Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Since the formal opening of the Border Crossing Inspection Posts (Pos Pemeriksaan Lintas Batas-PPLB) in Entikong West Kalimantan and Tebedu Sarawak, mobility of people and goods between West Kalimantan and Sarawak has increased significantly. This paper discusses the nature of mobility of goods and people between the two neighboring regions. Mobility of cars and labour is also discussed since mobility of cars affects mobility of people and goods while mobility of labour is an important part of mobility of people. The data show that the number of goods and people, which are out from the Entikong Post, is always greater than the number of goods and people, which enters to the Entikong Post. It is finally predicted, that economic benefits gained by West Kalimantan due to the Entikong Post, will be difficult to sustain in the future era of free trade. Especially if the government at the border districts does not enhance the capability of people to compete with foreign labour as well as foreign products"

"Entikong, salah satu daerah yang berbatasan dengan negara Malaysia, merupakan daerah yang merespon krisis ekonomi secara berbeda dari sebagian besar daerah di tempat lain. Jika sebagian besar wilayah negara Indonesia mengalami 'kebangkrutan' akibat krisis ekonomi, sebaliknya, masyarakat di daerah perbatasan ini justru meraup keuntungan. Masyarakat Entikong justru menginginkan tetap berlangsungnya krisis ekonomi, karena hal itu membuat semakin bergairahnya kehidupan mereka. Harga jual komoditi pertanian, perkebunan, kehutanan, dan keperluan barang sehari-hari melalui lintas batas antarnegara relatif tinggi. Hal itu terjadi karena selisih kurs yang sangat tinggi. Bahkan, harga barang yang dibeli dari warga negara Indonesia jauh lebih murah daripada harga barang yang sama di Malaysia. Faktor itulah yang mengakibatkan masyarakat Malaysia bersedia membeli barang-barang Indonesia. Faktor pendukung dari keuntungan masyarakat Entikong itu berkaitan dengan fasilitas sarana dan prasarana di Entikong yang relatif memadai. Warga Indonesia atau warga Malaysia tidak terlalu sulit mencapai garis perbatasan sebagai titik pertemuan mereka untuk melakukan interaksi. Selain itu, tingkat ekonomi warga Malaysia relatif lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat ekonomi warga Indonesia. Warga negara Indonesia pun mampu menawarkan komoditi dengan kualitas yang tidak terlalu rendah dan harga bersaing dengan barang-barang yang diperjualbelikan di Malaysia. Bahkan, tingkat harganya sangat rendah dipandang dari sudut kacamata ekonomi Malaysia."

"Dalam tulisan ini penulis mengulas interaksi di antara wacana-wacana dan tindakan-tindakan dalam pelaksanaan hukum lokal, nasional, dan internasional pada penduduk lokal dengan memfokus pada situasi di Pulau Siberut. Selama bertahun-tahun orang Mentawai telah menghadapi pengaruh-pengaruh hukum asal dari luar wilayahnya. Hal itu bermuladari administrasi kolonial Belanda, dan dilanjutkan oleh orang-orang Minangkabau yang - sebagai pegawai pemerintah dan administrasi di pulau itu - memiliki pengaruh yang besaratas sistem-sistem peradilan desa, dan hak-hak penduduk setempat versus pendatang. Birokrasi Indonesia melalui berbagai kementeriannya memiliki dampak yang besar atas pulau itu.Dalam kurun waktu terakhir, melalui campur tangan eksternal, kegiatan pariwisata dan pembuatan film oleh perusahaan asing, kesadaran etnis di antara orang-orang Mentawai sebagai penduduk lokal pun mulai tumbuh. Hal itu menuntun munculnya suatu bentuk 'representasi' baru di dunia luar, dan pandangan yang baru tentang tradisi-tradisi lokal. Tetapi, perolehan hak-hak kepemilikan atas sumber-sumberdaya alam dan kesempatan pemasaran yang baru telah memicu terjadinya konflik internal yang serius. Tampaknya,interaksi di antara hukum internasional, nasional, dan lokal tidak hanya menciptakan kesempatan-kesempatan baru, tetapi juga menciptakan kevakuman hukum, administrasi, dan kekuasaan yang baru."

