Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Disertasi ini membahas dinamika pariwisata di Hindia Belanda tahun 1891-1942. Dari perubahan penggunaan konsep vreemdelingenverkeer lalu lintas orang asing menjadi toeristenverkeer lalu lintas wisatawan di Hindia yang kemudian bermakna toerisme/ tourisme pariwisata dapat dilihat dinamika kegiatan pariwisata di wilayah tersebut, mulai dari kemunculan hingga keruntuhan.Tujuan utama penelitian ini adalah mengungkapkan dinamika kegiatan pariwisata di Hindia-Belanda, dari proses pembentukan embrio kegiatan pariwisata hingga situasi pada masa pendudukan Jepang. Pariwisata di sini adalah kegiatan yang merupakan konstruksi budaya dari barat yang dipraktikkan di Hindia, terutama kegiatan pariwisata yang diatur dan bersifat massal.Sebagai alat bantu analisis digunakan pendekatan siklus Arnold Toynbee yang diawali dengan kelahiran, pertumbuhan, dan keruntuhan. Pendekatan ini dipadukan dengan konsep Tourism Area Life Cycle TALC dari Richard W.Butler, terutama digunakan untuk menganalisis perkembangan objek wisata di Hindia-Belanda. Ada tujuh tahap yang diajukan Butler. Tahap pertama berupa exploration penjelajahan, lalu involvement keterlibatan . Tahap berikut adalah development pembangunan, setelah itu consolidation konsolidasi. Berikutnya adalah stagnation stagnasi. Pasca stagnasi ada dua bagian yaitu decline penurunan dan rejuvenation peremajaan. Pendekatan lain adalah konsep asosiasi sukarela voluntary association dibantu dengan agency untuk menganalisis proses pembentukan berbagai organisasi/klub yang berkaitan dengan kegiatan pariwisata.Hasil penelitian memperlihatkan bahwa embrio kegiatan pariwisata di Hindia muncul pada akhir abad ke-19. Kemunculan itu ditandai dengan kegiatan-kegiatan organisasi sukarela di beberapa kota besar di Hindia yang mengacu pada organisasi di negeri induk dan gagasan beberapa individu yang berprofesi sebagai pendeta, jurnalis, praktisi perhotelan, pegawai pemerintah. Kegiatan pariwisata di Hindia yang diatur ditandai dengan pembentukan Vereniging Toeristenverkeer perhimpunan pariwisata di Batavia pada 13 April 1908. Organisasi ini mengacu pada Kihinkai Welcome Society , perhimpunan pariwisata yang dibentuk pada 1893 di Jepang. Alasan keterlibatan pemerintah dalam kegiatan pariwisata adalah alasan ekonomi.Periode 1891-1908 merupakan periode kelahiran kegiatan pariwisata di Hindia yang diatur. Dilihat dari perkembangan objek wisata, periode ini merupakan tahap penjelajahan. Objek wisata yang dikunjungi berada di wilayah Jawa, beberapa wilayah di Sumatra. Periode 1908-1941 adalah periode pertumbuhan. Berbagai strategi promosi dirancang dan dilakukan. Pada periode ini jika dilihat dari perkembangan objek wisata masuk pada tahap keterlibatan dan sekaligus pembangunan. Objek wisata pada periode ini selain Jawa, Sumatra, Kepulauan Sunda Kecil Bali, Lombok , adalah Kepulauan Maluku, beberapa wilayah di Sulawesi. Namun, pada 1942 kegiatan pariwisata di Hindia mengalami keruntuhan karena masuknya pemerintah pendudukan Jepang. Oleh karena itu tahap berikut konsolidasi dan stagnasi tidak dialami oleh Hindia-Belanda.

