Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat optimalisasi program pascarehabilitasi di BNNP DKI Jakarta tahun 2016 dengan melihat kondisi klien pascarehabilitasi tersebut, sesudah tidak terhubung lagi dengan program pascarehabilitasi. Kondisi klien pascarehabilitasi dalam penelitian ini dinilai dari regulasi emosi mereka dan kondisi-kondisi lainnya, seperti lingkungan sosial, dukungan keluarga dan status pekerjaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data didapatkan melalui focus group discussion FGD , observasi dan wawancara mendalam kepada delapan partisipan dan dua informan, yaitu konselor pendamping dan Deputi Rehabilitasi BNN. Hasil penelitian menunjukkan, enam orang partisipan memiliki regulasi emosi yang tinggi dengan kondisi pemulihan yang baik, satu partisipan masih dalam kondisi pulih tapi memiliki regulasi emosi yang tidak baik, sehingga memiliki risiko relapse yang tinggi, satu partisipan dengan regulasi emosi yang buruk dan sedang relapse. BNNP DKI Jakarta harus memantau terus kondisi klien pascarehabilitasi untuk mencegah kekambuhan mereka.

---

This research aims to notice the optimization of aftercare program initiated by BNNP DKI Jakarta in 2016 by seeing the client rsquo s condition upon completing the rehabilitation program. In this research the aftercare client rsquo s condition is assessed by their emotion regulations and other related conditions such as social environment, family support and work status. This research applies the qualitative approach, data collections obtained from the focus group discussion FGD , observations and depth interviews to eight participants and two informants, namely assistant counselors and Deputy of Rehabilitation of BNN National Narcotics Boards. The result of this research indicates that six participants have high emotion regulations with good recovery, one participant is recovering but has unstable emotion regulation with high relapse risk, one participant has a bad emotion regulation and relapsing. BNNP DKI Jakarta should constantly supervising the aftercare client rsquo s condition for avoiding them from relapse."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Efektifitas Program Aftercare Dalam Upaya Mengurangi Eks Residen Yang Relapse: Studi Kasus Di Rumah Dampingan Jakarta pada Direktorat Pasca Rehabilitasi Deputi Bidang Rehabilitasi BNN serta mengidentifikasi upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi residen yang relapse pada Rumah Dampingan Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mengandalkan analisis data deskriptif yang diperoleh melalui hasil wawancara mendalam dengan para informan, pengamatan, studi kepustakaan dan telaah dokumen.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektifitas Program Aftercare Dalam Upaya Mengurangi Eks Residen Yang Relapse sudah cukup efektif terbukti dengan adanya komunikasi dan hubungan kerja Rumah Damping terhadap masyarakat dan lembaga pemerintah/ masyarakat sudah terlaksana dengan baik dan efektif juga SDM yang dimiliki sudah cukup untuk memenuhi dan memfasilitasi residen dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pasca rehabilitasi selama mereka berada di Rumah Damping. Namun dalam pelaksanaannya masih ada beberapa kendala/hambatan diantaranya capaian atas sasaran/ tujuan yang ingin dicapai belum sesuai yang diharapkan oleh karenanya dibutuhkan koordinasi yang baik antara pihak-pihak pelaksana, baik dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/ Kota juga terhadap orang tua klien (eks residen) demi keberlangsungan pelaksanaan kegiatan yang efektif. Peningkatan kualitas Rumah Damping agar lebih ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan serta terhadap pelatihan vokasional agar lebih variatif untuk meningkatkan keterampilan sesuai dengan minat bakat residen dan sebagai upaya pemulihan yang berkelanjutan.

---

This study aimed to analyze the Effectiveness of Aftercare Program Efforts to Reduce Ex-Resident in the Relapse : Case Study at Rumah Dampingan Jakarta on Direktorat Pasca Rehabilitasi Deputy of Rehabilitation BNN as well as identify efforts that have been made in overcoming relapse resident in Rumah Dampingan Jakarta. This study used a qualitative method that relies on the analysis of descriptive data obtained through in-depth interviews with informants, observation, literature study and review documents.

