Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan tekonologi informasi dan komunikasi turut mendorong kegiatan komunikasi pengawasan yang berlangsung dalam era digital. Melalui pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk menggali bentuk komunikasi pengawasan virtual yang didasarkan pada Konsep Komunikasi Pengawasan Katz and Kahn yang membagi komunikasi pengawasan dalam bentuk upward dan downward communication. Dari hasil wawancara mendalam dan observasi yang dilakukan, hasil penelitian ini menunjukan bahwa komunikasi pengawasan dalam konteks virtual tetap berlangsung secara dua arah baik dalam bentuk upward communication maupun downward communication. Melalui terapan teknologi, komunikasi pengawasan dapat berlangsung lebih efektif dan efisien serta difungsikan sebagai alat kontrol kinerja bawahan dan menumbuhkan disiplin bawahan layaknya sebuah bentuk panopticon dalam konteks virtual.

---

The development of information and communication technology also encourages supervisory communication activity in the digital era. Through a qualitative approach and case study strategy, this study aims to explore the form of supervisory communication in virtual context based on the Katz and Kahn concept which divides the supervisory communication in the form of upward and downward communication. Through in-depth interviews and observations, the results of this study showed that the supervisory communication in the virtual context still take place in both directions in the form of upward communication and downward communication. Through applied technology, it is also can take place more effectively and efficiently. Supervisory communication in a virtual context can be functioned as tool to control a subordinate performance. It is also fostering subordinate discipline like a form of panopticon in a virtual context."

"ABSTRAKPertumbuhan yang cepat dari teknologi internet dan penetrasi penggunaanperangkat komunikasi mobile, khususnya di kawasan perkotaan telah menciptakanfenomena masyarakat yang ?always on?. Penggunaan teknologi melalui mobilegovernment diyakini mampu menjembatani antara kebutuhan warga denganlayanan yang diberikan oleh pemerintah. Salah satu bentuk dari m-governmentadalah penggunaan aplikasi bergerak sebagai media komunikasi pemerintahan.Penelitian ini dilakukan dengan mengambil studi kasus penggunaanaplikasi mobile Qlue oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Metode kualitatifberupa wawancara dan observasi digunakan untuk menjawab penelitian ini.Temuan penting penelitian ini adalah Qlue menjadi media komunikasipemerintahan yang berorientasi pada warga. Qlue tidak semata digunakan untukmenjalankan fungsi inti komunikasi pemerintahan yaitu media sosialisasipemerintah, tetapi sebaliknya justru menjadi kanal penyampaian aspirasi kebutuhanwarga.Perubahan yang terjadi dalam komunikasi pemerintahan yang difasilitasimobile apps juga membawa implikasi yaitu pada birokrasi Pemprov DKI Jakarta dilevel kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan. Terjadi adaptasi birokrasi dikelurahan terhadap penggunaan teknologi mobile apps. Dari temuan di dua lokasipenelitian ini, didapati variasi dalam adaptasi birokrasi khususnya dalammanajemen proses, keterlibatan pegawai dan koordinasi. Dalam konteks tata kelolapemerintahan yang baik, penggunaan mobile apps berkontribusi terhadappenerapan prinsip partisipasi, kesetaraan dan akuntabilitas

---

ABSTRACTThe rapid growth of internet technology and the penetration of mobilecommunication devices usage, especially in urban areas, have created thephenomenon of 'always on' societies. The usage of mobile technology throughmobile government is believed to be able to bridge the gap between the needs ofresidents and the services provided by the government. One of the examples of mgovernmentis the usage of mobile app as the media of government communication.This research was conducted by taking a case study of the usage of mobileapplications Qlue by Jakarta Provincial Government. Qualitative methods withinterviews and observations are used to answer this research. An important indingis Qlue becomes a medium for government communication that is oriented to thepeople. Qlue is not only used to carry out the core function of governmentcommunication such as government socialization media, but it also becomes a canalaspiration of citizen needs.Changes that occur in government communication that is facilitated bymobile apps also implicate that the bureaucracy of DKI Jakarta government at thesub-district level (kelurahan) becomes the main authority that serves people. Theadaption of bureaucracy occurred in the sub district toward the usage of mobiletechnology apps. Based on the information discovered in two locations of thisstudy, it is found that there is a variation in the adaptation of bureaucracy, especiallyin management process, employee involvement and coordination. In the context ofgood governance, the usage of mobile apps contributes in the practice of theparticipation principles, equality and accountability."

