Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas Proses Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di RSUD Dabo Tahun 2016 tentang kebijakan/regulasi pemerintah daerah, kesiapan Tim Penilai dan kesiapan Tim Persiapan PPK-BLUD RSUD Dabo, juga dari segi persyaratan substantif, teknis dan administratif. Penetapan BLUD di Tahun 2015 yang tidak beroperasional, menurunnya status BLUD di Tahun 2016 dan transisinya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan/regulasi dari pemerintah daerah dan Tim Persiapan PPK-BLUD RSUD masih belum maksimal; disarankan dibuat dokumen pendukung PPK-BLUD seperti Peraturan Daerah,Peraturan/Instruksi/Surat Keputusan Bupati, Surat Keputusan Direktur yang terkait dengan operasional RSUD BLUD tersebut; sosialisasi tata cara penilaian PPK-BLUD sesuai dengan SE/900/ 2759/SJ/2008 agar proses penetapan PPK-BLUD RSUD efektif dan efisien dan segera terimplementasinya RSUD BLUD dalam rangka peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Lingga.

---

This thesis sudied the process of the State Regional Hospital Dabo applies to the financial management system of the regional public service agency in 2016; about the policy/government regulations regionalgoverment, readiness of assessor team and the readiness of preparation team of applies the financial management system of the regional public service agency and also from the aspects of substantive technical and adminstratif rule ,the determined of Public Service Agency in 2015 was not operational, declined the Public Service Agency status in 2016 and the transition.

This research is a qualitative research. The research concluded that the results the policy/government regulations from regional goverment, readiness of assessor team and the readiness of preparation team of applies the financial management system of the regional public service agency was not yet maximum; suggested made the supporting documents regional regulation, regulation/instruction/regent decree, hospital directur decree that related for the financial management system of the regional public service agency functioning; socialitation of system assessment of the financial management system of the regional public service agency based ciculate letter of the minister of home affairs number 900/2759/SJ/2008, in order that the financial management system of the regional public service agency effective and efficient and soon implemented public service agency due to increase performance and the quality of public health service of lingga regency."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas tentang bagaimana pelaporan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah RSUD yang berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah yang ada di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan menganalisa kesesuaian dengan peraturan yang ada. Pelaporan dan pertanggungjawaban ini diberikan oleh masing-masing RSUD kepada Bidang Akuntansi BPKD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setiap bulan, baik atas dana APBD maupun dana BLUD. Penulis menemukan bahwa pelaporan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan peraturan yang ada, namun ada keterlambatan dalam penyampaian laporan atas pengelolaan dana APBD. Pelaporan atas pengelolaan dana BLUD masih dilakukan secara manual dan penulis tidak menemukan adanya peraturan tersendiri atas pelaksanaan laporan bulanan RSUD kepada Bidang Akuntansi BPKD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, namun bentuk pelaporan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku sama dengan pelaporan atas pengelolaan dana APBD. Penulis juga menemukan bahwa laporan keuangan untuk setiap bulannya belum tersedia secara lengkap pada aplikasi SIPKD. Penulis menyarankan agar BPKD Provinsi DKI Jakarta dapat memberi sanksi terhadap keterlambatan laporan atas dana APBD dan membuat peraturan perundang-undangan untuk pelaksanaan laporan atas pengelolaan dana BLUD. BPKD juga dapat membantu penggunaan sistem komputerisasi pada laporan RSUD atas pengelolaan dana BLUD, agar kedepannya semakin efisien dan efektif, serta memperbaiki kinerja aplikasi SIPKD.

---

ABSTRACTThis internship report discusses how the reporting and the accountability for the financial management of Regional General Hospital Rumah Sakit Umum Daerah RSUD which has the status of a Regional Public Service Agency Badan Layanan Umum Daerah BLUD in DKI Jakarta Province and analyze it is in accordance with existing regulations. The reporting and the accountability are provided by each RSUD to Accounting Division of DKI Jakarta Provincial Financial Management Board Badan Pengelola Keuangan Daerah BPKD every month, both on APBD and BLUD fund. The author found that the reporting and the accountability were in accordance with existing regulations, but there was a delay in the delivery of the reports on APBD fund management. Reporting of BLUD fund management is still done manually and the author did not find any separate regulation on the implementation of monthly report that provided by RSUD to Accounting Division of BPKD DKI Jakarta Province, but the reporting form is adjusted to the same regulation with the reporting on APBD fund management. The author also found that the financial statements for each month are not yet fully available in the SIPKD application. The author suggest that BPKD of DKI Jakarta Province can give a sanction for the delay of the reporting on APBD fund and to make laws and regulations for the implementation of the reporting on BLUD fund management. BPKD can also assist the use of computerized systems for the RSUD reporting on BLUD fund management, in order to be more efficient and effective in the future, and improve the performance of SIPKD applications."

