Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Cakupan pelayanan kebidanan program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) di Kabupaten Aceh Selatan tahun 2006 yang belummencapai target mengindikasikan kinerja bidan di desa dalam pelayanan kebidanan program JPKMM masih rendah. Penelitian ini bertujuan mengetahui ki-nerja bidan desa dan faktor-faktor yang berhubungan. Kinerja bidan desa diukur dengan melihat cakupan pelayanan kebidanan program JPKMM meliputi ca-kupan pemeriksaan kehamilan minimal 4 kali dan cakupan pertolongan persalinan. Disain penelitian yang digunakan adalah cross sectional dengan popula-si seluruh bidan desa yang bertugas di Kabupaten Aceh Selatan tahun 2007. Sampel adalah bidan desa yang sudah bertugas minimal setahun yang ber-jumlah 104 orang. Disimpulkan bahwa sebagian besar kinerja bidan desa masih rendah (56%). Faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja bidan desaadalah: tidak adanya pesaing, adanya pembinaan, pengetahuan dan motivasi. Faktor-faktor yang tidak berhubungan dengan kinerja bidan desa adalah umur,status pernikahan, status kepegawaian (PNS/PTT), domisili, jumlah desa, sikap, imbalan, kemampuan dan pendidikan. Disarankan kepada Dinas Kesehatanuntuk memberikan pembinaan yang lebih intensif kepada bidan desa dan memberikan penghargaan untuk meningkatkan motivasinya. Disarankan kepadabidan di desa untuk terus-menerus melakukan peningkatan pelayanan kepada pasien dan selalu menerapkan prinsip 3S (salam, senyum dan sopan) sertaproaktif mendatangi pasien ke rumahnya untuk memberikan pelayanan kebidanan ataupun memelihara hubungan sosial yang baik.This research aimed to find out the performance of village midwife and its determinant factors. The performance of midwifery service within the JaminanPemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) program was measured by the coverage of antenatal care and coverage of trained birth attendance.The design of this study is cross sectional and data was analyzed using univariate, bivarite, and multivariate logistic regression. The population was all villagemidwives (137 persons) in Aceh Selatan District in the year 2007. The sample was village midwife who has at least one year work experience in a certain vil-lage and it consists of 104 persons. The result shows that the performance of village midwife is still low (56%). Multivariate logistic regression analysis con-firmed that the dominant factor related to good performance were no competitor, good supervision, knowledge and motivation. Factors which not associatedwith performance were age, marital status, employee status, domicile, number of village to be covered, attitude, reward, and education. We recommend thatthe District Health Office must supervise intensively and giving more reward to improve work motivation. The village midwife should improve their quality ofservices and implement the 3S principle (salam, senyum and sopan) and conducting home visit to provide maternal health services and to maintain good so-cial relationship with the community"

"Inisiasi Menyusu Dini (IMD) merupakan salah satu istilah baru yang digunakan untuk pemberian ASI satu jam pertama setelah melahirkan. Bila pemberian ASI satu jam pertama tidak memberikan kesempatan pada bayi untuk mencari sumber makanannya sendiri, tata laksana IMD memungkinkan bayi untuk merangkak diatas dada ibunya dan berusaha mencapai puting susu ibunya sendiri. Faktor-faktor yang berhubungan dengan pemberian ASI 1 jam setelah melahirkan adalah pengetahuan ibu, pelayanan kesehatan pada waktu hamil, dan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Sedangkan faktor yang dominan adalah penolong persalinan dan tenaga periksa hamil. Ketidakberdayaan ibu melahirkan menjadikan ibu berperilaku pasif terhadap apa yang dilakukan padanya dan bayinya sesaat setelah melahirkan membuat bidan sebagai tenaga penolong pesalinan mempunyai peranan penting dalam memberikan dukungan pada ibu untuk melaksanakan IMD. Namun hingga saat ini belum tersedia informasi akurat dari faktor tenaga kesehatan pemeriksa kehamilan maupun penolong persalinan?dalam hal ini bidan?yang dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan IMD oleh ibu melahirkan dan bayi yang dilahirkannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran sikap bidan terhadap IMD. Triagulasi metode digunakan dalam penelitian ini, dimana dipakai dua jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif. Enam informan diwawancara untuk penelitian kualitatif dan 162 responden disurvei dalam penelitian kuantitatif. Dari penelitian kualitatif didapatkan informasi bahwa sebagian besar informan mendukung pelaksanaan IMD dan berpendapat bahwa IMD penting dan bermanfaat bagi ibu dan bayi. Dari penelitian kuantitatif, didapatkan persentase bidan yang kurang mendukung pelaksanaan IMD (54,4%) lebih tinggi dibandingkan yang mendukung pelaksanaan IMD (45,6%). Faktor yang berhubungan dengan sikap bidan terhadap IMD adalah dukungan rekan kerja bidan pada pelaksananaan IMD.