---

This dissertation discusses the dynamics of tourism in the Dutch East Indies in 1891 1942. From the change in the use of the concept of vreemdelingenverkeer foreigners rsquo traffic into toeristenverkeer tourist traffic in the Indies which then means toerisme tourisme tourism can be seen the dynamics of tourism activities in the region, from the emergence to the collapse.The main purpose of this study is to uncover the dynamics of tourism activities in the Dutch East Indies, from the process of formation embryo tourism activities to the situation during the Japanese occupation. Here, tourism is an activity that is a western cultural construction practiced in the Indies, especially organized and mass tourism activities.As an analytical tool, used Arnold Toynbee rsquo s cyclical approach that begins with birth, growth, and collapse. This approach is combined with the concept of Tourism Area Life Cycle TALC from Richard W. Butler, primarily used to analyze the development of tourist attractions in the Dutch East Indies. There are seven stages proposed by Butler. The first stage is exploration, then involvement. The next stage is development, then consolidation. After consolidation stage is stagnation. In the post stagnation stage there are two scenarios namely decline and rejuvenation. Another approach is the voluntary association and agency concept to analyze the process of establishing various organizations clubs relating to tourism activities.The results show that the embryo of tourism activities in the Indies emerged at the end of the 19th century. The emergence was characterized by voluntary organizational activities in several major cities of the Indies that referred to the organization of the motherland the Netherlands and the ideas of some individuals who worked as priest, journalist, hospitality practitioner, government officials. The organized tourism activities in the Indies are characterized by the establishment of the Vereniging Toeristenverkeer tourism association in Batavia on 13 April 1908. This organization refers to Kihinkai Welcome Society, a tourism association established in 1893 in Japan. The reasons for Dutch East Indies rsquo government involvement in tourism activities were largely economic.The period 1891 1908 was the period of birth of the organized tourism activities in the Indies. From the development of tourist attraction, this period is in the stage of exploration. Tourist attractions who visited are located in Java, some areas of Sumatra. The period 1908 1941 is the growth period of tourism activities. Various promotional strategies are designed and performed. In this period, viewed from the development of tourist attractions get into the stage of involvement and simultaneously development. Tourist attractions in this period addition to Java, Sumatra, the Lesser Sunda Islands Bali, Lombok, are the Maluku Islands, some areas of Sulawesi. However, in 1942 tourism activities in the Indies collapsed due to the entry of the Japanese occupation government. Therefore the stages consolidation and stagnation were not experienced by the Dutch East Indies."

"Pemerintah Hindia Belanda menggunakan brosur sebagai media untuk menggambarkan Bali kepada dunia. Penelitianini akan memperlihatkan bagaimana pemerintah Hindia Belanda menggambarkan Bali sebagai tujuan pariwisata diHindia Belanda diwakilkan dengan delapan brosur yang diunggah oleh Cra-gallery.nl dan bagaimana makna darisetiap tanda dimaksudkan untuk menunjukan keindahan Bali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalahmetode kualitatif dengan teknik studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan semiotik Ferdinand deSaussure yang membagi bentuk fisik menjadi dua yakni Penanda (Signifier) dan Petanda (Signified). Hasil penelitianmenunjukkan bahwa gambaran Bali yang dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda membawa dampak positifterhadap pariwisata Bali serta kebijakan etis “Baliseering” atau Balinisasi sukses membangun gambaran baru Balihingga dikenal sebagai pulau yang berbudaya.

---

Dutch East Indies government was used brochures as a medium to describe Balinese to the world. This research will

reveal how the Dutch East Indies government described Bali as a tourism destination in the Dutch East Indies represt

by eight brochures which uploaded by Cra-gallery.nl and how the significance of each sign is intended to show the

beauty of Bali. The method use in this research is a qualitative method with literature study techniques. This research

use the Ferdinand de Saussure’s semiotic theory which divides the sign into two, the Signifier and the Signified. The

results of this research indicate that the image of Balinese which formed by the Dutch East Indies government had a

positive impact on Bali tourism and Baliseering the ethical policy of or Balinization succeeded in building a new

image of Bali so that to be known as a Cultured Island"

"Jurnal ini membahas gambaran kehidupan orang Belanda di Hindia-Belanda pada masa penjajahan Belanda dan kekuasaan Jepang hingga masa kemerdekaan RI dalam buku Our Childhood in The Former Colonial Dutch East Indies (2011) yang ditulis oleh Ralph Ockerse dan Evelijn Blaney. Buku ini berkisah tentang dinamika kehidupan Ockerse dan keluarganya di Hindia Belanda pada tahun 1935 sampai dengan tahun 1946. Sebagaimana tercatat dalam sejarah, tahun 1940 sampai 1946 adalah masa di mana transisi otoritas di Hindia-Belanda, mulai dari kekuasaan Belanda, kependudukan Jepang pada tahun 1942, hingga kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Transisi otoritas tersebut berdampak langsung kepada orang Belanda di Hindia Belanda. Kondisi masyarakat yang berubah-ubah secara signifikan pada masa itu dapat tercermin pada kehidupan orang Belanda, salah satunya kepada kehidupan Ralph Ockerse tokoh utama dalam buku Our Childhood in The Former Colonial Dutch Indies. Dinamika kehidupan orang Belanda ini menimbulkan pertanyaan: bagaimana gambaran kehidupan orang Belanda di Hindia-Belanda dalam buku Our Childhood in The Former Colonial Dutch Indies? Bagaimana orang Ockerse sebagai representasi orang Belanda dalam buku ini melihat kehidupannya sendiri di Hindia-Belanda?

