Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Artikel ini membahas hubungan-hubungan sosial antar berbagai kelompok ras di Medan pada zaman penjajahan Belanda di awal abad ini. Pembahasan ini berdasarkan pandangan seorang wanita Cina dari golongan elit yang bernama Queeny Chang melalui bukunya "Memories of a Nyonya". Untuk golongan elit, hubungan antar ras di medan pada waktu itu cukup banyak frekuensi interaksinya (Belanda, Cina, Melayu). Golongan Belanda yang paling berkuasa adalah kelompok acuan (reference group) bagi golongan-golongan ras lainnya, dan mereka berusaha keras untuk meniru gaya hidup golongan tersebut. Akan tetapi interaksi sosial antarberbagai kelompok ras di kalangan elit ini sangat berbeda dengan kelas-kelas sosial lainnya, yang justru hidup dalam keadaan segregasi."

"Konsep mengenai tanah di kota juga mencakup tanah disekitar kota tersebut. Tanah di desa umumnya berkaitan erat dengan tanah pertanian dan tanah adat, tetapi tanah di kota biasanya menunjuk pada suatu keterpaduan dan yang terutama adalah tanah sebagai tempat untuk mendirikan bangunan baik bangunan untuk tempat tinggal maupun bangunan untuk kegunaan lainnya. Pemilikan tanah di desa berhubungan erat dengan suatu pewarisan dari nenek moyang dari suatu klen. Pemilikan tanah di kota terutama diperoleh karena pembelian. Pemilikan tanah di desa diatur dengan akte Lurah dan di kota dengan akte Notaris. Keduanya secara hokum diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akte Tanah."

"Keamanan sosial merupakan satu bidang yang kini banyak menjadi perhatian ahli antropologi hukum. Dalam artikel ini, penulis menyajikan hasil penelitiannya tentang studi perbandingan pada sistem-sistem keamanan nasional dari penduduk Maluku Tengah yang memiliki latar belakang kebudayaan dan agama yang sama, tetapi yang bermukim di dua Negara yang berbeda: Indonesia dan Belanda. Keamanan sosial mengacu pada mekanisme yang menjamin diperolehnya kesempatan untuk hidup yang layak, baik bagi orang-orang dewasa yang sehat dalam satu komuniti maupun bagi mereka yang tidak dapat menyajikan hal itu untuk dirinya sendiri. Dalam artikel ini penulis menunjukkan bagaimana bentuk-bentuk keamanan sosial dalam komuniti yang berbeda terwujud karena pengaruh kondisi sosial dan ekonomi yang berbeda pula."

"Walau merupakan kajian yang relatif baru, para ahli antropologi semakin menyadari bahwa perbatasan merupakan laboratorium perubahan sosial dan kebudayaan yang penting. Tidak ada kawasan lain tempat berlangsungnya kontradiksi yang tajam dalam hal representasi komuniti lokal. Seperti di kawasan perbatasanlah ditemukan kelompok-kelompok minoritas. Para ahli antropologi yang mempelajari perbatasan, termasuk di Borneo dan Laut Sulu, sangat menaruh perhatian pada proses inkorporasi komuniti-komuniti perbatasan itu kedalam negara-bangsa, dan masyarakat-global. Tulisan ini bermaksud mendiskusikan sebuah konsep yang koheren tentang batas dan daerah perbatasan, serta mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan penelitian dan agenda studi perbatasan di masa depan. Penulis mengemukakan sebuah argumentasi bahwa masa depan dari studi perbatasan bertumpu pada kajian tentang sejarah komuniti-komuniti yang terpinggirkan, misalnya masyarakat Iban, Bugis, dan Orang Laut. Diulas pula cara komuniti-komuniti perbatasan itu memberikan makna dan bentuk pada transformasi ruang di kawasan perbatasan. Dimensi kesejarahan dan sejarah lisan perlu pula memperoleh perhatian dalam studi komuniti-komuniti perbatasan."