---

Initiation of Breasfeeding (IBF) is a term that is used for giving breastmilk within one hour after delivery. In the early detachment, a baby wasn?t given any chance to find his own source of food, but in IBF, the baby had the opportunity to crawl on his mother's chest and find his mother?s nipple by himself.

Factors that related with breastfeeding within one hour after delivery are mother's knowledge, ante natal care, and delivery helped by health care workers. Moreover, the dominant factors are birth attendant and ante natal care attendant. Physical tiredness after birth makes the mother become very passive to everything done to her and her baby. This situation makes midwife, as birth attendant has big role to support the mother and the baby to do IBF. But until recently, there is no information avalaible about birth attendant and ante natal attendant midwife which can support the successful of IBF.

This study was done to determine the midwives attitude towards IBF. Triagulation method was used in this study. Six informen was interviewed in the qualitative method and 162 respondents filled self administered questioners in the quantitative method.

Base on the indepth interview, most of the informen show positive attitude towards IBF and claimed that IBF was important and had advantages for both the mother and the baby. Moreover, the survey showed 54,4% respondents had the negative attitude towards IBF and there was significant relationship between peer support for midwife to their attitude towards IBF (p value=0,018)."

"Penelitian ini bertujuau untuk mengetahui gambaran kinerja bidan di desa (bides) dan faktor-falctor yang berhubungan dengan kinerja bidan di desa dalam pelayanan kebidanan program JPKMM di'Kabupaten Aceh Selaian tahun 2007. Penelitian ini dilakukan dengan desain penelitian cross sectional dengan pendekatan kuautitatif dan dianalisa secara univariat, bivariat dan multivariat. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bides yang bertugas di wilayah Aceh Selatan tahun 2007 berjumlah 117 orang dan yang menjadi sampel adalah bides yang sudah bertugas minimal 1 tahun pada bulan Agustus 2006 berjumlah 104 orang. Hasil penelitian menunjukan sebagian besar kinerja bides dalam pelayanan kebidanan program JPKMM di Kabupaten Aceh Selatan tahun 2007 kurang (56%), Faktor yang dominan berhubungan dengan kinerja adalah pesaing, pembiusan, pengetahuan dan motivasi. Faktor yang tidak berhubungan dengan hides adalah umur, status pernikahan, status kepegawaian, domisili, jumlah desa, sikap, imbalan, kemampuan dan pendidikan. Perlu adanya bememtaan pembinaan kepada bides dan memberikan penghargaan kepada Bidan untuk meningkatkan motivasi bidan di desa dalam melakukan pelayanan kebidanan program JPKMM.

---

This Research aimed to find out the picture of village midwife performance and what factors that related to village midwife performance in midwifery service of program JPKMM in Aceh Selatan District, year 2007. This Research was done by a cross sectional method with quantitative approach and imivariate, `bivarite, multivariate analyzed. The Population was all village midwives in Aceh Selatan District in 2007 amormt to l 17 people and that become sampel was village midwife. Researches Result shows a large part of village midwife performances in midwifery service of program JPKMM in Sub-Province of Aceh Selatan year 2007 less (56%), Dominant Factor relaters to village midwife performance aria: competitor, supervision, knowledge and motivation. Factors which unrelated to village midwife performance are : age, marriage status, employe status, domicile, amount village, attitude, reward, ability and education. Must existence of supervision generalization to village midwife and give reward to village midwife to improve village midwife motivation in conducting service of program midwifery JPKMM."

