Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Abstract. The implementation of decentralization in Indonesia brings two-fold effects. On the one hand, it has given more autonomy for regions to organize and manage their governmental affairs. However, on the other hand, regional autonomy causes problems in society, such as increased corruption, money politics, and environmental damage. By using descriptive-qualitative approach, the author evaluated the implementation of forestry decentralization in Indonesia with research focus in Manggarai and Central Maluku districts. This study found that the implementation of forestry decentralization ignored community involvement thus brought negative consequences such as the increasing damage to forest ecosystems and the declining public welfare. Therefore, in order to bring benefits for forest conservation and welfare of the community, forestry decentralization needs to fortify community involvement.Abstrak. Penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia telah membawa dampak yang mendua. Pada satu sisi, desentralisi telah memberi otonomi yang lebih luas kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus berbagai urusan pemerintahan yang dimilikinya. Namun, di pihak lain, otonomi daerah justru telah menimbulkan masalah di dalam masyarakat, seperti meningkatnya korupsi, politik uang, dan kerusakan lingkungan. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, penulis mengevaluasi penyelenggaraan desentralisasi kehutanan di Indonesia dengan lokus penelitian di Indonesia Bagian Timur, khususnya kabupaten Manggarai dan Maluku Tengah. Penelitian ini menemukan bahwa penyelenggaraan desentralisasi kehutanan mengabaikan keterlibatan masyarakat sehingga membawa akibat negatif berupa meningkatnya kerusakan eksosistem hutan dan menurunnya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, agar penyelenggaraan desentralisasi kehutanan membawa manfaat bagi kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat, perlu diupayakan fortifikasi peran masyarakat dalam desentralisasi kehutanan."

"Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan persoalan kemiskinan di Flores dari perspektifekonomi politik. Melalui penelitian kualitatif dengan tinjauan kepustakaan, tulisanini berargumen bahwa kemiskinan di Flores disebabkan oleh akumulasi melaluiperampasan yang berkaitan dengan tiga hal pokok, yakni sejarah penjajahan yangpanjang, ketimpangan agraria, dan depolitisasi massa rakyat. Penjajahan yang panjangtelah menyebabkan perubahan struktur pemerintahan dan agraria demi akumulasimelalui perampasan. Ketimpangan agraria mempermudah proses akumulasi melaluiperampasan. Dengan hanya mengandalkan perlawanan spontan yang tak terorganisasi,proses akumulasi melalui perampasan tak terbendung dan terus mengeskalasi hinggasaat ini.This article aims to explain the poverty in Flores by using a political economyperspective. Through qualitative research method by literature review, this article arguesthat poverty in the region is caused by the accumulation by dispossession throughthree main areas, namely the long colonial history, agrarian inequality, and the depoliticizationof the masses. The long history of colonization has led to the change ofthe system of administration and the agrarian structure for the sake of the accumulationby dispossession. The agrarian inequalities facilitate the process of accumulation bydispossession. Just by relying on unorganized spontaneous resistances, the accumulationby dispossession is unstoppable and keeps escalating until today."

"Abstract. This research aims at describing the implementation of a democratic public service (public transportation) among organizational networks in Makassar City. The researcher used a qualitative method and a study case strategy. Data gathering was done through observation, intensive interviews, and document analysis. A case study analysis was used for processing the data and a technical analysis description. Results of this research reveal that the implementation of an inter-organizational network public service (public transportation) is not yet effective. This can be seen from: 1) Regulations: the Makassar City Traiffic and Public Transportation Forum, as an outlet for stakeholders of public transportation, has not been socialized in an effective manner; 2) Commitment: implementors in the field have not shown any commitment to the program; 3) Source: implementors do not share resources; 4) Cooperation: there is no cooperation with other insitutions to support the implementation of the program that has been laid down by the Traffic and Public Transportation Forum; 5) Coordination: each implementor runs the program according to their main duties and functions from their respective institutions; 6) Collaboration: The Forum has not collaborated with other parties in implementing the program; 7) Participation: not all stakeholders or participants are involved in the Forum?s programs.Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan pelayanan publik yang demokratis (kota transportasi) antar-organisasi jaringan di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan strategi dengan cara studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam dan analsis dokumen. Pengolahan data dan teknik analisis deskriptif dengan menggunakan analisis kasus studi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik (angkutan kota) antar-organiizational jaringan tidak efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari: 1) Peraturan: Makassar Kota Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Forum sebagai tempat dengan pemangku kepentingan transportasi publik belum disosialisasikan secara efektif; 2) Komitmen: mereka belum menunjukkan komitmen dari para pelaksana di lapangan; 3) Sumber: para pelaksana tidak menggunakan sumber daya secara bersama-sama; 4) Kerjasama: tidak ada kerjasama dengan lembaga lain dalam mendukung pelaksanaan program yang telah ditetapkan dalam Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 5) Koordinasi: pelaksana masing-masing menjalankan program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari lembaga; 6) Kolaborasi: Tahapan pelaksanaan program di Forum belum berkolaborasi dengan pihak lain; and 7) Partisipasi: semua pemangku kepentingan atau peserta belum terlibat dalam program Forum."