"ABSTRAK<>br>Salah satu program Jakarta Smart City yang diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah sistem e-participation yang bernama Qlue, yaitu sebuah layanan pengaduan masyarakat secara elektronik. Namun sampai saat ini jumlah pengguna Qlue masih rendah, yaitu berkisar 8 dari jumlah penduduk DKI Jakarta. Untuk mengatasi permasalahan ini, salah satu dimensi yang bisa dianalisis adalah dimensi politik yaitu dengan menggunakan teori partisipasi politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah faktor-faktor kesukarelaan warga civic voluntarism dan incentives untuk berpartisipasi dalam politik mempengaruhi penerimaan warga terhadap e-participation. Model penelitian dibangun menggunakan teori Civic Voluntarism Model CVM dan General Incentives Model GIM , digabungkan dengan Theory of Reasoned Action TRA . Data diolah menggunakan metode PLS-SEM. Hasil penelitian adalah unsur resources dan political engagement dari CVM, incentives dari GIM, dan subjective norms dari TRA atau social networks dari CVM berpengaruh terhadap niat menggunakan e-participation. Penelitian juga menemukan bahwa resources secara signifikan dibentuk oleh faktor money dan skill/knowledge, political engagement secara signifikan dibentuk oleh political interest, political efficacy, dan political awareness, sementara incentives dibentuk secara signifikan oleh collective incentives dan selective process incentives.

---

ABSTRACT<>br>Qlue is an e participation system, in the form of an electronic public complaints service, owned by the Provincial Government of DKI Jakarta. The low number of Qlue users, makes it necessary to conduct research to find out what factors influence the citizen in using Qlue as a form of e participation in DKI Jakarta. This study aims to analyze the factors of citizen acceptance of e participation from the political dimension by using the theory of political participation, namely Civic Voluntarism Model CVM and General Incentives Model GIM , combined with Theory of Reasoned Action TRA . The data is processed using PLS SEM method. The analysis result of 173 respondents demonstrate that resources, political engagement, social network, and incentives have an effect on the intention of using e participation. The study also found that resources are significantly influenced by money and skill knowledge, political engagement significantly influenced by political interest, political efficacy and political awareness, while incentives are significantly influenced by collective incentives and selective process incentives."

"ABSTRAKMemasuki era baru, dimana masyarakat jauh lebih kritis menuntut penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik, maka pemerintah perlu melakukan langkah-langkah perbaikan yang konsisten dalam pelayanan publik melalui peningkatan kualitas aparatur pemerintah dan regulasi kebijakan di bidang pelayanan umum, seperti halnya sistem penanganan pengaduan pelayanan publik. Penelitian ini membahas mengenai tingkat kepuasan pengguna Qlue atas pengananan pengaduan pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner yang didukung dengan wawancara mendalam dengan informan, serta studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan prinsip-prinsip pada ISO 10002:2014, karena merupakan best practice terkait dengan penanganan pengaduan yang dibangun atas dasar prinsip-prinsip yang relevan dengan permasalahan yang terjadi sehari-hari di Ibu Kota Jakarta. Selain itu, standar ini berlaku generik yang berarti dapat diadopsi oleh instansi pemerintahan. Dan yang terakhir, manajemen pengaduan dengan ISO 10002:2014 menawarkan dua tujuan dasar, yaitu memuaskan pengguna dan peningkatan kinerja organisasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat kepuasan pengguna Qlue terhadap penanganan pengaduan sudah tinggi, namun terdapat 2 dimensi yang perlu diberi perhatian lebih, yakni peningkatan berkelanjutan dan responsivitas.