"Salah satu permasalahan penting dalam pembangunan Kesehatan Nasional adalahterbatasnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan. Hal ini terjadi juga diKabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau. Untuk mengatasi hal tersebutPemerintah Kabupaten Lingga mengupayakan berbagai upaya diantaranya denganupaya meningkatkan Puskesmas Perawatan Dabo menjadi RSUD Dabo Kelas D.Penampilan suatu rumah sakit sangat ditentukan oleh sumber daya manusiakesehatan yang dimiliki oleh rumah sakit akan mempengaruhi diferensiasi dankualitas pelayanan kesehatan sehingga pengelolaan organisasi tidak bisa kitalepaskan dari pengelolaan sumber daya manusia di dalamnya. Namun sering kitatemui pengelolaan sumber daya manusia di rumah sakit tersebut terjebak pada sistemdan prosedur yang rumit dan kadang tidak efisien dan tidak efektif. Tujuan daripenelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana proses perubahan fungsioperasional manajemen sumber daya manusia di RSUD Dabo.Hasil penelitianmendapatkan bahwa sudah ada badan hukum dalam perubahan bentuk organisasi dariPuskesmas Perawatan menjadi RSUD Kelas D yang dibuktikan dengan adanya visidan misi, SK Bupati Lingga SK Menteri Kesehatan RI, Peraturan Daerah, SOTKbaru dan Pola PPK-BLUD. Fungsi operasional manajemen SDM telah diupayakanoleh Direktur RS dengan mengajukan formasi yang dibutuhkan ke BKD Lingga gunamerekrut paraPNS yang berkualitas. Disarankan agar perekrutan SDM lebihditingkatkan menginggat sangat pentingnya SDM kesehatan khusunya denganadanya perubahan bentuk status. Kemudian pihak RS lebih memperhatikandokumen-dokumen terkait yang berhubungan dengan RS guna bilamana diperlukantidak akan kesulitan dalam pencarian dokumen.

---

One of the critical issues in the National Health development is the lack ofaccessibility of health services. It`s happened also in Lingga Regency, RiauArchipelago Province. To overcome this problem, the Lingga regency governmentseek various ways such as changing Dabo Primary health Center into DaboPublicgoberntment hospital in D class. The performance of hospital is determined by healthhuman resources owned which will affect differentiation and quality of healthservices. Therefore the management of the organization can not besparated fromthe management of human resources in it. But in commom human resourcesmanagement in hospital trapped in system and procedures that sometimes inefficientand ineffective. The purpose of thia study was to determine how the process ofchanging operational functions of human resource management in Dabo PublicHospital.

The results of the study found that existing legal entities in the form ofchanges in organization primary health center into Dabo public hospital evidencedby vision and mission, Lingga Regent decree,decree of Indonesia health ministry andother local regulations. Human resource management operational functions hasbeen attempted by hospital director with proposing the formation needed to Linggagoverntment employee depatrtment for recriut qualified of governtment employee.It rsquo s recommended that further enhanced the recruitmentof human resourceespeciallywith the changeof status. The hospital more attention to the relevan document,related to necessary in order to have no trouble in finding document."

"Kesehatan merupakan salah satu sektor prioritas karena berhubungan erat dengan kualitas SDM khususnya dokter spesialis. Untuk meningkatkan kinerja serta memberikan penghargaan kepada dokter spesialis, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan memberikan imbalan kinerja dokter spesialis menggunakan sistem remunerasi. Remunerasi di RSUD Pemprov DKI Jakarta dijalankan dengan menggunakan anggaran yang berasal dari pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dasar hukum remunerasi yang digunakan adalah Pergub DKI Jakarta Nomor 222 Tahun 2016 tentang pedoman pemberian remunerasi bagi pegawai rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah. Penelitian ini memilih lokus penelitain remunerasi di RSUD Mampang Prapatan Jakarta Selatan, karena merupakan RSUD dengan luas lahan terkecill dibandingkan dengan rumah sakit lainnya dan salah satu rumah sakit yang baru menjalankan sistem remunerasi pada awal tahun 2021. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah remunerasi, sistem remunerasi, Public Services Obligation (PSO), New Public Management (NPM) dan Agensifikasi Lembaga Publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan Teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teori yang menghasilkan dimensi job, person, performance, adil dan proporsional, tepat, kompetitif dan transparan. Setelah dilakukan analisis untuk melihat dasar remunerasi di RSUD Mampang Prapatan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), peneliti menemukan bahwa beberapa dimensi terpenuhi kecuali dimensi transparan.

