Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam upaya memberikan perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin dari risiko kesehatan, pemerintah Indonesia mengimplementasikan program jaminan kesehatan sosial bersubsidi bagi masyarakat miskin Askeskin. Program ini kemudian diperluas target dan manfaatnya menjadi Jamkesmas. Penelitian ini meneliti dampak jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin terhadap utilisasi layanan kesehatan berupa jumlah kunjungan rawat jalan dan rawat inap, proporsi belanja kesehatan terhadap pengeluaran rumah tangga, serta self-assessed health. Analisis dilakukan pada semua populasi dan subpopulasi termiskin kuintil pertama dalam populasi . Peneliti menggunakan metode propensity score matching dan difference-in-difference untuk analisis data Indonesia Family Life Survey IFLS tahun 2000, 2007 dan 2014. Hasil penelitian menunjukkan program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin memiliki dampak positif signifikan terhadap jumlah kunjungan rawat jalan dan rawat inap; di sisi lain program tidak memiliki dampak signifikan terhadap proporsi belanja kesehatan rumah tangga dan self-assessed health. Program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin secara signifikan telah meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan, namun tidak signifikan melindungi masyarakat miskin dari risiko belanja kesehatan dan tidak signifikan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat miskin.

---

To improve the poor's access to healthcare services, the Indonesian government introduced Askeskin, a subsidized social health insurance for the poor. Later, Askeskin had policy expansion and became Jamkesmas. We examine the effects of this social health insurance for the poor on health services utilization-outpatient visits, inpatient admissions, household budget share of health spending, and self assessed health. We analyze all samples and the poorest 1st quartile of the sample. Using propensity score matching and difference in difference matching strategies on Indonesia Family Life Survey IFLS datasets 2000, 2007 and 2014, we find the insurance have positive significant impact on outpatient visits and inpatient admissions it does not seem to have significant impact on household budget share of health spending and self assessed health, however. This finding suggests that social health insurance for the poor increases health services utilization outpatient visits and inpatient admissions, on the other hand it does not significantly protect the poor from health spending and not significantly improve health outcome of the poor."

"Tesis ini menganalisis pemanfaatan layanan rawat jalan dan rawat inap di Puskesmas, rumah sakit umum/pemerintah, dan rumah sakit swasta untuk responden yang memiliki kartu Askeskin dan tidak memiliki kartu Askeskin. Selain itu, juga akan diperhatikan perbedaan periode sebelum dan setelah adanya program Askeskin, sehingga akan terlihat dampak program Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin) terhadap pemanfaatan layanan rawat jalan dan rawat inap. Permasalahan dianalisis dengan menggunakan dua metode analisis. Pertama, statistik deskriptif untuk menggambarkan kepemilikan kartu Askeskin dan pengguna kartu Askeskin untuk pemanfaatan pelayanan rawat jalan dan rawat inap. Pada tahap ini, pembagian dan penamaan kelompok responden terbatas pada kriteria pengelompokan data yang digunakan dalam penelitian ini dan tidak bisa dikaitkan dengan kriteria yang dikenal dalam konsep kemiskinan Indonesia. Metode kedua menggunakan analisis regresi logistik untuk menjelaskan probabilitas responden (yang memiliki maupun yang tidak memiliki kartu Askeskin) dalam memanfaatkan layanan rawat jalan dan rawat inap dengan berbagai variabel penjelas. Hasil analisis menunjukkan bahwa program Askeskin mampu mendorong pemanfaatan layanan rawat jalan di Puskesmas. Kepemilikan kartu Askeskin juga merupakan faktor dominan dengan peluang terbesar ketika responden memutuskan akan memanfaatkan layanan rawat jalan di Puskesmas. Sedangkan faktor ekonomi, yaitu penggunaan listrik dalam rumah tangga merupakan faktor dominan dengan peluang terbesar ketika responden memutuskan untuk memanfaatkan layanan rawat jalan dan rawat inap di rumah sakit umum/ pemerintah, ketika akan memanfaatkan layanan rawat jalan dan rawat inap di rumah sakit swasta, dan ketika akan memanfaatkan layanan rawat jalan anak di Puskesmas.

---

This thesis analyzes the utilization of outpatient and hospitalization service at health centers, public/government hospitals, and private hospitals to respondents who have Askeskin cards and those who do not have Askeskin cards. In addition, it also consider the period of implementation before and after Askeskin program to find out the impact of Askeskin program on the utilization of outpatient and hospitalization service. The problem is analyzed by using two analysis methods.