---

ABSTRACTIn the new era, where society is much more critical of demanding the implementation of good governance principles, the government needs to take consistent improvement measures in public services through improving the quality of government apparatus and policy regulation in the field of public services, as well as complaint handling systems public service. This study discusses the level of user satisfaction of Qlue Application over public service complaints. This study uses quantitative approach with data collection techniques through questionnaires distribution supported by in depth interviews with informants, and literature studies. This research uses the principles in ISO 10002 2014, because it is the best practice related to the handling of complaints that are built on the principles that are relevant to the problems that occur everyday in the capital city of Jakarta. In addition, this standard applies generically which means it can be adopted by government agencies. Last but not least, complaint handling with ISO 10002 2014 offers two basic purposes users satisfaction and improving organizational performance. The results show that Qlue user satisfaction level on complaint handling is high, but there are 2 dimensions that need to be given more attention, that is continuous improvement and responsiveness."

"ABSTRACTThe fast-paced development of internet technology and the infiltration of mobile communication devices have produced the ?always on? society phenomenon. Atthe same time, the concept of ?smart city? considered to be relevant to overcoming plenty of challenges that 21st century urban areas face. The utilization of technology by means of ?mobile government? (?m-government?) isbelieved to be competent to bridge public needs with public service that government provided. One form of the ?m-government? is the usage of mobile application (mobile app) as a medium of government communication.This research is undertaken with a case study of Qlue mobile app organized by the Provincial Government of DKI Jakarta. The qualitative methods used are interviews and observations to validate this research. The vital discovery of this research is that Qlue comes up as the tool for public-oriented government communication. Qlue has been operated not only for running the communicationfunction of government, which becomes the media for government socialization; but also to become the channel of public needs aspiration delivery. In the contextof good governance, the use of mobile apps has been contributing to implement the principles of participation, equality, and accountability."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme review atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) sebagai landasan keyakinan terbatas bahwa tidak terdapat modifikasi material yang harus dilakukan atas LKPD agar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Review atas LKPD Provinsi DKI Jakarta dilakukan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sebagai auditor internal. Berdasarkan hasil penelitian ini, pedoman review yang dimiliki telah sesuai dengan ketentuan. Kegiatan review masih memiliki kelemahan pada tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan. Sedangkan pada tahap pelaporan, review telah dilakukan sesuai dengan standar. Fokus permasalahan atas laporan keuangan berbeda antara tim review dan auditor eksternal. Hasil review digunakan oleh auditor eksternal sebagai pintu masuk pemeriksaan atas laporan keuangan. Pelaksanaan review juga mempertimbangkan temuan auditor eksternal periode sebelumnya.

---

This study aims to determine the mechanism of review for local government financial statements (LKPD) as the foundation of a limited assurance that there are no material modifications that should be made to the financial statements in order for the statements to be in conformity with the Government Accounting Standards. This study is qualitatif descriptive interpretive. Review of LKPD conducted by Inspectorate of DKI Jakarta Provincial as an internal auditor. Based on this study, review guideline has accordance with the regulations. Review implementation has weaknesses in the planning and execution stages. At the reporting stage, review has been conducted in accordance with the standards. Main focus of the financial statements problem differs between the review team and the external auditors. The result of the review is used by external auditors as the entrance examination of the financial statements. Implementation of the review, consider the findings of the external auditors prior period."

"Perwujudan peran APIP yang efektif yaitu untuk memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi Pemerintah sesuai mandat pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dalam mewujudkan peran tersebut, APIP mendorong peningkatan level maturitas SPIP dan level penilaian kapabilitas APIP melalui penetapan kebijakan manajemen risiko dan aktivitas audit internal. Namun implementasi manajemen risiko belum berdampak optimal dalam mengantisipasi permasalahan organisasi dalam mencapai tujuannya dengan masih terdapat temuan kelemahan atas SPIP dan peran APIP yang belum memberikan nilai tambah pada perbaikan pengendalian organisasi. Evaluasi dilakukan untuk memberikan perbaikan atas peran APIP dalam manajemen risiko sesuai dengan prinsip COSO Internal Control Framework (ICF) dan Institute of Internal Auditors (IIA) Standard. Metode penelitian dilakukan secara deskriptif kualitatif dan analisa perbandingan dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menemukan kelemahan bahwa praktik manajemen risiko baru dalam tahap penerapan dan belum menjadi budaya dalam organisasi, kurangnya kompetensi SDM terkait manajemen risiko, proses manajemen risiko sudah didokumentasikan namun belum terintegrasi dengan proses bisnis dan belum dilakukan tepat waktu. Aktivitas audit internal belum optimal dalam menjamin kualitas manajemen risiko. Diharapkan hasil penelitian memberikan perbaikan peran APIP dalam proses manajemen risiko melalui pedoman, aktivitas audit internal, dan prosedur audit yang tepat.