"The Indonesian government has pursued to establish freedom of information for their people in order to enhance good governance in the public sector by implementing the Transparency of Public Information Law Number 14 Year 2008, popularly known as UU KIP. This study is aimed at describing and drawing the factors that affected the implementation of UU KIP in Surakarta City and West Lombok Regency. This research was conducted through a mixed method of a quantitative method through surveys and a qualitative method through in-depth interviews and a focus group discussion. The research concluded that there are numerous factors which affected the implementation of UU KIP such as; political will both from central government and local leader, government ability, flaws in the UU KIP itself, minimum budget, infrastructure, and the culture of the society. UU KIP was also perceived as an Act that regulated the public information and was able to enchance public institutions? implementation of good governance. The local government is believed to be more accountable and transparant, and able to increase public participation.

---

Pemerintah Indonesia telah berusaha menetapkan keterbukaan informasi untuk masyarakat agar badan publik dapat mencapai good governance dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang lebih dikenal sebagai UU KIP. Penelitian ini ditujukan untuk menggambarkan dan mencari tahu faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi UU KIP di Kota Surakarta dan Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini dilakukan menggunakan mixed method yang terdiri dari metode kuantitatif melalui survey and metode kwalitatif melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dan diskusi kelompok terfokus (focused group discussion/FGD). Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi UU KIP yang terdiri dari; keinginan politik (political will) dari pemerintahan pusat dan kepala pemerintahan daerah, kemampuan pemerintah, kesalahan yang terdapat di dalam UU KIP itu sendiri, anggaran minimum, infrastruktur, dan budaya masyarakat. UU KIP juga dipersepsikan sebagai suatu undang-undang yang mengatur informasi publik dan bisa membantu badan publik memperbaiki implementasi good governance. Pemerintah daerah dianggap lebih bertanggung jawab dan transparan, dan dapat meningkatkan partisipasi publik."

"Abstract. Since Mid 1980s, a number of governments in developing countries initialized an ambitious decentralization policy and other policies to strengthen local governments. Nevertheless, after more or less 25 years of their implementations, the initial enthusiasm decreases. The experience in some countries shows that reform policy can trigger many new political, fiscal, and administration problems.The article shortly describes seven major problems and potential traps lurking in decentralization policy, consisting: policy trap, coordination trap, fiscal trap, debt trap, capturing trap, inequality trap, and capacity trap. The evidence presented in this article has shown that decentralization can be part of a strategy to improve the capability and effectiveness of the state. It encompasses mechanisms that increase openness and transparency, strengthen incentives forparticipation in public affairs, and where appropriate, bring government closer to the people and to the communities it is meant to serve."

"The problem of corruption in Indonesia is related to the opportunities of public officials to abuse the authority in their own scope of position. In Indonesia, this condition exists at every level of public administration and public position. In order to reduce abusive and corruptive behavior, Parliament (DPR) and President through legislation have made some standard procedures to temporarily remove public officials accused of having committed corruption. But in many cases, practically, this problem amounts some legal difficulties. One of which is related to the constitutionality of the dismissal norm. In legal culture perspective, resigning temporarily when being accused for doing a shameful behavior is not a popular option; this is because of the presumption of innocent principles? requirement of the legal basis in criminal law. This article tried to analyse some parts of these problems.