The results showed that the Effectiveness of Aftercare Program Efforts to Reduce Ex-Resident in the Relapse proved effective with an communication and working relationships of Rumah Dampingan Jakarta to the community and government agencies/ community already implemented properly and effectively also has sufficient human resources to fulfill and facilitate resident in a whole series of aftercare activities during their stay in Rumah Dampingan Jakarta. However, in practice there are still some obstacles and barriers including achievement of targets/ objectives have not been as expected therefore required good coordination between the implementing parties, both from the national level, provincial, district/ city as well as to the client`s parent (ex-resident) for the continuation of the implementation of effective activity. Half Way House quality improvement is enhanced in accordance with the needs and to be more varied vocational training to improve the skills according to their interests and talents resident as a sustainable recovery."

"Program asesmen terpadu merupakan salah satu bagian dari kebijakan wajib rehabilitasi di Indonesia. Program ini ditujukan bagi para tersangka penyalahguna narkotika yang berkaitan dengan hukum untuk ditempatkan ke dalam rehabilitasi sebagai alternatif penghukuman penjara. Secara umum, terdapat dua jenis rehabilitasi di Indonesia, terdiri dari rehabilitasi rawat inap dan rawat jalan. Kedua jenis rehabilitasi tersebut memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing baik dalam hal efektivitas maupun efisiensi. Untuk mencapai kedua hal tersebut, diperlukan penyesuaian antara jenis rehabilitasi dengan tingkat risiko yang dimiliki tersangka pada tahapan asesmen. Tujuan dari studi ini yaitu membahas peranan pengambilan keputusan program asesmen terpadu dalam menempatkan tersangka ke dalam setting rehabilitasi yang efektif dan efisien. Studi ini menggunakan analisis data sekunder berupa hasil rekomendasi asesmen terpadu yang dilaksanakan oleh BNNP DKI Jakarta tahun 2019. Sampel berjumlah 67 tersangka penyalahguna narkotika. Data ini terdiri dari beberapa variabel penilaian dan hasil rekomendasi asesmen terpadu. Salah satu kerangka teoritis yang akan digunakan dalam menilai kesesuaian jenis rehabilitasi dan risiko tersangka yaitu Client-Matching Protocol (CMP). Selain itu, studi ini menggunakan kerangka teori kriminologi seperti social learning theory dan social support sebagai pendukung dari analisis penulis. Studi ini menemukan adanya tersangka yang belum mendapatkan rekomendasi rehabilitasi sesuai dengan tingkat risiko yang dimilikinya (mismatched). Ketidaksesuaian antara jenis rehabilitasi dan tingkat risiko memiliki sejumlah dampak negatif, seperti peningkatan risiko residivisme dan relapse, serta tingginya beban biaya anggaran yang ditanggung oleh pemerintah. Hal ini tentunya membuat rehabilitasi menjadi tidak efektif dan efisien.

---

The integrated assessment program is one of the mandatory rehabilitation policies in Indonesia. The program is intended for drug abuse offender related to the law to be placed in rehabilitation as an alternative to imprisonement. In general, there are two types of rehabilitation in Indonesia, inpatient and outpatient rehabilitation. Both types of rehabilitation have advantages and disadvantages of each in terms of effectiveness and efficiency. To achieve both of these, matching the type of rehabilitation and offender`s risks is needed in assessment stage. The purpose of this study is to examine the role of decision making in the integrated assessment program in placing offender in an effective and efficient rehabilitation setting. This study uses secondary data analysis of integrated assessment recommendation result, conducted by BNNP DKI Jakarta in 2019. The sample of data is 67 suspects. The data consists of several assessment variables and the results of integrated assessment recommendations. One theoretical framework that will be used in matching of rehabilitation types and the risk of offenders is Client-Matching Protocol (CMP). This study also using a criminological theoretical framework such as social learning theory and social support as a support of the analysis. This study found that there were offenders who had not received rehabilitation recommendations in accordance with

their level of risk (mismatched). The mismatch between types of rehabilitation and the level of risk has a number of negative impacts, such as an increased risk of recidivism and relapse, as well as the high burden of budget costs borne by the government. This certainly makes rehabilitation ineffective and inefficient."

