Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPelaksanaan pencatatan dan pelaporan kasus drop out pelayanan antenatal ibu hamil masih belum memiliki format pelaporan baku. Identifikasi kasus drop out masih dilakukan secara manual dengan mengandalkan ingatan dari bidan maupun kader. Sistem notifikasi dikembangkan sebagai alat identifikasi pada kasus drop out pelayanan antenatal ibu hamil. Penelitian ini adalah pengembangan sistem informasi Rapid Application Development (RAD) dengan teknik prototyping. Hasil penelitian menyarankan bahwa notifikasi digunakan sebagai bentuk identifikasi kasus drop out pelayanan antenatal ibu hamil. Notifikasi dilakukan automatis berdasarkan tanggal kunjungan pelayanan antenatal ibu hamil. Sistem notifikasi ini perlu dilakukan kegiatan follow up sehingga data identifikasi kasus drop out termanfaatkan dengan baik. Follow up dilakukan oleh bidan yang dapat melibatkan kader ataupun secara langsung melakukan kontak dengan ibu hamil.

---

ABSTRACTImplementation of recording and reporting cases of drop out antenatal services pregnant women still do not have the standard reporting format provided. The identification of drop out cases is still done manually by relying on the memories of midwives and cadres. Notification system is used as an identification tool that is done in case of drop out antenatal service of pregnant mother. This research is qualitative research with information system development method of Rapid Application Development (RAD) with prototyping technique. The results suggest that notification is used as a form of identification of drop out cases of pregnant women's antenatal care. Notification is done by system based on the date of antenatal care visit of pregnant mother. However, this needs to be followed up with follow up activities so that the data of the identification of drop out cases is utilized properly. Follow up is done by midwife either by involving cadre or make direct contact with pregnant mother."

"Sistem informasi geografis bidang kesehatan dapat digunakan untuk melihat status kesehatan (outcome) melakukan perencanaan program, perencanaan infrastruktur dan peralatan, untuk melihat kemajuan indikator kesehatan (sebagai sistem evaluasi & monitoring), melihat cakupan pelayanan kesehatan, dan hubungan antar sektor.Pemantauan wilayah setempat (PWS) adalah alat manajemen program KIA untuk memantau cakupan pelayanan KIA di suatu wilayah (Puskesmas/kecamatan) secara terus menerus agar dapat dilakukan tindak lanjut yang cepat dan tepat lerhadap wilayah yang cakupan pelayanan KIA nya masih rendah.Kabupaten Majalengka telah lama melaksanakan program KIA namun masih memiliki permasalahan sistem informasi, diantaranya masih belum baiknya dalam penyediaan informasi yang cepat, tepat, dan akurat.Tujuan dikembangkannya SIG PWS KIA adalah guna menghasilkan informasi yang berkualitas dalam rangka membantu para pengambil kebijakan dalam melakukan evaluasi dan intervensi program kesehatan ibu dan anak secara cepat, tepat dan akurat di Kabupaten Majalengka.Pengembangan SIG PWS KIA ini mengikuti tahapan siklus hidup pengembangan sistem (system developmemf Iife cycles) yang dibatasi sampai pada tahap implementasi sistem (ujicoba prototype).Hasil uji kelayakan (feasibility study) pengembangan SIG PWS KIA di Kabupaten Majalengka dilihat dari aspek kelayakan ekonomis, teknis, operasi maupun organisasi cukup layak untuk dikembangkan.Hasil wawancara menyatakan bahwa sebenamya data yang dihasilkan dari sistem pelaporan PWS KIA yang telah berjalan selama ini sudah cukup memadai. Hanya perlu di tambahkannya beberapa indikator penunjang seperti kualitas pelayanan ANC, dikarenakan saat tidak adanya instrumen rutin dalam laporan yang melihat kualitas pelayanan ANC oleh Bidan. DO Pelayanan ANC yang tidak tersedia dalam Iaporan PWS, Kantong taksiran partus dan kunjungan luar wilayah, distribusi kematian ibu dan bayi berdasarkan penyebab, waktu terjadinya dan penolongnya yang belum tersedia secara rutin pada laporan PWS bulanan. Juga disetujui jika output SIG PWS KIA berupa peta geografis, yang memperlihatkan status kerawanan tertentu di suatu daerah.Sistem Informasi Geografis PWS KIA di Kabupaten Majalengka dapat berjalan dengan baik di seluruh Puskesmas jika ada beberapa prasyarat di antaranya adalah : Semua Bidan di desa I di puskesmas melakukan pengisian kartu ibu, kohor bayi dan format autopsi verbal dengan baik dan benar, tersedianya sarana komputer di Puskesmas dan di Dinas Kesehatan, tenaga pengelola SIG PWS KIA di Puskesrnas maupun di Dinas harus terlatih terlebih dahulu Software SIG PWS KIA."

