Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagaimana lazimnya keharusan untuk melakukan penilaian terhadap prestasi pusat pertanggungjawaban suatu perusahaan, maka Pertamina juga melakukan penilaian terhadap prestasi setiap pusat pertanggungjawabannya. Perwakilan Luar Negeri merupakan salah satu bentuk pusat pertanggungjawaban yang dimiliki oleh Pertamina. Oleh karena itu, terhadap setiap Perwakilan Luar Negeri inipun juga dilakukan penilaian prestasinya. Penilaian prestasi tersebut dilakukan dengan membandingkan antara rencana kerja masing-masing perwakilan yang di jabarkan dalam anggaran perwakilan yang bersangkutan dengan hasil kegiatan yang tercermin dalam laporan keuangan masing-masing perwakilan. Baik anggaran maupun laporan keuangan disusun oleh masing-masing perwakilan dalam satuan mata uang asing. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan penilaian prestasi perwakilan tersebut, baik anggaran maupun laporan keuangan masing-masing perwakil an harus di jabarkan terl ebih dahul u ke dal am mat a uang Rupiah, untuk itu penentuan kurs yang dipergunakan untuk menjabarkan anggaran serta pemilihan metode penjabaran laporan keuangan merupakan salah satu masalah penting yang dihadapi oleh Pertamina dalam melakukan penilaian prestasi masing-masing perwakilannya. Perbedaan persepsi mengenai penjabaran anggaran dan laporan keuangan ke dalam mata uang Rupiah tersebut dapat menimbulkan konfl ik manajemen antara kantor pusat sebagai penilai dengan perwakilan yang dinilai.Dalam membahas masalah-masalah konflik manajemen yang dihadapi oleh Pertamina khususnya yang berhubungan dengan penilaian prestasi Perwakilan Luar Negeri tersebut digunakan pendekatan komparatif, yaitu dengan cara membandingkan antara teori dan prinsip-prinsip yang berlaku dengan aplikasi yang dilaksanakan oleh Pertamina. Sebagai hasil dari analisa komparatif tersebut diatas, diperoleh temuan-temuan sebagai berikut : Pertamina tidak melakukan pembedaan kriteria dalam melakukan penilaian prestasi antara pusat biaya diskresioner dengan pusat-pusat pertanggungjawaban lainnya. Lembaga yang melakukan penilaian prestasi terhadap seluruh pusat pertanggungjawaban adalah Subdit. Akuntansi walaupun Pertamina memiliki Inspektorat Perusahaan yang berfungsi sebagai internal auditor. Anggaran Perwakilan Luar Negeri di jabarkan ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs yang berl aku pada saat penyusunan anggaran. Baik kebijakan akuntansi yang dimiiki, maupun aplikasi penjabaran laporan keuangan yang di lakukan oleh Pertamina, tidak sesuai dengan Prinsip Akuntansi Indonesia, teori-teori akuntansi yang sedang berlaku, serta FASB Statement No. 52. Atas temuan~temuan tersebut di atas beberapa saran perbaikanyang diusulkan adalah : Di lakukan pembedaan kriteria dalam melakukan penilaian prestasi antara pusat biaya diskresioner dengan pusat pertanggungjawaban lainnya. Untuk pusat biaya diskresioner, kriteria yang dipergunakan adalah kewajaran suatu biaya/pengeluaran dikaitkan dengan kegia tan yang dilakukan oleh pusat biaya diskresioner yang bersangkutan. Lembaga yang melakukan penilaian prestasi terhadap seluruh pusat pertanggungjawaban sebaiknya adalah Inpektorat Perusahaan, mengingat fungsi utama lembaga ini adalah sebagai internal audit. Kurs yang dipergunakan untuk menjabarkan anggaran Perwakilan Luar Negeri ke dalam mata uang Rupiah sebaiknya adalah kurs rata-rata yang diestimasikan. Pertamina harus merevisi kebijakan akuntansi konversi valuta asing sedemikian sehingga sesuai dengan PAI 1984, dan mengaplikasikannya secara konsisten."