"Skripsi ini mengeksplorasi evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi DKI Jakarta, sebuah inisiatif pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang diidentifikasi sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dengan prosedur dari Kementerian Sosial. Sebagai pusat perekonomian dan pemerintahan, penelitian ini mengungkapkan bahwa masih ada banyak masyarakat miskin dengan tingkat kesejahteraan rendah di Provinsi DKI Jakarta. Keadaan tersebut memberikan tantangan serius bagi implementasi PKH sebagai strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Provinsi DKI Jakarta. Dalam penelitian ini, evaluasi program dilakukan menggunakan model CIPP oleh Daniel L. Stufflebeam. Model ini mengevaluasi beberapa dimensi program, yaitu context, input, process, dan product. Pendekatan penelitian yang diadopsi adalah postpositivis, dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian menyoroti kelemahan-kelemahan yang teridentifikasi dalam sumber daya yang tersedia, koordinasi antar pihak, dan pelaksanaan proses bisnis PKH di Provinsi DKI Jakarta. Kelemahan-kelemahan tersebut memiliki dampak langsung pada pencapaian program yang belum optimal. Oleh karena itu, sejumlah rekomendasi perbaikan diajukan, terutama terkait peninjauan ulang desain program PKH, penambahan jumlah pendamping, implementasi transformasi kepesertaan secara terstruktur, serta penguatan komplementaritas program. Selain itu, diperlukan koordinasi yang lebih baik dengan para pemangku kepentingan dan strategi komunikasi program yang lebih efektif untuk meningkatkan keberhasilan program PKH di masa depan. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam menyempurnakan dan meningkatkan efektivitas program bantuan sosial di tengah kompleksitas sosial ekonomi di Provinsi DKI Jakarta.

---

This thesis explores the evaluation of the Family Hope Program (Program Keluarga Harapan or PKH) in the DKI Jakarta Province, an initiative providing conditional social assistance to Poor Families (Keluarga Miskin or KM) identified as Beneficiary Families (Keluarga Penerima Manfaat or KPM) through the Integrated Social Welfare Data (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial or DTKS) by the Center for Social Welfare Data and Information, following procedures from the Ministry of Social Affairs. As the economic and governmental center, this research reveals that there are still numerous impoverished communities with low levels of well-being in the DKI Jakarta Province. This situation poses a serious challenge to the implementation of PKH as a strategy to enhance the welfare of the impoverished population in the province. In this study, program evaluation is conducted using Daniel L. Stufflebeam's CIPP model, which assesses multiple dimensions of the program, including context, input, process, and product. The research adopts a postpositivist approach with qualitative data collection techniques. The findings of the research highlight identified weaknesses in available resources, coordination among stakeholders, and the execution of PKH business processes in the DKI Jakarta Province. These weaknesses directly impact the suboptimal achievement of the program. Therefore, a set of improvement recommendations is proposed, particularly concerning a review of the PKH program's design, an increase in the number of facilitators, structured transformation implementation, and strengthening the complementarity of programs. Additionally, better coordination with stakeholders and more effective program communication strategies are necessary to enhance the success of the PKH program in the future. This research contributes to refining and enhancing the effectiveness of social assistance programs amid the socioeconomic complexity in the DKI Jakarta Province."

"Ketahanan keluarga merupakan unsur utama dalam tahap tumbuh kembang usia remaja. Keluarga yang mempunyai ketahanan keluarga yang kuat mampu memberikan kontribusi yang positif. Keberhasilan pemulihan dalam proses rehabilitasi dibutuhkan dukungan dari seluruh pihak yang berada di sekitar penyalah guna narkotika, khususnya peran dari keluarga. Pelaksanaan rehabilitasi narkotika secara rawat jalan menuntut peran besar dukungan dari pihak keluarga. Data klien rawat jalan di Klinik Swastinara BNN Kota Jakarta Selatan menunjukkan tidak semua klien dapat bertahan dalam program sesuai rencana terapi yang telah ditetapkan. Tujuan penelitian, Mengidentifikasi gambaran karakteristik ketahanan keluarga dalam dimensi ketahanan keluarga yang meliputi sistem keyakinan, proses organisasi, dan proses komunikasi dari keluarga klien rehabilitasi narkotika rawat jalan di Klinik Swastinara BNN Kota Jakarta Selatan. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan 10 informan. Hasil penelitian menyebutkan terkait dengan sistem keyakinan, pihak keluarga khususnya dari orang tua (ibu) dan pasangan (istri) mampu mengelola krisi penyalahgunaan narkotika yang dialami oleh anggota keluarganya. Meskipun, pada awalnya ada perasaan kecewa, takut, dan rasa penolakan. Proses organisasi, dukungan dari keluarga inti maupun keluarga besar memberikan dampak ketahanan keluarga dalam menghadapi anggota keluarga yang menyalahgunakan narkotika. Proses komunikasi, informasi yang diberikan selama proses rawat jalan diyakini oleh para informan mampu memberikan input terhadap keluarga dalam menghadapi krisis. Komunikasi antar anggota keluarga semakin mengalami peningkatan dengan adanya krisis yang dialami oleh keluarga.

