Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Abstract. There are three specific objectives outlined in this paper, the first objective is to identify and describe existing condition of institutional arrangement of public services in several local governments, the second objective is to examine problems and challenges in providing public services in the areas of investment, the last is to provide recommendations on institutional models and strategies or innovations which can be applied in order to improve performance in investment services; undertanding how regional goverment institutions can contribute significantly to improve investment for economic growth. Qualitative method was employed to evaluate the effectiveness of increasing customer satisfactions, reducing red-tape, and improving coordination amongst government institutions, an in- depth interviews conducted with resource persons as respresentatives from stakeholders, including government officials, businessmen (entrepreneurs), and experts from local universities. By evaluating City Government of Batam as the best practice in the institutional arrangement for investment, the main potential contribution of this study is to provide valid information about the most crucial problems and challenges in institutional arrangement for investment affairs in local government to which their investment target could be achieved by using the institutional model provided. Abstrak. Ada tiga tujuan tertentu yang digariskan di dalam makalah ini, tujuan pertama adalah untuk mengenali dan menjelaskan kondisi yang ada sekarang dari susunan kelembagaan pelayanan publik di beberapa pemerintahan daerah, tujuan kedua adalah untuk mempelajari masalah-masalah dan tantangan-tantangan di dalam hal penyediaan pelayanan publik di daerah-daerah tujuan penanaman modal, tujuan terakhir adalah mengajukan rekomendasi di dalam hal model kelembagaan dan strategi atau inovasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja pelayanan penanaman modal; pemahaman bagaimana lembaga-lembaga pemerintah daerah dapat menyumbang secara bermakna untuk meningkatkan penanaman modal demi bertumbuhnya ekonomi, mengurangi birokrasi dan meningkatkan koordinasi di antara lembaga-lembaga pemerintah. Metode kualitatif digunakan untuk mengevaluasi efektivitas peningkatan kepuasan pelanggan dan meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintah, wawancara mendalam dilakukan dengan para narasumber yang mewakili para pemangku kepentingan, termasuk pejabat pemerintah, pengusaha, dan para ahli dari universitas-universitas setempat. Dengan mengevaluasi Pemerintah Kota Batam sebagai penerapan terbaik dari penataan kelembagaan di dalam hal penanaman modal, kontribusi utama penelitian ini adalah penyediaan informasi yang sahih mengenai masalah-masalah dan tantangan-tantangan yang paling penting yang dihadapi penataan kelembagaan untuk urusan penanaman modal di pemerintah daerah dalam rangka mencapai target penanaman modal melalui penggunaan modal penataan kelembagaan yang tersedia."

"Abstract. The research aims to describe the profile andrestructuring process of organizational structure of Maros District government. The research uses the theory of organization, concept of local bureaucracy and local government to enrich the study. Through the method of qualitative research and the data analysis technique of interactive model, the research finds that the organizational restructuring of local government was conducted through new formation, merging, division, and removal, either in the structural position, or regional working unit itself. The study also shows the presence of several structural positions and working units that have more than one function. This indicates that the restructuring and functioning of local government organizations has not reflected the rationality of local bureaucracy and shows the complexity of the functions inherent in the organizational structure of local government.Abstrak. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan proses restruktrurisasi dan profil struktur organisasi pemerintahan daerah Kabupaten Maros. Penelitian menggunakan teori organisasi, konsep birokrasi pemerintah daerah (local bureaucracy), konsep pemerintahan daerah (local government) dan perspektif mengenai local bureaucracy untuk memperkaya kajian ini. Melalui metode penelitian kualitatif dan teknik analisis data model interaktif, penelitian ini menemukan bahwa restrukturisasi organisasi pemerinatah daerah dilaksanakan dengan cara pembentukan baru, penggabungan, pemisahan, dan penghapusan, baik pada jabatan struktural maupun satuan perangkat daerah itu sendiri. Hasil kajian menunjukan pula adanya beberapa jabatan dalam struktur dan satuan perangkat daerah yang memiliki lebih dari satu fungsi. Hal ini menandakan bahwa pembangunan struktur dan fungsi organisasi pemerintahan daerah belum mencerminkan rasionalitas birokrasi lokal serta menunjukkan adanya kompleksitas fungsi yang melekat pada suatu struktur organisasi pemerintah daerah."