---

This paper will dicuss the description of the Dutchs life in Dutch East Indies during Dutch colonial era and Japans authority up until Indonesias independence in Our Childhood in The Former Colonial Dutch Indies (2011) written by Ralph Ockerse and Evelijn Blaney. This book tells about the dynamics of Ockerses and his familys life in Dutch East Indies from 1935 until 1946. According to the historical data, the most intense authorities transition in Dutch East Indies happened from 1940 untul 1946, began with Dutchs authority, Japans authority in 1942, until Indonesias independence in 1945. These authorities transitions affected the Dutch citizen in Dutch East Indies directly, in this case was Ralph Ockerse as the main character of the book. This dynamics triggering several question: Hows the life of the Dutch in Dutch East Indies described in Our Childhood in The Former Colonial Dutch Indies? How Ockerse, as the representation of the Dutch in this book sees his own life in Dutch East Indies?"

"Penelitian ini membahas pandangan dari surat kabar Hindia Belanda mengenai penerapan Wilde Scholen Ordonantie (1932). Penerapan Wilde Scholen Ordonantie (1932) di Hindia Belanda merupakan peristiwa penting untuk dunia pendidikan di Hindia Belanda.Data yang digunakan adalah artikel-artikel surat kabar di Hindia Belanda yaitu Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië, De Indische Courant, De Locomotief, Soerabaijasch handelsblad, Bataviaasch Nieuwsblaad, Het Nieuws van de dag voor Nederlands Indië yang terbit pada bulan Oktober-Desember 1932. Penelitian ini menggunakan metode sejarah terdiri dari menentukan topik, pengumpulan data (heuristik), verifikasi data, interpretasi, dan historiografi. Model framing Entman (1993) digunakan untuk menginterpretasi data penelitian. Dalam artikel-artikel surat kabar yang dianalisis ditemukan topik penolakan terhadap Wilde Scholen Ordonantie, lijdelijk verzet, dukungan pergerakan nasional untuk menentang ordonansi , dan perlawanan terhadap ordonansi. Dalam topik-topik tersebut ditemukan empat model Entman  dalam mendefinisikan berita mengenai Wilde Scholen Ordonantie yaitu define problem, diagnoses cause, make moral judgement, dan treatment recommendation. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa surat kabar di Hindia Belanda banyak berpihak kepada masyarakat pribumi dan menentang pemberlakuan Wilde Scholen Ordonantie.

---

The implementation of the Wilde Scholen Ordonantie (1932) in the Dutch East Indies was an important event for the world of education in the Dutch East Indies. This study discusses the views of Dutch East Indies newspapers regarding the implementation of the Wilde Scholen Ordonantie (1932). The data used were newspaper articles in the Dutch East Indies, namely Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië, De Indische Courant, De Locomotief, Soerabaijasch handelsblad, Bataviaasch Nieuwsblaad, Het Nieuws van de dag voor Nederlands Indië which were published in October-December 1932. This study uses the historical method which consists of determining the topic, data collection (heuristics), data verification, interpretation, and historiography. Entman's (1993) framing model was used to interpret the research data. In the analyzed newspaper articles found topics of rejection of the Wilde Scholen Ordonantie, lijdelijk verzet, support for the national movement to oppose the ordinance, and resistance to the ordinance. In these topics, four Entman models were found in defining news about the Wilde Scholen Ordonantie, namely define problem, diagnose cause, make moral judgment, and treatment recommendation. The results of the study concluded that many newspapers in the Dutch East Indies sided with the indigenous people and opposed the implementation of the Wilde Scholen Ordonantie."