---

The embodiment of an effective APIP role is to provide early warning and increase the effectiveness of risk management in carrying out the duties and functions of government agencies according to the mandate in Government Regulation Number 60 of 2008 concerning the Government Internal Control System (SPIP). In realizing this role, APIP encourages an increase in the level of SPIP maturity and the level of APIP capability assessment through the establishment of risk management policies and internal audit activities. However, the implementation of risk management has not had an optimal impact in anticipating organizational problems in achieving its goals with findings of weaknesses in SPIP and the role of APIP which have not added value to improving organizational control. The evaluation is carried out to provide improvements to APIP's role in risk management in accordance with the principles of the COSO Internal Control Framework (ICF) and the Institute of Internal Auditors (IIA) Standard. The research method was carried out in a qualitative descriptive and comparative analysis using a case study approach. The results of the study found weaknesses that risk management practices were only in the implementation stage and had not yet become a culture within the organization, lack of HR competency related to risk management, risk management processes had been documented but had not been integrated with business processes and had not been carried out on time. Internal audit activity is not yet optimal in guaranteeing the quality of risk management. It is hoped that the research results will improve APIP's role in the risk management process through guidelines, internal audit activities and appropriate audit procedures."

"Qlue adalah aplikasi berbasis media sosial yang digunakan sebagai media interaksi warga Jakarta dengan Pemda DKI semenjak Desember 2014. Qlue mengalami permasalahan dalam aspek ketertarik warga, karena berdasarkan hasil penelitian dari lembaga Public Opinion and Policy Research yang dilakukan pada Agustus 2016, Qlue termasuk dalam program kerja dengan tingkat penyikapan positif warga yang terendah jika dibandingkan program kerja DKI yang lain. Terkait dengan permasalahan ketertarikan warga, penelitian yang dilakukan para peneliti dari German Research Institute for Public Administration pada tahun 2013, menyimpulkan bahwa ketertarikan masyarakat terhadap situs interaksi user-to-institutional berbasis media sosial disebabkan tiga faktor, yaitu keberadaan kontribusi pengguna dalam menghasilkan nilai tambah 3 aspek, karakteristik orientasi interaksi 4 aspek, dan kualitas jejaring sosial 4 aspek. Dengan merujuk pada hasil penelitian tersebut, penelitian ini hendak melakukan peninjauan terkait faktor-faktor daya tarik dari situs interaksi berbasis media sosial yang telah atau belum dipenuhi oleh Qlue. Penelitian ini akan melakukan analisis perbandingan terhadap tingkat pemenuhan faktor-faktor daya tarik antara Qlue dengan aplikasi sejenis yang berbasis media sosial. Faktor daya tarik yang lebih dipenuhi oleh aplikasi lain yang sejenis menjadi rujukan dalam merumuskan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan ketertarikan warga. Peninjauan terhadap Qlue dan aplikasi sejenis dilakukan dengan menggunakan metode observasi terhadap karakteristik aplikasi. Khusus untuk Qlue, peninjauan juga dilakukan melalui interview dengan stakeholder terkait dan survey persepsi pengguna terhadap penggunaan Qlue. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Hasil peninjauan menunjukkan bahwa Qlue belum memenuhi ketiga faktor daya tarik situs interaksi berbasis media sosial secara menyeluruh. Qlue telah memenuhi untuk aspek kontribusi pengguna dalam menghasilkan konten, kontribusi pengguna dalam perluasan jangkauan pelayanan, konfigurasi interaksi, respon terhadap pengguna, perolehan identitas sosial, pembentukan kepercayaan sosial, dan peningkatan kekuatan warga. Qlue masih memerlukan perbaikan pada aspek kontribusi pengguna dalam menghasilkan inovasi, aktivitas kerjasama yang menghasilkan nilai tambah, kedudukan warga sebagai titik sentral aktivitas pemerintahan, serta word of mouth. Untuk aspek yang belum dipenuhi, maka langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah langkah pemberdayaan pengguna dalam perencanaan dan pemetaan pembangunan infrastruktur pelayanan publik, langkah pemfungsian Qlue sebagai sarana konsultasi pemerintah daerah kepada warganya, dan langkah pemberdayaan warga dalam peninjauan kondisi tempat pelayanan publik milik pemerintah.

