Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Manajemen peralatan laboratorium merupakan bagian dari manajemen sumber daya puskesmas tetapi belum mengimplemetasikan sistem manajemen peralatan medis dengan baik dan masih terdapat beberapa kekurangan dalam elemen penilaian Permenkes No.46 tahun 2015. Riset ini bertujuan untuk melakukan penilaian pelaksanaan manajemen peralatan laboratorium puskesmas di Kota Kendari dengan metode deskriptif eksplanatif, dimulai dengan merancang kuesioner, menyajikan data kemudian dianalisis dengan uji korelasi untuk melihat hubungan antara variabel. Hasil riset ini menyimpulkan : 1 terdapat 6 puskesmas sudah memenuhi standar Permenkes No.46 tahun 2015; 2 15 puskesmas belum memenuhi standar teori HTM, dan 3 terdapat korelasi antara kegiatan pemeliharaan r=0,898 , perencanaan r=0,896 , recall r=0,883 , uji coba alat r=0,875 , evaluasi r=0,849 dan SDM r=0,800 pada proses manajemen peralatan laboratorium.

---

Management of laboratory equipment is part of the resource management of public health center but it has not implemented the medical equipment management system properly and there are still some deficiencies in the assessment element of Health Department Law No.46 Year 2015. This research aims to evaluate the implementation of laboratory equipment of public health center management of in Kendari City with explanative descriptive method, starting with designing questionnaires, presenting data and being analyzed by correlation test to see the relation between variables. The results of this research conclude 1 there are 6 of public health center already met the standard of Health Department Law No.46 year 2015 2 there are 15 of public helath center have not met the standard of HTM theory, and 3 there is correlation between maintenance activity r 0,898 , program r 0,896 , recall r 0,883 , instrument test r 0,875 , evaluation r 0,849 and human resource r 0,800 on laboratory equipment management process."

"Saat ini peralatan medis secara luas digunakan di Rumah Sakit, buruknya pengelolaan peralatan dapat mengakibatkan kerugian dan juga kecelakaan bahkan kematian. Manajemen Peralatan Medis yang baik dapat meningkatkan keselamatan dan juga mengurangi kerugian yang ditimbulkan karena salah pengelolaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pelaksanaan manajemen peralatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah di Jakarta terhadap Standar Penilaian Manajemen Peralatan Medis. Pendekatan yang dilakukan untuk penelitian ini yaitu kuantitatif dengan desain Deskriptif, Jumlah sampel 130 yang terbagi menjadi 3 kelompok. Hasil penelitian didapatkan bahwa RSUD A mendapatkan katagori "Belum Sesuai", sedangkan untuk B dan C secara umum masuk dalam katagori ?Sesuai?. Namun pada beberapa elemen masih terdapat yang "Belum Sesuai".

---

Currently the medical equipment is widely used in hospitals. Poor management of the current equipment can lead to losses and also accident even death. Medical Equipment Management offers safety and also reduce the losses because mismanagement. This study aims to analyze the suitability of the implementation of medical equipment management in the Regional General Hospital in Jakarta on Medical Equipment Management Assessment Standards. The approach taken for this study is quantitative descriptive design, number of samples 130 were divided into 3 areas. The results reveal that Hospital A to get the category "Not Appropriate", whereas for the B and C generally get the category of "Appropriate". However, in some elements are still there are "Not Appropriate.""

"Puskesmas dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan perorangan yang paripurna, adil, merata, dan berkualitas. Agar Puskesmas berkinerja optimal dan memuaskan masyarakat, diperlukan Manajemen Puskesmas untuk menjaga mutu melalui pengaturan sumber daya secara efektif, efisien, termasuk menjaga kualitas proses pengelolaannya. Belum semua puskesmas di Indonesia menerapkan manajemen puskesmas sesuai ketentuan Permenkes Nomor 44 tahun 2016. Di Kota Depok, baru 1 puskesmas yang memberikan pelayanan bermutu sesuai standar (terakreditasi paripurna) dan masih terdapat 12 Puskesmas dengan tata kelola cukup dan kurang. Tata Kelola puskesmas dan akreditasi sangat terkait dengan penerapan manajemen puskesmas. Disisi lain, cakupan pelatihan Manajemen Puskesmas sudah 100%. Penilaian akreditasi dan PKP di Puskesmas, tidak otomatis merefleksikan output dari puskesmas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan manajemen puskesmas pasca pelatihan Manajemen Puskesmas di Puskesmas X dan Y Kota Depok Tahun 2022, ditinjau dari sisi Input, Proses dan Output serta penerapan RTL pasca pelatihan di instansi masing-masing.

