Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This paper aims to present lessons learned from the Emergency Job Creation (EJC) program conducted by the Japanese government during the process of recovery from the 2011 Great East Japan Earthquake disaster, based on statis-tical analysis of the EJC program and an interview survey of several projects in Minamisanriku town. The EJC program is very similar to the Cash for Work (CFW) programs that are often used as a tool for social safety nets (SNNs) in developing countries, although the EJC program was basically a policy tool aimed at reducing unemployment, while CFW is aimed at pursuing recovery efforts and ensuring people?s participation in those efforts, in addition to re-ducing unemployment. In fact, statistical analysis shows that the number of EJC participants is rather higher in municipalities with severe damage than in municipalities with lower labor demand. The results of the interview survey also reflected this, and revealed that the EJC program was also used for human resource development. Drawing on findings from the interviews, we conclude our study by identifying the three important factors that made EJC efficient: 1) the timeliness of commencing the program, 2) the sufficiency of the program funds, and 3) the flexibility with which the funds could be used, which enabled many local organizations to create new forms of cooperation. "

"Gempa Bumi Besar Jepang Timur dan Tsunami Maret 2011 telah mempengaruhi perkembangan ekonomi dan industri di Jepang. Industri pariwisata merupakan salah satu industri yang terkena dampak bencana tersebut. Skripsi ini membahas mengenai dampak yang diakibatkan gempa bumi dan tsunami terhadap pertumbuhan pariwisata Jepang, khususnya pada inbound dan outbound, hingga akhir tahun 2012. Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan dengan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Jepang melalui berbagai upaya dan kebijakannya di bidang pariwisata mampu merekonstruksi wilayah Tohoku dan memulihkan pariwisata di wilayah tersebut. Jepang bahkan berhasil meningkatkan rasio pertumbuhan pariwisata nasional secara positif.

---

The Great East Japan Earthquake and Tsunami March 2011 has affected the economic and industry growth in Japan. Tourism industry is one of the industries affected by the disaster. The focus of this study is about the impacts of earthquake and tsunami on Japanese tourism growth, especially inbound and outbound tourism, until the end of fiscal year 2012. This study is a literature review using descriptive-analytical method. The result shows that Japanese government, through various efforts and act, was able to reconstruct Tohoku and recover Japanese tourism in the affected area. Japan even succeeded to increase the growth rate of national tourism positively."

"Gempa Bumi Besar Jepang Timur atau Higashi Nihon Daishinsai yang terjadi pada tahun 2011 memberikan dampak negatif terhadap perekonomian Jepang secara luas. Dalam situasi krisis tersebut, pemerintah Jepang mengkaji The New Growth Strategy 2010 untuk mengatasi perekonomian negara. Tertulis dalam The New Growth Strategy 2010 bahwa pariwisata merupakan salah satu pilar industri yang dapat memperbaiki perekonomian Jepang. Pemerintah membuat perencanaan pariwisata yang disebut Tourism Nation Promotion Basic Plan 2012 untuk mengembangkan pariwisata Jepang. Selama pelaksanaan, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah Jepang telah menunjukan perkembangan pariwisata yaitu dengan tercapainya beberapa target perencanaan sehingga pertumbuhan ekonomi Jepang dalam bidang pariwisata meningkat

---

The Great East Japan Earthquake or Higashi Nihon Daishinsai which occurred by 2011 had a negative impact to Japanese economy at large. On that crisis situation, the Japanese Government reviewed The New Growth Strategy 2010 to tackle country?s economy. The New Growth Strategy 2010 says that tourism is one of the pillar which can improve Japanese economy. Then, the Government made Tourism Nation Promotion Basic Plan 2012 to develop tourism in Japan. During implementation, various efforts has shown the development of tourism achieved some targets so the economic growth of Japan in the field of tourism has increased."

"Salah satu penyumbang terbesar sector pajak ialah UMKM. UMKM berhak membayar pajak karena UMKM merupakan bentuk dari badan usaha dan memiliki penghasilan usaha. Akibatnya, pendapatan dari UMKM harus dikenakan pajak. Isu utama yang terjadi terkait dengan adanya peraturan omnibus law dimana semua undang-undang jadi satu, seharusnya Undang-Undang terkait perpajakan merupakan lex specialis. Sehingga dikhawatirkan UU Cipta Kerja akan menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum terutama dalam bidang perpajakan. Metode Penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder yang erat kaitannya dengan pajak, pajak penghasilan, dan pajak UMKM. Dari hasil penelitian menunjukkan, terdapat perbedaan kategori UMKM berdasarkan UU UMKM, PP 7 Tahun 2021 dan dalam hukum pajak. Pengenaan PPh bagi pelaku UMKM harus sesuai dengan kemampuan membayar. Melalui UU Nomor 7 tahun 2021 pemerintah memiliki tujuan untuk mengharmonisasikan lex specialist dari UU Cipta Kerja, kandungan UU Nomor 7 Tahun 2021 membebaskan PPh bagi pengusaha perorangan yang memiliki penghasilan kurang dari Rp. 500 juta.