"Dalam rangka menjamin akses masyarakat miskin ke pelayanan kesehatan, sejak tahun 1998 pemerintah mengadakan upaya pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin melalui program JPS-BK, PDPSE, PKPS-BBM dan dilanjutkan pada semester I tahun 2005 dengan melaksanakan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) yang dikelola melalui sistim asuransi oleh PT Askes untuk pelayanan kesehatan masyarakat miskin ke puskesmas dan rumah sakit, pada semester ke II tahun 2005 terjadi perubahan dimana pendanaan program JPKMM untuk puskesmas disalurkan oleh pemerintah melalui bank SRI ke puskesmas. Pelaksanaan program JPKMM semester ke 1I di kota Padang kurang baiknya penyerapan dan penggunaan dana oleh puskesmas, pemakaian dana baru berkisar 50 % setelah melewati waktu yang ditetapkan program.Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui gambaran manajemen pelaksanaan program JPKMM semester kedua di puskesmas kota Padang dengan pendekatan sistem. Variabel input terdiri dari dana, tenaga, manlak dan juknis, pembinaan, variabel proses terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan dan variabel output adalah indikator program JPKMM serta diketahuinya masalah dalam penilaian manajemen yang mempengaruhi kurang baiknya penyerapan dan penggunaan dana.Penelitian dilakukan di empat puskesmas dikota Padang yang dipilih secara purposif berdasarkan penilaian kinerja paling baik dan kurang serta penyerapan dana paling tinggi dan rendah. Penelitian dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam pada informan dari puskesmas dan Dinas Kesehatan serta melakukan telaah terhadap dokumen. Penilaian tolak ukur penelitian didasarkan kepada dimensi kecukupan dan kesesuaian.Hasil penelitian menunjukkan puskesmas yang penyerapan dana paling tinggi ternyata mempunyai fungsi perencanaan, pengarahan dan pengorganisasian yang kurang baik dan puskesmas yang memiliki kinerja paling baik ternyata memiliki fungsi-fungsi manajemen paling baik dari ketiga puskesmas lainnya. Hampir sebahagian besar puskesmas yang diteliti memiliki fungsi perencanaan dan fungsi pengawasan yang kurang baik. Kurang baiknya perencanaan disebabkan pembuatan POA JPKMM yang tidak memenuhi aturan dan ketentuan yang berlaku, turunnya dana yang tidak tepat waktu serta jumlah sasaran masyarakat miskin yang tidak akurat. Lemahnya pengawasan disebabkan kurangnya frekwensi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Perencanaan dan pengawasan yang kurang baik diketahui menyebabkan kurang balk penyerapan dan penggunaan dana.Hasil penelitian disimpulkan bahwa manajemen pelaksanaan program JPKMM di puskesmas kota Padang masih belum baik terutama dari fungsi perencanaan dan pengawasan. Kepada pimpinan puskesmas disarankan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan kemampuan leadership. Bagi Dinas Kesehatan disarankan untuk memberikan pelatihan dan kursus manajemen kepada pimpinan, meningkatkan pengawasan secara berkala, mengizinkan realokasi dana dan membantu puskesmas mendapatkan data sasaran yang tepat dari BPS.

---

In order to assure a poor society access to health services, government performed an effort of health care for poor society by ]PS-BK, PDPSE and PKPS-BBM program since 1998 and in the first semester of 2005, government also performed a Health Care Assurance for Poor Society which is managed through an insurance system by a Health Assurance Firm of health services for poor society to primary health care and hospital, in the second semester of 2005 has been changed where program fund of Health Care Assurance for Poor Society at primary health care was re-distributed directly by government to primary health care through BRI bank. The performance of Health Care Assurance for Poor Society program in the second semester were not good in reserve and usage of fund by primary health care of Padang, usage of fund is almost 50% after its limited time is over.