First method is descriptive statistics to describe the Askeskin card holder and Askeskin card user to the services. At this stage, the division and naming the group of respondents is limited to criteria of data grouping used in this study and could not be attributed to the known criteria in the concept of poverty in Indonesia.

The second method is logistic regression analysis to explain the probability of respondents (the Askeskin card holder and non card holder) in utilizing the facilities of outpatient and hospitalization services with various explanatory variables.

The analysis shows that the Askeskin program can improve the use of outpatient services at the health center. It also shows that the ownership of Askeskin card is a dominant factor with the greatest probabilities. While economic factors, namely electricity usage in the household, is the dominant factor with the greatest probabilities when respondents decided to use outpatient and hospitalization services in public/government hospitals, and private hospital, and when they use outpatient services at the child health center."

"Tujuh tahun semenjak skema jaminan kesehatan nasional (JKN) diperkenalkan, cakupan di Provinsi DKI Jakarta sudah mencapai 85% dari populasi, akan tetapi secara rata-rata out-of-pocket (OOP) pengeluaran kesehatan penduduk DKI Jakarta dua kali lipat dari pengeluaran Nasional. Tingginya cakupan JKN ternyata tetap diiringi dengan naiknya OOP pada Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini berfokus untuk memahami bagaimana hubungan kepemilikan jaminan kesehatan dengan utilisasi layanan kesehatan dan pengeluaran kesehatan tunai di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan data sekunder Susenas Kor Tahun 2021. Analisis kuantitatif yang dilakukan pada penelitian ini mencakup dua tahap, tahap pertama dengan menggunakan data tingkat individu untuk mengetahui determinan perilaku kesehatan individu terhadap utilisasi layanan kesehatan. Tahap kedua dilakukan dengan menggunakan data tingkat rumah tangga untuk mengetahui kecenderungan pemanfaatan jaminan kesehatan dengan out-of-pocket pengeluaran kesehatan di Provinsi DKI Jakarta. Dari penelitian ini didapatkan fakta bahwa status ekonomi penduduk kuintil satu (Q1) dan kuintil dua (Q2) merupakan kelompok penduduk terbesar yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Hasil analisis pada tahap pertama menunjukkan bahwa penduduk DKI Jakarta lebih memilih fasilitas kesehatan layanan yang dikelola oleh swasta untuk utilisasi rawat jalan sedangkan untuk utilisasi rawat inap fasilitas layanan kesehatan yang dioperasikan oleh pemerintah sedikit lebih unggul. Penduduk yang memiliki JKN akan memanfaatkannya untuk utilisasi rawat jalan maupun rawat inap. Sedangkan hasil pada tahap kedua menunjukkan bahwa out-of-pocket pengeluaran kesehatan tunai penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional (JKN) lebih rendah dibandingkan dengan penduduk yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan ganda/kombinasi (JKN dan swasta) saat utilisasi layanan kesehatan adalah menggunakan asuransi kesehatan swasta. Semakin tinggi status ekonomi penduduk, semakin tinggi juga pengeluaran kesehatannya. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat perlu memperhatikan cakupan kepemilikan jaminan kesehatan pada penduduk dengan status ekonomi rendah/miskin. Selain itu juga perlu mendorong penduduk lebih memanfaatkan JKN saat utilisasi rawat jalan dan rawat inap agar lebih dapat menurunkan risiko keuangan, terutama pada penduduk yang memiliki anggota rumah tangga kelompok rentan.

---

Seven years since the national health insurance scheme (JKN) was introduced, coverage in DKI Jakarta Province has reached 85% of the population, but the average out-of-pocket (OOP) health expenditure of DKI Jakarta residents is twice that of the national expenditure. The high JKN coverage was accompanied by an increase in OOP in DKI Jakarta Province. This study focuses on understanding how health insurance ownership relates to health service utilization and cash health expenditure in DKI Jakarta Province. This study uses secondary data from Susenas Kor in 2021. The quantitative analysis conducted in this study includes two stages, the first stage using individual-level data to determine the determinants of individual health behavior on health service utilization. The second stage was carried out using household-level data to determine the tendency of health insurance utilization with out-of-pocket health expenditure in DKI Jakarta Province.

