Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This study examines the impacts of fiscal capacity on the acceleration of poverty alleviation through a dynamic simultaneous equations model using empirical data of 23 provinces and conducting historical simulation. The increasing of fiscal capacity from local taxes and tax-revenue sharing have signicant impact on poverty reduction, particularly in agricultural household, which has the largest share in number of poor in Indonesia indicated by larger decline of agricultural headcount index than industrial and trade headcount index. However, the increasing of General Allocator Fund/Dana Alokasi Umum (DAU) has negative impact on agricultural headcount index. The policy implication is to increase revenue from taxation by local governments as the impact is more effective in accelerating poverty reduction.AbstrakStudi ini menganalisis dampak kapasitas fiskal dalam mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia melalui jalur pertumbuhan pro-poor melalui model persamaan simultan dinamis atas data empiris 23 provinsi dan simulasi historis. Peningkatan kapasitas fiskal dari pajak daerah dan bagi hasil pajak berdampak paling besar dalam menurunkan kemiskinan terutama di rumah tangga pertanian yang mendominasi jumlah penduduk miskin di Indonesia di mana headcount index pertanian turun lebih besar dibandingkan headcount index industri dan perdagangan. Sebaliknya, peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU) berdampak negatif pada kemiskinan pertanian. Implikasinya adalah pemerintah daerah perlu meningkatkan penerimaan dari perpajakan karena dampaknya lebih efektif mempercepat pengentasan kemiskinan."

"AbstractAnalysis of Indonesian EMP and Four ASEAN Countries During CrisisContagion effect or domino eect which causes spreading economic crisis from one country to another also occurred in Indonesia in 1997 and 2008. The effect was identified by Exchange Market Pressure (EMP) index which measures economic pressure faced by a country on the exchange market through foreign exchange rate changes and foreign exchange reserves. The results of EMP analysis in Indonesia and four ASEAN countries using VAR method show that EMP contribution of four ASEAN countries in 2008 was larger than that of 1997. Moreover, the 1997 crisis in Indonesia spread from Thailand, while the 2008 crisis spread from Singapore.AbstrakContagion Effect atau efek domino yang merupakan salah satu penyebab menjalarnya krisis ekonomi dari suatu negara ke negara lain juga terjadi di Indonesia tahun 1997 dan 2008. Efek tersebut diidentifikasi dari indeks Exchange Market Pressure (EMP) yaitu ukuran tekanan ekonomi yang dihadapi suatu negara pada pasar valuta asing melalui perubahan nilai tukar dan cadangan devisa. Hasil analisis EMP Indonesia dan empat negara ASEAN menggunakan metode VAR menunjukkan kontribusi EMP empat negara ASEAN dalam menjelaskan EMP Indonesia tahun 2008 lebih besar dibandingkan tahun 1997. Selain itu, krisis tahun 1997 di Indonesia menjalar dari Thailand, sedangkan krisis tahun 2008 menjalar dari Singapura."

"AbstractThis paper presents an analysis of the effect of fiscal policy in Indonesia based on a VAR approach. Fiscal policy shocks are identified as a structural residuals related to unexpected government expenditures and tax revenues. Impulse responses are then used to simulate the dynamic response of key macroeconomics variables of shocks. The analysis shows that GDP responses negatively to tax shocks, and positively to expenditure shock. Moreover, disposable income and private consumptionreact negatively to taxation and positively to government expenditures. Altogether the results are consistent with that of Keynesian models."