Metode kualitatif dengan pendekatan Rapid Assessment Procedure telah digunakan dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan wawancara mendalam dan telaah dokumen untuk menjawab empat tujuan penelitian. Wawancara telah dilakukan informan kunci di Puskesmas terakreditasi madya, informan utama dan pendukung. Telaah dokumen dilakukan terhadap data sekunder Puskesmas serta Dinas Kesehatan. Hasil penelitian pada komponen input didapatkan bahwa faktor SDM, sumber pembiayaan, data dan SK tim belum terpenuhi secara optimal pada Puskesmas berkinerja cukup. Pada komponen proses, tahap P1 masih ada yang belum dilaksanakan sesuai pedoman, tahap P2 dilaksanakan belum sesuai agenda dan P3 pengawasan internal belum berjalan optimal serta belum memanfaatkan teknologi serta inovasi. Pada komponen Output, sebagian kecil Dokumen P1 dan P2 belum sesuai pedoman serta Rencana Tindak Lanjut Pelatihan belum seluruhnya diimplementasikan di Puskesmas karena beberapa kendala. Penerapan Manajemen Puskesmas Pasca Pelatihan Manajemen Puskesmas sangat dipengaruhi oleh komponen Input (SDM, sumber pembiayaan, tim efektif) serta Proses (P1, P2, Pengawasan dan Pengendalian). Pada akhirnya penelitian ini memberikan rekomendasi untuk melaksanakan upaya optimalisasi penerapan manajemen puskesmas di Puskesmas, mendorong terciptanya inovasi puskesmas, serta memformulasi ulang form rencana tindak lanjut pelatihan. 

---

Health centers are required to provide health services for the community and individuals that are complete, fair, equitable, and of high quality. In order for Puskesmas to perform optimally and satisfy the community, Puskesmas Management needed to maintain quality through effective and efficient resource management, including maintaining the quality of the management process. Not all health centers in Indonesia have implemented health center management according to the provisions of Permenkes Nomor 44 of 2016. In Depok City, only 1 health center provides quality services according to standards (fully accredited) and there are still 12 health centers with sufficient and insufficient governance. PHC governance and accreditation are closely related to the implementation of PHC management. On the other hand, the coverage of Puskesmas Management training is 100%. Assessment of accreditation and PKP at Puskesmas, does not automatically reflect the output of the puskesmas. This study aims to determine how the implementation of puskesmas management after Puskesmas Management training at Puskesmas X and Y, Depok City in 2022, in terms of Input, Process and Output as well as the implementation of RTL after training in their respective agencies.

The qualitative method with the Rapid Assessment Procedure approach has been used in this study. Researchers used in-depth interviews and document reviews to answer the four research objectives. Interviews have been conducted with key informants at intermediate accredited health centers, leading and supporting informants. Document review was conducted on secondary data from the Puskesmas and the Health Office. The results of the research on the input component found that the factors of human resources, financial resources, data and team decree have not been fulfilled optimally in moderately performing health centers. In the process component, there are still P1 stages that have not been implemented according to guidelines, P2 stages have not been implemented according to the agenda and P3 internal supervision has not run optimally and has not utilized technology and innovation. In the Output component, a small part of the P1 and P2 documents have not been in accordance with the guidelines and the Training Follow-Up Plan has not been fully implemented at the Puskesmas due to several obstacles. Implementing Puskesmas Management after Puskesmas Management Training is strongly influenced by the Input component (HR, financial resources, effective team) and Process (P1, P2, Supervision and Control). Implementing Puskesmas Management after Puskesmas Management Training is strongly influenced by the Input component (HR, financial resources, effective team) and Process (P1, P2, Supervision, and Control).In the end, this study provides recommendations for carrying out efforts to optimize the implementation of puskesmas management at Puskesmas, encourage the creation of puskesmas innovations, and reformulate the training follow-up plan form."