---

One of the biggest contributors to the tax sector is micro, small, and medium enterprises. Micro, small, and medium enterprises are entitled to pay taxes because they are forms of business entities and have business income. As a result, income from micro, small, and medium enterprises must be taxed. The main issue that occurs is related to the existence of omnibus law regulations, where all laws become one. Laws related to taxation should be lex specialis. So it is feared that the Job Creation Law will cause multiple interpretations and legal uncertainty, especially in the field of taxation. The research method used is doctrinal, using secondary data sourced from primary and secondary legal materials that are closely related to taxes, income taxes, and taxes on micro, small, and medium enterprises. From the results of the study, there are differences in the categories of micro, small, and medium enterprises based on the law on the category of micro, small, and medium enterprises, PP 7 of 2021, and in tax law. The imposition of income tax on micro, small, and medium enterprises must be in accordance with their ability to pay. Through Law Number 7 of 2021, the government aims to harmonize the lex specialists from the Job Creation Law. The content of Law Number 7 of 2021 exempts income tax for individual entrepreneurs who have an income of less than Rp. 500 million."

"Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta kerja) mengatur beberapa perubahan diantaranya dalam hal penataan ruang. UU yang diusung dengan metode Omnibus Law ini dilakukan sebagai upaya penyederhanaan regulasi yang terlalu panjang dan berbelit. Pemerintah bermaksud memangkas sejumlah aturan yang terlalu banyak (hyper regulation) dan saling tumpang tindih dalam implementasinya. Dalam hal perubahan paradigma penataan ruang pasca UU cipta kerja, terobosan yang dicanangkan berorientasi dalam memudahkan investasi serta efisiensi pemanfaatan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan sehingga akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder sebagai data utama berupa peraturan perundang-undangan dan literatur lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan paradigma penataan ruang  pasca berlakunya UU Cipta Kerja. Adapun hasil penelitian ini bahwa peraturan Penataan Ruang dalam UU Cipta Kerja bisa dikatakan telah mengakomodasi penyelenggaraan tata ruang yang ideal bahwasanya paradigma baru dalam UU Cipta Kerja bisa dikatakan cukup signifikan. Hal ini dikarenakan UU Cipta Kerja mampu menyederhanakan aturan-aturan yang saling tumpang tindih serta mengupayakan percepatan dalam proses yang cenderung lama dan berbelit. Perencanaan penataan ruang juga telah menjadi rujukan atau pedoman dalam hal perizinan, yakni melalui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Dengan Demikian perlu adanya sinergi yang baik antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat selaku objek dari hukum itu sendiri.

---

Act Number 11 of 2020 concerning Job Creation (UU Cipta Kerja) regulates several changes including spatial planning. The act, which carried by using the Omnibus Law method, was carried out as an effort to simplify regulations that were too long and convoluted. The government intends to cut a number of regulations that are too excesive (hyper regulation) and overlap in their implementation. In terms of changing the spatial planning paradigm after the UU Cipta Kerja, the proposed breakthrough is oriented towards facilitating investment and efficient use of safe, comfortable, productive, and sustainable space that will have an impact on job creation. This research is a normative juridical research that uses secondary data as the main data in the form of legislation and other literature. This study aims to analyze the paradigm shift in spatial planning after the enactment of the Job Creation act. The results of this study indicate that the Spatial Planning regulations in the Job Creation act can be said to have accommodated the ideal spatial arrangement that the new paradigm in the Job Creation act is quite significant. This is because the Job Creation act is able to simplify overlapping rules and strive for acceleration in processes that tend to be long. Spatial planning has also become a reference or guideline in terms of licensing, namely through the Suitability of Spatial Utilization Activities (KKPR). Thus, it is necessary to have a good synergy between the Central Government, Regional Government, and the community as the object of the law itself."