---

Health is one of the priority sectors because it is closely related to the quality of human resources, especially specialist doctors. To improve performance and reward specialist doctors, the Jakarta Provincial Government through the Health Office provides rewards for the performance of specialist doctors using the remuneration system. Remuneration at the Jakarta Provincial Government Hospital is run using a budget derived from the financial management of the Regional Public Service Agency (BLUD). The basis of remuneration law used is DKI Jakarta Regulation No. 222 of 2016 on guidelines for granting remuneration for employees of regional public hospitals and regional specialty hospitals. This study chose the remuneration research locus at Mampang Prapatan Hospital in South Jakarta, because it is the hospital with the smallest land area compared to other hospitals and one of the new hospitals running a remuneration system in early 2021. The theories used in this study are remuneration, remuneration systems, Public Services Obligation (PSO), New Public Management (NPM) and Agency of Public Institutions. The study uses a post positivist approach with in-depth interview data collection techniques and literature studies. This research uses theories that produce dimensions of job, person, performance, fair and proportional, appropriate, competitive and transparent. After an analysis to look at the basis of remuneration at Mampang Prapatan Hospital as a Regional General Service Agency (BLUD), researchers found that some dimensions were met except for transparent dimensions."

"Laporan Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menunjukkan bahwa masih belum maksimalnya pengelolaan anggaran di RSUD dr. Doris Sylvanus. Pengajuan klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan) dan piutang yang belum terbayar kan menjadi masalah pengelolaan keuangan di RSUD ini. Kondisi tersebut mendorong dilakukannya penelitian yang bertujuan untuk menganalisis proses pengelolaan anggaran dan kapasitas kelayakan pengelolaan keuangan di RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Penelitian ini menggunakan konsep teori yang dikemukakan oleh Olander (2007) terkait Proses Anggaran dan Kapasitas Kelayakan Pengelolaan Keuangan. Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan juga studi kepustakaan. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan anggaran berjalan sesuai proses anggaran yang ada, meskipun begitu dalam pelaksanaannya masih terdapat tahapan pada proses yang terkendala seperti pada pencairan anggaran, sistem akuntansi dan sistem pelaporan serta evaluasi hasil audit dan pelaporan. Kapasitas Kelayakan pengelolaan keuangan telah terpenuhi kecuali pada bagian kuantitas sumber daya manusia yang masih harus dikaji lagi dan juga peraturan pemerintah perlu dilengkapi.

---

The Performance Evaluation Report of the Regional Public Service Agency (BLUD) issued by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) shows the management of the budget in RSUD dr. Doris Sylvanus is still not optimal. Claim submission to the Social Security Organizing Agency (BPJS Healthcare) and their unpaid debts are matter of financial management in dr. Doris Sylvanus Hospital. These conditions encourage the conduct of this study which aims to analyse the process of budget management and the capacity for financial management feasibility at RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya, Central Kalimantan. This study used a theoretical concept proposed by Olander (2007) about the budget process and financial management feasibility capacity. The study also used a post-positivist approach with qualitative data, collection techniques through in-depth interviews and also library research. The results of this study show the management of the budget runs according to the existing budget process, however in its implementation there are still stages in the process that are constrained by budget disbursement, accounting systems, as well as evaluation of audit and reporting results. The capacity for financial management Feasibility has been fulfilled, except in the quantity of human resources that still needs to be reviewed and also government regulations that need to be completed."