---

Qlue is citizen to government communication platform apps that based on social media characteristics and has been launched in Jakarta City since December 2014. Until two years of its usage as communication platform, Qlue has some problems on citizen attractiveness toward Qlue. Based on summary research that has been conducted by Public Opinion and Policy Research, Qlue was one of government program that has lowest attractiveness among other government program. Related to citizen attractiveness problem, a research that has been done by a group of researcher from German Research Institute for Public Administration in 2013, summarize that citizen attractiveness toward social media websites was influenced by three factors. The factors are user added value 3 aspects, interaction configuration 4 aspects, and social networking 4 aspects. Based on previous research, this research will review the social media website attractiveness factor that has been fullfiled or not yet fullfiled by Qlue.

This research will also compare the fulfillment level of social media website attractiveness factors between Qlue and other similar sites from other countries. Attractiveness factors that has more fulfilled by other similar apps will be used to summarize a strategy that must be done to increase citizen attractiveness toward Qlue. The review process of Qlue and other sites use observation method toward apps characteristics. Interview method with related stakeholder and survey method to review the user perception are also used to review Qlue. This research use qualitative and quantitative approach to analyze the data.

The result of the review shows that Qlue not yet complete fulfilled three social media website attractiveness factors. Qlue has fullfiled on user generated content aspect, user generated contact aspect, user response aspect, social identity aspect, social trust aspect, and increasing of user power aspect. Qlue has not fullfiled on user generated innovation, interaction configuration aspect, cooperative value generation aspect, citizen centricity aspect, and word of mouth aspect. For aspect that has not been fullfiled by Qlue, Qlue must do some ideas. The ideas are the empowerment of user on planning and mapping of public service development infrastructure, the use of Qlue as consultation tools for government to their citizens, the empowerment of user on the evaluation of public place that has been owned by government."

"ABSTRAKKomunikasi terjadi dalam suatu konteks sosial dimana penafsiran, sikapdan penggunaan teknologi komunikasi pada suatu organisasi dibangun bersama dalam konteks sosial tersebut. Anggota organisasi memiliki keleluasaan dalam menginterpretasikan teknologi yang digunakan dimana interpretasi tersebut biasanya merupakan hasil dari konstruksi sosial. Pendekatan konstruksi sosial teknologi milik Pinch dan Bijker dan pengembangan milik Humphreys digunakan untuk menganalisis penggunaan teknologi dalam komunikasi organisasi pemerintah dengan menekankan pada dua elemen penting yaitu fleksibilitas interpretasi dan kelompok sosial relevan. Dari hasil wawancara mendalam menunjukkan bahwa sebuah teknologi yang sama digunakan oleh pengguna yang berada dalam kelompok sosial yang sama justru memiliki fleksibilitas untuk diinterpretasikan secara berbeda. Interpretasi aparatur pemerintah mengenai aplikasi Citizen Relation Management (CRM) yang digunakan dalam komunikasi organisasi sehari-hari terbentuk melalui pemahaman dan pengalaman menggunakan teknologi dalam praktek penyelesaian pekerjaan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa faktor kekuasaan dan struktural berperan untuk menunjukkan proses pembentukan makna pengunaan teknologi dalam komunikasi organisasi pemerintah.

