Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas implementasi kebijakan kompensasi PNS pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah post positivism. Mengacu pada perspektif teoritis dan paradigma penelitian yang digunakan, maka sifat penelitian ini adalah penelitian desktiptif. Analis penelitian dengan menggunakan analisis kualitatif. Dalam penelitian ini melihat kesesuaian kebijakan kompensasi PNS yang seharusnya dengan kebijakan yang diterapkan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Hasil penelitian ini bahwa implementasi kebijakan kompensasi PNS pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral belum mendasarkan pada pemberian gaji yang adil dan layak. Faktor yang paling berpengaruh terhadap implemntasi kebijakan kompensasi PNS tersebut yaitu pihak yang kepentingannya dipengaruhi, jenis manfaat yang diterima target grup, derajat perubahan yang diharapkan, sumber daya yang dikerahkan, serta kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat. Penelitian ini merekomendasikan bahwa Pemerintah perlu segera menetapkan peraturan teknis terkait kompensasi yang memenuhi unsur keadilan dan kelayakan, serta bagi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan kebijakan kompensasi PNS harus berdasarkan pada capaian kinerja, bobot pekerjaan, dan tanggung jawab pegawai sebagai dasar pemberian kompensasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan perlu meningkatkan koordinasi yang lebih intensif dan menumbuhkan komitmen dengan pihak-pihak terkait guna pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan kompensasi PNS Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yaitu menjamin kesejahteraan pegawai agar dapat berjalan efektif. Kata kunci:Kompensai, pegawai negeri sipil, keadilan, kelayakan.

---

This Research analyze about the implementation of civil service policy compensation at Ministry of Energy and Mineral Resources. Paradigm used in this research can be classified in the post positivism. Referring to the theoretical perspevtives and research paradigms are used, the nature of this research is descriptive research. Analysis of studies using qualitative analysis. In this study look for the suitability civil service policy compensation with the policy applied to the Ministry of Energy and Mineral Resources. The result of this research are that the implementation of civil servant compensation policy in the Ministry of Energy and Mineral Resources has not been based on equity and feasibility salary. The most influential factors for the implementation of the civil servant 39 s compensation policy are those whose interests are affected, the type of benefits the group received, the expected degree of change, the resources mobilized, and the powers, interests and strategies of the actors involved. This research recommend the Government define the technical policy immediately to meet of equity and feasibility, and for The Ministry of Energy and Mineral Resources have to implement the compensation policy based on employee performance, job load and responsibility. Ministry of Energy and Mineral Resources also should improve coordination intensively and increase the commitment with all parties to ensure the achievement of compensation goals which is the welfare of employees in order that the policy can run effectively. Keywords Compensation, civil service, fairness, feasibility."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan reformasi administrasi, menguraikan strategi implementasi dan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan reformasi, dan mengusulkan rekomendasi untuk menjawab tantangan strategi implementasi dan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan refomasi administrasi di Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dengan metode pengumpulan data secara kualitatif. Hasilnya menunjukan implementasi reformasi administrasi di Setjen KESDM sudah berjalan sesuai dengan Perpres 81 Tahun 2010, faktor isi kebijakan merupakan faktor causa prima atau cenderung berpengaruh dibandingkan dengan faktor konteks kebijakan, serta strategi implementasi yang belum dapat terlaksana yaitu strategi content, process, dan outcome serta hanya strategi context yang sudah terlaksana. Ada dua rekomendasi yang diusulkan yaitu intensifkan dan masifkan pelaksanaan dari forum bersama melalui internalisasi dan edukasi dalam memberikan pemahaman program reformasi birokrasi ke arah yang lebih substansial dan kultural. Kedua, ciptakan urgensitas yang tepat bahwa reformasi birokrasi harus yang menjadi agenda dan prioritas utama oleh seluruh entitas organisasi, masifkan secara berkala monitioring dan evaluasi (monev) sebagai upaya pemberian feed back positif dan alternatif solusi yang konstruktif, fasilitasi wadah ruang diskusi publik dalam pembentukan visi yang dapat dijadikan guidance melalui peran sentral Biro Ortala. Selain itu terdapat rekomendasi yang berkaitan dengan implikasi teoritis berupa pengembangan konsep strategi implementasi dari Okumus disertai perubahan alur kerangka kerja dan penambahan indikator penilaian dari Grindle.