"Abstract. This paper aims to analyze the importance of legitimacy aspect for a government, related to the existence of indigenous people, in the context of local election as the manifestation of democracy. Generally, legitimacy is interpreted in a normative understanding, particularly in its relation to the legal fulfillment of formal requirements that produces a legitimate government. Legitimacy is required to ensure that a government has justifications to implement all of its functions. Moreover, legitimacy is also necessary to ensure the compliance and support of people. Nevertheless, in terms of indigenous peoples, though formal legitimacy is indeed important, it is not the only legitimacy required by the local government. The legitimacy shall also be related to local values upheld by people. Based on the research conducted on the Toraja ethnic group in Tana Toraja, in the perspective of legal pluralism, there are two crucial intersecting governing norms. This study shows the importance of adat values to obtain legitimacy, in the context democratization in Indonesia, and the existence of adat in the implementation of local autonomy. By using several different principles as the bases, the existence of adat and formal law in the implementation of local election show that there is a collaboration effort to make the process of democracy and adat go along well, conferring a legitimacy for the local government despite the uniqueness of the Toraja people.Abstrak. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya aspek legitimasi bagi pemerintah terkait dengan keberadaan masyarakat adat dalam konteks pemilihan kepala daerah sebagai perwujudan demokrasi. Pada umumnya legitimasi ditafsirkan dalam pemahaman yang bersifat normatif terutama dalam kaitannya dengan upaya pemenuhan persyaratan formal berdasarkan hukum dalam menghasilkan suatu pemerintahan yang dianggap sah. Legitimasi dibutuhkan guna memastikan suatu pemerintahan memiliki justifikasi dalam melaksanakan semua fungsinya. Selain itu, legitimasi diperlukan juga untuk memastikan kepatuhan dan dukungan dari masyarakat. Namun terkait dengan keberadaan masyarakat adat, legitimasi formal memang penting namun bukanlah satu-satunya legitimasi yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Legitimasi juga akan terkait dengan nilai-nilai lokal yang diyakini dalam masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada komunitas etnis Toraja di wilayah Tana Toraja, dalam perspektif “legal pluralism”, terdapat dua norma penting yang mengatur yang saling bersinggungan. Tulisan ini menunjukkan pentingnya nilai-nilai “adat” dalam upaya menghasilkan legitimasi dalam konteks demokratisasi Indonesia serta eksistensi keberadaan adat dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dengan beberapa prinsip dasar yang berbeda namun tetap di jadikan landasan, maka keberadaan “adat” dan hukum formal dalam pelaksanaan pilkada, menunjukkan adanya upaya kolaborasi agara proses demokrasi dan “adat” tetap dapat berjalan bersama dalam yang memungkinkan adanya legitimasibagi keberadaan pemerintah daerah dalam konteks keunikan masyarakat Toraja."

"This research aims to generate general picture of Direct Election for Regional Leader?s (Pemilukada) funding, identify the main problem concerning Pemilukada budget, and suggest practical recommendation on managing Pemilukada budget. This is a qualitative research, using the data collection techniques of in-depth interview and Focus Group Discussion, as well as document analysis on Pemilukada budget and Regional Budget (APBD). The location of the research is in Solok and Bandung District. Both are chosen based on their characteristic of Pemilukada budget best practice and their regional fiscal capacity. The result of this research is a model for Pemilukada budget as instructed by the Law that at present has not been effective in minimizing various problems concerning the implementation of general election at regional level. Pemilukada is budgeted in APBD, heavily encumbering regional finance; therefore regional government?s work plan should be rationalized on the fiscal year of Pemilukada. Recommendation for a model for funding Pemilukada is to budget Pemilukada through National Budget (APBN).

---

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran umum tentang pembiayaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), mengidentifikasi persoalan utama yang terkait dengan anggaran Pemilukada, dan memberikan rekomendasi praktis pengelolaan anggaran Pemilukada. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan kelompok diskusi terfokus serta melakukan analisis dokumen pembiayaan Pemilukada dan Angaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD). Lokasi penelitian ini adalah Kota Solok dan Kabupaten Bandung. Keduanya dipilih melalui karakteristik best practice pembiayaan Pemilukada dan berdasarkan kapasitas fiskal daerah. Hasil penelitian ini adalah model penganggaran Pemilukada yang diamanatkan oleh Undang-Undang saat ini belum efektif dalam meminimalisir pelbagai persoalan dalam pelaksanaan pesta demokrasi di tingkat daerah. Pemilukada yang dianggarkan dalam APBD sangat membebani keuangan daerah, sehingga rencana kerja pemerintah daerah sebaiknya dirasionalisasi pada tahun anggaran diadakannya Pemilukada. Rekomendasi untuk model pembiayaan anggaran Pemilukada adalah Pemilukada sebaiknya dianggarkan melalui Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN)."