---

Masalah korupsi di Indonesia berkaitan dengan peluang pejabat publik dalam menyalahgunakan kewenangan didalam lingkup posisi mereka sendiri. Di Indonesia, kondisi ini ada pada setiap tingkat administrasi publik dan jabatan publik. Dalam rangka untuk mengurangi perilaku koruptif, Parlemen (DPR) dan Presiden melalui undang-undang telah membuat beberapa prosedur standar untuk sementara memberhentikan pejabat publik yang dituduh melakukan korupsi. Namun dalam banyak kasus, praktik, masalah ini dalam jumlahnya mengalami beberapa kesulitan hukum. Salah satunya berkaitan dengan undang-undang norma pemecatan. Dalam perspektif budaya hukum, mengundurkan diri sementara ketika dituduh untuk melakukan perilaku memalukan bukanlah pilihan yang populer, karena kebutuhan dari prinsip praduga tak bersalah sebagai dasar hukum dalam hukum pidana. Artikel ini mencoba untuk menganalisis beberapa bagian dari masalah ini."

"Abstract. The Constitution of Republic of Indonesia guarantees every citizen – without exception – to have the equal right to get a proper occupation and a decent living, for humanity, this means citizens with disabilities have the same right along with others; this research describes the implementation of policies related to recruitment of civil servants, especially where disabled people are involved as applicants. By applying qualitative method, data collection of this research is done through an in-depth interview and supporting data on recruitment process from related institutions. This research had captured problems within recruitment process for disabled people in every aspect of recruitment such as human resources (HR) planning, job analysis, HR formation, HR procurement and portrayed problems that government agencies face to implement the non-discrimination and affirmative action principles to disabled people in their recruitment processes.Abstrak. UUD RI 1945 menjamin semua warga negara, tanpa terkecuali, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan hidup karena kemanusiaan, termasuk warga penyandang cacat; penelitian ini menggambarkan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan perekrutan pegawai negeri, terutama dalam kasus penyandang cacat. Dengan menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam dan data pendukung dari proses perekrutan instansi terkait. Penelitian ini telah menangkap masalah dalam perekrutan penyandang cacat dalam setiap aspek dari proses perekrutan seperti perencanaan kebutuhan sumber daya manusia (SDM), analisis jabatan, formasi SDM, pengadaan SDM dan menggambarkan masalah yang dihadapi instansi pemerintah untuk menerapkan prinsip-prinsip non-diskriminasi dan tindakan afirmatif kepada penyandang cacat dalam proses perekrutan mereka."

"Abstract. Public Service Motivation (PSM) is still a nascent theory that need to be proved with any contexts of many countries around the world, especially developing countries that might have different contexts related to cultures, beliefs, views on the importance of financial rewards, etc. This study aims to identify the PSM level and socio-demographic antecedents, especially age, gender, marital status, education, income, and political ideology, among civil servants in Indonesia. Using mean and chi- square tests on responses by 398 respondents of civil servants in Padang, West Sumatra, this study tested the PSM levels and socio-demographic antecedents affecting the PSM level among the civil servants. The findings of this study indicated that the PSM level of the civil servants tends to be at a low level compared to that of civil servants in developed countries. In addition, there is significant correlation between some of socio demographic antecedents and the level of PSM. The results of this study imply that PSM theory is not cross-culturally viable.Abstrak. Motivasi Pelayanan Publik masih merupakan teori yang baru lahir yang perlu dibuktikan dengan berbagai temuan (konteks) dari berbagai negara di seluruh dunia, terutama negara-negara sedang berkembang yang mungkin saja memiliki perbedaan konteks budaya, kepercayaan, pandangan mengenai pentingnya ganjaran finansial, dan sebagainya. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat motivasi pelayanan publik dan berbagai faktor sosio-demografis yang mempengaruhinya, khususnya yang berkaitan dengan umur, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan, pendapatan, dan ideologi politik, di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia. Dengan menggunakan uji rata-rata (mean) dan uji chi-square berdasarkan tanggapan dari 398 responden PNS di Padang, Sumatera Barat, kajian ini telah menguji tingkat motivasi pelayanan publik dan faktor sosio-demografis yang mempengaruhinya di kalangan PNS di Indonesia. Hasil kajian ini mengindikasikan bahwa tingkat motivasi pelayanan publik di kalangan PNS cenderung berada pada tingkat rendah dibandingkan tingkat motivasi pelayanan publik di kalangan pegawai negeri di negara-negara maju. Selain itu, hasil kajian ini membuktikan adanya hubungan yang signifikan antara beberapa faktor sosio-demografis dan tingkat motivasi pelayanan publik di kalangan PNS. Hasil kajian ini mengimplikasikan bahwa teori motivasi pelayanan publik tidaklah berlaku secara lintas budaya."