This research purpose is to know an illustration of performance management of Health Care Assurance for Poor Society program in the second semester at primary health care of Padang by a system approach. Input variables consist of fund, human resources, operational guideline and technical guideline, supervising. Process variables consist of planning, organization, direction and controling, and output variables are program indicator of Health Care Assurance for Poor Society and also known an internal issue on management assessment which affected unsupport reserve and usage of fund.

Research was conducted at four primary health cares in Padang which was selected purposively based on the most good and less job assessment and the most high and low reserve of fund. This research used a qualitative approach by a deep interview to informan from primary health care and District Health Services and studying document. Indicator assessment research based on sufficiency and conformity dimensions.

Research result indicated that the most high fund reserve of primary health care has not good on planning, guiding and organizing function and the most good performance of primary health care has the best management functions of the third primary health care. Most of primary health care which is studied has not good on planning and supervising functions. This planning is not good due to the inaccurate planning on POA, the funds came late, and the target number of poor society was not accurate. The weakness of supervising is caused by supervising frequency was low of District Health Services. The planning and supervising which were not good known that caused of reserve and usage of fund were not available.

From research result was concluded that the performance management of Health Care Assurance for Poor Society program at primary health care in Padang was still not good yet, especially for planning and supervising function. It was suggested to primary health care leader to improve a managerial skill in planning and controlling and improve a leadership skill in giving direction and guiding. It was also suggested to District Health Services to improve controlling periodically, permitted a fund reallocation for primary health care and cooperated with BPS to get a direct data of poor society."

"Dampak krisis moneter dan kenaikan harga BBM semakin menyebabkan masyarakat miskin dan tidak mampu mengalami kesulitan dalam menaikkan derajat kesehatannya. Pemerintah mengupayakan berbagai upaya dan strategi. Upaya-upaya yang dilakukan yaitu Program Surat Keterangan Masyarakat Miskin (SKTM), Program Kartu Sehat, Program Jaring Pengaman Sosial-Bidang Kesehatan (JPS-BK), Program Dampak Pengurangan Subsidi Energi (PDPSE), Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) dan kemudian Program Jaminan Pemeliharaan Masyarakat Miskin (JPKMM-Askeskin) dengan penunjukkan PT Askes sebagai penyelenggara. Untuk menjamin dan mengamankan kegiatankegiatan dalam pelaksanaan Program JPKMM-Askeskin agar tepat sasaran, berhasil guna dan berdaya guna, maka dibentuk tim safeguarding, yang terdiri dari tim safeguarding pusat, propinsi, dan kabupaten/kota. Tim safeguarding terdiri dari tim pengarah, tim teknis, dan sekretariat safeguarding.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran penyelenggaraan kegiatan safeguarding Program JPKMM-Askeskin oleh Sekretariat Safeguarding Pusat tahun 2007. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei-Juni tahun 2008 di Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan yang merupakan lokasi kegiatan sekretariat safeguarding pusat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan sistem, yaitu faktor input, proses dan output. Faktor input, yaitu kebijakan, sasaran kegiatan, tenaga pelaksana, dana, sarana, dan metode. Faktor proses terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengawasan. Sedangkan faktor output adalah tingkat pencapaian kegiatan, yaitu kegiatan yang telah dilaksanakan dan tingkat penyerapan dana. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (indepth interview) dengan informan, observasi, dan telaah dokumen data sekunder. Untuk mendapatkan hasil penelitian, dilakukan analisis data yang kemudian dibahas dengan menyesuaikan pada teori yang ada.Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa penyelenggaraan kegiatan safeguarding pusat Program JPKMM-Askeskin belum optimal apabila dilihat dari pencapaian hasil kegiatan. Hambatan penyelenggaraan kegiatan dari komponen input adalah kurangnya kuantitas dan kualitas tenaga pelaksana dan kurang mendukungnya sarana. Dari komponen proses adalah proses perencanaan yang memakan waktu sehingga realisasi kegiatan dan anggaran tidak sesuai dengan rencana, serta belum tersedianya juknis khusus untuk melaksanakan kegiatan penggerakkan dan pengawasan yang kurang optimal. Saran yang dapat diberikan adalah menambahkan tenaga pelaksana khususnya bidang keilmuan Teknologi Informasi dan juga pendidikan pelatihan bagi tenaga pelaksana yang ada. Penambahan sarana, khususnya komputer, mesin faks, dan line telepon, dan ruangan yang lebih memadai. Dan juga pembuatan petunjuk teknis serta pembagian tugas yang lebih jelas sehingga tidak menyebabkan adanya overlapping job pada petugas pelaksana yang ada."