---

The focus of this research is to analyze the implementation of administrative reform policy, to explain its strategy of implementation and influence factors, as well as to propose recommendations in dealing with the influencing factors faced by The Secretariat General of Ministry of Energy and Mineral Resources. Post-positivism with qualitative design method is used for this research. The results show that the implementation of administrative reform in the above mentioned institution has been undergone as stated in the government regulation No 81 Year 2010. The contents of the policy become the influence factor or "causa prima" factor and tend to be more influential compared to the contexts of the policy, which have not actually been well-implemented in terms of strategy of implementation it`s the content, process and outcome strategies, but the context strategies that has been implemented. Therefore, two proposed recommendations emerge. First, intensively and massively implementing the joint forum via internalization and education for the sake of giving better understanding towards the more substantial and cultural bureaucracy reform program. Second, creating the right urgency for every organization entity so that bureaucracy reform become their main agenda and priority. It is also undeniably urgent to periodically and intensively monitor and evaluate to give positive feedbacks and alternate constructive solutions by optimizing the main role of Organization Governance Bureau in facilitating public discussion forum in creating its visions. In addition, there is a recommendation related to the theoretical implications of developing the concept of Okumus strategy along with some changes to the work flow and the addition of assessment indicators adapted from Grindle."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan implementasi asas good governance dalam pengelolaan PNBP saat dana dekonsentrasi masih dialokasikan dan setelah dana dekonsentrasi dihapuskan, serta untuk menganalisis perbedaan tersebut terhadap optimalisasi PNBP di sektor pertambangan umum. Penelitian ini menggunakan metode analisis dengan deskriptif kualitatif untuk menjelaskan perbedaan implementasi good governance berdasarkan Pedoman Good Public Governance yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan partisipasi dan budaya hukum pada pengelolaan PNBP, dan asas yang lain, yaitu transparansi, akuntabilitas, serta kewajaran dan kesetaraan cenderung tidak terlalu terpengaruh. Adanya penghapusan dana dekonsentrasi juga berdampak negatif terhadap tujuan pemerintah untuk mencapai optimalisasi PNBP. Untuk mengoptimalkan penerimaan PNBP perlu memaksimalkan peran Inspektorat Jenderal untuk melaksanakan pengawasan, koordinasi yang lebih aktif antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, evaluasi PNBP yang dilaksanakan oleh seluruh instansi pengelola PNBP, pemberlakuan sistem dan punishment terhadap kewajiban pelaporan PNBP, menyusun Standard Operating Procedures (SOP) pengelolaan PNBP.

---

This study aimed to analyze the differences in implementation of good governance in the management of non-tax revenues when deconcentration fund is allocated and after the deconcentration fund is abolished, as well as to analyze the impact to optimization of non-tax revenues in the mining sector. This research uses descriptive method with qualitative analyze to explain the differences in the implementation of good governance based on the Guidelines for Good Public Governance published by Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). The results showed a decrease in participation and law enforcement in the management of non-tax revenues, and other principles are transparency, accountability, and equality and fairness are likely to be less affected. The abolition of deconcentration fund may negatively impact the government's goal to achieve the optimization of non-tax revenues. To optimize the non-tax revenues, need to maximize the role of Inspectorate General to conduct surveillance, more active coordination between central and local governments, management of non-tax revenue evaluating report provided by all agencies, implementation of reward and punishmnet system to the obligation of reporting of non-tax revenue, and compiling Standard Operating Procedures (SOP) management of non-tax revenue."