"Pemerintah, sejak tahun 2002 melaksanakan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Bidang Kesehatan dengan tujuan untuk menjamin akses keluarga miskin untuk mendapat pelayanan kesehatan agar status kesehatan dapat ditingkatkan dan dipertahankan. Program tersebut dilakukan diseluruh rumah sakit milk pemerintah dan diseluruh Puskesmas. Ditingkat Puskesmas, jenis pelayanan yang disediakan meliputi pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan kebidanan, immunisasi Hepatitis B, pemberian makanan tambahan dan revitalisasi fungsi Posyandu. Dari lima kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh Puskesmas tersebut, penulis melakukan penelitian evaluasi terhadap kegiatan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan kebidanan di Puskesmas Poasia Kecamatan Poasia Kota Kendari.Untuk mengetahui pencapaian tujuan, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat serta dampak program pada sasaran dan pelaksana program, dilakukan penelitian evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan kebidanan dengan menggunakan model evaluasi outcome yang dikembangkan oleh World Bank. Sedangkan untuk menyimpulkan tentang keberhasilan atau kegagalan program digunakan lima kriteria keberhasilan dan kegagalan program yang dikemukakan oleh Suchman (1967).Populasi pada penelitian ini adalah keluarga miskin yang memiliki kartu sehat dan telah memanfatkan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan kebidanan yang berjumlah 163 kepala keluarga. Adapun sampeinya yaitu 50 persen dari keseluruhan populasi. Penelitian evaluasi ini menggunakan kombinasi data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif yang digunakan adalah data jawaban 82 responden terhadap kuesioner. Adapun data kualitatif yang digunakan adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan 3 orang informan yang berasal dari Puskesmas dan 8 orang yang berasal keluarga miskin yang menjadi sasaran program.Selain itu, penelitian ini menggunakan data hasil kajian kepustakaan dan pengamatan lapangan. Secara umum hasil penelitian menunjukkan bahwa pencapaian pelaksanaan pelayanan dasar dan pelayanan kesehatan kebidanan belum mencapai target sesuai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Hal ini terjadi karena input program disediakan dalam jumlah yang sangat minim, terutama dana operasional, obat-obatan dan bahan habis pakai. Dimana anggaran perkapita untuk pelayanan kesehatan dasar hanya sebesar Rp. 2.18O,- perorang pertahun anggaran untuk pelayanan kesehatan kebidanan hanya sebesar Rp. 18.185 ,- perorang pertahun serta obat-obatan dan bahan habis pakai yang disediakan hanya cukup untuk kebutuhan selama 8 bulan. Hambatan lain yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan program adalah tidak tersedianya sarana transportasi untuk menunjang pelayanan dan adanya kendala Ietak geografis bagi sasaran program untuk mengakses pelayanan yaitu walaupun pelayanan memberikan pelayanan secara gratis sasaran program masih mengeluarkan biaya transportasi untuk mengakses pelayanan tersebut. Persepsi sasaran program terhadap pelayanan dan obat-obatan umumnya sasaran program merasa puas, akan tetapi mengenai kualitas tidak begitu perduli, karena yang panting mendapat pelayanan.Berdasarkan kriteria keberhasilan atau kegagalan program menurut Suchman, (1967) dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas Poasia berhasil dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan kepada keluarga miskin, karena dengan segala keterbatasan yang ada dalam hal input program berhasil melayani 55,9 persen sasaran program, walaupun pencapaian ini juga masih dibawah pencapaian yang diharapkan. Sedangkan pelaksanaan pelayanan kesehatan kebidanan yang dilakukan oleh Puskesmas Poasia gagal dalam menjamin ibu hamil dari keluarga miskin untuk mengakses pelayanan kesehatan kebidanan, karena dan hasil penelitian cakupan pemeriksaan pemeriksaan kehamilan sebesar 65,9 persen, cakupan pelayanan pertolongan persalinan sebesar 42,6 dan pelayanan kesehatan dan bayi baru lahir sebesar 43,5 persen dari 232 ibu hamil yang menjadi sasaran program.Rekomendasi hasil penelitian evaluasi ini untuk memperbaiki pelaksanaan program dimasa mendatang, disarankan perencanaan program dilakukan dengan memperhitungkan jumlah sasaran yang ada disetiap Puskesmas dan melibatkan Puskesmas secara kontinu dan konsisten, sehingga input program direncanakan sesuai dengan kebutuhan di masingmasing Puskesmas, memanfaalican pelayanan sebagai media pendidikan kesehatan kepada keluarga miskin dan peningkatan profesionalisme petugas kesehatan. Atas dasar itu dan sesuai dengan amanat pasal 31 ayat (1), (2) dan (3) amandemen UUD 45, program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Bidang kesehatan harus dilanjutkan oleh pemerintah."