"okus dalam artikel ini adalah pada isu gender, seksualitas dan identitas diantara lesbian di Makassar (Sulawesi Selatan). Diskusi dalam artikel ini menyangkut bagaimana perempuan 'menjadi lesbian', bagaimana mereka mengkonseptualisasikan diri hunter dan lines, bagaimana lesbian menegosiasikan identitas gender mereka dalam konteks norma heteroseksual yang dominan, dan bagaimana seks dan seksualitas ditampilkan. Ini diillustrasikan dengan sejumlah studi kasus dari interaksi dengan hunter dan lines. Argumentasi dalam artikel ini adalah bahwa posisi subjektivitas lesbian telah secara relatif dipengaruhi oleh diskursus global. Akan tetapi, hunter dan lines menciptakan norma-norma unik berdasarkan norma-norma orang-orang di sekitar mereka (seperti 'budaya pop, agama, keluarga, media massa dll.)."

"Biasanya teknologi Internet dianggap sebagai alat teknologi informasi namun artikel ini mengemukakan isu-isu sosial dan budaya yang diadopsi oleh para akademisi di Indonesia. Selain isu-isu biaya, bandwidth, dan infrastruktur, perangkat Internet dibentuk, diperlambat, atau dipercepat oleh kebudayaan institusional serta persepsi teknologi itu. Institusi-institusi akademi di Indonesia, adopsi teknologi Internet bertahan dengan isu-isu pembangunan dan distribusi sosial sumber daya yang terbatas sebagai obyek-obyek status, serta hirarki dalam pengambilan keputusan. Lebih jauh, tulisan ini berpendapat bahwa perhatian terhadap isu-isu adopsi dan penggunaan teknologi internet dalam dunia akademik di Indonesia dapat menyadarkan kita akan isu-isu yang lebih luas tentang interaksi antara teknologi internet dan konteks sosial budayanya di masa depan, seperti halnya terjadi di Asia Tenggara dan wilayah lain."

"Tulisan ini membahas masalah organisasi sosial masyarakat adat desa 'Udu Worowatu,suku bangsa Keo di Kabupaten Ngada, Flores Tengah. Keunikan masyarakat ini terlihat dari sistem penataan stratifikasi sosialnya yang merujuk pada tiang rumah adat (deke) dan jenis keranjang adat (wati, gata, mboda) yang lazim digunakan untuk menghitung berat sumbangan wajib berupa nasi atau jagung pada saat penyelenggaraan suatu upacara adat. Setiap individuatau kelomppok telah memahami status masing-masing, baik sebagai pemangku tiang depan atau belakang, tiang timur atau barat, keranjang kecil (wati), keranjang menengah (gata) atau pun keranjang besar (mboda). Rujukan pada tiang (deke) dan keranjang (wati, gata)itu menyiratkan pula tatanan sosial setiap individu atau kelompok, baik sebagai pemimpin adat atau anggota biasa. Sistem pemerintahan desa yang secara seragam diterapkan di seluruh Indonesia berdasarkan UU no. 5 1979 dengan segala perangkatnya, merupakan suatu bentuk pelecehan terhadap khasanah adat dan budaya lokal. Pemilihan dan pengangkatan perangkat pemerintahan desa yang tidak mempertimbangkan tatanan sosial adat itu telah memarjinalisasikan para pemimpin adat. Hal itu merupakan penerapan sistem sibernetik yang akhirnya bermuara pada kepemimpinan tanpa wibawa, tetapi yang memerintah secara otoriter, dan yang dapat menyebabkan kegagalan pelbagai proyek pembangunan."