"Kesehatan ditandai dengan tingginya kompleksitas yang berujung pada kesenjangan akses dan kualitas pelayanan. Public private partnerships (PPP) sebagai bentuk kolaborasi dinilai mampu mengatasi kesenjangan tanpa kehilangan kontrol karena kemampuannya mendorong inklusivitas semua pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Model PPP yang banyak berkembang pada rumah sakit daerah (RSD) di Indonesia adalah kerja sama operasional (KSO) pelayanan hemodialisis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor determinan tata kelola kolaborasi dalam kerja sama operasional (KSO) hemodialisis. Pendekatan kualitatif melalui wawancara, FGD dan telaah dokumen serta pendekatan kuantitatif melalui survey digunakan untuk memenuhi tujuan penelitian. Hasil penelitian menemukan konteks sistem mempengaruhi driver dan driver mempengaruhi proses kolaborasi. Proses kolaborasi juga signifikan mempengaruhi hasil. Pada variabel konteks sistem, kebijakan adalah dimensi yang memberikan kontribusi paling besar, begitu juga dimensi konsekuensial insentif dan pemimpin pada variabel driver. Sementara itu pada variabel proses, capacity for join action merupakan dimensi dengan kontribusi terbesar. Kebijakan, sumber daya manusia dan praktik korupsi adalah tantangan utama KSO RSD di Indonesia. Penelitian ini berkontribusi dalam debat tata kelola kolaborasi khususnya sektor kesehatan.

---

Health is characterized by high complexity that leads to gaps in access and quality of services. Public private partnership (PPP) is considered as collaborative work to overcome gaps by controlling the inclusive participation of all stakeholders in taking decision. Hospitals in Indonesia mostly develop operational cooperation in hemodialysis services to adopt this model. This study aims to analyze determinants of collaborative governance in operational cooperation of hemodialysis. This study was conducted through interviews, focus group discussion (FGD) and document review in the qualitative approach, while a survey was distributed to quantitatively analyze the results. Results showed system context influence driver which then affects collaboration process. The collaboration process also affects the partnership performance. In the context system, policy is a dimension contributing the most in addition to consequential incentive and leaders which are found in the driver variable. While, in the process variable, capacity for join action has the highest contribution. Policy on human resources and corrupt practices are the real challenges in the operational hospital partnership in Indonesia. This study contributes to determination of collaborative governance, especially in health sector. "