"Pemerintah daerah Kalimantan Barat telah membuat rencana kebijakan untuk membangun wilayah perbatasan. Rencana tersebut terfokus pada tiga hal: (1) kapasitas pembangunan wilayah perbatasan; (2) pembangunan ekonomi perbatasan; dan (3) pembangunan sosial budaya wilayah perbatasan. Studi ini bermaksud menganalisa dampak dari kebijakan pembangunan wilayah perbatasan terhadap kinerja perekonomian Kalimantan Barat dengan didasarkan atas hasil simulasi kebijakan yang menggunakan matriks Sistem Neraca Sosial Ekonomi Kalimantan Barat pada tahun 2000. Sebagai perbandingan, studi ini juga bermaksud menganalisa kinerja perekonomian Kalimantan Barat dengan skenario tanpa intervensi kebijakan di wilayah perbatasan. Temuan simulasi kebijakan ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan dan wilayah perbatasan dapat meningkatkan kinerja perekonomian dari Kalimantan Barat. Dengan menerapkan kebijakan ekonomi wilayah perbatasan akan memberi dampak yang signfikan bagi pertumbuhan ekonomi, pendapatan rumah tangga dan pendapatan dan sektor produksi."

"Tujuan desentralisasi fiskal di Indonesia adalah untuk mengurangi kesenjangan pembangunan. Terkait dengan pembangunan pendidikan, salah satu masalah krusial adalah kesenjangan akses. Menggunakan data dari 440 database kabupaten kota selama 2005-2009, studi ini bertujuan untuk menganalisis dampak desentralisasi fiskal dalam mengurangi disparitas akses pendidikan dasar. Dengan menggunakan fixed-effect model, hasilnya menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan, DAK Non-Pendidikan, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki dampak yang signikan dalam mengurangi disparitas akses pendidikan bersama dengan karakteristik kekayaan dan regional. Berbagai upaya tetap perlu dilakukan untuk mengoptimalkan pemerataan akses pendidikan termasuk penguatan peran pemerintah provinsi dalam alokasi dan distribusi sumber daya pelayanan pendidikan dasar.

---

The objective of fiscal decentralization objective in Indonesia is to reduce development disparities. Regarding education development, one crucial issue is access disparity. Using 440 sub provincial database during 2005-2009, this study is aim to analyze the impact of fiscal decentralization in reducing disparity of primary education access. Using fixed-effect model, the result showed that Dana Alokasi Khusus (DAK) for Education, DAK Non Education, and Pendapatan Asli Daerah (PAD) have significant impact in reducing education access disparity along with the wealth and regional characteristics. Nonetheless efforts need to be done to optimize the equalization of education access including strengthening the provincial government role in resources allocation and distribution of basic education services."

"Regional autonomy program is the form of fiscal decentralization policy in Indonesia, legally started with the law of Regional Government No.22/1999 about de-concentration azas, which imply power or authority sharing and No.25/1999 about decentralization, which imply financial sharing between central and regional government. Financial sharing is tax and natural resources sharing revenue. This financial sharing type can widen fiscal gap between regions. As the solution, the central government gives block grants. Interregional Input-Output (IRIO) model can be used to analyze the impact of fiscal decentralization policy on sectoral and regional linkages, multipliers, growth, equalization, and efficiency of the regional economy. The analysis use shock variables of inter-governmental transfer including tax sharing revenue, natural resources revenue and block grants. They are treated as an exogenous variable package by regional government expenditure. The expenditures are in the form of investment and consumption based on IRIO model to analyze the optimality of policy variation. The analysis shows that the optimality of growth, equalization, and economic efficiency will be reached if the allocation of inter-governmental transfer is exactly the same as the potency and linkages between sectors and regions. We find the current formulation of intergovernmental transfer by central government, potent to increase regional disparity. Central government should reformulate division of inter-governmental transfer to avoid fiscal decentralization to be contra productive policy."

