Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Abstract. This paper aims to analyze the importance of legitimacy aspect for a government, related to the existence of indigenous people, in the context of local election as the manifestation of democracy. Generally, legitimacy is interpreted in a normative understanding, particularly in its relation to the legal fulfillment of formal requirements that produces a legitimate government. Legitimacy is required to ensure that a government has justifications to implement all of its functions. Moreover, legitimacy is also necessary to ensure the compliance and support of people. Nevertheless, in terms of indigenous peoples, though formal legitimacy is indeed important, it is not the only legitimacy required by the local government. The legitimacy shall also be related to local values upheld by people. Based on the research conducted on the Toraja ethnic group in Tana Toraja, in the perspective of legal pluralism, there are two crucial intersecting governing norms. This study shows the importance of adat values to obtain legitimacy, in the context democratization in Indonesia, and the existence of adat in the implementation of local autonomy. By using several different principles as the bases, the existence of adat and formal law in the implementation of local election show that there is a collaboration effort to make the process of democracy and adat go along well, conferring a legitimacy for the local government despite the uniqueness of the Toraja people.Abstrak. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya aspek legitimasi bagi pemerintah terkait dengan keberadaan masyarakat adat dalam konteks pemilihan kepala daerah sebagai perwujudan demokrasi. Pada umumnya legitimasi ditafsirkan dalam pemahaman yang bersifat normatif terutama dalam kaitannya dengan upaya pemenuhan persyaratan formal berdasarkan hukum dalam menghasilkan suatu pemerintahan yang dianggap sah. Legitimasi dibutuhkan guna memastikan suatu pemerintahan memiliki justifikasi dalam melaksanakan semua fungsinya. Selain itu, legitimasi diperlukan juga untuk memastikan kepatuhan dan dukungan dari masyarakat. Namun terkait dengan keberadaan masyarakat adat, legitimasi formal memang penting namun bukanlah satu-satunya legitimasi yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Legitimasi juga akan terkait dengan nilai-nilai lokal yang diyakini dalam masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada komunitas etnis Toraja di wilayah Tana Toraja, dalam perspektif “legal pluralism”, terdapat dua norma penting yang mengatur yang saling bersinggungan. Tulisan ini menunjukkan pentingnya nilai-nilai “adat” dalam upaya menghasilkan legitimasi dalam konteks demokratisasi Indonesia serta eksistensi keberadaan adat dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dengan beberapa prinsip dasar yang berbeda namun tetap di jadikan landasan, maka keberadaan “adat” dan hukum formal dalam pelaksanaan pilkada, menunjukkan adanya upaya kolaborasi agara proses demokrasi dan “adat” tetap dapat berjalan bersama dalam yang memungkinkan adanya legitimasibagi keberadaan pemerintah daerah dalam konteks keunikan masyarakat Toraja."

"Abstract. Analyzing the root of conflict in the practice of decentralization and transfer of authority from the State to Nagari, it turns out that Nagari has been ?framed? by the State (provincial and district government) to perform its tasks regardless of the original culture and characteristics of the local community as is stated in Law No. 32 of 2004 concerning the Local Government. Nagari in West Sumatera is still a matter to be discussed, with elaborative variables of social stratification and model of kinship and the notably diverse political system (kelarasan koto piliang and bodi chaniago) enriching Nagari with analysis of its democratic transition history, model of participation and model of intervention by the State along the time."

"Abstract. The research aims to describe the profile andrestructuring process of organizational structure of Maros District government. The research uses the theory of organization, concept of local bureaucracy and local government to enrich the study. Through the method of qualitative research and the data analysis technique of interactive model, the research finds that the organizational restructuring of local government was conducted through new formation, merging, division, and removal, either in the structural position, or regional working unit itself. The study also shows the presence of several structural positions and working units that have more than one function. This indicates that the restructuring and functioning of local government organizations has not reflected the rationality of local bureaucracy and shows the complexity of the functions inherent in the organizational structure of local government.Abstrak. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan proses restruktrurisasi dan profil struktur organisasi pemerintahan daerah Kabupaten Maros. Penelitian menggunakan teori organisasi, konsep birokrasi pemerintah daerah (local bureaucracy), konsep pemerintahan daerah (local government) dan perspektif mengenai local bureaucracy untuk memperkaya kajian ini. Melalui metode penelitian kualitatif dan teknik analisis data model interaktif, penelitian ini menemukan bahwa restrukturisasi organisasi pemerinatah daerah dilaksanakan dengan cara pembentukan baru, penggabungan, pemisahan, dan penghapusan, baik pada jabatan struktural maupun satuan perangkat daerah itu sendiri. Hasil kajian menunjukan pula adanya beberapa jabatan dalam struktur dan satuan perangkat daerah yang memiliki lebih dari satu fungsi. Hal ini menandakan bahwa pembangunan struktur dan fungsi organisasi pemerintahan daerah belum mencerminkan rasionalitas birokrasi lokal serta menunjukkan adanya kompleksitas fungsi yang melekat pada suatu struktur organisasi pemerintah daerah."