---

Family resilience is a major element in the growth and development stage of adolescence. Families that have strong family resilience are able to make a positive contribution. Successful recovery in the rehabilitation process requires support from all parties around drug abusers, especially the role of the family. The implementation of outpatient drug rehabilitation requires a large role of support from the family. Data on outpatient clients at Swastinara Clinic BNN Kota South Jakarta shows that not all clients can survive in the program according to the established therapy plan. The purpose of the study was to identify the characteristics of family resilience in the dimension of family resilience which includes belief systems, organizational processes, and communication processes from families of outpatient narcotics rehabilitation clients at Swastinara Clinic BNN South Jakarta City. The research methodology used a qualitative approach through in-depth interviews with 10 informants. The results of the study stated that related to the belief system, the family, especially from parents (mothers) and partners (wives) was able to manage the crisis of drug abuse experienced by family members. Although, at first there is a feeling of disappointment, fear, and a sense of rejection. The organizational process, support from the nuclear family and extended family have an impact on family resilience in the face of family members who abuse drugs. The communication process, information provided during the outpatient process is believed by informants to be able to provide input to the family in dealing with the crisis. Communication between family members is increasing with the crisis experienced by the family."

"Penelitian ini menganalisis efektivitas Program Pengampunan Pajak berdasarkan pencapaian tujuan Pengampunan Pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Metode kualitatif triangulasi melalui studi dokumentasi, observasi dan didukung dengan hasil wawancara digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program pengampunan pajak dalam mencapai tujuannya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, tidak semua tujuan pengampunan pajak dapat tercapai khususnya dalam jangka pendek, pencapaian tujuan dalam jangka panjang memerlukan konsistensi pemerintah untuk melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku.

---

This study analyzes the effectiveness of the Tax Amnesty Program based on achievement of Tax Amnesty s purpose in accordance with Law Number 11 Year 2016 on Tax Amnesty. Qualitative methods of triangulation through documentation studies, observations and supported by in depth interviews are used to assess the effectiveness of tax amnesty program in achieving its objectives. The results of this study show that not all tax amnesty s objective can be achieved especially in the short term, achievement of goals in the long term requires the consistency of government to implement the applicable taxation provisions."

"ABSTRAKHipertensi merupakan penyakit yang memiliki angka kesakitan dan kematian yang tinggi baik di Indonesia maupun di dunia. Hipertensi juga merupakan faktor risiko utama salah satu penyakit katastropik yaitu penyakit jantung koroner yang memerlukan biaya pengobatan yang tinggi. Adanya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan pembiayaan tersebut. Hingga tahun 2018, sekitar 26% masyarakat Indonesia belum terdaftar sebagai peserta JKN. Keikutsertaan dalam program JKN dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain pengetahuan, ketersediaan waktu, rasa berat dalam pembayaran, dan tidak mau mendaftar. Perilaku masyarakat terkait dengan keyakinan kesehatan yang mereka miliki. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan keyakinan kesehatan dengan partisipasi program JKN pada klien hipertensi di Puskesmas Kecamatan Matraman Jakarta Timur. Desain penelitian yang digunakan adalah cross sectional dengan jumlah sampel 109 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data kepercayaan kesehatan berdistribusi normal dengan nilai rata-rata 78. Uji chi square menunjukkan nilai p sebesar 0,240 (α = 0,1). Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara keyakinan kesehatan dengan partisipasi dalam program Jaminan Kesehatan Nasional pada klien hipertensi di Puskesmas Kecamatan Matraman Jakarta Timur. Skrining masyarakat di Kecamatan Matraman, Jakarta Timur perlu dilakukan untuk lebih mengidentifikasi individu yang tidak memiliki jaminan kesehatan dan diberikan edukasi tentang pentingnya memiliki jaminan kesehatan dengan hipertensi.ABSTRACTHypertension is a disease that has a high morbidity and mortality rate both in Indonesia and in the world. Hypertension is also a major risk factor for one of the catastrophic diseases, namely coronary heart disease which requires high treatment costs. The existence of the National Health Insurance (JKN) is a solution to overcome these financing problems. As of 2018, around 26% of Indonesians have not been registered as JKN participants. Participation in the JKN program is influenced by various factors, including knowledge, availability of time, difficulty in paying, and refusal to register. People's behavior is related to the health beliefs they have. This study aims to determine the relationship between health beliefs and participation in the JKN program for hypertension clients at the Matraman District Health Center, East Jakarta. The research design used was cross sectional with a sample size of 109 respondents. The results showed that the health confidence data was normally distributed with an average value of 78. The chi square test showed a p value of 0.240 (α = 0.1). This shows that there is no significant relationship between health beliefs and participation in the National Health Insurance program for hypertensive clients at the Matraman District Health Center, East Jakarta. Community screening in Matraman District, East Jakarta needs to be done to better identify individuals who do not have health insurance and be given education about the importance of having health insurance with hypertension."