This study found that the economic status of the population in quintile one (Q1) and quintile two (Q2) is the largest group of people who do not have health insurance. The results of the first stage of analysis show that DKI Jakarta residents prefer privately-run health facilities for outpatient utilization, while government-operated health facilities are slightly superior for inpatient utilization. Residents who have JKN will use it for outpatient and inpatient utilization. The results of the second stage showed that the out-of-pocket cash health expenditure of people with national health insurance (JKN) was lower than that of people without health insurance. Residents who have dual/combination health insurance (JKN and private) when utilizing health services are using private health insurance. The higher the economic status of the population, the higher their health expenditure. This study suggests that the government should pay close attention to the coverage of health insurance among people with low economic status. It also needs to encourage people to make more use of JKN when utilizing outpatient and inpatient care in order to further reduce financial risk, especially for people with vulnerable household members."

"Pasca diimplementasikannya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), peningkatan pemanfaatan pelayanan kesehatan terjadi pada setiap jenis kepesertaan. Meskipun mengalami tren peningkatan, sasaran utama program JKN yaitu peserta PBI masih dianggap belum optimal dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan, berbeda dengan jenis kepesertaan PBPU, PPU, dan Bukan Pekerja yang memiliki tingkat pemanfaatan pelayanan kesehatan yang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh pendapatan terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan berdasarkan jenis kepesertaan JKN. Menggunakan data sekunder dari data Klaim Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan tahun 2015 - 2018 dengan pendekatan metode analisa deskriptif dan estimasi persamaan regresi ordinary least square dan probit ordinal, diperoleh bahwa pendapatan yang diproyeksikan melalui jenis kepesertaan memiliki pengaruh terhadap tingkat pemanfaatan pelayanan kesehatan di antara peserta jaminan kesehatan nasional. Peserta PBI yang berasal dari kelompok pendapatan rendah memiliki periode perawatan kesehatan yang lebih lama, biaya pengeluaran kesehatan yang tinggi, dan tingkat keparahan penyakit yang lebih berat saat melakukan perawatan kesehatan dibandingkan dengan peserta yang berasal dari kelompok pendapatan menengah atas. Hasil penelitian ini menjelaskan kunjungan pemanfaatan pelayanan kesehatan peserta PBI yang rendah diakibatkan perilaku untuk mengobati sendiri dan pengetahuan yang rendah akan jaminan kesehatan nasional.

---

After the implementation of the National Health Insurance (JKN) program, an increase in the utilization of health services occurred in each type of participation. Although experiencing an increasing trend, the main target of the JKN program, namely PBI participants, is still considered not optimal in the utilization of health services, in contrast to the types of PPU, PBPU, and Non-Workers participation which have an optimal level of utilization of health services. This study aims to see how income affects the utilization of health services based on the type of JKN membership. Using secondary data from BPJS Health Health Service Claims data in 2015 - 2018 with a descriptive analysis method approach and estimation of regression equations ordinary least squares and ordinal probit, it was found that the projected income through the type of participation has an influences on the level of utilization of health services among national health insurance participants. PBI participants from low-income groups had longer periods of health care, higher health expenditures, and more severe disease severity during health care than participants from upper-middle-income groups. The results of this study explain the low utilization of PBI participants of health service visits due to self-medicating behavior and low knowledge of national health insurance."

"Penelitian ini bertujuan mengetahui peran jaminan kesehatan dan determinan yang mempengaruhi pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh penyandang disabilitas di Indonesia pada tahun 2021 menggunakan data Susenas Maret 2021. Variabel terikat penelitian ini adalah pemanfaatan pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap di FKTP dan FKRTL. Data dianalisis secara bivariat dan multivariat dengan metode Binary Regression menggunakan model logit. Diketahui variabel kepemilikan jaminan kesehatan, pemanfaatan JKN, jenis disabilitas, tingkat keparahan disabilitas, jenis kelamin, pendidikan, status pekerjaan, status kawin, jumlah anggota rumah tangga, dan karakteristik tempat tinggal serta status ekonomi berpengaruh signifikan pada pemanfaatan layanan rawat jalan dan rawat inap (p-value 0,000 <0,005). Kepemilikan jaminan kesehatan non JKN atau kepemilikan jaminan kesehatan ganda (JKN dan non JKN) meningkatkan peluang pemanfaatan layanan baik rawat inap maupun rawat jalan. Terjadi penurunan kepemilikan jaminan kesehatan terhadap peningkatan status ekonomi penyandang disabilitas (propoor). Sebaliknya terjadi tren peningkatan pemanfaatan jaminan kesehatan terhadap peningkatan status ekonomi keluarga penyandang disabilitas (prorich).