"Tesis ini membahas peran masyarakat pribumi dalam kegiatan pariwisata di Garut pada masa kolonial. Selaku komunitas tuan rumah, masyarakat pribumi merupakan unsur penting dalam praktik pariwisata di Hindia Belanda. Akan tetapi kehadiran mereka cenderung terabaikan. Studi-studi yang sudah ada sejauh ini masih memosisikan masyarakat pribumi sebatas objek amatan para wisatawan, alih-alih menjadikannya subjek yang juga turut berkontribusi dalam membentuk proses pariwisata. Penelitian ini menelusuri keterlibatan masyarakat pribumi dalam kegiatan pariwisata pada masa kolonial dengan studi kasus masyarakat pribumi di Garut, Keresidenan Priangan dari tahun 1891 hingga 1942. Studi ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode sejarah. Sumber-sumber yang digunakan bertumpu pada arsip-arsip kolonial, buku panduan wisata, majalah, surat kabar, foto-foto, dan catatan perjalanan sezaman. Secara kronologis perkembangan pariwisata di Garut terbagi dalam dua pembabakan waktu. Periode pertama (1891–1907) disebut sebagai era pariwisata domestik. Dicirikan dengan mengarusnya kunjungan turis-turis domestik yang didominasi oleh para pemukim Eropa dari kota-kota besar di Hindia yang hendak berekreasi dan tetirah. Sedangkan periode kedua (1908–1942) disebut sebagai era pariwisata internasional. Pada periode ini Garut mulai dipromosikan kepada wisatawan asing dan menjadi bagian dalam rencana perjalanan pariwisata internasional. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat pribumi tampil menjadi elemen penting yang turut menggerakan pariwisata di Garut pada masa kolonial. Mereka terlibat aktif dalam melayani dan mengatur perjalanan para wisatawan, serta bernegosiasi dalam masalah pengembangan objek wisata. Kontribusi masyarakat pribumi dalam kegiatan pariwisata mula-mula digerakkan oleh sikap kepatuhan terhadap golongan (bupati) yang menjadi pemimpin mereka. Dorongan tersebut lalu bergeser seiring dengan manfaat ekonomi yang mereka peroleh. Kegiatan pariwisata hadir menawarkan alternatif pekerjaan baru ketika sebagian penduduk pribumi di Garut tidak bisa lagi hanya mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber penghidupan.

---

The focus of this research is to examine the role of indigenous peoples in tourism activities in Garut during the colonial period. As the host community, the indigenous people were an important element in the practice of tourism in the Dutch East Indies. However, their contribution is often overlooked. So far, existing studies have often positioned indigenous peoples as tourism objects, rather than making them as subjects who also contribute to shaping the tourism process. This study traces the involvement of indigenous peoples in tourism activities during the colonial period with the case of indigenous peoples in Garut, Priangan Residency from 1891 to 1942. This research is a qualitative study using historical methods. The sources used rely on colonial archives, tourist guide books, magazines, newspapers, photographs, as well as travelogues from that time. The development of tourism in Garut during the colonial period is chronologically divided into two time periods. The first period (1891-1907) is referred to as the era of domestic tourism. This period was characterized by domestic tourist visits which were dominated by Europeans who came from big cities in the Dutch East Indies to rest and recover their health. While the second period (1908-1942) is referred to as the era of international tourism.  In this period Garut began to be promoted to foreign tourists and existed as part of the international tourism itinerary. The results of this study indicate that indigenous peoples were an important element that contributed to advancing tourism activities in Garut during the colonial period. They are actively involved in serving and organizing the trips of tourists, as well as negotiating in tourism attraction development issues. The contribution of the indigenous people in tourism activities was initially carried out to show their obedience to the regent (menak) as their leader. Their motivation to contribute then changes along with the economic benefits they get. Tourism activities is an alternative sector that provides new jobs for some indigenous people in Garut, when they can no longer depend solely on the agricultural sector for income."

"ABSTRAKPrangko merupakan syarat utama dalam pengiriman surat. Prangko memiliki desain beragam yang mengandung banyak makna dan sejarah. Pada periode 1864 -1909 prangko di Hindia-Belanda menggunakan gambar Raja Willem III dan Ratu Wilhelmina. Perubahan desain gambar prangko di Hindia-Belanda terjadi pada 1930 dan 1931 dengan penerbitan prangko edisi khusus Jeugdzorg dan Witte kruis. Penelitian ini membahas prangko edisi khusus yaitu Jeugdzorg(1930) dan Witte kruis (1931) dengan objek bangunan khas dan kegiatan masyarakat di Hindia-Belanda. Tujuan penelitian mengungkapkan alasan penggunaan desain prangko edisi khusus tersebut dan kaitan penerbitannya dengan promosi turisme Hindia-Belanda. Metode yang digunakan adalah metode sejarah dan konsep identitas kultural dari Stuart Hall. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan desain prangko dari gambar raja dan ratu Belanda ke gambar dengan unsur kebudayaan di Hindia-Belanda merupakan pergeseran identitas kultural pemerintah Belanda.  Prangko edisi khusus meskipun tidak secara eksplisit bertujuan untuk promosi turisme tetapi dilihat dari pilihan objek yang diigunakan merupakan bagian dari promosi turisme Hindia-Belanda. Objek-objek yang digunakan sebagai desain ternyata telah digunakan sebelumnya pada media promosi turisme Hindia-Belanda seperti poster, buku panduan,  kartu pos dan foto.