"Health insurance program for poor began since 1998 namely Social Safety Net and 2005 chabged be Health maintanance Assurance Program for Poor (PJK MM) and since 2007 become Healty Insurance for Poor (Askeskin)...."

"Masalah kesehatan di Indonesia yang masih menjadi prioritas untuk ditangani adalah rawannya kesehatan ibu dan anak, yang ditunjukkan dengan masih tingginya angka kematian bayi yaitu 54 per 1000 kelahiran hidup dan angka kematian ibu sebesar 390 per 100.000 kelahiran hidup atau tertinggi diantara negara-negara ASEAN. Status kesehatan ibu dan anak ini terancam lebih menurun akibat krisis ekonomi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997, karena menurunnya daya beli masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kebidanan.Program Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPS-BK) adalah salah satu terobosan untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu dengan memberikan dana dan imbalan secara langsung kepada Bidan di desa (BDD) untuk operasional pelayanan kebidanan kepada keluarga miskin.Dengan dana dan imbalan tersebut diharapkan kinerja BDD akan meningkat, karena sebetulnya tanpa adanya program JPS-BK pun ibu hamil dari keluarga miskin juga menjadi tanggung jawabnya. Namun evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor menunjukkan hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan.Mengingat keadaan tersebut diatas maka perlu kiranya untuk mengetahui bagaimana kinerja BDD dalam pelayanan kebidanan program JPS-BK dan faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja tersebut di Kabupaten Bogor.Penelitian merupakan penelitian deskriptif dengan desain "cross sectional", analisa bivariat dengan metode simpel regresi. Penarikan sampel dengan sistematik random sampling.Hipotesa yang diajukan adalah terdapat hubungan antara variabel umur, status perkawinan, status kepegawaian, pengetahuan, kemampuan, sikap, motivasi, tanggung jawab, jumlah dana, imbalan dan pembinaan dengan kinerja .Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja tertinggi mencapai 92,5%, terendah 8 % dan rata-rata 45,06 %. Hasil analisa bivariat menunjukkan bahwa variabel pengetahuan, kemampuan, tanggung jawab, jumlah dana, imbalan dan pembinaan secara statistik mempunyai hubungan yang bermakna dengan kinerja, di mana variabel kemampuan dan imbalan mempunyai korelasi yang cukup besar (r =0,747 dan r =0,796).Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesa yang menyatakan pengetahuan, kemampuan, tanggung jawab, jumlah dana, imbalan, dan pembinaan secara statistik terbukti berhubungan secara bermakna dengan kinerja. Oleh karena itu disarankan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor khususnya Seksi Kesehatan Keluarga untuk meningkatkan pembinaan, dan untuk Departemen Kesehatan agar memberikan dana operasional serta imbalan seperti pola JPS-BK pada tahun-tahun mendatang dalam rangka meningkatkan kinerja BDD.

---

The main of health problem in Indonesia is the health disturbances of mothers and children, as indicated by higher infant mortality rate, namely 54 per 1000 of life-birth and maternal mortality rate, namely of 390 per 100.000 life-birth, thus being the highest death-rate in the ASEAN countries.

Above mentioned health condition are threatening because the economic crisis in Indonesia since mid 1997 caused a decrease in people buying power to obtain medical service including midwife service.