---

This research aims to determine the role of health insurance and the determinants that influence the use of health services by people with disabilities in Indonesia in 2021 using Susenas data for March 2021. The dependent variable of this research is the use of outpatient and inpatient health services at FKTP and FKRTL. Data were analyzed bivariately and multivariately using the Binary Regression method using the logit model. It is known that the variables of ownership of health insurance, utilization of JKN, type of disability, severity of disability, gender, education, employment status, marital status, number of household members, and characteristics of residence and economic status have a significant effect on the utilization of outpatient and inpatient services ( p-value 0.000 <0.005). Ownership of non-JKN health insurance or ownership of dual health insurance (JKN and non-JKN) increases the chances of utilizing both inpatient and outpatient services. There has been a decrease in ownership of health insurance due to an increase in the economic status of people with disabilities (propoor). On the contrary, there is a trend of increasing use of health insurance towards increasing the economic status of families of people with disabilities (prorich). "

"Indonesia launched National Health Insurance System (NHIS) in 2014 which the participants are compulsory for all residents and targeted to be Universal Health Coverage in 2019. On this scheme, there is government subsidy to support the low-income population to pay the insurance premium monthly. This study examined the distribution of NHIS-subsidized beneficiaries which associated with the household income distribution, and also studied about the utilization rate of health care facilities among the residents. Using the 2016 Susenas data, this study employed the benefit incidence analysis method to measure the distribution of NHIS-subsidized group, and logistic regression analysis to determine the health care seeking behavior. The result shows that households in higher income (quantile III-V) get benefit from government subsidy on NHIS program. It indicated there was a leakage on government budget that not belong to the target (quantile I and II). Then, logistic regression analysis found that people with higher income and having health insurance tend to visit health care facilities more frequently than lower income group and uninsured people. This can be concluded that health insurance ownership is important factor to influence people visiting health care facilities.

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi distribusi penerima manfaat subsidi jaminan kesehatan nasional (JKN) berdasarkan tingkat pendapatan rumah tangga, serta menganalisa tingkat utilisasi fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) pada masyarakat. Dengan menggunakan data Susenas tahun 2016, penelitian ini menggunakan metode benefit incidence analysis (BIA) untuk mengukur tingkat distribusi program subsidi JKN, dan metode analisis regresi logistik untuk mengidentifikasi perilaku penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok rumah tangga dengan pendapatan lebih tinggi (quantil 3-4) mendapatkan manfaat dari program subsidi JKN. Hal ini menunjukkan adanya kebocoran anggaran pemerintah yang diberikan kepada kelompok masyarakat di luar target program (quantil 1 & 2). Kemudian, berdasarkan hasil regresi logistik, masyarakat dengan pendapatan lebih tinggi dan memiliki asuransi kesehatan cenderung untuk mengunjungi fasyankes lebih besar daripada masyarakat dengan pendapatan lebih rendah dan tanpa asuransi kesehatan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kepemilikan asuransi merupakan salah satu faktor penting terhadap tingkat penggunaan fasyankes di Indonesia.

"

"Penelitian ini membahas tentang hubungan pemanfaatan dana bantuan operasional kesehatan (BOK) terhadap utilisasi pelayanan kesehatan balita di posyandu di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah agar dapat diketahuinya distribusi frekuensi faktor pelayanan kesehatan balita dengan utilisasi pelayanan kesehatan balita di osyandu di Indonesia, berdasarkan data Indonesia Family Life Survey (IFLS) tahun 2014. Diketahuinya hubungan kesesuaian pemanfaatan dana BOK dengan utilisasi pelayanan kesehatan balita di posyandu di Indonesia setelah dikontrol dengan variabel lain, berdasarkan data Indonesia Family Life Survey (IFLS) tahun 2014. Unit analisis penelitian ini adalah wilayah kerja kecamatan, dengan jumlah sampel yang memenuhi kriteria inklusi sebanyak 168 kecamatan. Analisis Multivariat dilakukan dengan pendekatan model Ordinary Least Square (OLS) dengan metode BackwardBerdasarkan hasil penelitian ini didapatkan bahwa proporsi Puskesmas penerima BOK sebesar 76,48%, proporsi kesesuaian pemanfaatan BOK sebesar 68,56%, dan rata-rata BOK perkapita adalah sebesar 4.226 rupiah yang berasal dari 15 propinsi, 115 kab/kota dan 168 kecamatan. Faktor-faktor yang berhubungan signifikan dengan utilisasi pelayanan kesehatan balita meliputi alokasi dana BOK perkapita, Manajerial Kepala Puskesmas, Jumlah Bidan,Jumlah Perawat, dan Sumbangan dana dari Puskesmas. Dari hasil penelitian ini juga didapatkan bahwa Puskesmas yang menerima BOK dan kesesuaian pemanfaatan Dana BOK tidakmempengaruhi utilisasi pelayanan kesehatan balita di posyandu di Indonesia sedangkan alokasi dana BOK perkapita meningkatkan utilisasi pelayanan kesehatan balita di posyandu di Indonesia.