"ABSTRAKSalah satu urusan pemerintahan dalam rangka mewujudkan negara kesejahteraan dan pemenuhan hak atas kesehatan adalah menyelenggarakan pelayanan publik di bidang kesehatan. Urusan pemerintahan bidang kesehatan ini dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang membentuk hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pada dasarnya, hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah berada dalam suatu dinamika antara sentralisasi dan desentralisasi. Sejak berlakunya Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan pada tahun 2014, terjadi perubahan dalam hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah. Menggunakan studi kepustakaan, penulis menjelaskan mengenai hubungan kewenangan dan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah serta kewenangan Daerah dalam penyelenggaraan JKN.Kesimpulan: Penyelenggaraan JKN oleh BPJS Kesehatan menjadikan hubungan kewenangan dan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi sangat sentralistik dengan terbatasnya kewenangan yang dimiliki Daerah. Dalam penyelenggaraan JKN, Daerah hanya berwenang dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang diberikan kepadanya dan tidak turut dalam pembiayaan kesehatan oleh JKN.

---

ABSTRACTOne of the government functions in order to realize the welfare state and to fulfill the right to health care is by administering health care public service. In Indonesia, the assignment of government function in health care is divided between a central and local government which then manifest in central and local government relation. Basically, the relation of central and local governments is in the dynamic state between centralization and decentralization. Since National Health Security which managed by Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS-Kesehatan) is started in 2014, there are significant changes in the relation between central and local government, especially in health care assignment. Using the literature study, the researcher explained the assignment function and fiscal relation between central and local government, and the authority of local government in the National Health Security administration.Conclusion: Administration of National Health Security by BPJS Kesehatan has implication to the assignment function and fiscal relation between the central and local government that become highly centralized. The authority of local government is limited to the specified function and has no rule in health financing by National Health Security."

"Abstract. This research is intended to analyze learning organization (LO) in improving academic services quality in Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. It is conducted through a mixed-method approach. The qualitative data analysis employed is the model of Miles and Huberman. There are three phases involved in this method, namely data reduction, data display, and conclusion drawing/verification. Whereas, the quantitative data employed is the double regression analysis. At the end of the research, it is shown that UIN Syarif Hidayatullah can be considered as a learning organization. Its system processes, such as Learning Audit and Reviewing and Learning Development have contributed to the learning improvement, better educational program and learning self reviewing, and personal mastery is the characteristics shown by UIN Syarif Hidayatullah which is important in its acknowledgement as learning organization. UIN Syarif Hidayatullah is considered as an organization encouraging innovation, risk taking or creativity at a wider organizational level. It has a required good balance between local innovation and strategic objectives of the system. The quantitative analysis has also proven UIN Syarif Hidayatullah as a learning organization. Systemic thinking, mental models, personal mastery, shared vision, tim learning, trust, commitment, and effective communication channels are adopted, all of which have positive impact to the academic services quality."

"The purpose of this research paper is to analyze the implementation of corporate governance at the Regional Development Banks, or locally known as Bank Pembangunan Daerah, in Indonesia. The focus of this study is on the role and the position of the governing body or board as well as the relations between governance in micro context and macro condition in the framework of institutional theory. The kind of paradigm that is used in this research paper is the post-positivist paradigm by using mixed methods. To analyze the implementation of corporate governance, this research paper is using several key actors: BOD's Size, Board of Commissioners Size, Board of Independent Commissioners Size, Audit Committee's Size, Block-holder Ownership, Risk Monitoring Committee, and Nomination and Remuneration Committee. The results of this research paper indicate that Bank Pembangunan Daerah merely fulfill the requirements of important tools in the implementation of corporate governance. In the end, this will influence the manageability of risk management and compliance process. This condition has positioned the importance of the existence of board in the form of both board of commissioners and board of directors in the management and the achievements of the performance of Bank Pembangunan Daerah (BPDs). In the perspective of corporate governance theorizing that is related to the institutional approach, board can be the balancing power in the context of the diversity of agents that display the relationship patterns not only in the micro-level that involve principal, management, and employees, but also in the macro condition such as legal system in the forms of regulations, social and cultural system, and political system in the form of relations between companies and both legislative and executive institutions. This is related to the strong influence of bureaucracy and political institutions that demonstrate the emergence of conflicting objectives and political interference in the management of Bank Pembangunan Daerah. This condition emerges as the consequences of the existence of Bank Pembangunan Daerah as regional-owned enterprises (BUMDs) that has dual functions, namely as a business enterprise that focuses on making profits as well as an agent of regional development and providing services to the public.