"Efisiensi dalam segala bidang adalah perlu, termasuk di dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Efisiensi BUMN mi pada saat-saat sekarang sangat perlu terutama karena peranan ekspor migas yang sudah tidak dominan lagi. Salah satu alat untuk mendukung efisiensi. adalah dengan penerapan Pengawasan Melekat (Waskat) disetiap BUMN. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui sampai seberapa jauh pelaksanaan Waskat itu disalah satu BUMN.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pertama, penelitian kepustakaan, yang diambil danliteratur kuliah, buku-buku terbitan dalam dan luar negeri, laporan-laporan dan peraturan-peraturan. Kedua, observasiyaitu dengan pengamatan terhadap objek yang diteliti. Ketigawawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan yang penulisrasa cukup kompeten dengan topik yang dibahas didalam skripsi ini.Dari hasil penelitian dan observasi serta wawancara yang penulis laksanakan di Persero "X". Penulis berhasilmengumpulkan data-data mengenai sarana Waskat-nya dan sistem Pengawasan Atasan Langsung PT "X" tersebut. Secarakeseluruhan sarana Waskat di PT"X" sudah ada, tapi ada sedikit kekurangan-kekurangan dalam saran Waskat tersebut.Misalnya di Struktur Organisasi yang sering terjadi perubahan sehingga menurut penulis dapat membingungkan para pegawainya.Dalam uraian jabatan untuk divisi Akuntansi khususnya untuk jabatan-jabatan Kepala Seksi dan Staf, terutama mengenaipersyaratan jabatannya. Mengenai pembinaan personil khususnya cara peni1ian atas pekerjaan kurang diketahui oleh orangyang bersangkutan. Dari hasil studi kepustakaan penulis juga mencoba mencari definisi yang cocok mengenai pengertianWaskat itu sendiri.Adapun kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa Waskat itu memang dapat menunjang dalam efisiensi pengelolaan BUMN.Sedangkan pengertian Waskat itu sendlri adalah pengawasan secara menyeluruh yang bersifat terus-menerus oleh atasan,sebagai proses yang berlangsung secara vertikal, horisontal dan diagonal menurut tugas dan fungsi para pejabat, sertamerupakan satu sistem yang tertanam dalam organisasi yang bekerja dengan sendirinya tanpa adanya aktivitas dari luar.Waskat itu terdiri dari Pengawasan Atasan Langsung dan Sistem Pengendal ian Manaj emen."

"Asap telah menjadi musuh utama ketika kebakaran terjadi terutama di terowongan bawah tanah. Asap yang tidak terkontrol merupakan bahaya besar di terowongan bawah tanah terutama bagi manusia. Seringkali kegagalan evakuasi yang mengakibatkan kematian penumpang disebabkan oleh asap yang dihasilkan. Sistem kontrol asap tidak dapat menangani asap dan menjaganya tetap pada batas aman. Bahkan dengan sistem berjalan dengan sempurna, terkadang sistem itu sendiri gagal memenuhi harapan terutama ketika ada kegagalan dalam sistem misalnya kipas rusak. Pengembangan berkelanjutan harus diimplementasikan ketika kami merancang sistem kontrol asap. Solusi masalah harus ditentukan untuk mencegah kegagalan yang sama terjadi di masa depan. Percobaan akan menggunakan sensor opacity untuk menghitung tingkat visibilitas di berbagai posisi di terowongan. Jika tingkat visibilitas dapat dipertahankan pada tingkat normal pada ketinggian tertentu dari dasar terowongan bawah tanah sampai semua orang dievakuasi, maka sistem pengendalian asap menggunakan ventilasi alami dapat dikatakan berhasil. Pendekatan kedua adalah menggunakan perangkat lunak Fire Dynamics Simulator untuk memodelkan fenomena kebakaran. Kami akan merancang pemodelan ini dengan kondisi dan karakteristik yang telah ditentukan sebelumnya. Harapannya adalah bahwa pemodelan ini dapat menunjukkan kepada kami hasil yang tidak dapat ditawarkan oleh eksperimen langsung. Diperlukan dua pendekatan untuk mengkonfirmasi hasil masing-masing metode sehingga kami dapat membandingkan dan mengulangi proses jika ada anomali dalam hasil yang diperoleh.

---

Smoke has become the main enemy when fires occur especially in underground tunnels. Uncontrolled smoke is a great danger in underground tunnels especially for humans. Often evacuation failures that result in passenger deaths are caused by smoke produced. The smoke control system cannot handle the smoke and keep it at safety limit. Even with the system running perfectly, sometimes the system itself failed to fulfilled the expectations especially when there are failure in the system for example the fan is broken. Continuous development must be implemented when we design the smoke control system. The solutions of the problem must be define to prevent the same failure happen in the future. The experiment will use opacity sensor to calculate visibility level at various position in the tunnel. If the visibility level can be maintained at normal level at a certain height from the bottom of the underground tunnel until everyone is evacuated, then the smoke control system using natural ventilation can be said to be successful. The second approaches is using Fire Dynamics Simulator software to model the fire phenomenon. We will design this modelling with the conditions and characteristic that have been determined before. The hope is that this modelling can show us results that cannot be offerd by direct experiments. Two approaches needed to confirm the result of each method so we can compare and repeat the process if there is an anomaly in the results obtained."