"Daerah dalam memberi pembiayaan RS masih belum bisa memenuhi dan menutupi kebutuhan operasional rurnah sakit, kenyataan kesanggupan pemerintah untuk menyediakan biaya operasional dan pemeliharaan RS selama ini baru mencapai 50-60 % dari kebutuhan riil. Hal ini secara implisit memberikan gambaran adanya keterbatasan rumah sakit dalam upaya pengembangan kinerja secara optimal. Sementara itu dilain pihak penerimaan yang dihimpun rumah sakit tidak dapat dipergunakan secara langsung untuk mendukung kegiatan rumah sakit karena harus disetorkan ke kas negara. pengelolaan yang di dasarkan kepada PP No.41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dart Kepres No.40 tahun 2003 tentang pedoman kelembagaan dan pengelolaan rumah sakit daerah, serta PP No.58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 57 clan 59, Keadaan ini dapat mengakibatkan terpuruknya RS khususnya yang temasuk Lembaga Teknis Daerah dalam pembiayaan operasional. Pemberlakukan pola manajerial Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah diharapkan menjadi solusi bagaimana pola pengeloIaan operasional rumah sakit dapat tertata dengan baik. BSC merupakan sistem pengukuran dan pengendalian manajemen yang secara cepat, tepat dan komprehensif mengarahkan performence bisnis, Balanced scorecard adalah suatu alat pengukuran yang diturunkan dari strategi oganisasi dan berfungsi sebagai alat komunikasi dari pimpinan kepada karyawan dan stakeholder untuk mencapai misi dan tujuan, ukurannya mencakup 4 perspektif; perspektif keuangan, perspektif costumer, perspektif proses bisnis intrenal, dan perspektif pemebelajaran Penelitian ini adalah ingin mencoba mengukur bagaimana kinerja RSUD yang telah menerapkan pengelolaan BLUD dan RSUD yang masih menerapkan pengelolaan LTD dengan menggunakan Balanced Scorecard. Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian survey analitik, teknik pengambilan data melalui wawancara, pembagian kuisioner dan observasi. Ukuran-ukuran yang menjadi operasionalisasi variabel dalarn tesis ini adalah customer acquisition ,customer retention dan customer satisfaction untuk perspektif pelanggan,pertumbuhan pendapatan, tingkat pengeluaran dan cost recovery rate untuk perspektif keuangan, waktu tunggu, standar kinerja pelayanan dan pasien dirujuk untuk perspektif proses bisnis internal, serta peningkatan kapabilitas pegawai dan kepuasan pegawai untuk perspektif pembelajaran dan perturnbuhan. Dalarn tesis ini dilakukan survey untuk mengukur kepuasan pelanggan dan kepuasan pegawai, untuk kepuasan pelanggan digunakanpuiposive sampling dan untuk survey kepuasan pegawai digunakan teknik Stratified Random Sampling. Sampel pada penelitian ini adalah 100 pasien dan 100 karyawan di dua rumah sakit yakni RSU Tangerang dan RSU Serang sedangkan informan sebagai subjek penelitian ini adalah 10 orang tenaga. Hasil penelitian ini adalah pengelolaan BLUD pada RSU Tangerang sudah menerapkan pola pengelolaan fleksibilitas anggaran dan keuangan, natnun Sebagai instansi yang berada di bawah Pemerintah Daerah RS BLUD Kab. Tangerang meskipun dalam pengeloIaan keuangan intren sudah menggunakan konsep BLU namun secara ekstren masih diwarnai oIeh kebijakan Pemda yang ber corak SKPD atau LTD, pada pengelolaan RSU Serang masih menerapkan konsep instansi birokrasi atau sebagai Lembaga Telmis Daerah /SKPD yang wajib tunduk pada kebijakan daerah datam mengelola keuangannya. Hasil pengukuran dengan Balanced scorecard menunjukan bahwa didapat penilaian RSU Tangerang dari 18 komponen sub dari 4 perspektif BSC maka didapatkan penilaian sebesar sekor 66,6 % jadi menurut penilaian ini RSU Tangerang dalam keadaan kinerja baik ,namun pada penilaian di RSU Serang didapatkan sebesar sekor 50% maka didapatkan penilaian RSU Serang dalam keadaan ldnerja hampir baik. Namun dalam perincian pengukuran ini; di RSU Tangerang di dapatkan sekor kepuasan pasien masih dibawah RSU Serang serta waktu tunggu yang masih cukup lama rata rata pasien menunggu Iebih dari 2 jam untuk mendapatkan pelayanan dokter. Peneliti menyimpulkan bahwa pengeIolaan yang berbeda pada dua konsep pengelelolaan rumah sakit antara konsep BLUD dan LTD ini belum bisa meyebabkan antara keduanya lebih baik pada salah satu pola pengelolaan, disebabkan ada dimensi lain yang mempengaruhinya yakni ; political will Pemerintah Daerah dan Kemampuan Surnber Daya Manusia RS yang mengelola Rumah Sakit itu sendiri.

---

Ability of the Government and the Local Government in providing financing hospitals still can not meet and cover the operational needs of the hospital, the fact the government ability to provide operational and maintenance costs during the hospital has recently reached 50-60% of the real needs. Meanwhile, in other hand, revenue collected by the hospital could not be used directly to support the activities of the hospital due to be deposited into the state treasury. management in base to the PP No.41 of 2007 on Regional and Organization of the Presidential No.40 of 2003 on institutional guidelines and penelolaan derah hospital, and Government Regulation No.58 year 2005 concerning regional finance, bank management, article 57 and 59, this Condition can lead to the collapsed hospital in particular that includes the Regional Technical Institute in operational funding Entry into the pattern of managerial Public Service Board and Local Public Service Board is expected to be the solution for how the pattern of the operational management of the hospital can be ordered with either BSC is a measurement and management control systems that are fast, accurate and comprehensive business performance directs, Balanced scorecard is a measurement tool which is derived from oganisasi strategy and serves as a means of communication from leadership to employees and stakeholders to achieve the mission and objectives, its size includes four perspectives ; financial perspective, customer perspective, intrenal business process perspective, and perspective education. This research is like trying to measure how the performance of hospitals that have implemented BLUD management and management of hospitals that still apply using the Balanced Scorecard LTD.

