Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 19305 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Yusep Romansyah
"Abstract. Sentra Pelayanan Agribisnis (SAPA) is an agricultural organization owned and operated by a farmer community in Sukabumi, West Java, Indonesia. SAPA adopts information technology (IT) to improve the effectivity of its internal communication. SAPA started IT adoption by a careful planning. The step includes organizing the map of IT strategy and formulating the key performance indicators. The purpose of this research is to arrange a strategy map of SAPA IT division, to formulate the key performance indicators using Balanced Scorecard approach, and to implement as a mobile web application. Results of this research include a strategy map of SAPA IT division, key performance indicators, and a prototype of mobile web application. It can be concluded that IT adoption supported by a strong leadership improves effectivity of the information flows within the researched agriculture organisation.
Abstrak. Sentra Pelayanan Agribisnis (SAPA) adalah sebuah organisasi pertanian yang dimiliki dan dioperasikan oleh kumpulan petani di Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia. SAPA mengadopsi teknologi informasi (TI) untuk meningkatkan efektifitas komunikasi internal. SAPA mulai mengadopsi TI dengan perencanaan matang. Langkah ini termasuk mengorganisir peta strategi TI dan merumuskan indikator kinerja utama. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun peta strategi SAPA divisi TI, untuk merumuskan indikator kinerja utama menggunakan pendekatan Balanced Scorecard, dan untuk mengimplementasikan sebagai aplikasi web mobile. Dapat disimpulkan jika adopsi TI didukung dengan kepemimpinan yang kuat akan meningkatkan efektivitas arus informasi di dalam organisasi pertanian yang diteliti."
Wireless Information and Network Research Grop (WINNER), 2012
J-Pdf
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Indra
"The central government has implemented a government fixed asset revaluation policy. The main objective of the policy is to present the fair value of fixed assets in the government's financial statements. However, the results of fixed asset revaluation are not accepted by the BPK and must be corrected and recorded in the government financial statements for the 2019 fiscal year. Competent human resources and the use of information technology are considered two factors needed to achieve the revaluation objectives. This study was conducted to determine the level of significance of these two factors by distributing questionnaires to BMN officers and assessors from 82 ministries/agencies throughout Indonesia. The research data were processed by path analysis method using the Structural Equation Model (SEM) partial least squares (PLS) through Smart PLS 3.3.2 software used to assess measurement models and research structural models. The results of data processing concluded that the competence of human resources and information technology has a significant effect on the revaluation of government fixed assets. However, information technology needs to be improved again because the significance value is only half that of the human resources competency value."
Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Direktorat Penelitian dan Pengembangan, 2020
332 JTKAKN 6:2 (2020)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Eko Sakapurnama
"The Indonesian government has pursued to establish freedom of information for their people in order to enhance good governance in the public sector by implementing the Transparency of Public Information Law Number 14 Year 2008, popularly known as UU KIP. This study is aimed at describing and drawing the factors that affected the implementation of UU KIP in Surakarta City and West Lombok Regency. This research was conducted through a mixed method of a quantitative method through surveys and a qualitative method through in-depth interviews and a focus group discussion. The research concluded that there are numerous factors which affected the implementation of UU KIP such as; political will both from central government and local leader, government ability, flaws in the UU KIP itself, minimum budget, infrastructure, and the culture of the society. UU KIP was also perceived as an Act that regulated the public information and was able to enchance public institutions? implementation of good governance. The local government is believed to be more accountable and transparant, and able to increase public participation.

Pemerintah Indonesia telah berusaha menetapkan keterbukaan informasi untuk masyarakat agar badan publik dapat mencapai good governance dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang lebih dikenal sebagai UU KIP. Penelitian ini ditujukan untuk menggambarkan dan mencari tahu faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi UU KIP di Kota Surakarta dan Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini dilakukan menggunakan mixed method yang terdiri dari metode kuantitatif melalui survey and metode kwalitatif melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dan diskusi kelompok terfokus (focused group discussion/FGD). Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi UU KIP yang terdiri dari; keinginan politik (political will) dari pemerintahan pusat dan kepala pemerintahan daerah, kemampuan pemerintah, kesalahan yang terdapat di dalam UU KIP itu sendiri, anggaran minimum, infrastruktur, dan budaya masyarakat. UU KIP juga dipersepsikan sebagai suatu undang-undang yang mengatur informasi publik dan bisa membantu badan publik memperbaiki implementasi good governance. Pemerintah daerah dianggap lebih bertanggung jawab dan transparan, dan dapat meningkatkan partisipasi publik."