Social Safety Net in Health (JPS-BK) is one of government break-through to solve mentioned problems by providing funds and incentive directly to the village midwife to enable her to treat the poor. Hopefully this system will increase the midwife performance. In fact, even without the JPS-BK program the matemality care is their responsibility. However, the evaluation by Bogor Health District did meet the expectation.

Considering with the situation above therefor it is necessary to study how about midwife service performance through social safety net in health program in Kabupaten Bogor.

The research is descriptive study with cross sectional design, using bivariate analysis and simple regression method. Sample drawing by systematic random sampling.

The proposed hypothesis is the existing relationship between varied ages, marriage status, official status, knowledge, capability, attitude, motivation, responsibilitiy,total funds, incentive and supervision.

The results of research showed that the highest performance is 92,5%, the lowest is 8% and the average is 45,06%. Bivariate analysis results show that variabel of knowledge, capability, responsibility, total of fund, incentive and supervision,are statistically significant relationship with performance.

Thus is concluded that it is proved that the hipothesis states that knowledge, capability, responsibility, total funds, incentive are significantly relationship with performance. Some recommendation for Bogor Health District is particular to Familly Health Section to increase the supervision and for Health Department to provide for operational funds and incentive as shown in JPS-BK program for the coming years to increasing midwife performance."

"Penelitian ini mengungkap implementasi aksesibilitas rumah tangga miskin dalam program jaminan sosial melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional. Lokasi Penelitian di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif yang dianalisis secara deskriptif. Sumber data primer berasal dari informan yaitu masyarakat miskin penerima program, pelaksana program yaitu puskesmas dan pelaksana BPJS. Data sekunder diperoleh melalui observasi lapangan, telaah dokumen dan beberapa peraturan yang relevan. Pengumpulan data melalui wawancara kepada petugas BPJS, Dinas kesehatan, Dinas Sosial, Puskesmas dan Masyarakat Miskin pengguna layanan. Hasil penelitian mungungkap bahwa masyarakat miskin merupakan peserta jaminan sosial kesehatan sebagai penerima bantuan iuran. Masyarakat miskin lebih suka mengakses puskesmas sebagai fasilitas layanan lainnya. Aksesibilitas masyarakat miskin memiliki kemudahan dalam menjangkau pelayanan kesehatan terbukti dengan kenaikan kunjungan yang cukup signifikan. Keterbatasan pengetahuan masyarakat miskin belum diimbangioleh kemampuan pelaksana dalam melaksanakan sosialisasi secara lebih menyeluruh. Masyarakat miskin belum sepenuhnya memahami. Rekomendasi diupayakan perlu adanya update dan sinkronisasi data terpadu terhadap jumlah masyarakat miskin setiap tiga bulan sekali dengan melakukan koordinasi melalui lnstansi Sosial dengan Instansi Kesehatan dan Penyelenggaraan BPJS Kesehatan. Menepatka petugas BPJS pada pusat layanan fasilitas kesehatan sebagai pelayanan informasi bagi masyarakat miskin."