Type of thesis research is an analytical survey research, data collection techniques through interviews, distribution of questionnaires and observation. The sizes of the operationalization of the variables in this thesis are: customer acquisition, customer retention and customer satisfaction for the customer perspective, revenue growth, the level of expenditure and cost recovery rates for the financial perspective, waiting time, performance standards and patient referral services for business process perspective internally, as well as increasing the capability of employees and employee satisfaction for learning and growth perspective. In this thesis, we conducted surveys to measure customer satisfaction and employee satisfaction, customer satisfaction and use of purposive sampling used for employee satisfaction survey technique Random Sampling. The sample in this study were 100 patients and 100 karywan at two hospitals ie RSU RSU Tangerang and Serang, while informants as subjects of this study is 10 workers.

The results of this study is the management of the RSU Tangerang BLUD already applying the pattern of budget management and financial flexibility, but as a government agency under the Local Government District Hospital BLUD. Tangerang despite financial management intern already uses the concept of a ekstern BLU but still colored by the local government policy which had shades SKPD or LTD, in Serang Hospital management still apply the concept of bureaucracy or agency as the Regional Technical Institute / SKPD shall be subject to local policies in managing its financial.

Results with the Balanced Scorecard measurement showed that the assessment is obtained from 18 RSU Tangerang sub components of the four perspectives of BSC are obtained sekor 66.6% rating so by this assessment Tangerang General Hospital in a state of good performance, but On the assessment at Serang General Hospital found 50% of sekor are obtained in a state assessment Serang General Hospital nearly good performance But the details of this measurement; in RSU Tangerang in getting sekor Hospital patient satisfaction is still under attack as well as waiting times are still long enough average patient waited more than two hours to get a service physicians.

Researchers concluded that the management is different on the two concepts pengelelolaan BLUD hospital between concept and there is no known cause LTD of both better management on one pattern, because there are other dimensions that may influence namely, political will and ability of Local Government Human Resources RS Hospital manage itself."

"Tesis ini menganalisis kesiapan pemilik dan pengelola RS Otorita Batam dalam menerapkan PK BLU sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang diidentifikasi dari aspek persyaratan substantif, tehnis dan administratif. Metodologi yang dipakai dalam penelitian ini studi kasus melalui pendekatan kualitatif, dengan menggunakan data primer melalui wawancara dan telaahan data sekunder. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dengan mengidentifikasi masing masing aspek persyaratan untuk pengusulan/penetapan PK BLU didapatkan hasil bahwa dari kelompok pemilik terhadap persyaratan substantif bahwa BP Batam sedang menyiapkan kerangka acuan untuk penerapan PPK BLU. Terhadap persyaratan tehnis pemilik menilai bahwa RSOB sudah menunjukkan peningkatan kinerja pelayanan dan keuangan. Dari aspek persyaratan administratit pemilik menyatakan bahwa RSOB sudah memiliki visi misi, laporan keuangan pokok, harus menyiapkan RSB, organisasi yang terus dikembangkan. Dari kelompok pengelola tidak langsung terhadap aspek persyaratan administratif pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja, belum ada, pola tata kelola, sudah ada, RSB sudah ada, laporan keuangan pokok, sudah ada dan perlu disempumakan, SPM sedang disiapkan bersedia diaudit, belum ada. Kelompok pengelola langsung memberikan pendapat yang kurang relevan yang terkait aspek persyaratan administratif kesanggupan untuk meningkatkan layanan, pola tata kelola, laporan keuangan. Sedangkan yang terkait RSB, RSOB sudah ada, SPM sedang disiapkan, dan RSOB harus bersedia diaudit. Data primer dan dokumentasi data sekunder didapat bahwa dari aspek persyaratan substantif, RS Otorita Batam sudah memenuhi aspek persyaratan tehnis, belum memenuhi. Aspek administratif belum memuaskan. Dengan demikian dilihat aspek persyaratannya, maka RS Otorita Batam belum dapat diusulkan untuk menerapkan PPK BLU pada akhir tahun 2010 ini. Saran, sebelum Oktober 2011, BP Batam menyiapkan SK pengusulan/penetapan PPK BLU, Dewan Pengawas SDM. Sedangkan RSOB: mensosialisasikan BLU, akreditasi, SPM, evaluasi tarif, SIRS, HBL pernyataan tertulis bersedia meningkatkan kinerja dan diaudit oleh auditor independen.