"Pengembangan Sistem Informasi PWS-KIA herbasis SIG ini adalah dihasilkannya Prototipe aplikasi Program KIA Puskesmas untuk Dlnas Kesehatan Kabupaten. Selaln itu dapat pula dilakukan pemetaan untuk melihat cakupan indikator KIA dan melihat wilayah prioritas herdasatkan cakupan indikator KIA, rasio tenaga Bidan terhadap desa binaan, jarak tempuh kecamatan ke ibu kota kabupaten dan persentase desa rawan per keeamatan. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan sistem yang terdiri dari analisis sistem yang dimulai dengan: menetapkan manalah sistem informasi yang ada, informasi peluang pengembangan, indikator dan data yang dibutuhkan. Kemudian membuat perancangan sistem yaitu membuat format input dan output. Selanjutnya dilakukan analisis dengan pemetaan. Diharapkan dengan tersusunnya prototipe PWS-KIA ini, dapat diterapkan dl Dinas Kesehatan dalam mempermudah pelaksanaan Evaluasi Program KIA.

---

Information system development of PWS-KlA with Geographic Information System (GIS) based produced prototype application KIA program in Public Health Centre for Public Health Office. The prototype can be conducted mapping to see coverage indicator and see priority region with indicator coverage based, personnel ratio of midwife fur building village. traveled distance from district to capital city sub-province and less village percentage by district. The methodology used is system approach that consist of system analysis started with: specify existing information system problem, information of development opportunity, indicator and data required. Then make system design that make input furmat and output. Furthermore is made analysis with mapping. The prototype result has been gotten information about the first priority Public Health Centre for intervention is Public Health Centre- with low coverage indicator KIA. personnel ratio of midwife for building village, less village percentage and traveled distance from district to capital city sub province that far is West Woyla Public Healt Center, East Woyla Public Health Center, Sungai Mas Public Health Center and Meutulang Public Health Center. Expectation from PWS-KIA prototype can help Public Health Office for monitoring and evaluating KIA Program."

"Di Kabupaten Tangerang cakupan kunjungan pertama antenatal (K1) pada tahun 2012 sebesar 103%, dan cakupan kunjungan keempat antenatal (K4) sebesar 82% pada tahun 2012. Terdapat selisih pada hasil cakupan K1 dan K4 karena terjadi kesenjangan potensial atas kualitas layanan antenatal sehingga perlu diperbaiki.Kasus komplikasi yang tertangani 6906 kasus (59%), hanya 1268 kasus (18,3%) yang ditangani di puskesmas PONED. Hasil tersebut diatas belum sesuai dengan target dari Kementerian Kesehatan yaitu 67% komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas dapat ditangani pada tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kualitas pelayanan antenatal dengan pemanfaatan Puskesmas Curug dan Puskesmas Mauk sebagai Puskesmas mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar di Kabupaten Tangerang Tahun 2013, dengan desain penelitian cross sectional.Diperoleh hasil variabel yang berhubungan dengan pemanfaatan puskesmas PONED adalah pendidikan ibu (OR=3,7; 95% CI: 1,552-8.636) dan waktu tempuh ke puskesmas (OR=0,2; 95% CI: 0,039-0,841) sedangkan kualitas pelayanan antenatal tidak berhubungan dengan pemanfaatan puskesmas PONED (OR=1,233; 95% CI: 0,608-2,502; p value: 0,560). Sehingga perlu meningkatkan pengetahuan dan informasi kepada ibu hamil agar dapat meningkatkan kemampuannya dalam membuat pilihan pelayanan mana yang diinginkan dan akan diambil terutama dalam menghadapi masalah kegawat daruratan obstetri.