Depok: Department of Administration Sciences, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Indonesia, 2012
AJ-Pdf
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Prakoso Bhairawa Putera
"Abstract. This article analyses the observation of science & technology (Iptek) and innovation policies in activities of science and technological research, development, and implementation. Science & technology and innovation policies become an important study subject since in some countries this field gives positive effect to competitiveness of a nation. Qualitative approach was selected in studying science & technology and innovation policy in Indonesia since its appropriation with the objective of portraying national policy in science & technology and innovation. Method employed was content analysis qualitative with framing analysis, which in this study refers to concept of science & technological research, development, and implementation. The results of this study shows that national policy of Indonesia during 2000-2011 period were less supportive to development, research, diffusion, and implementation of technology in regions, proven by evidence that there was only few policies supporting the system implementation of science & technological research, development, and implementation in Indonesia.
Abstrak. Artikel ini menguraikan tinjauan kebijakan ilmu pengetahuan & teknologi (iptek) dan inovasi dalam kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek. Kebijakan iptek dan inovasi menjadi penting untuk dikaji karena dibeberapa negara bidang ini memberikan pengaruh terhadap daya saing suatu negara. Pendekatan kualitatif dipilih untuk mengkaji kebijakan iptek dan inovasi di Indonesia karena sesuai dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai potret kebijakan nasional bidang iptek dan inovasi. Metode yang dipergunakan adalah analisis isi “content analysis” yang bersifat kualitatif dengan pembingkaian “framing analysis” yang dalam studi ini kerangkanya merujuk pada konsep penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek. Berdasarkan hasil studi ini terungkap bahwa kebijakan nasional Indonesia selama periode 2000–2011 kurang berpihak pada pengembangan, riset, difusi, dan penerapan teknologi di daerah, terbukti dengan keberadaan kebijakan terkait pelaksanaan sistem penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek di Indonesia yang masih sangat minim."
Indonesian Institute of Science(LIPI), Jakarta, 2012
PDF
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Rutiana Dwi Wahyuningsih
"Abstract. In the case of Karanganyar Regency, this study identify that al­though the public aspire to have an adequate understanding about the APBD, the access for obtaining the information is very limited. Data collection methods used in this research were: (1) documents study on the Local Government Development Plan (RKPD) and the Regional Budget (APBD); (2) semi open-ended questionnaires; (3) in-depth interviews; and (4) focus group discussions. The data then analyzed using descriptive analysis and interpretive analysis methods. This paper recognizes the potency of ICT in developing the forum for public access and deliberation related to the budget information; while also identifies the challenges facing the implementation of ICT for the local budget accountability and the development of budget information literacy among the public.
Abstrak. Dalam kasus di Kabupaten Karanganyar, penelitian ini mengidentifikasi bahwa, walaupun masyarakat berkeinginan untuk memiliki pemahaman mengenai APBD, akses untuk mendapatkan informasi mengenai APBD sangat terbatas. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: (1) studi literature pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD); (2) kuesioner semi-terbuka; (3) wawancara mendalam; dan (4) focus group discussions. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif dan analisis intepretasi. Dari penelitian ini didapatkan bahwa potensi TIK dalam mengembangkan forum untuk akses publik dan musyawarah berkaitan dengan informasi anggaran; dan juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapai dalam mengimplementasikan ICT untuk akuntabilitas anggaran daerah dan pengembangan informasi literasi anggaran di masyarakat."
Faculty of Social and Political Sciences Universitas Sebelas Maret, 2013
PDF
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Inayati
"The policies regulating yachts used by foreign tourists are Regulation of the Minister of Finance No. 140/PMK.04/2007 concerning Temporary Admission of Goods and President Regulation No. 79/2011. The research aims to analyze the implementation of Temporary Admission of yachts at Benoa Port Bali. The research incorporates a qualitative approach and qualitative data analysis technique. Qualitative data are obtained from unstructured interviews with key informants. Intrinsically, the research finds some vagueness in the policies regarding stipulations on temporary guarantee and responsibility of the guarantor. It is therefore recommended that the policies be reviewed so that the guarantor will not be burdened in case a yacht-owning tourist fails to fulfill his/her responsibility. Contextually, implementation of temporary admission policies must be supported by adequate human resources and technology to enable KPPBC (Customs and Excise Control and Service Office) to give good services and undertake close monitoring on foreign yachts entering Indonesian waters.

