sumber daya manusia, sumber daya keuangan, fasilitas, dan peraturan. Empat dari lima kegiatan Prolanis sudah dilaksanakan secara rutin di FKTP wilayah kerja BPJS Kesehatan Kota Bogor. Peneliti menyarankan agar adanya pembagian tugas yang jelas, distribusi buku pemantauan kesehatan, dan pembuatan petunjuk teknis kegiatan Prolanis yang lebih rinci.

---

Prolanis as one of the promotive and preventive strategies undertaken by BPJS Kesehatan to reduce or prevent complications of chronic disease suffered by the participants as well as control of health care costs. In 2017, KBK is being implemented so that all FKTP must carry out Prolanis.

The purpose of this research is to obtain in depth information about the implementation of Prolanis at First Level Health Facility In Working Area of BPJS Kesehatan, Branch Office, Bogor, 2017. This study used qualitative methods with data collection through in depth interviews, observation and document review.

The results show that there are problems in the adequacy of human resources, financial resources, facilities, and regulations.

The researcher suggests in order do exist clear division of tasks, distribution of health monitoring books, and more detailed technical guidance on Prolanis activities. "

"ABSTRAKKondisi geografis dan akses yang sulit masih menjadi kendala dalam efektifitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di NTT yang menyebabkan munculnya masalah 3T dan tingginya AKI dan AKB. Jalan keluar yang ditempuh antara lain adalah Revolusi KIA NTT dengan penyediaan rumah tunggu kelahiran (RTK). Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui efektivitas pemanfaatan RTK oleh ibu hamil di Manggarai Barat NTT tahun 2016. Pemanfaatan rumah tunggu berhubungan faktor predisposisi (predisposing factors), faktor pemungkin (enabling factors) dan faktor penguat (reinforcing factors). Metode penelitian ini adalah Mixed Method Research dengan desain eksplanatoris. Penelitian ini mengambil jumlah sampel survey sebanyak 100 responden dengan metode multistage random sampling jumlah responden wawancara mendalam 29 responden. Analisis data menggunakan program Statistical Product and Service Solutions (SPSS) program Nvivo 11 Plus. Analisis kuantittatif menggunakan metode Chi Square Test. Hasil penelitian terdapat 19% ibu hamil menggunakan RTK di Manggarai Barat tahun 2016. Wawancara mendalam menunjukkan bahwa keberadaan RTK berdampak positif bagi banyak ibu hamil dari geografis sulit dan ibu hamil yang beresiko tinggi. Hasil analisis kuantitaf dari faktor predisposisi (predisposing factors) menunjukkan bahwa umur (p=0.38), pendidikan (p=0.301), pengetahuan (p=0.201), pekerjaan (p=0.68), kondisi ekonomi (p=0.592), sikap (p=0.452) dan faktor sosial budaya tidak mempunyai hubungan yang bermakna dengan pemanfaatan RTK di Manggarai Barat. Faktor ketersediaan sarana dan tenaga kesehatan mempunyai hubungan bermakna (p=0.038) serta ketersediaan sarana transportasi juga bermakna (P=0.04). Faktor ketersediaan kendaraaan dijelaskan oleh faktor jarak dan faktor geografis. Faktor-faktor penguat (reinforcing factors) seperti keluarga (p=0.201), masyarakat (p=1), tenaga kesehatan (p=0.26) dan pemerintah (p=0.345) tidak bermakna terhadap pemanfaatan RTK di Manggarai Barat tahun 2016.