"Dengan menggunakan konsep Pierre Bourdieu mengenai 'modal simbolis' (symbolic capital), tulisan ini mengkaji perubahan pertanian di salah satu pemukiman transmigrasi di Pulau Halmahera, Maluku Utara. Pada musim kemarau panjang tahun 1997 para transmigran dari Desa Bicoli di Halmahera Tengah mulai menanam padi untuk pertama kali. Merekalah kelompok transmigran satu-satunya di antara kelompok-kelompok transmigran lokal di daerah transmigrasi yang dibuka tahun 1992 itu yang bercocok tanam padi. Latar belakang sejarah dan sosial orang Bicoli sebelum memasuki daerah transmigran diacu oleh penulis untuk memperlihatkan faktor-faktor yang mendorong orang Bicoli mengadopsi pengetahuan pertanian dari transmigran asal yang lebih awal bermukim di wilayah ini. Orang Bicoli yang bertransmigrasi ke Halmahera merupakan keturunan kelompok sosial dengan kedudukan terendah dalam masyarakat Halmahera Tengah. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji adopsi pengetahuan bercocok tanam padi itu sebagai strategi untuk memperoleh modal simbolis (symbolic capital) dan pengakuan sosial (social recognition) sebagaimana dikemukakan oleh Pierre Bourdieu. Dalam uraian ini, penulis mengemukakan argumentasinya bahwa pengetahuan (knowledge) tidak dapat dipisahkan dari isu-isu kekuasaansosial (social power), praktek (practice) serta perebutan yang konstan untuk memperoleh modal simbolis (the struggle for symbolic capital)"

"This paper looks at the deteriorating relations between the population of Sulawesi Utara and the approximately 35,000 internally displaced people (IDPs) who fled there from the neighboring province of Maluku Utara. These IDPs first began arriving in large numbers in November of 1999 when communal violence broke out on the islands of Ternate and Tidore in Maluku Utara. They continued arriving until the violence came to a halt in June of 2000.Initially, relations between the two groups were positive. However, the extended presence of 35,000 IDPs created several problems, including a decrease in wages and an increase in housing costs. Negative perceptions of IDPs and jealously over IDP aid have created further misunderstandings. Additionally, IDP experiences with locals have led them to distrust the local population. On a few occasions these tensions have broken out into violence, and some fear this is a foreshadowing of the future should large numbers of IDPs decide to stay in Sulawesi Utara. This paper examines the relationships between these groups, as well as some of the efforts made by international NGOs to address these issues."

"'Islam Lokal' orang Tidore, atau kebudayaan, hanya dapat dipahami dalam kaitan dengan roh personal, jin. Kepercayaan ini dianggap sebagai bukan Islam, terbelakang dan bukan orang Indonesia; bahkan sebagai penyembah berhala, alfuru, oleh beberapa pegawai pemerintah sipil Tidore yang berpengaruh, dan terlibat di dalam program pembangunan pemerintah. Program pembangunan tersebut mencakup aspek-aspek seperti perubahan industri perikanan regional yang bersifat tradisional menjadi industri perikanan yang bersifat modern dan melibatkan masyarakat ke dalam gotong royong desa. Perusahaan-perusahaan baru di bidang industri perikanan dan pertanian menghasilkan sebuah sistem moneter baru yang berpengaruh besar pada struktur sosial dan kebudayan lokal. Ideologi negara, Pancasila, menjadi sangat relevan dalam konteks ini. Masyarakat mulai memperdebatkan istilah Islam Pancasila, yang hanya menyembah Allah, dan Muslim yang hanya pergi ke mesjid. Menjadi modern tidak hanya berarti menjadi kaya. Ini adalah satu contoh kasus berimbasnya globalitas terhadap lokalitas. Di sisi lain, globalitas dapat memperkuat kesadaran lokalitas. Terdapat pula serangan-serangan terbuka terhadap kebudayaan sendiri yang diorganisasikan oleh para mubaliq di sekitar Ternate, yang mendukung gerakan keagamaan dalam melenyapkan rumah-rumah dan artefak-artefak roh,yang sangat menyinggung harga diri orang Tidore. Tetapi, keadiluhungan Orang Tidore lainnya yang bersifat tradisional menggarisbawahi 'bhinneka tunggal ika', serta 'menggali dan melestarikan kebudayaan setempat'. OrangTidore mendeklarasikan secara resmi bahwa 'Islam' di Tidore tidak akan pernah dapat dipisahkan dari Jin mereka. Tulisan ini mengulas perdebatan tersebut. Menyikapi hal ini, penulis berargumentasi bahwa ideologi pembangunan nasional dan negara bangsa telah mendorong masyarakat Tidore ke dalam kancah konflik dengan kebudayaannya sendiri. Gagasan 'kesatuan dalamkeragaman' hanya dapat direalisasikan, jika perbedaan dihormati dan diterima sebagai sebuah representasi sosial yang sahih dari setiap lokalitas."