Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKReadmisi merupakan kriteria penting dalam sistem pelayanan kesehatan, yaknisebagai indikator kualitas layanan dan efisiensi biaya rumah sakit. Penelitian inibertujuan menganalisis hubungan antara variabel karakteristik pasien (usia danjenis kelamin), variabel klinis (lama hari rawat dan tingkat keparahan penyakit)dan variabel rumah sakit (kepemilikan dan tipe kelas rumah sakit) yangberhubungan dengan tingkat potensi readmisi pasien JKN Rawat Inap denganKode CMG I di Rumah Sakit Wilayah DKI Jakarta tahun 2014. Desain penelitianyang digunakan adalah studi potong lintang. Penelitian ini menggunakan dua datasekuder, yaitu klaim pasien JKN di Rumah Sakit tahun 2014 dan sebagaitambahan menggunakan data pasien JKN di Rumah Sakit tahun 2014. Lokasipenelitian dilakukan pada seluruh Rumah Sakit yang bekerjasama denganprogram JKN di wilayah DKI Jakarta.Hasil penelitian menunjukkan dari 6 (enam) variabel yang diteliti hanya 4 (empat)variabel yang berhubungan signifikan yaitu variabel usia, tingkat perubahankeparahan penyakit, lama hari rawat, kepemilikan Rumah Sakit. Variabel jeniskelamin tidak berhubungan terhadap potensi readmisi. Pada variabel Usiamenunjukkan koefisien negatif yang berarti bahwa semakin bertambahnya usia,potensi readmisi semakin rendah. Pada variabel lama hari rawat menunjukkankoefisien positif, berarti bahwa semakin kecil lama hari rawat, peluang potensireadmisi semakin tinggi. Pada variabel tipe kelas Rumah Sakit menunjukkankoefisien positif, berarti semakin rendah tipe kelas Rumah Sakit, peluang untukrisiko potensi readmisi semakin tinggi.Secara uji multivariat, variabel terkuat yang berhubungan dengan tingkat potensireadmisi adalah kepemilikan Rumah Sakit, dimana Kepemilikan Rumah Sakitmerupakan variabel yang paling dominan berhubungan dengan potensi readmisidengan OR = 2 dan hasil estimasi diperoleh nilai koefisien positif, artinya pasienyang berasal dari rumah sakit swasta berpeluang 2 kali berpotensi readmisi setelahdikontrol dengan variabel usia pasien, dan lama hari rawat inap.

---

ABSTRACTReadmission is an important criterion in the healthcare system, which is anindicator of the quality of service and cost efficiency of the hospital. This studyaims to analyze the relationship between the variables of patient characteristics(age and gender), clinical variables (length of stay and level of severity) and thevariable hospitals (ownership and type of hospital class) related to the potentiallyreadmission patients JKN Hospitalization with Code I CMG Regional Hospital inJakarta in 2014. the design study is a cross-sectional study. This study uses datafrom two secondary data, which claims JKN patients in the hospital in 2014 andin addition to using Data Provider (Hospital) in 2014. The research location is onthe whole hospital in cooperation with JKN program in Jakarta.The results showed than six (6) variables examined only four (4) significantvariables related to the variable age, the rate of change in disease severity, lengthof stay, hospital ownership. Gender variable is not related to the potentiallyreadmission. At the age variable indicates negative coefficient means that as wegrow older, the lower the potentially readmission. In the variable length of stayshowed a positive coefficient, meaning that the smaller the length of stay, thehigher the potentially readmission. In class type Hospital variable showed apositive coefficient, meaning the lower the class type Hospital, opportunities forhigher readmission potentially risks.In multivariate analysis, the variables strongest related to the level of potentiallyreadmission is proprietary Hospital, where private Hospital is the most dominantvariable related to potentially readmission with OR = 2 and the estimated valuesobtained positive coefficient, meaning that patients from private hospitals 2 timesthe chance of potentially readmission after controlling for the variables age of thepatient, and long days of hospitalization."