"AbstractTo control supply and demand rice and increase income to farmer, Government assigned a rice purchasing policy. This study apply 2SLS model with time series data 1971--2009 to simulate and forecast the impact of rice purchasing policy on farmer welfare. The responses of rice real price at farmers' level towards the changes of real price of government purchases and rice production is elastic in the long term. Demand of rice is signicantly in uenced by the price of rice, population, and demand for rice at t-1. The increasing of rice purchasing price (HPP) on grain at 9.54% and 15% lead to an increasing of farmer's surplus IDR163,512,308,700 and IDR257,292,128,790.AbstrakGuna mengontrol keseimbangan konsumsi beras dengan produksi padi dan meningkatkan pendapatan petani, pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan Harga Pembelian Padi (HPP). Studi ini melihat dampak kebijakan HPP terhadap kesejahteraan petani dilakukan melalui simulasi peramalan dengan Two Stage Least Squares (2SLS) data time series periode 1971--2009. Secara ekonomi, respons harga riil gabah petani terhadap perubahan HPP dan produksi padi bersifat elastis dalam jangka panjang. Permintaan beras dipengaruhi harga beras, jumlah penduduk, dan permintaan beras t-1. Simulasi peramalan terhadap peningkatan HPP gabah 9,54% dan 15% menyebabkan surplus petani meningkat masing-masing Rp163.512.308.700,- dan Rp257.292.128.790,-."

"Studi ini bertujuan untuk mengidentikasi dampak dari pilihan instrumen stimulus skal terhadap pere-konomian, dan merumuskan pilihan kebijakan stimulus skal yang tepat dalam mendorong perekonomiankhususnya terhadap pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan pendapatan rumah tangga. Alatanalisis yang digunakan adalah model Applied General Equilibrium for Fiscal Policy Analysis (AGEFIS) dengan menggunakan basis data Social Accounting Matrix (SAM) Indonesia tahun 2005.Hasil simulasi menunjukkan bahwa (i) kebijakan stimulus skal mampu memberikan dorongan terhadap pertumbuhanekonomi, kesempatan kerja, dan pendapatan rumah tangga namun di sisi lain diperkirakan berpotensimenyebabkan peningkatan harga-harga, (ii) instrumen pengeluaran pemerintah dan pemotongan pajak atasbarang komoditas merupakan pilihan instrumen kebijakan stimulus yang memberikan dampak penggandapaling besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan pendapatan rumah tangga."

"Sebagai kota metropolitan, ketergantungan Jakarta kan sektor transportasi sangat besar. Transportasi publik sejak lama telah dilihat sebagai masalah perkotaan yang strategis, seperti yang terlihat mayoritas penduduk Jakarta sangat tergantung pada angkutan publik. Untuk itu, menyediakan pelayanan transportasi publik yang murah dan dapat diandalkan menjadi tanggung jawab yang sangat penting bagi pemerintah DKI Jakarta.Transportasi publik di Jakarta adalah sektor yang tergantung pada bahan bakar fosil sebagai sumber energinya, yang berarti bahwa peningkatan pada harga bahan bakar (BBM) akan menyebabkan peningkatan pada tarif angkutan. Mulai 1 Maret 2005, pemerintah telah mengumumkan peningkatan harga BBM sebesar 30-40%, dan sebagai akibatnya, pemillik transportasi publik menuntut peningkatan dalam tarif angkutan. Ini merupakan sebab mengapa pemerintah memutuskan meningkatkan tarif sebesar 8-19%, yang dinyatakan dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta No 412 tahun 2005. Tujuan dari studi ini adalah untuk menganalisa dampak dari kebijakan tarif angkutan publik terhadap perekonomian Jakarta, khususnya terhadap pendapatan rumah tangga miskin. Studi ini berusaha memformulasikan kebijakan regional yang penting bagi Jakarta untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan energi nasional terhadap pendapatan rumah tangga miskin. Untuk ini dibangun model 'regional computable general equilibrium' (regional CGE). Model CGE dibangun berdasarkan model yang telah dikembangkan sebelumnya dengan menggunakan data yang telah di updated. "

"Studi ini hendak menganalisa dampak dan kebijakan harga energi Indonesia terhadap perekonomian kota Jakarta; khususnya terhadap pendapatan rumah tangga miskin. Studi ini juga berusaha memformulasikan kebijakan regional yang penting bagi Jakarta untuk menurunkan dampak negative dan kebijakan energi nasional ini terhadap pendapatan rumah tangga miskin. Untuk mencapai tujuan ini, dibangun sebuah model CGE (computable general equilibrium) regional. Model ini merupakan model CGE pertama di Indonesia yang dikembangkan untuk sebuah kota."