---

Stamps are the main requirement to send mails. Stamps have a variety of designs with a lot of meaning and history behind each design. In the period 1864-1909, the pictures of King Willem III and Queen Wilhelmina empress of the Netherlands were featured on stamps in the Dutch East Indies. In 1930 and 1931, the era of those king and queen stamp designs in the Dutch East Indies was over which being marked by the emergence of special edition design stamps, Jeugdzorgand Witte Kruis. This study examines the special edition stamps called Jeugdzorg (1930)and Witte Kruis (1931)with the pictures of landmark objects and daily life of people (culture) in the Dutch East Indies. The purpose of this study is to reveal the reason why that special edition designs were used on stamps and to explain the relevancy between the publishing of special edition design stamps and tourism promotion in the Dutch East Indies. The historical method and Stuart Halls concept of cultural identity are used in this study. The result shows that the change of design from the pictures of king and queen of the Netherlands to cultural aspects in Dutch East Indies is because there was a cultural identity shift in the Dutch Government. Though the special edition design stamps were not explicitly published for promoting tourism, the objects that featured on stamps were part of the promotion of the Dutch East Indies tourism. The objects that featured had been used before in tourism promotion media in Dutch East Indies, such as poster, guide book, postcard, and photo."

"Tesis ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh politik etis dan feminisme Belanda terhadap Kartini, selaku seorang perempuan di negara koloni pada zaman kolonialisme Belanda. Pembahasan dalam tulisan ini mencakup relasi negara Belanda dan Hindia Belanda, aktor-aktor politik etis dan feminis, dan media-media Belanda yang mempengaruhi tumbuhnya kesadaran emansipasi Kartini. Untuk mempertajam pembahasan, penulis menggunakan teori feminisme pascakolonial dalam Hubungan Internasional, serta melakukan analisis mendalam pada surat-surat yang ditulis oleh Kartini kepada korespondensi surat-suratnya, hubungan Kartini dengan para pejabat kolonial, literatur Belanda, dan media Belanda pada 1899-1904 . Hasil analisis pada tulisan ini dapat membuktikan bahwa kebijakan politik etis dan feminisme Belanda telah mempengaruhi kesadaran emansipasi Kartini. Dalam pembahasan ini, dipergunakan kritik feminisme pascakolonial dan Hubungan Internasional guna menunjukkan adanya relasi kuasa Belanda kepada negara koloninya. Namun, dalam relasi kuasa kolonial itu ditemukan aktor-aktor penggerak politik etis dan feminis dari Negeri Belanda yang menularkan kesadaran emansipasi kepada Kartini di Hindia Belanda. Dalam penelitian penulis, ditemukan hal baru yang tidak dilihat oleh kritik feminisme pascakolonial dalam HI, bahwa meskipun dalam relasi kuasa kolonial, tetapi gagasan politik etis dan feminisme justru membuka kesadaran baru bagi Kartini mengenai emansipasi perempuan.

---

This thesis aims to analyze the influence of ethical politics and Dutch feminism on the Indonesian heroine; Kartini -as a woman in a colonial country during the Dutch colonial era. The discussion of this paper covers the relationship between the Netherlands and Dutch East Indies, Dutchfeminist actors, and the Dutch media that influenced the emergence of Kartini's ideas. To sharpen the discussion, the author uses postcolonial feminism in International Relations theory, and conducts an in-depth analysis of letters written by Kartini to her correspondence, her relationship with colonial officials, Dutch literature, and the Dutch media in 1899-1904 (i.e. feminist newspapers and magazines). The results of the analysis prove that ethical political policies and Dutch feminism certainly influenced Kartini's mindset and encouraged her to fight for the education of Javanese and Indonesian women up until now. In the discussion, the author uses postcolonial feminism in International Relations critics because there is obvious evidence that in Kartini’s case, there is also power relations between two state, which is the Netherland and Dutch East Indies as its colony. However, in the relations of colonial power between those two states, the authors also found that the actors who run ethical politics and Dutch feminist are the ones that influenced Kartini, and awaken her strugglein Dutch East Indies. Other than that, in discussing Kartini’s case, there is also prove that critics of post-colonial feminism in IR fails to see, that even though she is in colonial power relations, ethical political ideas and feminism actually open a new awareness for Kartini regarding Javanese women's emancipation."