"Penelitian ini mencoba untuk mendeskripsikan alasan apa saja yang mendorong klien untuk mengikuti program VCT yang dilaksanakan oleh Unit Pelayanan HIV Terpadu RSUPN-CM. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, maka digunakan metode penelitian kualitatif yang akan membantu memberikan gambaran secara mendalam mengenai alasan yang mendorong klien untuk mengikuti program VCT tersebut. Untuk keperluan penelitian, maka dipilih lima orang informan yang dianggap dapat memberikan jawaban mengenai pertanyaan penelitian.Dari hasil penelitian diketahui bahwa sebelum mengikuti VCT para informan tidak menyadari bahwa perilaku mereka rentan terhadap penularan HIV/ AIDS. Pemahaman informan mengenai keseriusan masalah penularan HIV juga dapat dikatakan masih rendah. Informan banyak memperoleh informasi mengenai HIV setelah mengikuti program VCT. Selain itu, efektifitas tujuan pengobatan dan pencegahan dalam program VCT juga baru diketahui oleh informan ketika mereka sudah menjalani program tersebut. Mengenai masalah biaya yang harus dikeluarkan, mayoritas informan merasa bahwa biaya yang harus dikeluarkan tersebut cukup mahal. Salah satu kegiatan dalam program VCT adalah konseling, yang diyakini dapat memberikan manfaat bagi klien terutama dalam pemahaman mengenai pengobatan dan perawatan ODHA.

---

The focus of this study is to describe the reason that pushed client to be a part of VCT program which is held by Unit Pelayanan HIV Terpadu RSUPN-CM. To reach the goal of this research, this study use the Qualitatif Research Methods which will help to describe more specific about the reason that pushed client to be a part of VCT program. This research, use five informans that represent the whole of the client in this program.

The result from this research is known that before the client follow the VCT program, they do not realize that their behavior is closed to HIV infection. The knowledge of those informans about how serious this disease was very low. Those informans get their knowledge about VCT and HIV after they follow the VCT program. Besides that, the efectivity of VCT treatment, just known after they follow the VCT program. The cost that those client had to pay is relatively expensive. One of the VCT program was counceling, which they believe it can be usefull for them."