"This paper examines and empirically test theories of media expousure, cultural capital, government intervention and social disorganization to predict geographic variation in social capital nationally at the country scale of analysis...."

"Abstract. There are three specific objectives outlined in this paper, the first objective is to identify and describe existing condition of institutional arrangement of public services in several local governments, the second objective is to examine problems and challenges in providing public services in the areas of investment, the last is to provide recommendations on institutional models and strategies or innovations which can be applied in order to improve performance in investment services; undertanding how regional goverment institutions can contribute significantly to improve investment for economic growth. Qualitative method was employed to evaluate the effectiveness of increasing customer satisfactions, reducing red-tape, and improving coordination amongst government institutions, an in- depth interviews conducted with resource persons as respresentatives from stakeholders, including government officials, businessmen (entrepreneurs), and experts from local universities. By evaluating City Government of Batam as the best practice in the institutional arrangement for investment, the main potential contribution of this study is to provide valid information about the most crucial problems and challenges in institutional arrangement for investment affairs in local government to which their investment target could be achieved by using the institutional model provided. Abstrak. Ada tiga tujuan tertentu yang digariskan di dalam makalah ini, tujuan pertama adalah untuk mengenali dan menjelaskan kondisi yang ada sekarang dari susunan kelembagaan pelayanan publik di beberapa pemerintahan daerah, tujuan kedua adalah untuk mempelajari masalah-masalah dan tantangan-tantangan di dalam hal penyediaan pelayanan publik di daerah-daerah tujuan penanaman modal, tujuan terakhir adalah mengajukan rekomendasi di dalam hal model kelembagaan dan strategi atau inovasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja pelayanan penanaman modal; pemahaman bagaimana lembaga-lembaga pemerintah daerah dapat menyumbang secara bermakna untuk meningkatkan penanaman modal demi bertumbuhnya ekonomi, mengurangi birokrasi dan meningkatkan koordinasi di antara lembaga-lembaga pemerintah. Metode kualitatif digunakan untuk mengevaluasi efektivitas peningkatan kepuasan pelanggan dan meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintah, wawancara mendalam dilakukan dengan para narasumber yang mewakili para pemangku kepentingan, termasuk pejabat pemerintah, pengusaha, dan para ahli dari universitas-universitas setempat. Dengan mengevaluasi Pemerintah Kota Batam sebagai penerapan terbaik dari penataan kelembagaan di dalam hal penanaman modal, kontribusi utama penelitian ini adalah penyediaan informasi yang sahih mengenai masalah-masalah dan tantangan-tantangan yang paling penting yang dihadapi penataan kelembagaan untuk urusan penanaman modal di pemerintah daerah dalam rangka mencapai target penanaman modal melalui penggunaan modal penataan kelembagaan yang tersedia."

"ABSTRAKSalah satu urusan pemerintahan dalam rangka mewujudkan negara kesejahteraan dan pemenuhan hak atas kesehatan adalah menyelenggarakan pelayanan publik di bidang kesehatan. Urusan pemerintahan bidang kesehatan ini dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang membentuk hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pada dasarnya, hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah berada dalam suatu dinamika antara sentralisasi dan desentralisasi. Sejak berlakunya Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan pada tahun 2014, terjadi perubahan dalam hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah. Menggunakan studi kepustakaan, penulis menjelaskan mengenai hubungan kewenangan dan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah serta kewenangan Daerah dalam penyelenggaraan JKN.Kesimpulan: Penyelenggaraan JKN oleh BPJS Kesehatan menjadikan hubungan kewenangan dan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi sangat sentralistik dengan terbatasnya kewenangan yang dimiliki Daerah. Dalam penyelenggaraan JKN, Daerah hanya berwenang dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang diberikan kepadanya dan tidak turut dalam pembiayaan kesehatan oleh JKN.