Kebijakan terkait dengan yacht yang dipergunakan oleh wisatawan asing adalah Peraturan Menteri Keuangan No 140/PMK.04/2007 tentang Impor Sementara dan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2011. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan impor sementara atas yacht di Pelabuhan Benoa Bali. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Data kualitatif diperoleh dari wawancara tidak terstruktur dengan informan kunci. Terkait dengan content kebijakan terdapat ketidakjelasan aturan tentang jaminan sementara dan tanggungjawab penjamin tertulis. Untuk itu diperlukan revisi regulasi dimaksud agar tidak membebani penjamin apabila wisatawan tidak memenuhi kewajiban pabeannya. Dari sisi konteks, implementasi kebijakan impor sementara memerlukan dukungan sumber daya manusia dan teknologi yang memadai agar KPPBC mampu memberikan pelayanan dengan baik sekaligus melakukan pengawasan terhadap yacht wisatawan asing di perairan Indonesia."
Depok: Department of administration Sciences, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Indonesia, 2012
AJ-Pdf
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Alwi Azis
"Abstract. This research aims at describing the implementation of a democratic public service (public transportation) among organizational networks in Makassar City. The researcher used a qualitative method and a study case strategy. Data gathering was done through observation, intensive interviews, and document analysis. A case study analysis was used for processing the data and a technical analysis description. Results of this research reveal that the implementation of an inter-organizational network public service (public transportation) is not yet effective. This can be seen from: 1) Regulations: the Makassar City Traiffic and Public Transportation Forum, as an outlet for stakeholders of public transportation, has not been socialized in an effective manner; 2) Commitment: implementors in the field have not shown any commitment to the program; 3) Source: implementors do not share resources; 4) Cooperation: there is no cooperation with other insitutions to support the implementation of the program that has been laid down by the Traffic and Public Transportation Forum; 5) Coordination: each implementor runs the program according to their main duties and functions from their respective institutions; 6) Collaboration: The Forum has not collaborated with other parties in implementing the program; 7) Participation: not all stakeholders or participants are involved in the Forum?s programs.
Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan pelayanan publik yang demokratis (kota transportasi) antar-organisasi jaringan di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan strategi dengan cara studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam dan analsis dokumen. Pengolahan data dan teknik analisis deskriptif dengan menggunakan analisis kasus studi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik (angkutan kota) antar-organiizational jaringan tidak efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari: 1) Peraturan: Makassar Kota Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Forum sebagai tempat dengan pemangku kepentingan transportasi publik belum disosialisasikan secara efektif; 2) Komitmen: mereka belum menunjukkan komitmen dari para pelaksana di lapangan; 3) Sumber: para pelaksana tidak menggunakan sumber daya secara bersama-sama; 4) Kerjasama: tidak ada kerjasama dengan lembaga lain dalam mendukung pelaksanaan program yang telah ditetapkan dalam Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 5) Koordinasi: pelaksana masing-masing menjalankan program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari lembaga; 6) Kolaborasi: Tahapan pelaksanaan program di Forum belum berkolaborasi dengan pihak lain; and 7) Partisipasi: semua pemangku kepentingan atau peserta belum terlibat dalam program Forum."
Departement of Administration Sciences, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanudin University, 2012
J-Pdf
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Sultono
"Abstract. Achieving excellent quality academic and administrative services is one of the efforts of the Indonesia University of Education (UPI) in building its Academic Information System (SIAK) under UPI Directorate of Information and Communication that was established on 6 July 2007. The use of Information and Communication Technology (TIK) for a system of information and academic services in higher education institution is an urgent necessity to increase the reputation of higher education institution both nationally and globally. This research aims to discover the relation, influences and analyzes the quality of academic information system quality toward user satisfaction in the Indonesia University of Education. The research use Gap Analysis and Structural Equation Model (SEM). Gap analysis results show a gap between performance and user expectation but average result of user satisfaction variable shows that respondents are satisfied with the academic information system implementation. SEM analysis result show that all research variables and indicators have significant relations, also that the academic information system quality (system quality, information quality and service quality (toward user satisfaction has a significant impact. Research discovery shows the necessity of periodical evaluation by the academic information system administrator with user participation, to ensure users need fulfillment.
Abstrak. Pencapaian pelayanan akademik dan tata kelola yang berkualitas salah satu upaya Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) membangun Sistem Informasi Akademik (SIAK) yang berada pada Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi UPI yang didirikan pada tanggal 6 Juli 2007. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi sistem informasi pada layanan akademik di peguruan tinggi menjadi kebutuhan yang sangat penting untuk meningkatkan reputasi perguruan tinggi baik di dalam negeri maupun global. Penelitian ini bertujuan untuk mencari hubungan, pengaruh dan menganalisa kualitas sistem informasi akademik terhadap kepuasan pengguna di Universitas Pendidikan Indonesia. Analisis yang digunakan adalah analisis Gap dan Structural Equation Model (SEM). Hasil anilisis Gap menunjukan masih terdapat kesenjangan
antara kinerja dengan harapan pengguna tetapi hasil dari nilai rata-rata variabel kepuasan pengguna menunjukan bahwa responden merasa puas dengan implementasi sistem informasi akademik. Hasil analisis SEM menunjukan bahwa semua variabel dan indikator yang diteliti memiliki hubungan yang signifikan, begitu juga pengaruh dari kualitas sistem informasi akademik (kualitas sitem, kualitas informasi dan kualitas layanan) terhadap kepuasan pengguna memiliki pengaruh yang cukup besar. Temuan penelitian menunjukan perlu evaluasi secara berkala dari pengelola sistem informasi akademik dengan melibatkan pengguna, agar dapat memastikan bahwa kebutuhan pengguna terpenuhi."