"ABSTRAKTesis ini membahas efektivitas dukungan fasilitasi wirausaha muda pemula dari Kementerian Pemuda dan Olaraga Republik Indonesia. Dalam mengukur efektivitas tersebut terdiri atas 4 yakni ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan pogram, pemantauan program. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif . Informan dalam penelitian ini terdiri dari 5 orang meliputi 1 orang dari Kementerian Pemuda dan Olaraga Republik Indonesia dan 4 orang wirausaha muda pemula penerima bantuan fasilitasi dari Kementerian Pemuda dan Olaraga.Hasil penelitian ini menyimpulan bahwa : pertama, ketepatan sasaran program sudah berjalan efektif namun Kemenpora kurang memperhatikan omset usaha, Kedua Tujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran dan mengembangkan usaha pemuda sudah sangat efektif dengan dana yang diberikan oleh Kemenpora. Wirausaha muda pemula dapat mengembangkan usahanya bahkan bisa menambah omset. Ketiga,, Kurangnya pemantauan dari Kemenpora pasca pemberian modal usaha. Penelitian ini menyarankan Dalam menentukan Wirausaha Muda Pemula Kemenpora tidak hanya melihat faktor usia dan lama usaha, tetapi juga jenis usaha yang didalamnya termasuk omset usaha tersebut. Pendampingan pasca pemberian dukungan fasilitasi harus dilakukan agar dana yang diberikan dapat dilihat manfaatnya dalam jangka panjang.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the effectiveness of facilitation support for young start up entrepreneurs from the Ministry of Youth and Sport of the Republic of Indonesia. In measuring the effectiveness consists of 4 objectives namely the accuracy of program targets, program socialization, program objectives, program monitoring.This research is a qualitative research. Informants in this study consisted of 5 people including 1 person from the Ministry of Youth and Sport of the Republic of Indonesia and 4 young start up entrepreneurs receiving assistance facilitation from the Ministry of Youth and Sport. The results of this study conclude that first, the accuracy of program targets has been effective but Ministry of Youth and Sport put less attention to turnover of the business, second the objectives to reduce the unemployment rate and to develop youth business has been very effective with the funds provided by Ministry of Youth and Sport. Beginning young entrepreneurs can expand their business can even add to the turnover. Third, lack of monitoring from Ministry of Youth and Sport post grant of capital business. This study suggests, in determining the young start up entrepreneur, Ministry of Youth and Sport should not only look at the factors of age and length of business, but also the type of business which includes the turnover of the business. Post assistance of facilitation should be done so the benefit of the provided funds rsquo results could be seen in the long term."

"Penelitian ini bertujuan, pertama, untuk mengetahui praktek peran dan tanggung jawab AP terhadap informasi laporan keuangan auditan pada klien yang mengikuti program pengampunan pajak dan penerapan pertama kali PSAK 70 serta mengetahui standar audit dan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan memberikan jaminan hukum terhadap praktek peran dan tanggung jawab AP atas pelaksanaan audit pada klien yang mengikuti program pengampunan pajak. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan paradigma interaksionisme simbolik sebagai metode analisis praktek peran dan tanggung jawab AP. Teknik analisis data dilakukan dengan model interaktif Milles dan Huberman.Hasil analisis penelitian menunjukan 1 AP dalam pelaksanaan audit atas transaksi pengampunan pajak memiliki peran dan tanggung jawab sesuai dengan Standar Audit 250, Standar Audit 315 dan Dokumen TJ 07 serta PSAK 70 sebagai standar akuntansi, sehingga transaksi pengampunan pajak menghasilkan adanya risiko yang harus diminimalisasi melalui prosedur audit; 2 Hasil evaluasi atas standar audit dan peraturan perundang-undangan menunjukan tidak ada standar audit dan peraturan peraturan pemerintah yang saat ini berlaku untuk membatasi tanggung jawab AP dan memberikan kepastian jaminan hukum terkait praktek peran dan tanggung jawab AP ketika mengaudit transaksi pengampunan pajak meskipun UU No. 11 tahun 2016 membatasi AP sebagai pihak ketiga untuk menguji transaski pengampunan pajak.

---

This study aims, firstly, to know the practice of Public Accountant PA roles and responsibilities to the audited financial statement information on clients engaged to Indonesia tax amnesty program and the initial application of PSAK 70 and also to know audit standards and legislation specifically provide legal guarantees on the practice of PA roles and responsibilities in conducting audit on clients participated in tax amnesty programs. This research was conducted with qualitative approach through symbolic interactionism paradigm as PA role and responsibility analysis method. Data analysis techniques were conducted with Milles and Huberman interactive models.

The results analysis show 1 PA roles and responsibilities when conduct the audit on tax amnesty transactions in accordance with Audit Standards 250, Audit Standards 315, Document TJ 07 and PSAK 70 as accounting standards, so risk on tax amnesty transactions were minimized through audit procedures 2 there is no audit standards and current government regulation rules to cap the role and responsibility of the PA and provide certainty of legal guarantees relating to the practice of PA roles and responsibilities before, current and post period of tax amnesty."