---

ABSTRACTOne of the government functions in order to realize the welfare state and to fulfill the right to health care is by administering health care public service. In Indonesia, the assignment of government function in health care is divided between a central and local government which then manifest in central and local government relation. Basically, the relation of central and local governments is in the dynamic state between centralization and decentralization. Since National Health Security which managed by Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS-Kesehatan) is started in 2014, there are significant changes in the relation between central and local government, especially in health care assignment. Using the literature study, the researcher explained the assignment function and fiscal relation between central and local government, and the authority of local government in the National Health Security administration.Conclusion: Administration of National Health Security by BPJS Kesehatan has implication to the assignment function and fiscal relation between the central and local government that become highly centralized. The authority of local government is limited to the specified function and has no rule in health financing by National Health Security."

"Berbagai isu strategik yang memengaruhi kinerja pemerintahan daerah di Indonesia sangat kompleks seperti halnya pada pemerintahan daerah di negara lain, sebagaimana diungkapkan pada hasil penelitian-penelitian sebelumnya, antara lain kemampuan fiskal, latar belakang pimpinan daerah sebagai entrepreneur, dan kapasitas manajemen memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintahan daerah. Penelitian ini mencoba untuk melakukan investigasi terhadap isu-isu strategik lainnya yaitu karakteristik daerah, public entrepreneurship, lingkungan strategik, serta penegakan etika dan akuntabilitas apakah sangat penting dan pasti pengaruhnya terhadap kinerja pemerintahan daerah. Sebagai tahap awal penelitian menyeluruh terkait pengaruh public entrepreneurship terhadap kinerja pemerintahan daerah, pemetaan perlu dilakukan untuk memastikan tingkat kepentingan dan kepastian dari asumsi strategik tersebut dengan pendekatan Strategy Assumption Surfacing Test (SAST) yang melibatkan pakar secara terbatas melalui penyebaran kuesioner dan Focus Group Discussion (FGD). Hasil olah data atas jawaban kuesioner mengindikasikan variabel karakteristik pemerintahan daerah dan elemen-elemennya (aset daerah, kapasitas fiskal, kapasitas manajemen dan perilaku kewirausahaan), public entrepreneurship (inovasi, kreativitas, proaktivitas, risk-taking dan orientasi kepentingan publik) merupakan asumsi strategik yang penting dan cukup pasti pengaruhnya terhadap kinerja pemerintahan daerah di Indonesia.

---

Various strategic issues that have an effect towards the performance of local governments in Indonesia are very complex just like the local governments in other countries, as investigated on previous researches. These strategic issues, which include the fiscal capacity, the background of the local leaders as entrepreneurs, and the capacity of management, would have significant influence towards the performance of local governments. This research tries to conduct the investigation towards other strategic issues i.e. the characteristics of local governments, the public entrepreneurship, the strategic environment, and the enforcement of ethics and accountability of bureaucracy, which is both very important and very certain in terms of the influence towards the performance of local governments. As the initial phase of thorough research is related to the influence of public entrepreneurship towards the performance of local government, the mapping needs to be conducted in order to ensure the level of importance and certainty of the strategic issues with the use of the Strategic Assumption Surfacing Test (SAST) approach involving the selected experts through limited Focus Group Discussion (FGD). The results of data processing would give an overview that the characteristics of local governments and its elements (the regional assets, the fiscal capacity, the capacity of management and entrepreneurial behavior), the public entrepreneurship (innovation, the creativity of the individuals within bureaucracy, proactiveness, risk-taking and public-oriented) are the strategic issues, which are important and certainly influence the performance of local governments in Indonesia."

"Abstract. Together with the implementation of local autonomy, Indonesia implemented the concept of fiscal decentralization,manifested through the local government’s authority to collect tax and retribution. The implementation process of such policy,however, still triggers certain problems, such as people’s perception of tax as burdensome obligation without any right ofcounter-achievement (compensation) for its payment. This research aims to study the paradigm change of local tax, viewedfrom three aspects: (1) the paradigm shift of local tax in Indonesian governance system, (2) new paradigm of local tax, (3) theeffect of local tax paradigm change toward local developments. The approach used is qualitative with data collection techniquesof observation, in-depth interview and literature study. The result shows that the paradigm change of local tax is necessary sincethere is a spectrum of democracy development in society due to the fact that the revenue from local retribution is less than therevenue from local tax. As a consequence, local tax paradigm should be altered i.e. local tax must give counter-achievementfor the related tax sectors. Hence, local tax paradigm change shall increasingly influence the taxpayers to obediently fulfill theirobligation of paying local tax since they may directly enjoy the benefit of their tax."