Bogor: Faculty of Economics and Management Sciences Bogor Agricultural University, 2015
AJ-Pdf
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Silaban, Himsar
"Joint Business Group (KUBE) is one of Social Welfare Programs (PROKESOS) created by the Ministry of Social Affairs to build the skills of solving problem, fulfilling daily needs and developing self-potentials of the poor. The success of KUBE depends on various aspects, one of which is the service provider, i.e. government officials who implement KUBE program in the field. The research was conducted in areas that have implemented KUBE. The research locations were determined based on purposive technique in Galih Pakuan village, Bulu Limbangan Sub-district, Garut District, West Java, and Purworejo village, Negeri Katon Sub-district, Pesawaran District, Lampung. The data were collected through interviews, using guidelines of interview, observation, and document-study. The collected data were analyzed using the techniques of qualitative and quantitative descriptive analysis. The result shows that the task implementation and coordination among parties in KUBE program were not effective. To improve the effectiveness of task implementation, the job description and recruitment pattern of supervisors need to be redesigned, while to improve the effectiveness of coordination, communication among parties need to be more intensified.

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebagai suatu pendekatan Program Kesejahteraan Sosial ternyata belum memberikan manfaat secara optimal bagi peningkatan keberdayaan dan kesejahteraan sosial keluarga miskin. Berhasil tidaknya KUBE tergantung pada berbagai aspek, salah satunya adalah aspek pemberi layanan yaitu aparatur pemerintah yang mengimplementasikan Program KUBE di lapangan. Penelitian dilakukan di wilayah-wilayah yang telah melakukan implementasi Program KUBE. Lokasi penelitian yang ditentukan berdasarkan teknik purposive adalah Desa Galih Pakuan, Kecamatan Bulu Limbangan Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Desa Purworejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Data dikumpulkan melalui wawancara menggunakan pedoman wawancara, observasi, dan pemanfaatan dokumen. Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan koordinasi antar pihak dinilai kurang efektif. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas sebaiknya uraian pekerjaan dan pola rekrutmen pendamping ditinjau ulang.Sedangkan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi sebaiknya komunikasi antar pihak lebih diintensifkan."
2013
AJ-Pdf
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Emilianus Yakob Sese Tolo
"Abstract. The implementation of decentralization in Indonesia brings two-fold effects. On the one hand, it has given more autonomy for regions to organize and manage their governmental affairs. However, on the other hand, regional autonomy causes problems in society, such as increased corruption, money politics, and environmental damage. By using descriptive-qualitative approach, the author evaluated the implementation of forestry decentralization in Indonesia with research focus in Manggarai and Central Maluku districts. This study found that the implementation of forestry decentralization ignored community involvement thus brought negative consequences such as the increasing damage to forest ecosystems and the declining public welfare. Therefore, in order to bring benefits for forest conservation and welfare of the community, forestry decentralization needs to fortify community involvement.
Abstrak. Penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia telah membawa dampak yang mendua. Pada satu sisi, desentralisi telah memberi otonomi yang lebih luas kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus berbagai urusan pemerintahan yang dimilikinya. Namun, di pihak lain, otonomi daerah justru telah menimbulkan masalah di dalam masyarakat, seperti meningkatnya korupsi, politik uang, dan kerusakan lingkungan. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, penulis mengevaluasi penyelenggaraan desentralisasi kehutanan di Indonesia dengan lokus penelitian di Indonesia Bagian Timur, khususnya kabupaten Manggarai dan Maluku Tengah. Penelitian ini menemukan bahwa penyelenggaraan desentralisasi kehutanan mengabaikan keterlibatan masyarakat sehingga membawa akibat negatif berupa meningkatnya kerusakan eksosistem hutan dan menurunnya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, agar penyelenggaraan desentralisasi kehutanan membawa manfaat bagi kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat, perlu diupayakan fortifikasi peran masyarakat dalam desentralisasi kehutanan."
2013
PDF
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>