---

ABSTRACTThe communication occurs in a social context in which the interpretation, attitude and the use of communication technology in an organization are constructed within that social context. The member of an organization has flexibility in interpreting the use of technology that such interpretation is usually the result of a social construction. The concept of Social Construction of Technology from Pinch and Bijker and its development that belongs to Humphreys are employed to analyze the use of technology at government organizational communications by emphasizing its two essential elements, interpretive flexibility, and relevant social groups. Through in-depth interview showed that the same technology used by users within the same of a relevant social group has the flexibility to be interpreted differently. The interpretation of government officers on Citizen Relation Management (CRM) application used in daily organizational communication is constructed through theunderstanding and experience of using technology in the practice of workcompletion. The findings of this study are power and structural factors play a role to show the process of shaping the meaning of technology use within government organizational communications."

"Pengelolaan sampah terutama di negara-negara berkembang memiliki tantangan sendiri dalam pelaksanaannya. Hal tersebut berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dalam pengelolaan sampah sendiri yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah. Kegiatan penanganan sampah dimulai dari tahap pemilahan sampai dengan tahap pemrosesan akhir sampah. Pemrosesan akhir sampah sendiri tentu menjadi kegiatan pengelolaan sampah yang sangat penting dan berperan besar untuk mengetahui apakah bentuk pengembalian atau hasil pengembalian sampah yang dikembalikan ke media lingkungan dapat diproses dengan aman dan tidak menyebabkan pencemaran lingkungan hidup. Pemrosesan akhir sampah di kota-kota besar tentu memiliki permasalahan tersendiri dalam kegiatannya, termasuk Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota negara, perlu diingat bahwa transisi adanya perubahan paradigma pengelolaan sampah, termasuk dengan pemrosesan akhir sampah yang dulunya hanya sebatas open dumping (pembuangan terbuka), menjadi diproses dengan pengurugan di landfill atau dikenal dengan lahan urug terkendali tentu tidaklah mudah dalam pelaksanaannya. Adanya permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan sampah di wilayah Provinsi DKI Jakarta sendiri mengharuskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan kegiatan pengelolaan sampah termasuk kegiatan pemrosesan akhir sampah di TPST Bantargebang. Dalam hal ini membuat penulis ingin meneliti bagaimana tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta terhadap kegiatan pemrosesan akhir sampah wilayah Provinsi DKI Jakarta, bagaimana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan kegiatan pemrosesan akhir sampah dengan metode yang tidak menyebabkan pencemaran lingkungan hidup, dan bagaimana peraturan perundang-undangan tentang persampahan mengatur mengenai kegiatan pengelolaan sampah dan kegiatan pemrosesan akhir sampah secara spesifik, dan bagaimana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejauh ini melaksanakan kegiatan pemrosesan akhir sampah di TPST Bantargebang dan bagaimana pemrosesan akhir sampah yang dilakukan di sana dengan regulasi-regulasi yang ada. Dalam menyusun penelitian skripsi ini, penulis menggunakan bentuk penelitian yang dikenal dengan bentuk penelitian yuridis normatif.

---

Solid waste management, especially in developing countries, has its own challenges in its implementation. This is related to activities in solid waste management; waste reduction and waste handling. Waste handling activities start from the waste sorting to the final waste processing. The final waste processing itself is very significant in solid waste management activities and it plays a major role in determining whether the results of final waste processing returned to environmental media can be processed safely and will not cause any environmental pollutions. Final waste processing in large metropolitan areas, including DKI Jakarta Province as the capital of the country, it is necessary that there is a transition in solid waste management, including the final waste processing which was previously implemented open dumping method, being processed by landfilling the waste or known as controlled landfill, and it also has its own challenges in its implementation. The following problems in solid waste management activities in DKI Jakarta Province requires the responsible parties, mainly including the Local Government to execute solid waste management activities at Bantargebang Integrated Waste Disposal. This topic is brought up to examine the legal responsibility of the DKI Jakarta Provincial Government in final waste processing activities, how the DKI Jakarta Provincial Government conducts final waste processing activities with appropriate management methods that do not cause any environmental pollutions, and the compliance with environmental law and regulations and specifically regulate solid waste management activities and final waste processing activities in compliance with the existing regulations. A normative legal research method is used to conduct the research."