"UU Cipta Kerja mengubah beberapa pengaturan perizinan, termasuk perizinan bangunan gedung. Tahun 2021 lalu, MK mengeluarkan Putusan MK No. 91/PUUXVIII/2020 yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat sehingga pelaksanaan UU Cipta Kerja yang berkaitan dengan hal-hal strategis dan berdampak luas harus ditangguhkan termasuk membentuk peraturan pelaksana baru. Dalam pengimplementasiannya, penyelenggaraan PBG mengalami kendala di daerah, dalam penelitian ini adalah Kota Serang. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis-normatif dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen yang terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder, serta wawancara dengan pihak terkait. Dalam penelitian ini, kewenangan pemerintah dalam penyelenggaraan PBG setelah UU Cipta Kerja masih menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh DPMPTSP. Kewenangan tersebut masih sama dengan regulasi bangunan gedung sebelum UU Cipta Kerja. Hubungan kewenangan pusat dan daerah terlihat dari terintegrasinya pemerintah pusat dan daerah melalui sistem SIMBG yang mana pemerintah pusat dapat melakukan pengawasan langsung terhadap izin yang diterbitkan oleh daerah. Adapun kendala yang dihadapi oleh Kota Serang dalam penyelenggaraan PBG setelah UU Cipta Kerja adalah tidak adanya penyesuaian regulasi daerah terhadap UU terbaru. Sehingga, penyelenggaraan PBG terhambat termasuk penarikan retribusinya yang menyebabkan perolehan PAD menurun. Putusan MK tersebut tidak berimplikasi terhadap pembentukan regulasi PBG di daerah mengingat pemerintah daerah hanya melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkan dalam beberapa peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja. Oleh sebab itu, penulis berharap Kota Serang dapat segera mengesahkan Perda PBG yang telah disesuaikan dengan UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya. Hal tersebut sebagai solusi permasalahan penyelenggaraan PBG di daerah terutama dalam hal retribusi.

---

Law of the Job Creation led to changes in building permit regulation. In 2021, the Constitutional Court of Indonesia issued Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020 which stated that the Law of the Job Creation was unconstitutional so its implementation related to strategic matters and had a broad impact should be suspended, including forming new implementing regulations. There are some constraints on the level of local government in the implementation of building permits. This research uses juridical-normative methods with data collection tools in the form of document studies consisting of primary and secondary legal materials, as well as conducting interviews with related informants. In this research, implementation of PBG after the Law of the Job Creation is still a regional authority implemented by DPMPTSP. This authority is still the same as the building regulations before the Law of the Job Creation. The relationship between central and regional authorities can be seen from the integration governments through the SIMBG system where the central government can conduct direct supervision of permits issued by the regions. The constraints faced by local governments is there are no regulatory adjustments in the regional level. This caused the issuance of building permits to be obstructed including the retribution that reduced regional revenues. The Constitutional Court's decision has no implications for the implementation of PBG in the regions considering that local governments just implement policies that have been stipulated in several implementing regulations of Law of the Job Creation. Therefore, the author hopes that Serang City can immediately establish PBG Regulation which has been adjusted to the new regulations."

"Diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja denganskema omnibus law salah satunya dilandasi oleh semangat untuk meningkatkanekosistem investasi di Indonesia. Pengundangan ini dilatarbelakangi oleh kondisipengaturan investasi saat ini yang tidak harmonis antar sektor dan wilayah. Pengaturaninvestasi asing seringkali tumpang tindih bahkan bertentangan satu dengan yanglainnya. Berdasarkan hal tersebut, terdapat dua pokok permasalahan, yaitu: (1)Bagaimana pengaturan investasi asing di Indonesia sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?; dan (2) Bagaimana pengaturaninvestasi asing dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerjasebagai upaya meningkatkan aliran modal asing ke Indonesia?. Adapun penelitian inibersifat yuridis normatif dengan mengkaji regulasi terkait dengan Investasi Asing. Padaakhirnya, telah diperoleh kesimpulan bahwa saat ini pengaturan Investasi Asing diIndonesia diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal sebagaimanabeberapa pasalnya telah diubah dalam UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.Beberapa perubahan krusial dalam UU Cipta Kerja sebagai upaya meningkatkan ikliminvestasi asing di Indonesia antara lain dilakukan dengan penyederhanaan perizinan danpersyaratan investasi, serta perubahan beberapa ketentuan pajak, tanah, imigrasi,ketenagakerjaan, perseroan terbatas, dan kawasan ekonomi khusus.