"Asuransi Kesehatan merupakan jawaban dari sifat yang tidak pasti dari kejadian sakit dan kebutuhan akan pelayanan kesehatan, dimana sakit yang merupakan suatu resiko yang ditransfer pada pihak lain yaitu asuransi. Undang-undang SJSN No 40 tahun 2004 dan UU No 24 tahun 2011 tentang BPJS mengamanatkan semua komunitas kesehatan untuk dapat menyediakan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Selain itu, pemerintah juga harus dapat menjamin tersedianya pelayanan kesehatan sampai ke daerah terpencil dan penduduk miskin.1 Januari 2014 Jaminan Sosial Kesehatan mulai dilaksanakan di Indonesia dan menggunakan model tarif INA CBGs untuk pembayaran klaim nya. Penelitian ini dilakukan untuk Gambaran Manajemen Klaim Rawat Inap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo 2014. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Klaim dilakukan agar pihak ketiga dapat membayarkan seluruh pelayanan kesehatan yang telah diberikan rumah sakit kepada peserta BPJS. Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan klaim yang cukup baik. Perlu dilakukan evaluasi terhadap penulisan rekam medik agar mengurangi selisih klaim agar dapat meminimalisir resiko tersebut.

---

Health insurance is the answer to the uncertainty of illness occurrence and the need for health care, where pain is a risk that is transferred to the third party, which is the insurance. The Laws of SJSN No. 40 of 2004 and The Laws No. 24 of 2011 about BPJS mandatethat all health communities should be able to provide the good quality health care, equitable and affordable to all societies. In addition, the government also must be able to ensure the availability of health services to remote areas and the poor. January 1st, 2014,Health Social Insurance began to be implemented in Indonesia and used models INA CBGs for the payment of the claim.

This study was conducted to determine the overview of hospitalization claim management of The Healthcare and Social Security Agency (BPJS Kesehatan) at Pasar Rebo Hospital in 2014. This study used a qualitative method bymeans of in-depth interviews, observations and documents? analysis. The claim is done so that the third parties may pay the entire hospital's health cares that have been given to the participants of BPJS. These results indicate a fairly good claim management. It is Necessary to evaluate the writing of medical records in order to reduce the difference in the claims to minimize the risk."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat pengetahuan calon peserta perorangan yang mendaftar di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Utama Jakarta Pusat tentang sistem pendaftaran. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, sosialisasi langsung dan tidak langsung yang dilakukan oleh pihak BPJS Kesehatan serta hubungannya dengan tingkat pengetahuan calon peserta perorangan BPJS Kesehatan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain studi cross sectional. Berdasarkan hasil penelitian, responden yang memiliki tingkat pengetahuan kurang yaitu sebesar 55,2%. Terdapat perbedaan yang signifikan antara umur, pendidikan, penghasilan, dan sosialisasi tidak langsung dengan tingkat pengetahuan.

---

ABSTRACTThis research discusses the factors associated with knowledge level of individual potential participant regarding registration system in Central Jakarta main branch office of BPJS Kesehatan in 2015. This research aims to describe the age, sex, education, occupation, income, direct and indirect socialization conducted by BPJS Kesehatan, and determine its relationship with the knowledge level of individual potential participant. This is a quantitative research with cross-sectional study design. The result showed that 55.2% of respondents have less knowledge level. There were significant differences between age, education, income, and indirect socialization with the knowledge level."

"Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) akan mengimplementasikan kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mulai 1 Januari 2023 secara bertahap, untuk mewujudkan kesinambungan program JKN dan menjalankan amanah undang-undang SJSN dalam pemenuhan prinsip ekuitas. Kebijakan implementasi KRIS JKN akan berdampak pada tata kelola rumah sakit dan diperlukan penyesuaian sumber daya dan proses manajemen RS. RS Aisyiyah Bojonegoro berada di Kabupaten Bojonegoro yang cakupan UHC 98.76 %, merupakan RS swasta yang terbesar dan didominasi pasien JKN dengan BOR 67.79%. Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran kesiapan sumber daya, proses manajemen dan rencana tindak lanjut RS Aisyiyah Bojonegoro untuk implementasi KRIS JKN. Penelitian ini kualitatif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data melalui observasi sarana dan prasana, telaah dokumen dan wawancara mendalam sembilan informan. Persentase pencapaian kesiapan sarana dan prasana Gedung Bi’r Ali untuk memenuhi 12 kriteria KRIS JKN sebesar 76% dan 8 kriteria masih perlu penyesuaian kebutuhan; kesiapan pendanaan belum sepenuhnya siap; para informan sudah memiliki pengetahuan terkait rencana implementasi KRIS JKN dan sikap yang mendukung implementasi KRIS JKN; kesiapan metode belum terpenuhi seluruhnya yaitu belum adanya SK Direktur pembentukan tim khusus persiapan KRIS JKN, proses re-akreditasi sedang berjalan dan pencapaian kepatuhan clinical pathway belum memenuhi standar. RS Aisyiyah Bojonegoro harus membentuk tim khusus untuk persiapan KRIS JKN, mematangkan persiapan re-akreditasi dan meningkatkan penerapan clinical pathway dan evaluasi kepatuhan terhadap clinical pathway yang telah ada.

---

The National Social Security Council (DJSN) will gradually implement the JKN KRIS policy starting January 1, 2023. The implementation of KRIS JKN will have an impact on hospital governance, the need to adjust the needs of hospital resources and management. Aisyiyah Bojonegoro Hospital is located in Bojonegoro Regency with 98.76% UHC, is the largest private hospital and dominated by JKN patients with BOR is 67.79%. This study aims to describe the readiness of resources, management processes and follow-up plans for Aisyiyah Bojonegoro Hospital for the KRIS JKN implementation. This study is qualitative with case study design. Collecting data through observation of facilities and infrastructure, review of documents and in-depth interviews. The percentage of readiness of the Bi'r Ali Building facilities and infrastructure for the JKN KRIS is 76% and 8 criteria still need to be adjusted to the needs; the funding readiness is not fully ready; the informants already have knowledge regarding the KRIS JKN implementation plan and attitudes that support the implementation of the JKN KRIS; the preparation of methods for the implementation of KRIS JKN has not been fully fulfilled, namely the absence of a Director's Decree for the formation of a special team for the preparation of KRIS JKN, the accreditation process is ongoing and applying the clinical path does not meet the standards. Aisyiyah Bojonegoro Hospital must form a special team to prepare for the JKN KRIS, finalize re-accreditation preparations and improve the application of clinical pathways and evaluate compliance with existing clinical pathways"

"Rumah Sakit Ari Canti kerap terjadi keterlambatan pengajuan klaim olehpihak rumah sakit kepada BPJS Kesehatan yang mengganggu cash flow. Rumahsakit perlu melakukan kajian lebih lanjut melalui penelitian ini mengenaiketepatan waktu penyelesaian klaim pasien rawat inap JKN.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang berpengaruhterhadap ketepatan waktu penyelesaian klaim pasien rawat inap JaminanKesehatan Nasional. Pendekatan yang dilakukan dengan kuantitatif dankualitatif mix methods yang menggunakan desain potong lintang. Sampelberjumlah 209 dari berkas klaim dan 6 orang informan.Ketepatan waktu klaim pasien rawat inap JKN sebesar 65,4 yang tidaktepat 34,6 . Faktor ndash; faktor yang berpegaruh secara signifikan terhadap ketepatanwaktu klaim adalah ketersediaan SEP, kelengkapan berkas rekam medis, ketepatanwaktu pengembalian berkas rekam medis, kesesuaian entri data berkas danketepatan waktu entri data.

---

Ari Canti Hospital often happens delay in filing claims by the hospital toThe Organizer of Social Health Insurance that interfere with cash flow. Thehospitals need to conduct further study through this research on the timeliness ofsettlement of claims of inpatients of National Health Insurance.This study aims to analyze the factors that affect the accuracy of thesettlement of claims of inpatients of the National Healthcare. The research using aquantitative and qualitative approach mixed methods with using cross sectionaltechniques. Research sample was 209 of claim files and six informants.The time punctuality of National Health Insurance inpatient claim rsquo s was65.4 and not punctual around 34.6 . Factors significantly influencing thetimeliness of claims are the availability of letters of patient eligibility, medical filecompleteness, the timeliness of the returning the medical record, the suitability ofthe data entry files and the timeliness of the data entry."