---

At Tangerang District coverage first antenatal visit (K1) in 2012 amounted to 103%, and coverage of four antenatal visits (K4) by 82% in 2012. There is a difference in the results of K1 and K4 scope due to the potential gap on the quality of antenatal services so that needs to be fixed.

Cases handled 6906 cases of complications (59%), only 1268 cases (18.3%) were treated in the clinic PONED. Results above are in accordance with the targets of the Ministry of Health that 67% of complications of pregnancy, childbirth and postpartum can be handled in 2012. This study aims to determine the relationship between the quality of antenatal care with the use of Curug health centers and Mauk health centers as able health centers Basic Emergency Obstetric Neonatal Care at Tangerang District in 2013, with a cross-sectional study design.

Obtained variable results related to the utilization of maternal health clinic PONED is education (OR = 3.7, 95% CI: 1.552-8636) and the travel time to the clinic (OR = 0.2, 95% CI: 0.039-0.841), while the quality of service antenatal not related to the utilization of clinic PONED (OR = 1.233, 95% CI: 0.608- 2.502, p value: 0.560). So the need to increase knowledge and information to pregnant women in order to improve its ability to make a choice where the desired service and will be taken, especially in dealing with obstetric emergencies problem."

"SP3 yang berjalan selama ini belum menghasilkan data/informasi program kesehatan yang lengkap, cepat dan keakurasiannya masih diragukan, oleh karenanya pemanfaatan hasil luaran SP3 oleh pengelola program di tingkat Dinas Kesehatan Kabupaten belum optimal.SP3 bukan merupakan satu-satunya pelaporan yang harus dibuat oleh Puskesmas, tetapi masih terdapat laporan lain dari para pengelola program Dinas Kesehatan. Hal ini disamping menjadi beban bagi Puskesmas, juga menyebabkan pelaporan tidak lengkap, tidak tepat waktu dan adanya duplikasi data antra pengelola program dengan data pada pengelola SP3. Hal lain yaitu tidak berjalannya mekanisme umpan balik dari tingkat Dinas Kesehatan kepada Puskesmas.Sejalan dengan era desentralisasi, maka Dinas Kesehatan Kabupaten mempunyai kewenangan dalam pengembangan Sistem Kesehatan di tingkat Kabupaten maupun dalam pengembangan Sistem Informasi Kesehatannya. Kebijakan organisasi dan komitmen yang tinggi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang beserta jajarannya, serta dukungan sumber daya yang memadai dalam pengembangan Sistem Informasi Kesehatan di wilayahnya. Sistem Informasi Program Kesehatan (SIPK) berbasis data Puskesmas merupakan pengembangan dari SP3, yang diharapkan menghasilkan data/informasi mengenai program kesehatan di Puskesmas sehingga dapat mendukung pelaksanaan manajemen program kesehatan di tingkat Dinas Kesehatan Kabupaten, baik perencanaan, monitoring dan evaluasi program.Pengembangan SIPK berbasis data Puskesmas ini, dimulai dengan menetapkan informasi, indikator dan data yang dibutuhkan, mendesain sistem pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, mendesain format input dan output laporan, serta perancangan program aplikasinya. Kebijaksanaan satu pintu keluar-masuk data pada Sub Bagian Perencanaan, yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengelolaan data program kesehatan, serta pelaksanaan mekanisme umpan balik akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan sistem ini dalam menghasilkan data/informasi program kesehatan yang berkualitas.

---

The existing Public Health Center Recording and Reporting System has not yet sufficient and satisfy our need to gather a complete health program data and information, in fact the speed and accuracy is still questionable. Therefore the output utilization by the Program Manager in the Health Office Tangerang District is far from optimum.

The major problem of Public Health Center Recording and Reporting System is on its data collection, in which it is not the only report should prepared by the Public Health Center, but there are many other reports required by the Program Manager in the Health Department as well. It is more often becoming an additional workload to them and resulting incomplete reports made and not submitted on time. It is also containing data duplications between the report received by the Program Manager in the Health Department with another one delivered to the Recording and Reporting System Manager. Another problem is the inaccuracy information will affect the feedback mechanism from Chief Executive of Health District Office to the Public Health Center. Along with decentralization era, the Health District Office has an authority to develop the health system in the level of district and to develop the health information system as necessary. Policy and strong commitments of the organization supported by adequate human resources to maintain the development of health information system in the District.