---

Penelitian ini menganalisis pelaksanaan corporate governance pada Bank Pembangunan Daerah. Kajian difokuskan pada peran dan kedudukan board serta hubungan antara tata kelola pada konteks mikro dan kondisi makro dalam kerangka pendekatan institutional theory. Penelitian ini menggunakan paradigma post positivs dengan menggunakan mix method. Untuk menganalisis pelaksanaan corporate governance, penelitian ini menggunakan proksi: BOD Size, Board of Commisioner Size, Board of Independent Commisioner Size, Audit Commite Size, Blockholder Ownership, Risk Monitoring Committee, dan Nomination and Remuneretion Committee. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Pembangunan Daerah baru sebatas memenuhi ketentuan pemenuhan organ-organ penting dalam pelaksanaan corporate governance. Hal ini pada akhirnya mempengaruhi pengelolaan manajemen risiko (risk management) dan compliance process. Kondisi ini memposisikan pentingnya keberadaan board dalam wujud dewan komisaris maupun direksi dalam pengelolaan dan pencapaian kinerja Bank Pembangunan Daerah (BPD). Dalam perspektif teorisasi corporate governance yang terkait dengan pendekatan institusional, board dapat menjadi kekuatan penyeimbang dalam konteks keberagaman aktor (agent) yang menunjukkan pola hubungan tidak saja dalam tataran mikro yang melibatkan pemilik (principal), management, dan pekerja, tetapi juga kondisi makro seperti sistem hukum dalam bentuk regulasi, sistem sosial dan budaya, dan sistem politik dalam bentuk hubungan antara perusahaan dengan lembaga legislatif dan eksekutif. Hal ini berkaitan dengan kuatnya pengaruh birokrat dan institusi politik yang menunjukkan munculnya conflicting objective dan political interference dalam pengelolaan Bank Pembangunan Daerah. Kondisi ini muncul sebagai konsekuensi dari keberadaan Bank Pembangunan Daerah sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memiliki fungsi ganda yaitu sebagai entitas bisnis yang berorientasi pada pencapaian keuntungan dan juga sebagai agent of regional development dan melayani kepentingan masyarakat."

"The word "ambidexterity" can be interpreted as the capability of an organization that simultaneously implement innovation activities both in exploratory and exploitative manner. The organization that implement these two types of innovation activity is called ambidextrous organization. In general, the studies on ambidextrous organization in the past mainly focused on structural ambidexterity whereas studies on contextual ambidexterity still got less attention. The contextual ambidexterity can be achieved through the provision of context that allow employees to implement both activities on exploration and exploitation. The Depok City in West Java was one of the municipalities that see a growing number of small and medium enterprises (SMEs). According to a data from the Depok Agency for Markets, Cooperatives and SMEs, the total number of SMEs was 2,400 units, consisting of 2,352 smaller merchants and 48 medium enterprises. The aim of this research paper was to elaborate on how far the SMEs in Depok could adopt the study of contextual ambidexterity. The research itself utilized qualitative approach with mixed methods research as its methodology by the use of questionnaires and in-depth interviews. The questionnaires were distributed to the owners of SMEs with purposive sampling technique whereas in-depth interviews were conducted on SME actors. The measurement on contextual ambidexterity was conducted with the instrument that was developed by Ghosbal and Bartlett (in Birkinshaw and Gibson, 2004). The research results indicated the capability of an organization to innovate was created through the context of organization in the form of performance management and social support. The designs of both performance management and social support from the organization could provide the context that would support the employees to perform innovative acts both in exploitative and exploratory sense.

---

Ambidexterity dapat diartikan sebagai kemampuan organisasi yang secara simultan melaksanakan aktivitas inovasi baik secara eksploratif maupun eksploitatif. Organisasi yang melakukan kedua jenis aktivitas inovasi ini disebut ambidextrous organization. Umumnya kajian ambidextrous organization lebih banyak berfokus pada structural ambidexterity sedangkan penelitian yang mengkaji contextual ambidexterity masih kurang mendapat perhatian. Contextual ambidexterity dapat dicapai melalui penyediaan konteks yang dapat memberikan ruang bagi karyawan untuk melaksanakan aktivitas eksplorasi dan eksploitasi. Kota Depok merupakan salah satu kota dengan jumlah UMKM yang semakin berkembang. Berdasarkan data Dinas Pasar, Koperasi dan UMKM Kota Depok, jumlah UMKM di Depok adalah 2.400 unit, yang terdiri dari 2.352 pedagang kecil dan 48 usaha menengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi tentang sejauh mana Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) di kota Depok dapat mengadopsi pembelajaran contextual ambidexterity. Penelitian ini mengggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian berupa mix methode dengan menggunakan kuesioner dan wawancara mendalam. Kuesioner diberikan kepada pemilik UMKM dengan teknik pengambilan sampel secara purposive sementara wawancara mendalam dilakukan terhadap pemilik UMKM. Pengukuran atas contextual ambidexterity menggunakan instrumen yang dikemukakan oleh Ghosbal dan Bartlett (dalam Birkinshaw dan Gibson, 2004). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapabilitas organisasi di dalam berinovasi tercipta melalui konteks organisasi berupa manajemen kinerja dan dukungan sosial. Disain manajemen kinerja dan dukungan sosial dari organisasi menyediakan konteks yang dapat mendukung karyawan untuk berperilaku inovatif baik secara eksploitatif maupun eksploratif."