"Penelitian ini untuk menilai pelaksanaan manajemen teknologi peralatan medis di Rumah Sakit Pertamina Jaya dengan cara telaah dokumen dengan instrumen MFK 8 akreditasi KARS 2012 dengan pembatasan pada tiga alat medis yang berkategori critical equipment yaitu ventilator, mesin hemodialisa dan defibrilator. Hasilnya adalah kekurangan nilai sebesar 23 untuk bisa lulus dengan penyebabnya adalah perencanaan yang tidak konfrehensif dan kurangnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia. Usulan solusi bagi manajemen RSPJ adalah menentukan tujuan dan target manajemen teknologi peralatan medis , membuat perencanaan yang komfrehensif, memenuhi kebutuhan sumber daya manusia disertai peningkatan pengetahuan dan keterampilannya.

---

This study was to assess the implementation of health technology management at Pertamina Jaya Hospital by review the documents according to Chapter 8 Facilities Management and Safety , Commission on Accreditation of Hospital, version 2012 . It was limited on three critical equipment i.e ventilators, hemodialysis machine and defibrillator. The result is not pass, minus 23 to pass and the causes are not konfrehensif planning and lack of quantity and quality of human resources. Proposed solutions for management of RSPJ are setting objectives and targets of health technology management, the komfrehensive planning and improvement human resources."

"Kendari sebagai daerah otonom dituntut harus mampu memenuhi kebutuhan air bersihnya sendiri. Dalam kewajiban pemenuhan air bersih untuk masyarakat melimpahkan tanggung jawab tersebut kepada PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum). PDAM Kota Kendari sebagai penyedia air bersih tidak mampu mencukupi kebutuhan air bersih masyarakat. Dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kendari, Tahun 2021 Cakupan layanan air bersih yang dibuat Pemerintah Kota Kendari melalui sistem perpipaan dan sistem non perpipaan hanya 35,80 %. Selain itu target dari Sustainable Development Goals (SDG’s) bahwa pada tahun 2030 diharapkan akan mencapai akses air minum yang merata dan adil yang serta terjangkau bagi semua orang. Air bersih sangat erat kaitanya dengan kondisi stunting di suatu daerah. Bila pada masyarakat mengalami kekurangan air atau kualitas airnya buruk akan menjadi sebab terjadinya stunting. Tujuan penelitian yaitu menganalisis karakteristik pemenuhan air bersih, serta pengaruh kualitas fisik air bersih terhadap kondisi stunting juga menganalisis kerangka kebijakan pemerintah Kota Kendari terhadap pemenuhan air bersih pada masyarakat kumuh di kawasan pesisir Kota Kendari. Penelitian ini menggunakan pendekatan gabungan (mixed methods) antara kuantitatif dan kualitatif dengan memakai analisis deksriptif, tabulasi silang dan analisis kebijakan. Hasil penelitian menunjukan Pemerintah Kota Kendari hanya mampu menjangkau 63,9 % dan mencukupi 54,6 % kebutuhan air bersih sesuai standar 60 liter/hari/orang pada masyarakat kumuh pesisir Kota Kendari. Seluruh masyarakat kumuh di kawasan pesisir Kota Kendari termasuk dalam kategori mahal dalam proses memenuhi air bersihnya. Daerah yang sumber air minum utamanya dari sumur gali, dan sumur bor memiliki lebih banyak balita pendek dan balita kurus dibanding jenis sumber air lainnya. Kerangka kebijakan pemerintah Kota Kendari dalam memenuhi air bersih masyarakat kumuh memiliki kerangka alur yang sebagai berikut : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD dan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM).