The Health Program Information System is an outcome of Public Health Center Recording and Reporting System development. The expectation is to produce data and information concerning health program in the Public Health Center, and to have the ability to support managing the health program management in the Health Office Tangerang District. The development of Health Program System Information begins with verifying the information, data and indicator required, designing the collection system, processing and data presentation, designing the output and input format of reports, and application program design.

The one gate policy of data in the Planning Section which has task and function in handling health program data, and maintaining a feedback mechanism which will optimizing the system achievement to produce high quality health program data and information."

"ABSTRAKKementerian Kesehatan bekerjasama dengan UNICEF membuat suatu perangkat lunak bernama "Kartini" untuk mempermudah pelaksanaan PWS KIA, mempercepat analisis data, meningkatkan akurasi analisis, serta mengurangi human errors (Liesman et. al, 2011). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kinerja perangkat lunak Kartini dalam upaya pemantauan program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di Kabupaten Tangerang tahun 2012. Desain penelitian yang digunakan adalah cross sectional dengan melakukan wawancara mendalam dan observasi di Puskesmas Balaraja dan Sindang Jaya. Hasil penelitian diperoleh bahwa penggunaan perangkat lunak Kartini sangat bermanfaat dalam pelaksanaan PWS KIA, namun masih terdapat beberapa kendala dalam pengimplementasiannya.

---

AbstractMinistry of Health in collaboration with UNICEF make a software named "Kartini" to facilitate the implementation of PWS KIA, speed up data analysis, improve the accuracy of analysis, and reduce human errors (Liesman et. al, 2011). This study aims to know the performance of Kartini Software in Monitoring Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) in Tangerang Regency 2012. Design of the study is cross sectional by using indepth interviews and observations in Balaraja and Sindang Jaya health center. The results obtained that Kartini software is very useful in the implementation of PWS KIA, but there are some obstacles in implementation."

"Berdasarkan Survey Dasar Kependudukan Indonesia (SDKI) Pada tahun 2002- 2003 AKI sebesar 307 per 100.000 kelahiran hidup, Hal ini menunjukan AKI di Indonesia masih tinggi salah satu penyebabnya adalah komplikasi dan resiko tinggi kehamilan yang dapat dicegah melalui pemantauan antenatal dengan pemeriksaan kehamilan serta memberikan pelayanan rujukan bagi kasus resiko tinggi yang dapat menekan angka kematian sampai 80%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tentang kinerja petugas KIA puskesmas pembantu dalam pelayanan Antenatal dan faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja petugas KIA tersebut, serta faktor yang paling dominan berhubungan dengan kinerja petugas KIA puskesmas pembantu. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Agam dengan rancangan penelitian cross Sectional. Sampel penelitian adalah semua petugas KIA puskesmas pemhantu yang ada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Agam yang berjumlah 115 orang. Pengolahan dan analisis data dilakukan secara bivariat dan multivariat Analisis bivariat menggunakan uji Chi-Square untuk melihat hubungan variabel independen dengan variabel dependen dan analisis multivariat menggunakan uji regresi logistik untuk melihat faktor yang paling dominan. Hasil penelitian menunjukan 55.7% kinerja petugas KIA puskesmas pembantu di Kabupaten Agana kurang dan 44.3% mempunyai kinerja baik, dan hasil analisis menunjukkan terdapat hubungan bermakna antara status perkawinan, motivasi dengan kinerja serta analisis multivariat menunjukan bahwa status perkawinan merupakan faktor yang paling dominan berhubungan dengan kinerja. Penelitian ini menyarankan agar dinas kesehatan Kabupaten Agam dan puskesmas dalam memberikan pembinaan kepada petugas KIA puskesmas pembantu dengan kinerja kurang khususnya tentang memeriksa glukosa urine atas indikasi, memeriksa urine untuk test protein atas indikasi, mengukur suhu, menganjurkan ibu buang air kecil sebelum memeriksa kehamilan, mencuci tangan sebelum memeriksa kehamilan.