---

This study discusses associaton between the use of Health Operational Assistance and Utilization Under Five Childs Health Services in Posyandu in Indonesia. The purpose of this study is to know the frequency distribution of under five childs health service facilities with the utilization of under five childs health services in posyandu in Indonesia based on the 2014 Indonesian Family Life Survey (IFLS) data, knowing the relationship between the suitability of BOK funds utilization and the utilization of under five health services at posyandu in Indonesia is based on the Indonesian Family Life Survey (IFLS) data in 2014, and it is known that the influence of BOK funds with the utilization of under-five health services after being controlled by other variables is based on the 2014 Indonesian Family Life Survey (IFLS) data. with the number of samples meeting the inclusion criteria as many as 168 sub-districts. Multivariateanalysis was carried out using the Ordinary Least Square (OLS) model approach with the backward method. Based on the results of this study it was found that the proportion of Puskesmas receiving BOK was 76.48%, the proportion of the suitability of BOK utilization was 68.56%, and the average BAP per capita was 4,226 rupiah from 15 provinces, 115 districts/cities and 168 sub-districts. The factors that significantly correlated with the utilization of under five childs health services included the allocation of BOK per capita funds, Managerial Head of Puskesmas, Number of Midwives, Number of Nurses, and Donations from Puskesmas. From the results of this study it was also found that the Puskesmas that received BOK and the suitability of the use of the BOK Fund did not affect the utilization of under-five health services at the posyandu in Indonesia while the allocation of the BOK per capita increased the utilization of under five health services in posyandu in Indonesia."

"Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembiayaan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Depok bertanggung jawab atas pelayanan Pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Non Kuota PBI sejak tahun 2017. Penelitian ini membahas mengenai gambaran manajemen dengan perspektif sistem yaitu masukan, proses, dan keluaran. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masukan sarana prasarana sudah cukup mendukung dan kebijakan atau pedoman menyesuaikan dengan keadaan semua pihak pelayanan, namun sumber daya lainnya seperti tenaga kepegawaian dan dana belum memenuhi kebutuhan pelayanan, serta belum ada pengembangan teknologi yang berfungsi untuk mencapai efisiensi. Pada proses pelayanan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian sudah berjalan sinkron dengan pedoman yang berlaku. Pada subsistem keluaran yaitu Surat Jaminan Pelayanan dengan jumlah rata-rata 47 buah pada tahun 2017 dan meningkat secara signifikan pada tahun 2018 yaitu rata-rata 115 buah, namun belum didukung oleh indikator pencapaian mutu pelayanan. Kesimpulan penelitian adalah pelayanan Pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Non Kuota PBI di Dinas Kesehatan Kota Depok telah berjalan sesuai dengan perencanaan dan pedoman yang ditentukan.

---

Since 2017 Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembiayaan Kesehatan of Dinas Kesehatan Kota Depok has served the Health Insurance Payment for the Poor Community in Kota Depok. The study is about the overview of the management by using system approach, consists of the input, process, and output. This is a qualitative research and the methods are observation, in depth interview and literature review. The research shows that logistics, infrastructure and guidance as the policy are adequate, although resource such as man, money, and technology as machine hasn rsquo t used properly to enhance work efficiency. The service process which starts from planning, organizing, actuating, dan controlling are synced with the guidance. The output which is Surat Jaminan Pelayanan, the number has increased in the year 2018, but there is no official work indicator yet. The conclusion of the research is Health Insurance Payment Service Management of the Poor Community has run side by side with the planning and policy."

"Kesehatan gigi dan mulut di Indonesia hingga saat ini masih merupakan permasalahan yang belum kunjung usai. Sebanyak 57,6% penduduk Indonesia yang memiliki masalah kesehatan gigi dan mulutnya, baru terdapat 10,2% penduduk yang memperoleh perawatan dari tenaga medis gigi. Tesis ini bertujuan untuk membuktikan bahwa kepemilkan jaminan kesehatan meningkatkan pemanfaatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut ke tenaga medis gigi di Indonesia tahun 2018. Penelitian ini menggunakan data Riskesdas terintegrasi Susesnas tahun 2018 dengan desain studi potong lintang. Permodelan menggunakan instrumental variabel digunakan karena adanya endogenitas pada variabel kepemilikan jaminan kesehatan. Hasil penelitian turut membandingkan besaran pengaruh antara kepemilikan jaminan kesehatan JKN dan Non-JKN.