"Penelitian dalam skripsi ini dilakukan untuk membantu PT ABC dalam memberikan saran cadangan dana bagi perusahaan asuransi kesehatan dalam memenuhi semua klaim rawat inap yang diajukan oleh klien. Penelitian ini dibatasi hanya untuk klaim penyakit paling berisiko bagi perusahaan asuransi kesehatan yaitu penyakit yang paling sering terjadi klaim rawat inap dan mempunyai besar klaim rawat inap paling besar. Saran cadangan dana diberikan berdasarkan hasil forecasting besar klaim rawat inap untuk empat minggu kedepan. Forecasting dilakukan dengan menggunakan metode exponential smoothing pada data time series yang diperoleh dari PT ABC. Karena terdapat korelasi positif antara pendapatan per kapita dengan tuntutan pelayanan kesehatan maka sebelum dilakukan forecasting, terlebih dahulu dilakukan pengelompokan daerah di Indonesia berdasarkan pengeluaran per kapita, karena data pendapatan per kapita tidak tersedia. Pengelompokan daerah ini dilakukan dengan two step clustering dan menghasilkan enam kelompok daerah dengan pengeluaran per kapita yang homogen di setiap kelompok daerah. Selanjutnya dicari penyakit yang paling beresiko bagi perusahaan asuransi kesehatan dan dilakukan forecasting untuk penyakit tersebut di setiap kelompok daerah yang didapat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu PT ABC, dalam tahap awal, untuk memprediksi besar klaim rawat inap penyakit beresiko guna memberikan saran cadangan dana bagi perusahaan asuransi yang berkaitan dengan PT ABC. Hasil penelitian ini dapat menjadi cikal bakal penelitian lanjut yang dikembangkan oleh PT ABC untuk semua penyakit lainnya.

---

This research was done to help PT ABC in advising reserve funds for health insurance companies to meet all of hospitalization claims that filed by clients. This research is limited only to the claims of disease that most at risk for the health insurance company which is the disease most often occurs in hospitalization claims and has the greatest amount of hospitalization claims. Suggestions reserve funds awarded based on the results of forecasting the hospitalization claims for four weeks. Forecasting was done by using the method of exponential smoothing on time series data, obtained from PT ABC. Because there is a positive correlation between income per capita with the demands of the health services, prior to forecasting, first create regional grouping in Indonesia based on expenditures per capita, because the per capita income data are not available. Grouping regions was done by two step clustering and resulting in six groups of regions, where income per capita for each group is homogen. Furthermore, illnesses with most at risk for health insurance companies were sought upon and forecasting for the disease in each of the obtained group area was done. The Initial stage in this research is expected to help PT ABC to predict the huge risk of disease hospitalization claims reserve fund in order to provide advice to the insurance company related to PT ABC. The results might be developing of further research developed by PT ABC for all other diseases."

"Peningkatan jumlah penduduk dari waktu ke waktu telah mendorong munculnya dominasi peran warganya untuk bekerja di sektor informal. Pekerja informal di Indonesia mampu menyerap lebih banyak angkatan kerja sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, program perlindungan terhadap pekerja informal khususnya jaminan kesehatan belum optimal dan berkesinambungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis determinan kepesertaan jaminan kesehatan pada pekerja informal. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah status ekonomi, karakteristik sosial demografi, akses media, akses fasilitas kesehatan, dan pemanfaatan fasilitas kesehatan. Metode analisis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan inferensial (Regresi Multinomial Logistik) dengan sumber data Susenas 2016 dan Podes 2014.Hasil penelitian menunjukkan masih banyak pekerja informal yang tidak memiliki jaminan kesehatan yaitu sekitar 43,96% dari total responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara status ekonomi, sosial demografi, akses media, akses terhadap fasilitas kesehatan dan pemanfaatan fasilitas kesehatan dengan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional pada pekerja informal. Secara statistik, variabel status ekonomi memiliki korelasi yang paling tinggi dengan kepesertaan jaminan kesehatan. Hasil penelitian menujukkan bahwa karakteristik JKN PBI sudah sesuai dengan justifikasi kriteria penerima iuran jaminan kesehatan walaupun masih terdapat adanya inclusion error yang terlihat dari hasil deskriptif antara status ekonomi dan kepesertaan JKN PBI.Kecenderungan kepesertaan jaminan kesehatan non subsidi lebih rendah pada laki-laki, status ekonomi rendah, berpendidikan rendah, berstatus cerai, berkerja di sektor perdagangan, hotel dan rumah makan, tinggal di daerah perdesaan, tidak memiliki akses media. Aspek moral hazard yang dilihat dari faktor akses dan pemanfaatan fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan yang relatif mudah, namun kecenderungan pekerja informal untuk menjadi peserta jaminan kesehatan justru lebih rendah. Sosialiasi melalui akses media perlu dilakukan untuk menambah informasi terkait program jaminan kesehatan nasional terutama pada karakteristik pekerja informal yang cenderung belum terproteksi.