"

Penggunaan media sosial tidak dapat dihindari lagi sebagai bagian dari strategi persuasi modern. Cerita yang menarik disampaikan melalui digital storytelling  adalah hal yang ampuh dalam persuasi. Tesis ini membahas topik persuasi kebijakan publik yang dibangun Kementerian ESDM melalui digital storytelling dikanal Youtube nya dan mengidentifikasi sumber semiotik yang digunakan sebagai elemen pembentukan makna persuasi dalam youtube Kementerian ESDM. Penelitian   ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis multimodal dengan pendekatan Sistemik Fungsional (Systemic Functional Multimodal Analysis). Penelitian ini menemukan bahwa Kementerian ESDM telah membangun persuasi kebijakan publiknya melalui digital storytelling dikanal Youtube nya hal ini dapat dilihat dari plot, setting dan karakter. Penyusunan plot dalam ketiga video menghadirkan cerita bergerak menuju akhir yang bahagia (happy-ending story). Setting / latar cerita tiga video tersebut berada didaerah tertinggal dan terpencil untuk menguatkan persuasi dan makna naratif bahwa kebijakan publik dari Kementerian ESDM telah tepat karena menjangkau rakyat yang belum tersentuh ketersediaan air dan listrik. Karakter melalui narator dalam video mempunyai fungsi menyampaikan pandanganya terhadap kebijakan publik yang telah dirasakan kehadiranya. Temuan lainnya adalah dalam membangun persuasi kebijakan publiknya, Kementerian ESDM telah menggunakan sejumlah sumber semiotik sebagai elemen pembentuk makna seperti partisipan, kinesics action, locative circumstance, visual collocation maupun speech.

---

The focus of this study is the The used of social media is inevitable as part of a modern persuasion strategy. Interesting stories delivered through digital storytelling are powerful things in persuasion. This thesis discussed about the topic of public policy persuasion that was built by the Ministry of Energy and Mineral Resources (MEMR) through its digital storytelling canalical and identifies semiotic sources that are used as formation elements of persuasion meaning in the MEMR youtube. This research was a qualitative research using multimodal analysis with a Systemic Functional Multimodal Analysis. This study discovered  the MEMR has built its public policy persuasion through its digital storytelling on Youtube, which can be seen from plots, settings and characters. Arranging plots in all three videos presents stories moving towards  (happy-ending story). The story setting of the three video stories located in small and isolated area that affirmed the persuasion and narrative meaning that the public policy of the MEMR was appropriate because it reaches people who had not been touched by the availability of water and electricity. The character in the video has the function of conveying his views on the public policies that he has been feeling. Another discovered was develop public policy persuasion, Ministry of Energy and Mineral Resources has used a number of semiotic sources as elements that form meaning such as participants, kinesics action, locative circumstances, visual collocation and speech.

"

"Tesis ini membahas mengenai strategi penataan kelembagaan di Kementerian ESDM. Dalam menghadapi perubahan lingkungan, suatu organisasi perlu dilakukan penataan. Penataan kelembagaan yang fundamental dan substantif sangat penting untuk dilakukan karena penataan kelembagaan pada hakikatnya merupakan suatu langkah strategis dan sistematis yang dilakukan oleh suatu organisasi agar organisasi lebih profesional dan proporsional. Kementerian ESDM merupakan instansi pemerintah yang telah melakukan penataan organisasi. Jumlah organisasi Kementerian ESDM mengalami penambahan secara signifikan. Belum disusunnya peta proses bisnis membuat kelembagaan Kementerian ESDM yang telah disusun menjadi kurang efektif dan efisien. Hal tersebut ditandai dengan adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit organisasi di lingkungan Kementerian ESDM. Berdasarkan permasalahan tersebut dalam penataan kelembagaan perlu strategi agar organisasi berjalan secara efektif dan efisien sehingga tercipta organisasi yang tepat ukuran (right sizing) sesuai dengan beban kerja dan kebutuhan organisasi.