---

Indonesian Health Demogaphy Base Survey (SDKI) in 2002-2003 showed that Maternal Mortality Rate (AKI) was 307 per 100.000 life birth. This indicated that AKI in Indonesia is still high compared to The National target, due to complication and high risk pregnancy that are preventable through proper antenatal monitoring and earlier pregnancy cheek up and delivering referal care for high risk case in order to repress mortality rate until 80%.

This research is aimed to describe KIA’s officer job performance at assistant community health center in performing antenatal care and to explore factors related to KlA'S officer job performance, and the most dominant motor related to KIA oiiicer job performance at servant community health center.

This research was conducted in Agam District region with cross sectional's design. The sample were all KIA’s oticer of servant community health center in Agam District Health office region with l 15 omcers. Data were analyzed in univariat, bivariat, and multivariate way. The bivariate analysis used chi square test to explore the correlation between independent and dependent variable and multivariate analysis used logistic regression test to explore the most dominant factor.

The result show that 55,7% KIA oiiicer job performance is improper and 44,3% is good, and the analysis showed that there are significant correlation between marital status and job performance and between motivation and job performance. The multivariate analysis showed that marital status was the most dominant factor related to job performance.

This research suggests Agam District health o&ice and community health center to develop a training for KIA otlicers of cervant community health center with improper job performance, particularly about testing urine glucose on indication, checking urine for protein test on indication, measuring tempemtme, washing hand before checks pregnancy."

"Kabupaten Lampung Utara menjadi salah satu kabupaten penyumbang AKI tertinggi di Provinsi Lampung. Laporan profil kesehatan Lampung Utara menyebutkan bahwa terjadi trend kenaikan AKI pada 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2017-2021. Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Permenkes Nomor 21 Tahun 2021 sebagai upaya penguatan dalam pelayanan kesehatan ibu guna mencegah kematian ibu maupun bayi, termasuk didalamnya mengatur terkait pelayanan kesehatan masa hamil (antenatal). Disisi lain, Puskesmas sebagai layanan primer diharapkan mampu melaksanakan pelayanan antenatal tersebut sesuai standar sebagai penguatan upaya preventif. Dinas Kesehatan Lampung Utara telah mendistribusikan alat USG kepada Puskesmas di Kabupaten Lampung Utara, guna mendukung pelakanaan pelayanan antenatal di Puskesmas. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan pelayanan antenatal di Puskesmas Negara Ratu dan Puskesmas Cempaka. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pelayanan antenatal sudah berjalan, namun pelayanan antenatal terpadu dengan program kesehatan jiwa serta pencatatan dan pelaporan belum optimal dilaksanakan. Komunikasi sudah dilakukan dengan baik. SDM dan fasilitas masih kurang. Para pelaksana kebijakan bersikap mendukung namun belum terdapat mekanisme pemberian reward yang diberikan. Sudah terdapat SOP terkait pelayanan antenatal dan koordinasi antar Puskesmas dengan BPM sudah berjalan dengan baik. Mayoritas ibu hamil mendukung dan ikut berpartisipasi dalam melakukan pelayanan antenatal, namun masih ditemukan kendala dan tantangan dalam mendorong partisipasi ibu hamil dalam melakukan pelayanan antenatal. Kesimpulannya, implementasi kebijakan pelayanan antenatal sudah berjalan, namun belum optimal. Diperlukan upaya optimaliasi pada implementasi kebijakan pelayanan antenatal dan juga peningkatan pada sumber daya dan dukungan masyarakat guna mendukung proses impelementasi.

---

Lampung Utara is one of the districts with the highest MMR contribution in Lampung Province. Lampung Utara health profile report states that there has been an increasing trend of MMR in the last 5 years, namely from 2017-2021. The Ministry of Health has issued Permenkes Number 21 of 2021 as an effort to strengthen maternal health services to prevent maternal and infant deaths, including regulating health services during pregnancy (antenatal). On the other hand, the Public Health Center (Puskesmas) as the primary service is expected to be able to carry out the antenatal service according to standards as a strengthening of preventive efforts. Lampung Utara Health Office has distributed ultrasound kits to Public Health Center in Lampung Utara Regency, to support the implementation of antenatal care at the Public Health Center. The purpose of this study was to determine the implementation of antenatal care policies at the Public Health Center of Negara Ratu and Public Health Center of Cempaka. This research was a qualitative research. Data collection was carried out through in-depth interviews, observation and document review. The results of the study showed that the implementation of antenatal care policies has been running, but integrated antenatal care with mental health programs and recording and reporting have not been optimally implemented. Communication has been done well. Human resources and facilities were still lacking. Policy implementers were supportive but there was no reward mechanism yet. There were already SOPs related to antenatal care and coordination was going well. The majority of pregnant women support and participate in conducting antenatal care, but there were still obstacles and challenges in encouraging the participation of pregnant women in conducting antenatal care. In conclusion, the implementation of antenatal care policies has been running, but not optimal. Efforts are needed to optimize the implementation of antenatal care policies and also increase the resources and community support for support the implementation process."