---

The promulgation of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation with theomnibus law scheme is aim to improve foreign direct investment ecosystem inIndonesia. This legislation is motivated by the current condition of foreign directinvestment regulation that are not harmonious between sectors and regions. foreigndirect investment regulation often overlap and even conflict with one another. Based onthis, there are two main problems, namely: (1) How was the foreign direct investmentregulations in Indonesia before the enactment of Law Number 11 of 2020 concerningJob Creation?; and (2) How are the foreign direct investment regulations in LawNumber 11 of 2020 concerning Job Creation as an effort to increase the flow of foreigncapital to Indonesia? This research is normative juridical by examining regulationsrelated to foreign direct investment. In the end, it has been concluded that currently theregulation of foreign direct investment in Indonesia is regulated in Law no 25 of 2007concerning Investment as several articles have been amended in Law no. 11 of 2020concerning Job Creation. Some of the crucial changes in the Job Creation Law as aneffort to improve the foreign investment climate in Indonesia include simplifyinglicensing and investment requirements, as well as amending several provisions on taxes,land, immigration, labor, limited liability companies, and special economic zones"

"Karya ilmiah ini mengkaji terkait efektivitas yurisdiksi pengadilan niaga dalam mengadili perkara antitrust dan monopoli di Indonesia, dengan perbandingan mekanismenya sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020). Penelitian ini mengeksplorasi perubahan yurisdiksi yang diperkenalkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja, yang memindahkan kewenangan untuk menangani keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dari pengadilan negeri ke pengadilan niaga. Melalui analisis doktrinal dan komparatif, penelitian ini mengkaji bagaimana perubahan ini memengaruhi efisiensi prosedur, kepastian hukum, dan penegakan hukum persaingan usaha. Selain itu, Penulis juga melakukan wawancara dengan seorang praktisi hukum persaingan usaha. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam penanganan hukum acara perkara persaingan usaha, terutama dalam mekanisme keberatan dan waktu penyelesaian perkara. Penelitian ini menyoroti bagaimana keahlian pengadilan niaga telah meningkatkan kualitas putusan, yang lebih sesuai dengan kompleksitas perkara persaingan usaha. Namun, di saat yang bersamaan, perubahan ini memberikan keuntungan bagi KPPU karena beberapa alasan. Beberapa alasan tersebut mencakup pelaku usaha dirugikan karena keterbatasan aksesibilitas pengadilan niaga, meningkatnya biaya litigasi, dan hambatan logistik yang menimbulkan kekhawatiran terhadap keadilan akses hukum. Dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, putusan pengadilan, dan praktik yang sesuai standar internasional, penelitian ini mengevaluasi implikasi ekonomi dan hukum yang lebih luas dari perubahan yurisdiksi ini. Penulis memberikan rekomendasi untuk mengatasi hambatan dalam implementasi sistem baru, dengan menekankan kebutuhan akan peningkatan sumber daya peradilan, kejelasan prosedur yang lebih baik, dan langkah-langkah untuk memastikan persaingan usaha yang adil.

---

This thesis investigates the effectiveness of appellate court jurisdiction in adjudicating antitrust and monopoly cases in Indonesia and the comparison of the mechanism before and after the enactment of the Job Creation Omnibus Law (Law Number 11 Year 2020). The research explores the jurisdictional shift introduced by the Omnibus Law, which transferred the authority to hear objections against Indonesian Competition Commission (KPPU) decisions from district courts to commercial courts. Through doctrinal and comparative analysis, this study examines how these changes influence procedural efficiency, legal certainty, and the enforcement of competition law. In addition, The Author also conducted an interview with a competition lawyer. Key findings reveal significant differences in the procedural handling of competition cases, particularly in terms of objection mechanisms and judicial timelines. The study highlights how the expertise of commercial courts has enhanced the quality of verdicts, aligning them more closely with the complex nature of antitrust and monopoly disputes, but at the same time puts KPPU at an advantage due to the following reasons. Business actors are put at a disadvantage due to limited commercial court accessibility, increased litigation costs, and logistical barriers for business actors raise concerns about equitable access to justice. By analyzing relevant legislation, court decisions, and international best practices, the research evaluates the broader economic and legal implications of these jurisdictional changes. Recommendations are proposed to address obstacles in the implementation of the new system, emphasizing the need for expanded judicial resources, enhanced procedural clarity, and measures to ensure fair competition."