"Kebijakan JPKMM merupakan realisasi dari kebijakan PKPS BBM Bidkes tahun 2005. Pada implementasi di daerah banyak sekali ditemukan permasalahanpermasalahan. Salahsatunya di Kota Bogor yang belum mempunyai RSUD. Dengan menggunakan pendekatan sistem peneliti melihat kesesuaian peran dan ketepatan keterlibatan SDM, kesesuaian dan ketepatan pendanaan, kesesuaian dan ketepatan sarana,kesesuaian dan ketepatan kebijakan yang berlaku di Kota Bogor, kesesuaian dan ketepatan penentuan kepersertaan, kesesuaian dan ketepatan PKS, kesesuaian dan ketepatan tata laksana JPKMM, kesesuaian dan ketepatan pengorganisasian, kesesuaian dan ketepatan Monev, serta yang terakhir adalah ketepatan dan kesesuaian pelaksanaan pelayanan maskin di RS. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan informasi yang mendalam dari informan yai.tu eksekutif, legislatif, Dinas Kesehatan Kota, PT Askes eabang Bogor dan RS.Hasil yang didapati dari penelitian ini adalah: 1. SDM pelaksana kebijakan JPKMM pada PPK RS sudah sesuai dalam memberikan pelayanan kesehatan dengan standar pelayanan, namun belum tepat karena belum sesuai kesepakatan dan keberatan dari SDM RS karena kompensasi yang kecil dan jumlah yang dilayani auk-up banyak, 2. pendanaan sudah sesuai dengan kebijakan dimana selisih tarif dibebankan kepada APBD kota, namun belum tepat karena belum bisa meneukupi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat miskin, 3. dari segi sarana, PPK RS yang menyelenggarakan JPKMM sudah tepat dan sesuai dari segi kebijakan, kebijakan yang berlaku untuk penyelenggaraan JPKMM sudah sesuai namun belum tepat karena kota Bogor sudah mempunyai kebijakan sendiri untuk penanggulangan kemiskinan didaerahnya, 5. dari segi penentuan kepesertaan sudah sesuai dengan kebijakan namun belum tepat karena belum adanya SK penetapan maskin juga banyaknya penggunaan SKTM yang ternyata bukan maskin, 6. dari segi perjanjian kerjasama (PKS) sudah sesuai namun belum tepat karena ada beberapa provider yang melanggar dengan meresepkan obat-obatan diluar DPHO, 7. dari segi tata laksana belum tepat dan sesuai karena pasien tidak mematuhi persyaratan untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang dijamin oleh pemerintah, pasien dikenakan iur biaya, anak jalanan tidak tercover, 8.dari segi pengorganisasian sudah sesuai pelaksanannya namun belum tepat karena terdapat 2 tim yang menangani hal yang sama dengan sasaran yang sama, 9. Pemantauan dan Exaluasi belum sesuai dan belum tepat karena masih bersifat menunggu bola bukan menjemput bola artinya hanya menunggu laporan-laporan saja. Selain itu evaluasi dengan menggunakan standar pencapaian yang sudah ditetapkan Depkes belum tersosialisasi serta belum dilaksanakan, 10. Pelayanan kesehatan pada PPK RS terhadap maskin dilihat dari kesesuaiannya maka belum sesuai dengan kebijakannya karena pasien ada yang dikenakan iur biaya pelayanan dan that, pelayanan kesehatan pada PPK RS terhadap maskin juga belum tepat karena pasien yang dirawat diruang berkelas menggunakan SKTM untuk mendapatkan keringanan biaya.Kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah belum sesuai dan tepat input serta proses dari implementasi kebijakan JPKMM di Kota Bogor pada PPK RS. Saran dan rekomendasi kebijakan yang peneliti coba berikan berdasarkan basil temuan peneliti antara lain ; bagi Dinas Kesehatan yaitu sosialisasi kebijakan, pembuatan kebijakan pembiayaan bertingkat, membuat kebijakan strategis daerah sejalan dengan kebijakan pusat, kebijakan pemberdayaan masyarakat perlu dilanjutkan, koordinasi dan kerjasama lintas sektor untuk menanggulangi anjal, rnekanisnie money yang perlu melibatkan berbagai pihak, pengefektifan ambulance dan peningkatan fungsi Puskesmas. Bagi RS yaitu RS perlu andil dalam sosialisasi baik intern maupun ektem RS, membuat kebijakan internal RS untuk pembiayaan bertingkat dan ikut dalam money pelaksanaan program. Bagi PT Askes yaitu melakukan pengkajian ulang terhadap tarif dengan kondisi Kota Bogor dan sosialisasi sampai ketingkat penerima.