---

ABSTRACTBad goegraphic condition and bad access to health facility still remain to be the big problem in effectivity of maternity care in NTT Province, Indonesia. The bad access to the facility causes the problems of 3 Lates (Tiga Terlambat) and still high of MMR and IMR. One of the wayouts of the problems is the revoluiton of Mother dan Infant Health care in NTT since 2009 with providing maternity waiting houses (MWH) near facility of health care. The aim of the study is to determine the effectivity of using maternity waiting houses in district of Manggarai Barat, Province of NTT, in 2016. The use of MWH link to the factors of: predisposing factors, enabling factors and reinforcing factors. This research uses Mixed Method Research with explanatory design. Total survey samples are 100 respondents using multistage random sampling method and total indepth interview samples are 29 respondents. The analisys of data using the soft ware program of Statistical Product and Service Solutions (SPSS) and Nvivo 11 Plus. The result of the survey is 19% pregnant women used MWH in Manggarai Barat in 2016. Indepth Interview shows the fact that the use of MWH have a positive impact for many pregnant women from the villages with bad geographic conditions and the pregnant women with high risk maternity. The quantitative analysis showing the result that the predisposing factors: age (p=0.38), education (p=0.301), knowledge (p=0.201), work (p=0.68), socio-economic condition (p=0.592), attitude (p=0.452) and socio-cultural factors had no significant relation with the use of MWH in Manggarai Barat in 2016. The factors of heath facility and healt care provider (p=0.038) and the presence of transportation facility (car or vehicles) (p=0.04) have significat relation with the use of MWH. The reinforcing factors: family (p=0.201), public figures (p=1), health care provider (p=0.26) and government (p=0.345) had no significant relationship with the use of MWH in Manggarai Barat, 2016."

"Berdasarkan PMK No. 69 Tahun 2013, tarif kapitasi ditetapkan sama untuk semua kelompok umur, hanya dibedakan antar FKTP. Tarif kapitasi tersebut tidak disesuaikan dengan risiko individu. Sedangkan menurut Andersen (2005) menyatakan bahwa umur merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi utilisasi pelayanan kesehatan. Dari permasalahan tersebut penelitian ini bertujuan untuk menghitung tarif kapitasi berdasarkan risiko umur. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian cross sectional. Hasil dari penelitian ini yaitu tarif kapitasi berdasarkan kelompok umur pada puskesmas, DPP, dan klinik. Berdasarkan hasil tarif kapitasi tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tarif antar kelompok umur dimana kapitasi tinggi pada kelompok umur (0-4) tahun dan (≥ 50) tahun.

---

Based on PMK No. 69 in 2013, capitation are set the same for all ages, only distinguished between primary health care. Capitation is not adapted to the individual risk. Whereas, according Andersen (2005) stated that age is one of the factors that affect health care utilization.

From these problems, this study aims to calculate the capitation by age. This study uses a quantitative research methodology with cross sectional study design.

The results of this study are capitation by age groups at the primary health care. Based on capitation results indicate that these are differences capitation between age groups, capitation higher in the age group (0-4) and (≥ 50) years old."

"ABSTRAKPertumbuhan kota dan meningkatnya jumlah penduduk harus diimbangi dengan penyediaan fasilitas umum yang mencukupi, begitupun dengan fasilitas kesehatan. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan merupakan kewajiban Pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah. Pemprov DKI Jakarta sejak tahun 2016 telah membuka RSUD Kecamatan yang merupakan rumah sakit kelas D sebagai lsquo;jembatan rsquo; antara jenjang fasilitas pelayanan primer Puskesmas dengan Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kota agar dapat merespon peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan kesehatan sekunder yang lebih merata. Selain menambah jumlah fasilitas kesehatan milik Pemprov DKI Jakarta, berdirinya RSUD Kecamatan membawa perubahan dalam aksesibilitas dan pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan di Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aksesibilitas geografis dan utilisasi RSUD Kecamatan di Jakarta Timur serta menjelaskan keterkaitan antara aksesibilitas dengan utilisasinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, dengan dibantu instrumen SIG, dengan menggunakan data sekunder dari masing-masing RSUD. Dari penelitian ini diketahui bahwa hadirnya 3 RSUD Kecamatan di Jakarta Timur secara geografis telah dapat telah dapat menjangkau hampir seluruh wilayah di Jakarta Timur, kecuali sedikit wilayah pada bagian sisi sebelah timur laut kota Jakarta Timur. Hal ini menunjukkan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah berhasil memeratakan akses geografis penduduk Jakarta Timur untuk menuju fasilitas pelayanan kesehatan.