---

Kendari as an autonomous region is required to be able to fulfill its own clean water needs. In the obligation to fulfill clean water for the community, delegate the responsibility to PDAM (Local Water Company). PDAM Kendari City as a provider of clean water is not able to meet the community's clean water needs. In the Kendari City Regional Development Plan (RPD), in 2021 the coverage of clean water services made by the Kendari City Government through the piping system and non-piping system is only 35.80%. In addition, the target of the Sustainable Development Goals (SDG's) is that by 2030 it is expected to achieve equitable and fair access to drinking water that is affordable for everyone. Clean water is closely related to stunting conditions in an area. If the community experiences water shortages or poor water quality, it will be the cause of stunting. The purpose of this study is to analyze the characteristics of clean water supply, as well as the effect of physical quality of clean water on stunting conditions, as well as to analyze the policy framework of the Kendari City government towards the fulfillment of clean water in slum communities in the coastal area of Kendari City. This study uses a combined approach (mixed methods) between quantitative and qualitative by using descriptive analysis, cross tabulation and policy analysis. The results showed that the Kendari City Government was only able to reach 63.9% and fulfill 54.6% of the clean water needs according to the standard of 60 liters/day/person in the coastal slum communities of Kendari City. All slum communities in the coastal area of Kendari City are included in the expensive category in the process of meeting their clean water. Areas where the main source of drinking water comes from dug wells and drilled wells have more stunted and underweight children than other types of water sources. The Kendari City government's policy framework in meeting clean water for slum communities has the following flow framework: Regional Long-Term Development Plan (RPJP), Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD) or Regional Development Plan (RPD and Master Plan for Drinking Water Supply System (RISPAM)."

"Evaluation on Management of Nutrition Program Implementation on Health Center in Bogor, 1999Health Center gives health service to whole people in Indonesia. Its aim to prevent nutrition problems and to improve nutrition status. In Health Center, there are several employee like nutritionist, nurse, midwife, and others. Bogor was located on West Java and near Capital of Indonesia. Total population on 1999 approximately 680.541 people. Bogor has 23 Health Centers, 31 sub districts, and 37 villages. All of Health Centers implement nutrition program, but it was low targets for DIS, NIS, and PEM, except in 1999/2000. At the present time, management is one of important instrument on health development So, it has to efficient and effective. The study was aimed to get information about evaluation on input (human resource, cost, and facility), process (planning, leadership, and controlling), and output (D/S, NIS, PEM) in implementation of nutrition program. The study was conducted at 6 Health Centers. Data collecting was got from in depth interview and focus group discussion by questionnaire to input and process variable, where as output use secondary data from annual report at Dinkes, 1999. Data analysis use triangulation and was compared between interview result and theory. The result of this study show that input (human resource, cost, and facility) was less and process (planning, organization, leadership, controlling) always exist. The target (NIS, KIS) was increased. Organization gives support to achieve the program. Leader is determinant to moving his staff on implement the program. On the other hand, report monthly was needed to do controlling. Result of under five years (balita) weighing in Bogor show that poor nutrition (medium PEM) are 3,3% (2047 children) and children that weighing are 100%. To intervention poor nutrition, there are fund from APBD II and other from Social Safety Network for Health. Where, it implementation by giving adding food to recovery. On this study, community involvement is necessary and we need one policy about Pozi (Pojok Gizi) Program."

"Visi Indonesia sehat 2010 mengharapkan masyarakat Indonesia dimasa depan melalui pembangunan kesehatan adalah penduduknya hidup dalam lingkungan dan perilaku yang sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.Dengan adanya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Dana Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten lebih aktif melaksanakan pembangunan di bidang kesehatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan.Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan kepada masyarakat lebih meningkatkan perannya sebagai pusat pembangunan kesehatan, pusat pembinaan peran serta masyarakat serta pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama dengan cara meningkatkan sistim manajemen sumberdaya, khususnya manajemen peralatan Puskesmas.Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan secara rinci proses manajemen peralatan di Puskesmas Inderalaya, Puskesmas Tanjung Raja dan Puskesmas Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dalam mendeskripsikan proses manajemen peralatan Puskesmas yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan evaluasi dimensi kesesuaian (appropriateness) dan dimensi kecukupan (adequateness).Penelitian ini dirancang dengan pendekatan kualitatif dilakukan pada bulan April sampai Mei 2002 dengan subjek penelitian adalah Pimpinan Puskesmas, Bendaharawan barang dan koordinator program, masing-masing 1 (satu) orang untuk tiap Puskesmas.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kesesuaian dan kecukupan faktor dalam kajian manajemen peralatan di 3 (tiga) Puskesmas telah sesuai dan cukup. Sedangkan faktor pemanfaatan dan pemeliharaan hanya Puskesmas Inderalaya yang sesuai dan cukup.Demikian juga Pimpinan Puskesmas diharapkan membina stafnya terus menerus, meningkatkan keterampilan petugas pengelola peralatan Puskesmas dengan cara mengirim petugas tersebut untuk mengikuti pelatihan baik di kabupaten maupun propinsi, sehingga nantinya diharapkan manajemen peralatan Puskesmas sebagai bagian dari sistim manajemen sumberdaya Puskesmas tujuannya akan betul-betul tercapai.