---

Increasing in population over time has led to the dominance of the role of citizens to work in the informal sector. Informal workers in Indonesia are able to absorb more labor force so as to support economic growth. However, the program of protection against informal workers, especially health insurance is not optimal and sustainable. The aims of this study are to analyze the determinants of health insurance participation in informal workers. The independent variables in this study are economic status, social demographic characteristics, media access, access to health facilities, and utilization of health facilities. The method of analysis in this study is descriptive and inferential analysis (Multinomial Logistic Regression) with data source Susenas 2016 and Podes 2014.

The results showed there are still many informal workers who do not have health insurance that is about 43.96% of the total respondents. The results of this study indicate that there is a correlation between economic status, social demography, media access, access to health facilities and utilization of health facilities with the participation of National Health Insurance on informal workers. Statistically, economic status variables have the highest correlation with health insurance membership. The results showed that the characteristics of JKN PBI are in accordance with the justification of the criteria of recipients of health insurance contributions, although there is inclusion error that described in descriptive of economic status and national health insurance membership.

Most of the respondent who not participated in non-subsidized health insurance are men, low economic status, low education, divorced status, work in trade, hotels, and restaurants, living in rural areas, lacking media access. The moral hazard can be seen in the access and utilization of first-rate health facilities and advanced health facilities are relatively easy, but participation in health insurance is lower. Socialization through media access needs to add information related to the national health insurance program, especially on the characteristics of informal workers who tend to be uninsured."

"Kesehatan merupakan hak asasi setiap orang. Pemerintah Indonesia berupaya untuk memenuhi hak setiap warga negaranya untuk mendapatkan layanan kesehatan melalui suatu program yang disebut program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pemerintah telah menunjuk suatu Badan Penyelenggara Jaminan Kesejahteraan Sosial (BPJS) dalam mengelola program ini, dengan tujuan pada akhir tahun 2019 seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali telah memiliki jaminan kesehatan (Indonesian Health Coverage). Dalam menghadapi reformasi pelayanan kesehatan di Indonesia seperti ini, rumah sakit sebagai suatu organisasi mendapatkan tuntutan untuk berubah dan berkembang. Bagi rumah sakit swasta seperti Rumah Sakit Royal Taruma perubahan ini bukanlah hal yang mudah. Sistem pembayaran yang semula retrospektif (fee for service) menjadi prospektif (out of pocket/ paket INA CBGs) menuntut perubahan mind set dan perilaku dari setiap anggota yang ada di dalam organisasi. Di samping itu dibutuhkan perencanaan persiapan yang matang untuk ikut serta dalam program JKN.Tujuan penelitian ini adalah menganalisa kesiapan Rumah Sakit Royal Taruma dalam mengimplementasikan program JKN. Jenis penelitian ini adalah Operational Research dengan pendekatan kualitatif dengan menganalisa kesiapan sumber daya yang dimiliki Rumah Sakit Royal Taruma sesuai dengan persyaratan kredensial yang diminta oleh BPJS serta melihat proses manajemen mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan kesiapan, pengawasan serta sosialisasi. Hampir seluruh kriteria persyaratan yang diminta BPJS meliputi administrasi, sumber daya manusia, sarana/ prasarana, sistem dan prosedur, telah dipenuhi oleh Rumah Sakit Royal Taruma namun masih perlu perbaikan di proses manajemen agar sumber daya yang telah dimiliki dapat digunakan lebih optimal, dan pada akhirnya Rumah Sakit Royal Taruma siap dalam mengimplementasikan Program JKN.