"Penelitian ini membahas mengenai pengembangan kapasitas DPD RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. DPD RI memiliki tiga fungsi yaitu legislasi, pengawasan dan pertimbangan. Ketiga fungsi ini harus dapat dilaksanakan secara seimbang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan perlu didukung oleh kapasitas organisasi yang memadai, untuk mendukung pelaksanaan pengawasan dimulai dari penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah hingga mencapai hasil pengawasan DPD RI. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana pengembangan kapasitas DPD RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pengembangan kapasitas DPD RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan post positivist menggunakan studi literatur terkait pengembangan kapasitas dan pengawasan legislatif. Penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas DPD RI sudah optimal. Hal ini dilihat dari beberapa aspek pengembangan kapasitas yang sudah memadai yaitu realisasi anggaran sesuai dengan perencanaan anggaran. Perencanaan strategis terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan untuk mendukung visi dan misi DPD RI. Pemimpin yang mendukung fungsi pengawasan. Program pengawasan yang terencana tidak tumpang tindih. Terintegrasinya komunikasi antara DPD RI dengan pihak eksternal dan internal. Adapun aspek yang belum maksimal dalam pengembangan kapasitasnya yaitu pengembangan pengetahuan Sumber Daya Manusia terkait pengawasan karena anggaran yang terbatas, pengelolaan staf yang masih belum sesuai antara formasi dan beban kerja, dan penggunaan teknologi yang masih terbatas.

---

This research discusses the capacity development of DPD RI in the implementation of supervisory functions. DPD RI has three functions, namely legislation, supervision and consideration. These three functions must be implemented in a balanced manner and based on laws and regulations. In the implementation of the supervisory function, it needs to be supported by adequate organizational capacity, to support the implementation of supervision starting from the absorption of community and regional aspirations to achieving the results of DPD RI supervision. The question of this research is how to develop the capacity of DPD RI in the implementation of supervisory functions. The purpose of this study is to analyze the capacity development of DPD RI in the implementation of supervisory functions. This research uses a qualitative method with a post-positivist approach using literature studies related to capacity building and legislative supervision. Research shows that DPD RI capacity development is optimal. This can be seen from several aspects of adequate capacity development, namely budget realization in accordance with budget planning. Strategic planning for the implementation of supervisory functions to support the vision and mission of DPD RI. Leaders who support supervisory functions. Planned surveillance programs do not overlap. Integrated communication between DPD RI and external and internal parties. The aspects that have not been maximized in capacity development are the development of Human Resources knowledge related to supervision due to limited budgets, staff management that is still not suitable between formation and workload, and the use of technology that is still limited."

"Latar belakang: Feedback atau umpan balik menjadi komponen penting dalam komunikasi. Saat ini, pemberian umpan balik sudah dilakukan oleh banyak tenaga pengajar di Indonesia termasuk dosen kedokteran. Namun, penelitian tentang persepsi dosen dan mahasiswa pada mahasiswa kedokteran tentang umpan-balik di Indonesia belum ditemukan. Penelitian ini dilakukan untuk menilai persepsi dosen dan mahasiswa preklinik terhadap pentingnya pemberian umpan-balik dan praktik pemberian umpan-balik pada situasi pembelajaran preklinik.Metode: Penelitian ini menggunakan kuesioner yang menilai persepsi mahasiswa dan dosen terkait pemberian umpan balik konstruktif. Kuesioner tersebut terbagi ke dalam 3 topik pembahasan: peran penting pemberian umpan balik; metode pemberian umpan balik; hambatan pemberian umpan balik. Dua ratus mahasiswa preklinik dan 90 dosen preklinik menjadi partisipan pada penelitian ini. Respons dari kedua kelompok dibandingkan dengan uji Mann-Whitney untuk melihat ada atau tidaknya perbedaan bermakna.Hasil: Persepsi kelompok mahasiswa dan dosen memiliki perbedaan bermakna untuk hampir keseluruhan butir pernyataan. Artinya, Terdapat perbedaan bermakna antara persepsi mahasiswa dan persepsi dosen terkait pemberian umpan balik untuk ketiga topik pembahasan.Kesimpulan: Terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa dan dosen terkait pemberian umpan balik konstruktif dalam proses pembalajaran."