---

Dental and oral health in Indonesia is still an unsolved problem. As many as 57.6% of the Indonesian population who have dental and oral health problems, only 10.2% of the population receive treatment from dental medical workers. This thesis aims to prove that health insurance ownership increases the utilization of dental and oral health services to dental medical workers in Indonesia in 2018. This study uses integrated data from Riskesdas and Susesnas 2018 with a cross sectional study design. For modeling, instrumental variables is used because of the endogeneity of the health insurance ownership variable. The results of the study also compare the magnitude of the effect between the JKN and Non-JKN health insurance ownership."

"Indonesia telah menjadi pelopor dalam pengelolaan program jaminan kesehatan sosial (JKN) terbesar di dunia. Program ini diinisiasi sejak tahun 2011 berdasarkan Undang-Undang No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan pencapaian kepesertaan JKN sebesar 96% terhadap jumlah penduduk pada Desember 2023. Cakupan kesehatan semesta sebagai salah satu upaya dalam program JKN tidak hanya berkaitan dengan kepesertaan, tetapi juga mencakup manfaat yang diterima serta mekanisme pembiayaannya. Ekuitas sebagai salah satu asas dalam memenuhi persyaratan Universal Health Coverage (UHC) masih menjadi masalah dalam pelaksanaan program JKN ini, hal ini terlihat dari data grafik yang dianalisa oleh Ascobat Gani pada tahun 2019 bahwa masih terjadi disparitas yang sangat signifikan antara wilayah propinsi di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk melakukan analisis terhadap faktor dari sisi penyedia atau supply side  yang mempengaruhi terjadinya disparitas pemanfaatan layanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama program JKN. Penelitian ini menggunakan data sekunder BPJS Kesehatan, dan data publikasi dari Kementrian Keuangan dan Kemntrian Dalam Negeri serta Badan Pusat Statistik. Data dianalisis secara univariat, bivariat, dan multivariat dengan menggunakan metode regresi linier berganda. Secara statistik, pemanfaatan layanan kesehatan ditingkat pertama dipengaruhi sebesar 30% oleh kondisi geografis melalui alat ukur status keterpencilan Desa melalui variabel Skor Indeks Desa Membangun (IDM), dan kondisi sosioekonomi melalui alat ukur kapasitas fiskal dan persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD kabupaten dan kota. Skor IDM dan Persentase PAD terhadap APBD secara signifikan berpengaruh positif sedangkan rasio kapasitas fiskal daerah secara signifikan berpengaruh negatif dengan nilai signifikansi P < 0,05 terhadap kontak rate kunjungan rawat jalan tingkat pertama.

---

Indonesia has become a pioneer in managing the largest social health insurance (JKN) program in the world. This program was initiated in 2011 based on Law No. 40 of 2004 concerning the National Social Security System with the achievement of JKN membership of 96% of the total population in December 2023. Universal health coverage as one of the efforts in the JKN program is not only related to membership, but also includes the benefits received and the financing mechanism. Equity as one of the principles in fulfilling Universal Health Coverage (UHC) requirements is still a problem in the implementation of the JKN program. This can be seen from graphic data analyzed by Ascobat Gani in 2019 that there are still very significant disparities between provincial regions in Indonesia. The aim of this research is to conduct an analysis of factors from the provider side or supply side that influence disparities in health service utilization in first level health facilities of the JKN program. This research uses secondary data from BPJS Kesehatan, and published data from the Ministry of Finance and Ministry of Home Affairs as well as the Central Statistics Agency. Data were analyzed univariately, bivariately and multivariately using multiple linear regression methods. Statistically, the utilization of health services at the first level is influenced by 30% by geographical conditions through measuring village remoteness status through the Village Development Index Score (IDM) variable, and socio-economic conditions through measuring fiscal capacity and the percentage of Regional Original Income (PAD) to the district APBD and city. The IDM score and the percentage of PAD to APBD have a significant positive effect, while the regional fiscal capacity ratio has a significant negative effect with a significance value of P < 0.05 on the contact rate of first level outpatient visits."