"Abstract. Community empowerment has ample opportunity for accomplishment in the decentralization era and through the implementation of regional and special autonomy in Papua. This research analyzes the influence of community empowerment on community participation in village development in the Jayapura Regency and establishes a model for community empowerment and participation in regional development, using the quantitative approach. Primary data is collected from respondents through questionnaires, interview guides, and on-site observation. Respondents are chosen using the cluster sampling technique (with two or more respondents) to determine sample areas (districts and villages), and respondents from sample villages are chosen using the proportional random sampling technique. Field data is processed and analyzed using the structural path analysis technique and the qualitative-descriptive analysis. According to research findings: (1) participation in village development is influenced by community empowerment, which is shaped by conducive situation, community capacity, and community protection (2) the participatory dimensions in village development are planning, implementation, utilization, and maintenance, and evaluation is partially determined by the significant influence from conducive situation and community capacity. It is our hope that this review on community empowerment and participation in development can contribute to transforming community members into the main agents of development, therefore leading to a development that is ?from, by, and for? the community."

"Abstract. Public trust is a very essential and fundamental element to the legitimacy of public administration. Moreover, the local government is obliged to serve the community. Without public trust, many policies may have serious problems. Therefore, it is necessary to maintain and enhance public trust. A highly committed public trust will allow public administrators to receive good judgment, which is, necessary in the policy-making process. This paper is carefully seeing through some findings of a deliberative public policy formulation, especially in the planning and budgeting areas. The qualitative study was conducted in the Probolinggo regency from 2008 to early 2011. Data were collected through participant and non-participant observation, focus group discussions, in-depth interviews, as well as search of relevant documents. The findings of this study indicate the existence of change in public which in the current situation requires a commitment of local political elite to open public places. Commitment to the use of public places, in the application of the transparency principles, participation and accountability in public policy formulation process, will bring back public trust to the local government; especially if the local society feels and believes that the deliberative public participation will significantly affect the final result of the policy formulation.Abstrak. Kepercayaan publik adalah elemen yang sangat penting dan mendasar untuk mendapatkan administrasi publik yang sah. Terlebih lagi, pemerintah daerah berkewajiban untuk melayani masyarakat. Tanpa kepercayaan publik, banyak kebijakan akan menemui masalah-masalah yang serius. Karenanya, adalah sangat perlu untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik. Kepercayaan publik yang berkomitmen akan memungkinkan administratur publik untuk mendapatkan penilaian yang baik, yang mana diperlukan di dalam hal proses penyusunan kebijakan. Makalah ini melihat dengan sangat hati-hati beberapa temuan di dalam formulasi kebijakan publik yang bersifat deliberatif, terutama di dalam area perencanaan dan penganggaran. Studi kualitatif ini dilakukan di kabupaten Probolinggo dari tahun 2008 sampai awal 2011. Data dikumpulkan dengan jalan pengamatan partisipatif dan non-partisipatif, diskusi kelompok terarah, wawancara mendalam dan penelitian dokumen-dokumen terkait. Temuan dari penelitian ini menunjukkan adanya perubahan di masyarakat, yang mana – di dalam situasi sekarang ini – membutuhkan komitmen dari elit politik lokal untuk membuka ruang-ruang publik. Komitmen untuk menggunakan ruang-ruang publik, dalam hal penerapan prinsip keterbukaan, partisipasi dan akuntabilitas di dalam formulasi kebijakan publik, akan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah; terutama bila masyarakat setempat merasa dan percaya bahwa keikutsertaan masyarakat secara sukarela akan memengaruhi secara bermakna hasil akhir dari formulasi kebijakan."