"Tulisan ini menyajikan sebuah perspektif bersifat komparatif mengenai kajian kawasan perbatasan di dunia, khususnya di Afrika dan Amerika bagian barat-laut. Dalam konteks, perbandingan yang lebih luas itulah, kajian tentang kawasan perbatasan di Kalimantan ini diulas. Tulisan ini mengetengahkan definisi mengenai perbatasan; fungsinya secara sosial, ekonomis, dan politik; serta dampaknya bagi masyarakat-masyarakat yang mengalami pemisahan oleh batas negara. Tulisan ini juga mengupas konteks pengkajian masalah perbatasan dan cara 'perbatasan' diklasifikasi dengan fokus pada aspek interaksi internasional, konflik, akomodasi, dan keterpisahan perbatasan dengan komuniti-komuniti penghuninya."

"Tulisan ini berupaya untuk mendokumentasikan perubahan-perubahan dalam hubungan sosial di antara suku bangsa Melayu di Semenanjung Malaysia dengan komuniti-komuniti Orang Asli. Dalam merekonstruksi kisah hubungan sosial itu, tulisan ini diawali dengan kajian tentang gerakan-gerakan pada masa prasejarah dan protosejarah dari nenek moyang Orang Asli dan Melayu. Orang Asli berasal dari wilayah tengah dan selatan Thailand. Orang Melayu berasal dari Taiwan dan berpindah menuju Semenanjung Malaysia melalui Philippina. Dikisahkan pula berlangsungnya 'gelombang' pertama, kedua, dan ketiga dari orang Melayu hingga akhirnya mereka memiliki dampak yang permanen di wilayah Semenanjung. Tulisan ini menyajikan peralihan hubungan di antara komuniti Orang Asli dan imigran Melayu dari Sumatera sejalan dengan perubahan nilai yang dimiliki orang Melayu terhadap Orang Asli dalam hal perdagangan internasional. Semula, Orang Asli sangat dibutuhkan dalam memungkinkan orang Melayu membangun pelabuhan yang berhasil di Melaka. Selama hasil-hasil hutan seperti damar, kayu cendana, dan rotan tetap diperlukan secara internasional, Orang Asli dihargai dan diterima oleh orang Melayu. Tetapi, dengan adanya perubahan dalam permintaan dari hasil-hasil hutan ke timah dan lada sejak abad keenambelas, dan beralih ke timah, karet, dan minyak kelapa sawit pada akhir abad kesembilanbelas dan abad keduapuluh, posisi Orang Asli menjadi semakin terpinggirkan. Perubahan itu juga tertuang dalam tradisi-tradisi lisan dan tertulis Orang Asli dan Melayu. Pada masa kini, Orang Asli mulai mengupayakan diperolehnya kembali penghargaan dan kerjasama yang sebelumnya telah menjadi karakteristik dalam hubungan sosialnya dengan orang Melayu. Walaupun prospek keberhasilan itu tidak cerah, kemajuan telah diperoleh dalam mempertahankan ide-ide tentang wilayah hunian dan keaslian mereka di Semenanjung Malaysia."

"Walau merupakan kajian yang relatif baru, para ahli antropologi semakin menyadari bahwa perbatasan merupakan laboratorium perubahan sosial dan kebudayaan yang penting. Tidak ada kawasan lain tempat berlangsungnya kontradiksi yang tajam dalam hal representasi komuniti lokal. Seperti di kawasan perbatasanlah ditemukan kelompok-kelompok minoritas. Para ahli antropologi yang mempelajari perbatasan, termasuk di Borneo dan Laut Sulu, sangat menaruh perhatian pada proses inkorporasi komuniti-komuniti perbatasan itu kedalam negara-bangsa, dan masyarakat-global. Tulisan ini bermaksud mendiskusikan sebuah konsep yang koheren tentang batas dan daerah perbatasan, serta mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan penelitian dan agenda studi perbatasan di masa depan. Penulis mengemukakan sebuah argumentasi bahwa masa depan dari studi perbatasan bertumpu pada kajian tentang sejarah komuniti-komuniti yang terpinggirkan, misalnya masyarakat Iban, Bugis, dan Orang Laut. Diulas pula cara komuniti-komuniti perbatasan itu memberikan makna dan bentuk pada transformasi ruang di kawasan perbatasan. Dimensi kesejarahan dan sejarah lisan perlu pula memperoleh perhatian dalam studi komuniti-komuniti perbatasan."