---

Health care is everyone's basic right. The Government of Indonesia seeks to fulfill the right of every citizen access to health care through a program called the National Health Insurance Program (JKN). The Government has appointed a Social Welfare Administering Body (BPJS) to manage this program, with the aim by end of Year 2019 all Indonesian citizens without exception will have health insurance (Indonesia Health Coverage). In the face of health care reform in Indonesia, hospitals will have to take necessary steps to accommodate the reform. For private hospitals such as Royal Taruma Hospital this change is not easy. Initial retrospective (fee for service) payment system will be changed to be prospective payment system (out of pocket / INA CBGs package). This required changing the mindset and behavior of every member within the organization. In addition, careful preparatory planning is required to participate in the JKN program.

The purpose of this research is to analyze the preparedness of Royal Taruma Hospital in implementing JKN program. This type of research is Operational Research with qualitative approach by analyzing preparedness of resources owned by Royal Taruma Hospital in accordance with credential requirement requested by BPJS as well as looking at management process starting from planning, organizing, implementation of readiness, supervision and socialization. Almost all the requirements criteria requested by BPJS include administration, human resources, facilities, systems and procedures, have been met by Royal Taruma Hospital but still improvement in the management process is needed so that the resources that have been owned can be used effectively, and in the end Royal Taruma Hospital is ready to implement the JKN Program."

"Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis kasus rujukan peserta jaminan kesehatan nasional di klinik pratama wilayah kerja BPJS Kesehatan KCU Jakarta Pusat tahun 2017 yang memiliki angka rujukan di atas 15 dan di bawah 15 . Penelitian ini dilakukan dengan melihat penyebab kasus rujukan yang dilihat dari sisi dokter, pasien JKN, dan karakteristik klinik. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa kasus rujukan disebabkan oleh pengetahuan pasien tentang prosedur rujukan, diagnosis pasien yang berkunjung ke klinik, pengetahuan dokter terhadap peran gatekeeper, pengalaman dokter terhadap kasus rujukan, ketersediaan dokter, serta ketersediaan fasilitas, sarana, dan prasarana klinik.

---

This qualitative research aims to analyze referral cases of national health insurance participants'at two primary health clinics of BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Jakarta Pusat in 2017 which has referral ratio above 15 and under 15. This research done by looking at the cause of referral seen from the physician's side, national health insurance participants', and characteristic of primary health clinic. From this study, found that the referral cases were caused by patients'understanding about referral procedures, diagnosis of patients'visiting the primary health care, physicians'understanding about the role of gatekeeper, physicians' experience of the referral cases, availability of physicians, and avaibility of facilities and infrastructure at primary health clinic."