"[Tesis ini membahas kegiatan perdagangan orang-orang Jepang di Hindia Belanda (Indonesia) pada kurun waktu 1920 sampai dengan 1940 karena pada kurun waktu tersebut, pasokan impor kebutuhan barang dari wilayah Eropa ke Hindia Belanda (Indonesia) terganggu karena terjadinya resesi ekonomi yang begitu berat. Pada kurun waktu tersebut Jepang berusaha untuk mengisi kebutuhan barang impor di wilayah Hindia Belanda dengan harga barang yang murah. Bagaimana peningkatan perdagangan Jepang di Hindia Belanda pada tahun 1920-1940 akan di bahas di dalam tesis ini melalui analisis dari media masa Jepang yang terbit di Hindia Belanda dalam kurun waktu 1920 sampai dengan 1940 maupun dari arsip-arsip mengenai kegiatan perdagangan Jepang di Hindia Belanda dalam kurun waktu antara tahun 1920 sampai dengan 1940. Pembahasan mengenai kegiatan perdagangan orang-orang Jepang di Hindia Belanda pada kurun waktu 1920 sampai dengan 1940 ini merujuk pada teori nanshin-ron yaitu teori mengenai ekspansi Jepang ke wilayah Selatan yang merujuk pada wilayah Asia Tenggara termasuk Hindia Belanda (Indonesia).;This study analyze the trading activities of Japanese in the Dutch East Indies (Indonesia) during the period 1920 to 1940. During this period the supply of imported goods from the European region to the Dutch East Indies (Indonesia) had been being disturbed due to the severely economic recession. At that time Japan tried to fill imported goods in the Dutch East Indies with cheaper goods. How Japanese trading in the Dutch East Indies in 1920-1940 is analyzed in this study through the analysis of the Japanese media published in the Dutch East Indies in the period 1920 to 1940 as well as the archives of the Japanese trading activities in the Dutch East Indies in the period between the years 1920 to 1940. The analysis on the trading activities of the Japanese in the Dutch East Indies during the period 1920 to 1940 refers to Nanshin-ron theory, theory of the Japanese expansion into the southern region refering to the area of Southeast Asia, including the Dutch East Indies (Indonesia)., This study analyze the trading activities of Japanese in the Dutch East Indies (Indonesia) during the period 1920 to 1940. During this period the supply of imported goods from the European region to the Dutch East Indies (Indonesia) had been being disturbed due to the severely economic recession. At that time Japan tried to fill imported goods in the Dutch East Indies with cheaper goods. How Japanese trading in the Dutch East Indies in 1920-1940 is analyzed in this study through the analysis of the Japanese media published in the Dutch East Indies in the period 1920 to 1940 as well as the archives of the Japanese trading activities in the Dutch East Indies in the period between the years 1920 to 1940. The analysis on the trading activities of the Japanese in the Dutch East Indies during the period 1920 to 1940 refers to Nanshin-ron theory, theory of the Japanese expansion into the southern region refering to the area of Southeast Asia, including the Dutch East Indies (Indonesia).]"