---

Evaluation of Equipment Management System in Community Health Center of Indralaya, Tanjung Raja and Tanjung Lubuk, at the District of Ogan Komering Ilir Year 2001The vision of "Healthy Indonesia Year 2010" expects that the health development of the future Indonesia will construct healthy community and nation which are indicated by people living in healthy environment, applying healthy behavior, and able to access to health services equitably.

The Law No. 22, 1999 about Local Government and the Law No. 25, 1999 about the Fiscal Balance of Central and Local Government outlined that Local Government at the district level to be more active on undertaking health development including planning, implementing, and controlling.

Community Health Center (PUSKESMAS) as the main community health services should play more important role as the center of health development, the community participation and center of primary health services by improving its management system of resources especially the management of PUSKESMAS equipment.

This research aims to get the detail information about management system of equipment in PUSKESMAS of Indralaya, Tanjung Raja, and Tanjung Lubuk at the District of Ogan Komering Ilir. To describe the process of PUSKESMAS equipment management, this research used the appropriateness and adequateness dimension evaluation approaches.

This research was designed with qualitative approach that conducted during April and May 2002. Subject of this research were the head of PUSKESMAS, commodities treasurer, and program coordinator, and respectively one person in each PUSKESMAS.

The result of the research concluded that the appropriateness and adequateness of input factors of equipment management in the three PUSKESMAS has been appropriate and adequate, while the process factor, especially the utilization and maintenance, only PUSKESMAS of Indralaya which is appropriate and adequate.

It is gratefully hoped that the head of PUSKESMAS could guide his staff continuously and increase the skills of the worker who uses and maintains the PUSKESMAS equipment by sending him to get such training either in district or provincial level. Thus, the purpose of PUSKESMAS equipment management as the part of resources management system of PUSKESMAS will be reached."

"Pelaksanaan SIK terintegrasi di Indonesia masih belum sepenuhnya terlaksana secara optimal karena masih adanya fragmentasi pelaporan data dari daerah menuju pusat. Skripsi ini membahas gambaran SIMPUS sebagai salah satu bentuk SIK terintegrasi untuk mendukung manajemen pelayanan kesehatan melalui studi kasus pelaksanaan di Kota Depok. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi desktriptif menggunakan pendekatan 7 komponen dari National e- Health Strategy Toolkit milik WHO serta proses dalam manajemen pelayanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam dan observasi untuk mendapatkan data primer, serta didukung oleh telaah dokumen untuk mendapatkan data sekunder. Informan dalam penelitian ini adalah 1 orang penanggung jawab pelaksanaan SIMPUS di Dinkes Kota Depok serta 11 orang penanggung jawab pelaksanaan SIMPUS di UPT Puskesmas Kota Depok yang didapatkan dari teknik purposive sampling. Hasil penelitian didapatkan bahwa berdasarkan National e-Health Strategy Toolkit dari WHO, aplikasi SIMPUS belum cukup optimal dalam pelaksanaannya sebagai bentuk SIK Terintegrasi di Kota Depok. Hal tersebut dapat dilihat dari infrastruktur jaringan dan sistem yang masih sering eror, kompetensi tenaga kerja yang masih belum seragam dan sesuai, hingga belum adanya pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan dan kebijakan. Selain itu, analisis dengan manajemen pelayanan kesehatan menunjukkan SIMPUS masih membutuhkan optimalisasi di setiap tahapan prosesnya, yaitu planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating (implementasi), evaluation (evaluasi), dan controlling (pengawasan dan pengendalian).