---

The general objective of this thesis is to analyze the readiness of the owner and the management of Batam Authority Hospital to implement the PK BLU. In order to achieve the general objective, it is needed to identify the organization readiness from several aspects such as substantive, technical, and administrative requirements. Qualitative approach is used as the methodology in this thesis, using primer data by in-depth interview and secondary data. By identifying each aspects of the requirements for implementing PPK BLU in Batam Authority Hospital, the result of this research can be concluded into several conclusion based on the requirement aspects required in PPK BLU. From owner group for the substantive requirements perspective, that they are preparing the concept for the technician requirements that Batam Authority Hospital already increase their health services and financial report. For the administration requirement aspect that had vission, mission, based financial report, and should be prepare the organisation and SPM. From management group said for administration requirement not yet documented properly to ready increase health services, organisation ready, strategy business plan is ready, financial repots is ready but not complete, SPM is preparing and document for ready to audyt not yet. From primer data and document, that from substantive requirement perspective, it is ready. From the aspect of technical requirements, it is not yet meet . From the administrative requirements perspective, is not yet meet requested in BLU requirements. Thus, according to the requirements perspective, Batam Authority Hospital is not ready to be proposed to implement the PPK BLU at the end of 2010. Suggestion, before October 201 1: BP Batam must be prepare letter of recommendation for BLU, DeWas and sources of manpower. And RSOB must be socialitation BLU, prepare acreditation, SPM, do evaluation HBL, health service prices, SlRS and ready to audyt by auditor independent."

"Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan primer yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan di wilayah kerjanya. Puskesmas memiliki peran strategis dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, tetapi masih dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk dalam pengelolaan keuangan. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menawarkan solusi atas permasalahan tersebut dengan adanya fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan agar puskesmas dapat meningkatkan kinerja pelayanannya. Puskesmas di Kabupaten Bogor telah menerapkan BLUD sejak tahun 2018 dengan cakupan 39,6% pada tahun 2021. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan penerapan BLUD dengan kinerja pelayanan puskesmas di Kabupaten Bogor tahun 2021. Penelitian ini merupakan penelitian cross-sectional menggunakan Profil Kesehatan Kabupaten Bogor dan data rutin Kementerian Kesehatan. Populasi dan sampel penelitian adalah seluruh puskesmas di Kabupaten Bogor yang berjumlah 101 puskesmas. Variabel dependen penelitian ini adalah kinerja pelayanan, variabel independen utama BLUD, dan variabel kovariat proporsi bayi, proporsi balita, proporsi penduduk usia produktif, proprosi penduduk usia lanjut, kategori wilayah kerja, ketenagaan, sarana, prasarana, alat kesehatan, prevalensi TB, prevalensi hipertensi, dan prevalensi DM. Hasil penelitian menunjukkan kinerja pelayanan puskesmas sebesar 73,68%. Tidak terdapat perbedaan kinerja pelayanan antara puskesmas BLUD dengan puskesmas non BLUD setelah dikontrol oleh variabel kovariat (p = 0,33). Saran kepada puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor agar melakukan pengendalian internal dan mengevaluasi penerapan BLUD. Pemangku kepentingan agar menyusun strategi penguatan puskesmas yang telah menerapkan BLUD.

---

Public health center (puskesmas) is a healthcare facility that held public and individual health services in their work area. Puskesmas has strategic role in Indonesia’s health care system, but still has many challenges, including financial management. BLUD offers solutions for this problem through its flexibility to improve puskesmas service performance. Starting in 2018, there were 39,6% puskesmas implementing BLUD in Bogor District in 2021. The purpose of this study was to determine the relationship between BLUD implementation and puskesmas service performance in Bogor District in 2021. This research was a cross-sectional study using the Bogor District Health Profile and routine data of the Ministry of Health. The population and the sample of this study were all puskesmas in Bogor District, 101 puskesmas. The dependent variable was service performance, the main independent variable was BLUD, and the covariate variables were baby proportions, under 5 years old children’s proportions, productive age population proportion, elderly population proportion, work area category, human resources, facilities, infrastructure, medical devices, TB prevalence, hypertension prevalence, and DM prevalence. The results showed that puskesmas service performance in Bogor District was 73,68%. There weren’t differences of service performance between puskesmas implementing BLUD and puskesmas wasn’t implementing BLUD after being controlled by covariate variables (p = 0,33). Suggestion to puskesmas and Bogor Distict health office are to carry out internal control and to evaluate BLUD implementation. In addition, stake holders are expected to build a strategy strengthening puskesmas that implementing BLUD."