"Pelayanan ibu hamil yang sesuai standar di Indonesia hanya sekitar 19%. Penelitian ini untukmengevaluasi pelaksanaan pelayanan antenatal terpadu di Puskesmas perkotaan di wilayahKota Tangerang Selatan. Analisis dilakukan melalui kualitas dokumentasi pelayananantenatal atau antenatal care (ANC) di Puskesmas serta alternatif solusi perbaikan kualitasANC melalui model monitoring pelayanan antenatal berbasis teknologi informasi. Penelitianini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan mengambil pemberi layananantenatal serta penerima layanan antenatal di Puskesmas wilayah Kota Tangerang Selatan.Penelitian menunjukkan bahwa kualitas pencatatan masih kurang lengkap. Permasalahanutama dari kurangnya kualitas tersebut adalah beragamnya dokumentasi yang harus diisisecara manual oleh Bidan. Survei terhadap penerima pelayanan yaitu ibu hamil,menunjukkan bahwa ketepatan waktu kedatangan ibu di Puskesmas dipengaruhi oleh faktorsosial seperti: status pekerjaan, penghasilan, mengetahui alasan kedatangan ANC, adanyapenjelasan diagnosis, dan jenis pencatatan jadwal ANC. Sedangkan faktor yangmempengaruhi pelayanan sesuai standar adalah pendidikan, status pekerjaan, dukungankomunitas (kader) dan dukungan dari Bidan. Hasil ini merekomendasikan penggunaanteknologi informasi dalam pelaksanaan monitoring pelayanan antenatal terpadudirekomendasikan agar meningkatkan efektifitas dan efisiensi pekerjaan yang dijalankan saatini. Hasil penelitian ini memberikan informasi tentang aspek sosial dan teknikal yangmempengaruhi kesiapan Puskesmas dalam mengadopsi Sistem Teknologi Informasi.Mayoritas Bidan dan Kader di Puskesmas wilayah Kota Tangerang Selatan telah siap untukmenggunakan sistem monitoring pelayanan antenatal berbasis teknologi informasi.Sementara dari hasil pengujian keberpakaian menggunakan metode System Usability Scaleterhadap desain sistem monitoring dan registrasi ibu hamil (SIMORI) memperlihatkan bahwadesain tersebut dapat diterima oleh pengguna. Kesimpulan dari penelitian ini adalah modelmonitoring antenatal care terpadu berbasis Teknologi Informasi seperti sistem monitoringdan registrasi ibu hamil (SIMORI) yang di desain sesuai kebutuhan pengguna. Sistem inidirekomendasikan untuk mengintegrasikan proses pelayanan antenatal, mempermudahproses monitoring standar pelayanan antenatal di Puskesmas, dan pemantauan sendiri olehibu hamil.Currently, only 19% of pregnant women in Indonesia have received the minimum standardfor antenatal care (ANC). Thus, the objective of this study is to evaluate the quality of ANCservices in South Tangerang District, an urban area of Banten Province through measuringthe quality of ANC documentation and factors related to the quality of ANC. Analysis ofANC service standards through the evaluation of ANC documentation in Puskesmas wascarried out to provide a positive contribution to the government as well as healthorganizations and offer an alternative solutions to improve the quality of ANC standardsthrough designing a monitoring and registration system for pregnancy named SIMORI. Thisresearch is a descriptive study with qualitative and quantitative approaches. The participantsof this study were health workers who directly related to the ANC services such as healthmanagement consist of 70 midwives, 140 community health workers and 207 pregnantwomen who visited the Government Primary Health Care of South Tangerang District forANC. The result of the study shows that the quality of the ANC documentation in cohortbook is still poor with only 38% of the records completely filled by the midwives. The mainproblems in the current ANC monitoring process from the midwives perspective are thenumbers of book that must be filled and the high workload due to the large number ofpatients. Meanwhile, from the perspective of pregnant women, the result shows that thepunctuality of ANC visit in urban Puskesmas is strongly related to the social factors such asemployment status, awareness to know the reason for ANC visit, the reminder usage anddiagnosis information from midwife. While factors related to the basic standard for ANCwere related to level of education, environmental support from community health workers,and working status. Furthermore, the health providers and pregnant women readiness foreHealth implementation shows positive results where most of the health workers are readyto implement an electronic monitoring system for pregnant mother. The conclusion of thisstudy is that the design of a monitoring and registration system for pregnant women(SIMORI) can be recommended to integrate the antenatal, to improve the monitoring processfor minimum standard of ANC and to self-monitored system for pregnant women"