---

The implementation of integrated health information system (SIK) has not been fully implemented optimally because there is still a data fragmentation of reporting from regions to the center. This paper discusses an overview of SIMPUS implementation as part of integrated health information system (SIK) to support health service management through case studies of the implementation in Depok City. This paper employs qualitative research in a descriptive study, using the 7 components of National e-Health Strategy Toolkit from WHO as an assessment and the process of health service management. This research using indepth interviews and observation methods to obtain primary data, and supported by document review to obtain secondary data. Informants in this research are the person in charge (PJ) of SIMPUS in Depok City Health Office (Dinkes Kota Depok) and Depok Health Center (Puskesmas) as obtained from purposive sampling techniques. The result shows that SIMPUS has not been implemented optimally as a part of integrated health information system (SIK) in Depok based on the National e-Health Strategy Toolkit from WHO. This can be seen from the lack of infrastructure that often getting error-either the networks or the system, competencies of human resources that still not equivalent, and the absence of data utilization for policy and decision making. Moreover, analysis with the management health service process still needs optimization at each stage- planning, organizing, actuating, evaluating, and controlling. "

"Latar belakang: Janji temu perawatan ortodonti merupakan sesuatu yang dianggap penting karena mempengaruhi lama waktu perawatan ortodonti, perawatan ortodonti memerlukan waktu berbulan-bulan hingga tahunan untuk menyelesaikan perawatan dengan interval kunjungan rutin 4-6 minggu. Ortodontis merupakan salah satu pekerjaan yang sangat rentan terpapar Covid-19 karena berkontak langsung dengan pasien. Dengan adanya pandemi Covid-19 mempengaruhi segala aspek kehidupan salah satunya adalah psikologis seseorang yaitu kecemasan terhadap terpaparnya virus Covid-19. Kecemasan adalah munculnya sebuah perasaan yang tidak menyenangkan, tidak enak, khawatir dan gelisah pada diri seseorang yang dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain usia, jenis kelamin, dan lingkungan sosial. Belum ada penelitian yang membahas hubungan kecemasan di era pandemi Covid-19 terhadap janji temu perawatan ortodonti di kota kendari. Tujuan: Untuk mengetahui hubungan tingkat kecemasan mengenai pandemi virus corona terhadap kesediaan untuk menghadiri janji temu perawatan ortodonti. Metode: Penelitian ini dilakukan di Kota Kendari menggunakan metode cross-sectional. Kuesioner dari disebar kepada 72 pasien ortodonti dari beberapa klinik di Kota Kendari, menggunakan kuesioner daring. Hasil: Didapati adanya hubungan yang bermakna antara tingkat kecemasan di era pandemi Covid-19 terhadap janji temu perawatan ortodonti di Kota Kendari dan terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat kecemasan di era pandemi Covid-19 terhadap janji temu perawatan ortodonti di Kota Kendari dilihat berdasarkan usia dan jenis kelamin Kesimpulan: Pandemi Covid-19 terbukti berdampak pada kecemasan pasien menghadiri janji temu perawatan ortodonti kecemasan pasien

---

Background: Orthodontic care appointments are important because they affect the length of orthodontic care, orthodontic care take months to years to complete with regular visit intervals of 4-6 weeks. Orthodontist is one of the jobs that are very vulnerable to exposure to covid-19 due to direct contact with patients. With covid-19 pandemic affects all aspects of life, one of which is an individual's psychological anxiety against exposure to the covid-19 virus. Anxiety is the appearance of an unpleasant, uncomfortable, worried and restless feeling in a person that is influenced by several factors including age, gender, and social environment. There has been no research that discusses the relationship of anxiety in the covid-19 pandemic era to orthodontic care appointments in the city of kendari. Objective: To determine the relationship of anxiety levels regarding the coronavirus pandemic to the willingness to attend orthodontic care appointments. Method: This research was conducted in Kendari City using cross-sectional method.¬ Questionnaires were circulated to 72 orthodontist patients from several clinics in Kendari City, using online questionnaires. Result: There was a meaningful relationship between anxiety levels in the Covid-19 pandemic era to orthodontic care appointments in Kendari City and there was a meaningful relationship between anxiety levels in the Covid-19 pandemic era to orthodontic care appointments in Kendari City viewed based on age and gender Conclusion: Pandemic Covid-19 proved to have an impact on the anxiety of patients attending orthodontic care appointments of emergency patients."