---

This thesis discusses the strategies of institutional restructuring in the Ministry of Energy. In the face of environmental change, an organization needs to do the arrangement. Fundamental institutional arrangements and substantive is very important because the institutional arrangement essentially a strategic step and systematically carried out by an organization so that the organization more professional and proportionate. The Ministry of Energy and Mineral Resources is the government agency that has conducted organizational management. MEMR number of organizations experienced significantly increase. Has not been drawn up maps business processes to make institutional MEMR has been prepared to be less effective and efficient. It is characterized by an overlap in the tasks and functions between organizational units within the Ministry of Energy. Based on these problems in the reform of institutions need a strategy for the organization works effectively and efficiently so as to create the right organizational size (right sizing) according to the workload and the organization's needs."

"Skripsi ini membahas mengenai praktik pengukuran dan pengevaluasian kinerja, penyusunan laporan kinerja, dan pemanfaatan laporan kinerja untuk peningkatan kualitas kinerja dengan perspektif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang ditinjau dari aspek tujuan dan manfaat, proses, indikator yang diukur, serta memaparkan hambatan-hambatan dalam penggunaan dan pelaporan pengukuran kinerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus terhadap Kementerian ESDM. Pengumpulan data dilakukan dengan penelaahan dokumen LAKIP dan wawancara. Tujuan utama Kementerian ESDM melakukan penyusunan, pengukuran dan pengevaluasian kinerja adalah untuk pelaporan eksternal dan kepatuhan. Proses pengukuran dan pengevaluasian kinerja serta penyusunan laporan kinerja Kementerian ESDM secara umum telah sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan teori langkah teknis penyusunan, pengukuran dan pengevaluasian kinerja yang ada. Namun, untuk pengukuran outcome masih mengalami berbagai kendala yang disebabkan oleh beberapa faktor yang menghambat dalam proses pengukuran dan pelaporan kinerja.

---

This thesis discusses about the practice of measurement and evaluation performance, preparation of performance reports, and use of performance reports for performance improvement with the perspective of Government Accountability Implementation that viewed from aspect of purpose and benefit, process, indicators are measured, and explain the obstacles in the use of performance measurement and reporting. This research use qualitative approach with case study method in Ministry of Energy and Mineral Resources. Data collection use document review and interview.

Main purpose of Ministry of Energy and Mineral Resources doing preparation of performance reports, performance measurement and evaluation is for external reporting and compliance. Generally preparation of performance reports, performance measurement, and performance evaluation process is in line with regulations and legislation applicable and theory. Nevertheless, the measurement of outcome still encounter many problems because several factors that hinder the process of measuring and reporting performance."

"Tujuan utama penelitian ini adalah: (1) menganalisis keadilan sistem kompensasi PNS yang berlaku hingga saat ini (internal dan eksternal); (2) menganalisis kelayakan sistem kompensasi PNS yang berlaku hingga saat ini bagi PNS dan keluarganya; (3) menganalisis dampak sistem kompensasi PNS yang berlaku hingga saat ini terhadap produktivitas PNS; dan (4) memfor- mulasikan strategi kompensasi PNS yang mendukung optimalisasi perwujudan reformasi kepegawaian ke depan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma post-positivisme dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kompensasi PNS di Indonesia yang berlaku hingga saat ini masih belum memenuhi prinsip keadilan dan kelayakan bagi PNS dan keluarganya serta belum mampu memacu PNS dalam berproduktivitas. Penelitian menghasilkan tiga pilihan strategi, yaitu Strategi Pesimistis (Minimal), Strategi Moderat, dan Strategi Optimistis (Maksimal). Strategi Moderat diusulkan untuk diimplementasikan dengan melakukan perubahan secara incremental yang merujuk pada rasio harga pasar di beberapa negara. Pada strategi ini, dalam Jangka Pendek dilakukan evaluasi dan penyempurnaan sistem dan kebijakan tentang kompensasi PNS, penghentian kebijakan "remunerasi", pelaksanaan evaluasi jabatan PNS dengan Metode FES, dan penetapan rasio gaji pokok dan tunjangan 70% : 30%. Kemudian, dalam Jangka Menengah, mengimplemen- tasikan hasil evaluasi jabatan, penetapan indikator kinerja PNS, menjadikan tingkat pendidikan, kompetensi, masa kerja, dan tingkat jabatan sebagai input penyusunan kompensasi, benchmarking dengan swasta dan negara lain, mengaitkan kompensasi dengan kinerja PNS, menetapkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) PNS, rasionalisasi anggaran belanja pegawai, penegakan hukum di kalangan PNS, dan kenaikan kompensasi berkala. Sementara dalam Jangka Panjang adalah melakukan revitalisasi reformasi sistem kepegawaian dan pembiayaan pensiun dengan Metode Sharing APBN. Implementasi atas Strategi Moderat ini jika dapat dijalankan dengan baik akan menjadi landasan yang baik pula menuju penerapan Strategi Optimistis (Maksimal).