---

Poverty Health Insurance policy have been a realization of PKPS BBM for health sektor in 2005. A lot problem arise during implementation of this policy in counties, for example is Bogor, this county' has different characteristics than others one of them is RSUD inexistence. This issue intrigued me to continue with examination. Systematical approach is being used here to find out role suitability and correct of human resource involvement, appropiation and correct funding, means suitability, policy suitability and exactness, appropriate and correct listing, appropiate and correct cooperative MOU, appropiation and correctness of JPPMM implementation, appropiate and correct organizing, appropiate and correct monitoring and evaluation. Qualitative methode is used for the examination since depth information quality is needed executive, legislative, Health institution county, PT ASKES and hospital are soueces of the information.

Result of the exeamnnation are; 1. The accuracy of human resource involved in this program was right, but not correct cause services different with MOU, 2. Funding accuracy of this program in Kota Bogor was suits with the policy, where price difference was put into APBD, but it was not adequate enough to cover all poor people, 3. For means side, PPK RS which operates JPKMM already suits and appropriate, 4. On the policy side, Kota Bogor has agood policy to operate JPKMM, but they also has their own policy in poverty prevention, 5. From the listing methode, Kota Bogor has an appropiate methode that suits the policy but not yet correct, since there has not been any SK Walikota for determining poor people, and also alot of people who used SKTM which actually not poor, 6. From the MOU side, PT Askes with RS has MOU making process that suits policy, but not yet effective, since many provider neglects the MOU when giving prescription with unlisted drugs, 7.From the procedural implementation side, it is not accurate and effective yet, since there are SKTM holder who actually not meet the qualification, and traps not covered within this program, 8. From the organizational side, it is already suitable with the implementation, but not yet effective since there are 2 teams wich has same theme and object, 9. Monitoring and evaluation is not yet effective and accurate, site there are no pro active movement, only waiting for reports. Ministrary of Health, evaluation standard not yet been socialized and applied, ICI. PPK RS for poor people not appropriate yet with the policy, since there are patients who have to pay for service and drugs, there also people who hospitalized in higher room standard, using SKTM to reduce bills.

The summary for this research is that in Kota Bogor, the process and implementation of JPKMM policy in PPK RS was not suitable and correct on input. Recommended for Djpas Kesehatan Kota are socialization of policy, make a level funding policy, make sjnergization policy, continue poverty prevention policies in ogor city, coorccirgtion with other sector for anak jalanan, mechanism of monj wing and evaluation for involved other sector, ambulance effectiveness, and effectiveness puskesmas fungtion. Recommended for hospital are doing socialization in internal and eksternal hospital, make internal policy for level funding and partisipatif for monitoring and evaluating program. For PT Askes are analisys funding policy adjustment depend on county coundition and doing socialization through people who accept program."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran dan faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja bidan di desa dalam pelaksanaan program Jaminan Persalinan di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012. Penelitian ini merupakan studi kuantitatif dengan desain cross sectional. Obyek penelitian adalah bidan di desa yang ada di Kabupaten Lampung Barat dengan jumlah sampel 137 (Total Sampling). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar (70.8%) bidan di desa di Kabupaten Lampung Barat yang mempunyai kinerja kurang dalam pelaksanaan program Jampersal. Dari hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa hasil yang berhubungan secara signifikan dengan kinerja bidan di desa dalam pelaksanaan program Jaminan Persalinan adalah variabel individu (pengetahuan dan pelatihan), variabel organisasi (supervisi dan kepemimpinan) dan variabel psikologi (sikap dan motivasi), jadi disarankan kepada Dinas Kesehatan dan Puskesmas agar lebih mengintensifkan proses supervisi yang sudah ada terhadap bidan di desa.

---

This research was carried out to know about description and factors related to midwife village performance in Labour Assurance program implementation in West Lampung regency 2012. This research is a quantitative study with cross sectional design. The objects of this research are midwives village occupied in West Lampung Regency with 137 total samples. Research result shows that most of midwives village in West Lampung Regency have less performance in labour assurance program implementation.

From the result of bivariate analysis, shows that the result related significantly to midwives performance in village labour assurance program implementation is individual variable (knowledge and training), organization variable (supervision and leadership) and psychology variable (attitude and motivation). Therefore , it is suggested to Health Department and Public Health Center in order to more intensify existed supervision process to midwives in villages."