"Badan Pertahanan Nasional sebenarnya masih memiliki sejumlah "pekerjaan rumah". Salah satunya adalah bagaimana menerapkan UU Pokok Agraria sesuai dengan keragaman kenyataan di lapangan yang tersebar di seluruh Indonesia. Apakah kita sudah memiliki suatu peta tanah adat masyarakat yang aktual dan empirik? Melalui tulisan ini penulis hendak menunjukkan betapa peliknya masalah tanah adat dan faktor-faktor yang terkait dengannya, khususnya di Kalimantan. Pendekatan terhadap masalah pertanahan selama ini cenderung seragam, searah dan legalistik sehingga mengalami kesulitas ketika berhadapan dengan keragaman sistem lokal khususnya dalam menetapkan status kepemilikan rumah. Penulis memberi contoh mengenai masih lazimnya status kepemilikan tanah berdasarkan tradisi lisan dan turun-temurun. Pada bagian akhir ia mengusulkan perlunya satu gambaran untuk peta tanah adat berikut corak penguasaan, status kepemilikan, dan pola pemanfaatannya. "

"Briefly, the author describes about swamp-rice swiddens of the Kantu' in the upper reaches of the Kapuas river valley, West Kalimantan. Besides the cultivation of dry-swiddens, the Kantu' can utilize swamp-land surrounding their place to increase their food because it result a quite high harvest. The return of per work-day in the swamp-swiddens compared with in the dry-swiddens is 11,3 liters/day with 9,7 liters/day. However, the other things more important are planning in the swamp-land relatively "safe" since only such land which is immune to the ever-present threat - along the river - of flooding, and the brief fallow periods just take 1,2 to 2,5 years."

"Walau belum dilaksanakan, pengaruh dari perubahan administrasi pemerintahan di tahun 1999 telah mempengaruhi pemerintah daerah di Papua dalam pengelolaan sumberdaya alam, dan dampaknya pada perkembangan sosial-ekonomi di tingkat desa. Penelitian di Kabupaten Sorong menunjukkan bagaimana keputusan politik, seperti aturan-aturan pengelolaan hutan disertai dengan kebebasan politik yang lebih besar, menyajikan kesempatan-kesempatan baru bagi pemimpin-pemimpin lokal yang seringkali berasal dari keturunan raja atau bobot/nakohok untuk mengembangkan ketrampilan ekonomi dan kewirausahaannya. Tetapi, hal itu jelas bukan untuk kepentingan 'umum Papua'...[...] Kesenjangan terjadi di antara sesama elit,dan di antara elit dan penduduk. Sebagian besar penduduk pun semakin terpinggirkan. Kesenjangan ini dikategorikan mereka sebagai pelanggaran HAM yang ditujukan pada 'biropatologi' dari aparat pemerintahan propinsi. Bertolak dari hal ini, masa depan tanah Papua yang 'berkelanjutan' merupakan hal yang patut disimak secara seksama."

"Selama ratusan tahun sumberdaya hutan di Siberut telah menjadi obyek persaingan antara pihak pelestari alam dan perusahaan penebangan kayu. Pada periode-periode yang berbeda, salah satu di antara keduanya mendominasi persaingan itu. Setelah lebih dari 20 tahun penebangan hutan terjadi, proyek pembentukan suatu Taman Nasional seluas 192.000 ha yang didanai oleh Asian Development Bank dimulai pada tahun 1994. Proyek itu kini telah berakhir, tetapi masa depan pulau ini tetap tidak menentu. Akankah sebagian lahan hutan tetap terkonservasi, ataukah konversi akan terjadi ke dalam bentuk lahan-lahan pertanian dalam skala yang lebih luas? Apakah implikasinya pada penduduk lokal dan kondisi pulaunya? ...[...] Tulisan ini - yang didasarkan pada penelitian bertahun-tahun di Siberut - akan mendeskripsikan secara singkat sejarah dari perkembangan aspirasi atas sumber-sumberdaya hutan yang alamiah dan yang dibudidayakan, dengan menaruh perhatian pada penduduk lokal dan pengaruh-pengaruh eksternal. Kajian difokuskan pada tujuan-tujuan dan cara-cara pengelolaan yang dilakukan kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi yang ada. Pengalaman ini diulas dalam perspektif komparatif, dengan memperhatikan keterlibatan masa kini dari penduduk asli dan lokal dalam pengaturan-pengaturan secara ko-manajemen."