---

The main objective of this study were: (1) to analyze the equity (internal and external) of the implementation of the civil service compensation system; (2) to analyze the feasibility of living of the civil service compensation system for civil servant and his/her family; (3) to analyze the impact of the civil service compensation system on his/her productivity; and (4) to formulate a compensation strategy that supports the optimization of of civil service reform realization forward. This study used a qualitative approach with post-positivism paradigm and type of descriptive research. This research results showed that the current compensation system of civil service in Indonesia still don't meet the principles of fairness and feasibility for civil servants and their families and have not been able to drive civil servants productivity. The study produced three options strategies, namely Pessimistic Strategy (Minimal), Moderate Strategy, and Optimistic Strategy (Maximum). Moderate strategy is proposed to be implemented by making incremental changes that refers to the ratio of market prices in some countries. On this strategy, the Short-Term focus include evaluation and improvement of civil service compensation system and policy, the termination of "remuneration" policy, the implementation of job evaluation method of civil with FES, and the determination of the ratio of basic salary and allowances of 70%: 30%. Then, in the Medium Term include, implementation of the job evaluation results, the determination of civil service performance indicators, making the level of education, competence, length or duration of service, and position as inputs for arranging compensation system, benchmarking with the private sector and other countries, merit pay (performance based), set a feasibility of living needs, the expenditure budgets rationalization, law enforcement among the civil servants, and an increase in regular compensation. While in the Long Term is to revitalize the civil service system reform and financing retirement Cost Sharing Method with the state budget. The successfulness of this Moderate Compensation Strategy would be a good foundation towards the implementation of Optimistic (Maximum) Compensation Strategy."

"Penelitian ini mengkaji masalah pengaruh sistem informasi terhadap kinerja pegawai di Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Melalui variabel karakteristik tugas, variabel karakteristik teknologi, variabel keahlian penggunaan komputer, variabel kesesuaian tugas teknologi, dan variabel penggunaan, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruhnya pada variabel kinerja, dengan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, sampel sebesar 132 (seratus tiga puluh dua), teknik penarikan sampel terlapis (Stratified Random Sampling), metode analisis bivariate analysis, dan hipotesis korelasi Rho Spearman, penelitian ini menghasilkan bahwa ada korelasi positif yang signifikan antara keahlian penggunaan komputer dengan kinerja, dan juga karakteristik teknologi dengan kesesuaian tugas teknologi di Inspektorat Jenderal Kementerian Energi Sumber Daya Mineral.

---

This study examines the influence information systems of employee's performance in the Inspectorate General, Ministry of Energy and Mineral Resources. Through variable task characteristics, technology characteristics, computer self efficacy, task technology fit, and utilization, which aims to determine the effect on performance variables, using quantitative research approach, sample of 132 (one hundred and thirty-two), a stratified random sampling technique, metode bivariate analysis, and korelasi Rho Spearman, this study has also found that there was a positive significant correlation between task technology fit with performance skills, and characteristics technologies with task technology fit in the Inspectorate General of the Ministry of Energy and Mineral Resources."

"Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Salah satu pendukung dalam penyelenggaraan tugas KESDM adalah keberadaaan aset sistem informasi/teknologi informasi (SI/TI). Namun selama ini di KESDM belum ada panduan dalam merencanakan maupun mengimplementasikan suatu solusi TI, sehingga masing-masing unit memikirkan sendiri solusi TI yang diperlukan. Hal ini berakibat pada keberagaman aplikasi, kerangka kerja, bahasa pemrograman, desain, dan tersebarnya ruang server dan basis data. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan kondisi arsitektur KESDM saat ini dan merekomendasikan rancangan arsitektur yang tepat untuk KESDM. Kerangka kerja yang digunakan adalah The Open Group of Architecture Framework (TOGAF). Data dikumpulkan melalui dokumen KESDM dan wawancara serta Focus Group Discussion (FGD) ke unit-unit di lingkungan KESDM. Hasil dari penelitian ini di antaranya prinsip arsitektur KESDM yang meliputi prinsip bisnis, prinsip aplikasi, prinsip data, dan prinsip teknologi, serta pola solusi dan roadmap berdasarkan prinsip arsitektur dimaksud.

---

The Ministry of Energy and Mineral Resources (MEMR) is a government institution that has the task of conducting affairs in the field of energy and mineral resources to assist the President in running the state government. One of the supporters of the task is the existence of information systems/information technology (IS/IT) assets. However, KESDM has no guidance to plan and implement an IT solution, so that each unit thinks IT solutions that are required by themselves. It causes variety in application, framework, programming languange, design, and dissemination of server room and database.

This study aims to map the architecture of MEMR now and recommend the architecture design that fit to MEMR. The framework used is The Open Group Architecture Framework (TOGAF). Data were collected through documents of KESDM and also interviews and Focus Group Discussion (FGD) to units in the MEMR.

The results of the study are the architecture principles of KESDM that include business principles, application principles, data principles, and technology principles, as well as patterns of solutions and roadmaps based on architecture principles said."

"Karya Akhir ini bertujuan untuk mengetahui manfaat, tahapan dan kendala yang dihadapi pada saat implementasi Enterprise Resource Planning (ERP) pada sektor publik dengan studi kasus Inspektorat Jenderal Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. Dengan adanya penerapan ERP diharapkan sektor publik menjadi lebih efisien dan efektif dalam menjalankan proses bisnisnya. Tujuan kajian ini adalah untuk mengidentifikasi manfaat dan kendala penerapan ERP pada sektor publik dan mengetahui langkah-langkah serta prasyarat penerapan ERP pada sektor publik. Penerapan ERP menggunakan perangkat lunak opensource yaitu Open ERP, dalam kajian ini dapat dilihat batasan kemampuan Open ERP dalam penerapan ERP pada Inspektorat Jenderal KESDM. Hasil kajian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan kepada para pengambil keputusan dalam menerapkan ERP pada sektor publik dalam rangka mengefektifkan dan mengefisienkan proses bisnis di instansinya.

---

This thesis aims to determine the benefits, phases and obstacles encountered during the Enterprise Resource Planning (ERP) implementation in the public sector with the case in the Inspectorate General of Ministry of Energy and Mineral Resources. With the implementation of ERP, public sector is expected become more efficient and effective in running business processes.

The purpose of this study was to identify the benefits and constraints of ERP implementation in the public sector and knows the steps and prerequisites on the public sector's ERP implementation.

ERP implementation using open source software, that is Open ERP, It can be seen in this study, the Open ERP limitation of the ability in the application of the Open ERP.

The result of this study is expected to be material considerations to decision- makers in implementing ERP in the public sector in order to streamline business processes."