---

ABSTRACTThe city growth and the increased number of population should be balanced with sufficient public facility, as well as health facility. The provision of health facility is an obligation of the government, including regional government. Since 2016, the provincial government of the Special Capital Region of Jakarta has opened District General Hospital, which is a class D hospital, as a lsquo bridge rsquo between primary service facility Public Health or Puskesmas and City General Hospital in order to respond the increase of the community rsquo s need of secondary healthcare service more equally. In addition to increase the number of health facilities owned by the provincial government of the Special Capital Region of Jakarta, the establishment of District General Hospital brings change in the accessibility and utilization of health service facility in Jakarta. The aim of this research is to find out geographical accessibility and utilization of District General Hospital in East Jakarta, as well as to explain the relationship between the accessibility and utilization. This research uses analytical descriptive method, helped by GIS software, using secondary data of each hospital. Based on the research, it can be seen that the establishment of 3 District General Hospitals in East Jakarta geographically has been able to reach almost all areas in East Jakarta, except for a few areas on the northeast side of East Jakarta. It indicates that the provincial government of the Special Capital Region of Jakarta has successfully eased the geographical access of the East Jakarta residents to the health service facility. "

"ABSTRAKPersalinan yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan, terbukti bisa menekan risiko kematian ibu. Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Lamunti tahun 2017 masih rendah yaitu 16,8%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan dan alasan pemanfaatan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan oleh ibu bersalin di wilayah kerja Puskesmas Lamunti Tahun 2017. Metode penelitian menggunakan metode gabungan kuantitatif dan kualitatif. Analisis bivariat menunjukkan tiga faktor yang berhubungan yaitu kepemilikan jaminan kesehatan, pelayanan antenatal dan komplikasi kebidanan. Analisis multivariate menunjukkan dua faktor yang berhubungan yaitu pelayanan antenatal dan komplikasi kebidanan. Faktor komplikasi kebidanan merupakan faktor yang paling dominan berhubungan dengan pemanfaatan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan. Hasil kualitatif ditemukan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mempunyai kartu BPJS, standar pelayanan antenatal di desa kurang dari 10 T, adanya komplikasi kebidanan menjadi alasan ibu melahirkan di fasilitas pelayanan kesehatan. Diperlukan komitmen/kebijakan yang mendukung persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan; pelatihan ANC terintegrasi; pemberdayaan masyarakat (pelaksanaan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi, kelas ibu hamil, desa siaga dan PIS-PK).

---

Childbirth performed in health care facilities has been proven to reduce the risk of maternal death. Childbirth in health care facilities at Lamunti Health Center in 2017 is still low at 16.8%. This study aims to know the determinants and reasons for the use of childbirth in health care facilities by maternity in the working area of Lamunti Health Center 2017. The research method uses quantitative and qualitative combined methods. Bivariate analysis showed three related factors namely health insurance ownership, antenatal care and obstetric complications. Multivariate analysis showed two related factors, namely antenatal care and obstetric complications. Obstetric complications are the most dominant factor associated with the use of childbirth in health care facilities. The qualitative results found that there were still many people who did not yet have a BPJS card, the standard of antenatal care in the village was less than 10 T, the existence of obstetric complications was the reason for the mother giving birth in a health care facility. Commitments / policies are needed to support childbirth in health care facility; integrated ANC training; community empowerment (implementation of childbirth planning programs and prevention of complications; classes of pregnant women; alert villages and PIS-PK).

"

"Today's healthcare supervisors are continually faced with smaller budgets, fewer workers, and greater responsibilities. The sixth edition of this text continues to provide information for future healthcare managers and supervisors who must address these challenges daily. Written primarily for those who have little to no management training, Umiker's offers practical suggestions for improving effectiveness, both as a supervisor and as an organization. Ideal for students in undergraduate, community, and career college programs, author Charles R. McConnell maintains Dr. William Umiker's clear, jargon-free writing style."

"Dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan kesehatan menyeluruh terpadu dan bekesinambungan diperlukan suatu perencanaan yang baik dan mantap. Artinya perencanaan ini dibuat sedemikian rupa sehingga dapat menjawab permasalahan kesehatan yang ada.Untuk itu organisasi Dinas Kesehatan Kuantan Singingi harus mempunyai konsep dan perencanaan yang strategis tentang pelayanan serta pengendalian dan pelaksanaan kondisi masyarakat setempat.Untuk menjawab lingkungan ekternal dan lingkungan internal apa saja yang mempengaruhi organisasi, serta perencanaan strategis yang bagaimana yang akan menjadi acuan dan pegangan organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Untuk menjawab semua itu dilakukan penelitian terhadap Dinas Kesehatan Kuantan Singin.Pada penelitian ini informasi diperoleh dari data skunder dan sumber resmi lain yang berwenang dimana terhadap sumber resmi tersebut dilakukan wawancara mendalam yang ditentukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kuantan Singingi.Untuk dapat menyusun rencana strategis Dinas Kesehatan Kuantan Singingi dilakukan melalui tiga tahap, yaitu tahap input stage yang terdiri dari analisis lingkungan eksternal dan analisis lingkungan internal Dinas Kesehatan Kuantan Singingi yang dilakukan oleh kelompok pengambil keputusan (Consensus Decision Making Group). yang terdiri Kepala Dinas, Bapeda, Pemda, DPRD dan seluruh jajaran Dinas Kesehatan Kuantan Singingi, selanjutnya CDMG melakukan tahap coaching dengan menggunakan analisis SWOT dan analisis IE matriks ( Internal Ekternal Matriks), dan terakhir dilakukan tahap pengambilan keputusan ( Decision Stage) melalui analisis QSPM ('Quantitative Strategic: Planning Matrixs).Berdasarkan hasil analisis SWOT matriks Dinas Kesehatan Kuantan Singingi berada dalam kuadran Strenghts-Oppurtinitis (S-0) dimana pada kondisi demikian Dinas Kesehatan Kuantan Singingi melakukan strategi dengan kekuatan yang ada untuk memanfaatkan peluang. Pada analisis matriks IE posisi Dinas Kesehatan Kuantan Singingi berda pada sel II (Growth and Build) dimana pada posisi ini masih mempunyai peluang untuk melakukan pertumbuhan dan perkembangan organisasi.Dari analisis kedua matriks diatas maka prioritas strategi yang tepat dan cocok adalah strategi intensif dan strategi integratif.

---

The Snalysis of Strategic Planning of Kuantan Singingi Health OfficeIn achieving the successfulness of integrated and continual health development, a well-arranged planning is important. It means that the planning must be constructed in such manner to answer any existing health problems. Therefore, the Health Office of Kuantan Singingi should have a clear concept and strategic planning about service, control, and public condition in the area.

To counter with the internal and external environment that may influence the institution, and which strategic planning that can be a reference and choice for the institution in achieving its goal, it was necessary to conduct the research about the Health Office of Kuantan Singingi.

In this study, information were acquired from secondary data and other authorized sources. To the authorized sources, it was carried out in-depth interview that had determined by the head of Health Office of Kuantan Singingi.

Strategic planning of Kuantan Singingi Health Office was arranged in three stages. First, it was input stage, which contained internal and external environment analysis of Kuantan Singingi Health Office, The analysis was conducted by Codsensus Decision Making Group, which consisted of Health Office Ind, Local Planning body (Bappeda), Local Government, Local House Representative and all departments of Kuantan Singingi Health Office. Hereafter, CMDG did a matching stage by using SWOT analysis and Internal and External (1E) Matrix. The final stage was Decision Stage through Quantitative Strategic Planning Matrix.

According to the result analysis of SWOT matrix, Kuantan Singingi Health Office was in the quadrant of strengths-opportunities (S-O), where in that condition the Kuantan Singingi Health Office held strategy with strengths to exploit opportunities. In IE analysis, the position of Kuantan Singingi Health Office was in cell II (growth and build), where the position still had opportunity to make growth and development of the organization

From both of above matrix analyses, it was known that the appropriate strategic priority was intensive and integrated strategies."