"Nasional di Rumah Sakit (Analisis Data Sekunder Tahun 2017) Angka kejadian sectio caesaria terus meningkat baik di rumah sakit pemerintah maupun di rumah sakit swasta di Indonesia. Peningkatan jumlah persalinan melalui sectio caesaria ini juga dapat terlihat pada peserta JKN, dimana sejak tahun 2014 hingga 2017, operasi pembedahan sesar selalu menduduki peringkat pertama kode CBG terbanyak di rawat inap tingkat lanjutan dan menjadi penyerap biaya manfaat jaminan kesehatan tertinggi. Belum adanya dokumentasi formal berdasarkan evidence based yang memperlihatkan evaluasi implementasi kebijakan penjamina persalinan, khususnya kasus sectio caesaria, pada peserta JKN menjadi penyebab sulitnya para pemangku kebijakan dalam menyusun kebijakan.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode implementation research dengan pendekatan kuantitatif. Metode implementation research digunakan melalui pengumpulan rekap data klaim sectio caesaria peserta JKN di rumah sakit sepanjang tahun 2017.Hasil analisis menunjukkan bahwa dari 5 variable yang diteliti terdapat 3 variable yang terbukti secara signifikan mempengaruhi rate section caesaria, yaitu: 1) Hak kelas perawatan peserta JKN (p= 0,020 dan t hitung= 2,327), dimana semakin besar persentase peserta dengan hak kelas perawatan I di suatu kabupaten/kota maka semakin tinggi rate sectio caesaria, 2) Jenis kepemilikan rumah sakit (p= 0,035 dan t hitung = -2,119), dimana semakin besar persentase RS pemerintah pada suatu kabupaten kota maka semakin rendah rate sectio caesaria dan 3) Jumlah dokter spesialis kebidanan (p= 0,05 dan t hitung = -1,957), dimana semakin banyak jumlah dokter spesialis di kabupaten kota (rasio dokter spesialis terhadap penduduk semakin kecil), maka semakin tinggi angka rate sectio caesaria. Sedangkan variable jenis kelas rumah sakit (p= 0,912 dan t hitung= 0,111) dan nilai PDRB Per Kapita (p = 0,135 dan t hitung = -1,498) tidak terbukti secara signifikan mempengaruhi rate sectio caesaria. Faktor determinan yang paling dominan terhadap rate sectio caesaria adalah hak kelas perawatan dengan nilai Koef. beta= 3,372.Perlu dilakukan berbagai upaya dalam mengendalikan rate sectio caesaria yang dilakukan baik oleh pemerintah, BPJS Kesehatan maupun manajemen rumah sakit. Manajemen rumah sakit sebagai salah satu aktor yang berperan penting dalam kesuksesan program JKN juga perlu melakukan beberapa upaya dalam rangka mengendalikan angka sectio caesaria, antara lain pembuatan kebijakan dan pedoman pencegahan kecurangan, pengembangan pelayanan kesehatan yang berorientasi kendali mutu kendali biaya, pengembangan budaya pencegahan kecurangan sebagai bagian dari tata kelola organisasi dan klinis.

---

The incidence of sectio caesaria continues to increase both in government hospitals and in private hospitals in Indonesia. The increase in the number of deliveries through sectio caesaria can also be seen in JKN participants, where from 2014 to 2017 cesarean section surgery was always ranked first in the most CBG codes hospitalized at the advanced level and absorbed the highest cost of health insurance benefits. The absence of formal evidence-based documentation that shows an evaluation of the implementation of maternity insurance policies, particularly in cases of sectional caesarean section, for JKN participants is the cause of difficulties for policy makers in drafting policies.

The research method used in this study is the method of implementation research with a quantitative approach. The implementation research method is used through collecting recapitulation of claims data on JKN participants in hospitals throughout 2017.

The results of the analysis show that of the 5 variables studied there were 3 variables which proved to significantly affect the caesaria section rate, namely: 1) Right to care for JKN participants (p = 0.020 and t count = 2.327), the greater the percentage of participants with the right of class I care in a district / city, the higher the rate of sectional caesaria, 2) Types of hospital ownership (p = 0.035 and t count = -2.119) , the greater the percentage of government hospitals in a city district, the lower the rate of sectional caesarea and 3) the number of obstetricians (p = 0.05 and t count = -1,957), the increasing number of specialists in the district, the higher rate of Caesarean section. While the hospital class type variables (p = 0.912 and t count = 0.111) and the Per Capita GRDP value (p = 0.135 and t count = -1.449) were not proven to significantly affect the rate of caesarean section. The most dominant determinant factor for the rate of sectio caesaria is the right of treatment class with Coef value. beta = 3.372.

It is necessary to do various efforts in controlling the rate of sectio caesaria carried out by the government, BPJS Health and hospital management. Hospital management as one of the actors who played an important role in the success of the JKN program also needed to make several efforts to control the sectio caesaria number, including making fraud prevention policies and guidelines, developing health services oriented to cost control quality control, developing fraud prevention culture as part of organizational and clinical governance."