"Pelayanan antenatal merupakan salah satu upaya untuk menurunkan Angka Kematian u di Indonesia. Pelayanan antenatal adalah memeriksa keadaan ibu dan janin secara berkala dengan upaya koreksi terhadap penyimpangan yang ditemukan. Memanfaatkan pelayanan antenatal yang teratur yaitu minimal 1 kali pada trimester I, 1 kali pada trimester II dan 2 kali pada trimester III (pola 1-1-2) bertujuan menjaga agar ibu hamil dapat melalui masa kehamilan, persalinan dan nifas dengan baik dan sehat serta melahirkan bayi yang sehat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan antenatal, meliputi faktor-faktor umur, pendidikan, pekerjaan, pengetahuan, sikap, status ekonomi keluarga, biaya pelayanan antenatal, jarak rumah dan persepsi Desain penelitian menggunakan rancangan cross-sectional. Responden adalah ibu-ibu yang baru melahirkan dengan partus aterm sebanyak 100 orang di wilayah kerja Puskesmas Pulau Temiang. Hasil penelitian menunjukkan 40% teratur memanfaatkan pelayanan antenatal. Faktor pengetahuan, persepsi ibu, status ekonomi keluarga dan umur ibu mempunyai hubungan yang bermakna dengan pemanfaatan pelayanan antenatal. Pengetahuan ibu merupakan faktor yang paling dominan berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan antenatal. ibu dengan pengetahuan tinggi 31,18 kali lebih teratur memanfaatkan pelayanan antenatal dibandingkan dengan ibu yang berpengetahuan rendah setelah dikontrol oleh faktor persepsi ibu, status ekonomi keluarga dan umur ibu. Untuk peningkatan pemanfaatan pelayanan antenatal yang teratur di Puskesmas Pulau Temiang, Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo dan Puskesmas Pulau Temiang perlu menetapkan kegiatan Promosi Kesehatan sebagai program prioritas.

---

Antenatal care is one of the efforts to decrease Maternal Mortality Rate in Indonesia. Antenatal care is to examine condition of the mother and the fetus regularly completed with correction against identified deviation. The purpose of regular antenatal care utilization, which are minimum once in first trimester, once is second trimester, and twice in third trimester, is to keep the mother healthy during the pregnancy, giving birth, and parturition, so that she can give birth a healthy baby.

The purpose of this research is to find out factors that are related with antenatal care utilization, namely age, education, occupation, knowledge, behavior, family economy status, antenatal care cost, house-distance, and mother's perception. Research design used cross-sectional arrangement The respondents are mothers who have just given birth with aterm partus 100 people in the work field Puskesmas (Public Health Center) Pulau Temiang.

The result of the research indicates that 40% of the respondents use antenatal care regularly. Factor of knowledge, mother's perception, family economy status, and mother's age, has a meaningful relation with antenatal care utilization. Mother's knowledge is the most dominant factor related with antenatal care utilization. Mothers with high knowledge use antenatal care 31.18 times more regularly than those with low knowledge, controlled by factors of mother's perception, family economy status, and mother's age. In order to increase regular antenatal care utilization at Puskesmas Pulau Temiang, Dinas Kesehatan (Health Division) of Kabupaten Tebo and Puskesmas Pulau Temiang needs to hold health promotion activities as a priority program."