"ABSTRAKBagaimanakah suatu konflik beragama ditangani di masa lalu? Sejarah menawarkan jawaban yang menarik, yakni Debat Terbuka Persis-Ahmadiyah Qadian di Bandung dan Batavia tahun 1933. Inilah debat terbuka satu-satunya yang memiliki notulensi resmi officieel verslag debat yang dapat diakses hingga hari ini. Sekalipun Debat Terbuka Persis-Ahmadiyah Qadian merupakan peristiwa menghebohkan di masa itu hingga dihadiri perwakilan organisasi serta tokoh-tokoh penting dan diliput nyaris semua media massa terkemmuka saat itu, ternyata tidak lagi diketahui dan dikenal di masa kini. Di antara konflik beragama dalam Islam, konflik dan resistensi terhadap Ahmadiyah dapat dianggap sebagai yang terbesar di Indonesia belakangan ini dengan jumlah korban perusakan, pembakaran, dan penghilangan nyawa yang signifikan. Resistensi terhadap Ahmadiyah tersebut bahkan membuat pemerintah mengeluarkan SKB tiga menteri sebagai upaya menangani masalah ini. SKB tiga menteri tersebut sejauh ini belum berhasil meredam persekusi terhadap Ahmadiyah. Tulisan ini merupakan penelitian sejarah atas Debat Terbuka yang menghebohkan itu, juga sejarah ringkas kelahiran Ahmadiyah di India, sejarah masuknya Ahmadiyah ke Indonesia Hindia Belanda, waktu itu , inti ajarannya, dan reaksi umat Islam Indonesia waktu hingga berpucak pada Debat Publik Ahmadiyah vs Persis. Ada kesejajaran antara lahirnya Ahmadiyah di India dengan lahirnya gerakan modernisme Islam di Hindia Belanda. Semangat modernisme Islam itulah yang menghasilkan ldquo;kecelakaan sejarah rdquo; ketika tiga santri Sumatra Thawalib yang hendak belajar ke Al-Azhar Mesir disarankan oleh para gurunya untuk belajar ke India agar memperluas sumber bandingan bagi gerakan modernisme Islam Hindia Belanda. Belakangan, tokoh-tokoh Sumatra Thawalib yang meresistensi kehadiran Ahmadiyah di Sumatera Barat, dan berpuncak pada resistensi keras Persis di Jawa Barat. Dabat terbuka antara Persis vs Ahmadiyah di Bandung dan Batavia berjalan keras dan panas namun sepenuhnya berjalan tertib dan kadang di sana-sini menghadirkan ldquo;kelucuan rdquo; dari kedua belah pihak. Sepenggal sejarah tersebut menunjukkan bahwa perbedaan dan konflik krusial dalam agama ternyata dapat ditangani dengan cara yang adil, beradab, dan bermartabat dalam bentuk Debat Terbuka yang memperkaya dan meningkatkan mutu intelektual umat beragama dibanding brutalitas persekusi dan kekerasan.

---

ABSTRACTHow was a religious conflict solved in previous time History offers an interesting answer The Public Debates of Persis vs Ahmadiyya Qadian in Bandung and Batavia, in 1933. These public debates are the only public debates that have official archives officieel verslag debat accessible to public until recent day. Although these public debates were considered remarkable event at that time, and were attended by representatives of organizations and important figures and were covered by almost all prominent mass media at the time, today, we can say that this event was forgotten. Among religious conflicts in Islam, the conflict and resistance to Ahmadiyya can be regarded as the largest in Indonesia, which includes significant numbers of victims of destruction, arson and disappearance. The resistance to Ahmadiyya had even made the government issued a decree signed by three ministers as an effort to solve this problem. However, the decree seemed not succeeded in stifling the persecution of Ahmadiyya. This paper is a historical study of the above mentioned public debates, as well as a brief history of the birth of Ahmadiyya in India, the history of Ahmadiyya rsquo s presence in Indonesia, the core of its doctrine, and the Indonesian Muslims reaction to them, up to the point 0f the public debates between The Ahmadiyya vs Persis. We can notice a kind of parallelism between the birth of Ahmadiyya in India and the birth of the Islamic modernism movement in the East Dutch Indies. It can be said that the spirit of Islamic modernism had produce an ldquo accidental history rdquo when the three Sumatran Thawalib rsquo s students who were previously planning to study in Al Azhar University, Egypt, were suggested by their teacher to study in India in order to enrich Islamic modernist movement in Dutch East Indies. Later on, the Sumatran Thawalib rsquo s prominent figures who noticed a different principal doctrine between them and Ahmadiyya began to show their resistance. The resistance to Ahmadiyya in West Java, led by Persis, was rapidly increased. The Public Debate between Persis vs. Ahmadiyya in Bandung and Batavia were quite lively and aggressive, yet still managed to maintain fairness and good manners from both sides. There were even some unintended humor happened in the middle of the debates. This piece of history shows us that crucial differences and conflicts within religions can be discussed in a fair, civilized and dignified way, such as y holding public debates that are more likely to enrich and improve our religious an intellectual quality than the brutalism of persecution."