Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Abstract. Towards the end of implementation period of Millennium Development Goals (MDGs), it is important to understand how far we have achieved it, what the best practice is and what has gone wrong. Looking at the achievement figure, it describes that we have not been far away from our starting point. Lack of power and ability are the main reasons. So it is time to look around. The country has many huge industries that have power and competency. The country has legal protection to ask the industries to cooperate, to coordinate and work together towards achieving MDGs. Industries, obligatory by law, and also some of them motivated by altruism must perform corporate social responsibility activities. This research describes the ongoing synergies that occurred in many ways in order to create better society and environment, which will lead to MDGs achievement.Abstrak. Menjelang akhir periode pelaksanaan Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals-MDGs), penting untuk mengetahui seberapa jauh pencapaiannya, hal terbaik yang telah dilakukan, dan apa saja yang keliru. Grafik pencapaian menampilkan bahwa sebenarnya kita masih berada dekat dengan titik awal ketika program dicanangkan. Kurangnya kekuatan dan kemampuan adalah alasan utama, maka sekarang ini adalah saatnya melihat lingkungan sekitar. Negara ini memiliki banyak industri besar yang memiliki kekuatan dan kompetensi. Negara juga memiliki payung hukum untuk mendorong sektor industri agar mau bekerjasama, berkoordinasi dan bahu membahu mencapai tujuan-tujuan yang terangkum dalam MDGs. Sektor industri, diwajibkan oleh hukum, dan beberapa juga termotivasi oleh aliran altruistik, harus menunjukkan kinerja kegiatan tanggung jawab sosial. Penelitian menjabarkan sinergi yang terlaksana dalam berbagai kegiatan, dalam rangka menciptakan kondisi masyarakat dan lingkungan yang lebih baik. Sehingga, pada akhirnya akan berujung pada pencapaian MDGs."

"Abstract. In order to effectively align corporate social responsibility (CSR) with the poverty reduction agenda, corporations need to be more inclusive and collaborative with other actors. Cross-sector partnerships in the implementation of CSR have been an emerging approach and practice, as promoted by public administration scholars. Key actors in the partnerships may come from the government, civil society represented by non-governmental organizations (NGOs), and corporations. However, designing successful effective partnerships that are relevant to cross-sector dynamics and political contexts has been proven to be particularly challenging, especially in emerging economies and new democracies, such as Indonesia. This paper provides key characteristics of effective cross-sector partnerships that have been derived from an examination of three case studies in Indonesia and Tanzania. They represent cross-sector partnerships with differing scope and depth. Throughout this paper, one can observe and extract key characteristics of effective partnerships based on three case studies of which a model for each is described. In particular, characteristics utilized for assessing the effectiveness of the models include ownership, alignment and synchronization, accountability, reduced dependency, resource sharing, along with representation and legitimacy.Abstrak. Agar tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan semakin relevan dengan agenda pengurangan kemiskinan, perusahaan perlu lebih inklusif dan kolaboratif dengan aktor-aktor lain. Kemitraan lintas-pihak (cross-sector partnership) dewasa ini telah menjadi tren pendekatan dan praktik TJSL, sebagaimana dipromosikan para ahli administrasi publik. Aktor-aktor kunci yang potensial sebagai mitra perusahaan bisa berasal dari elemen pemerintah, dan masyarakat sipil yang dalam hal ini organisasi non-pemerintah. Meski demikian, mendesain kemitraan yang efektif dan relevan bagi suatu konteks dan dinamika politik ternyata merupakan tantangan tersendiri, khususnya bagi Negara seperti Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dan demokrasi baru. Sebagai upaya menjawab tantangan itu, artikel ini membahas karakteristik kunci kemitraan lintas sektor yang efektif, yang dielaborasi dari dua studi kasus di Indonesia dan satu kasus di Tanzania. Ketiganya mewakili model kemitraan dengan jangkauan lingkup dan kedalaman keterlibatan yang berbeda. Dalam tulisan ini, karakteristik kunci dari kemitraan yang efektif ditelaah dan diperas dari pembahasan tiga studi kasus tersebut. Hasilnya adalah karakteristik-karakteristik kunci yang meliputi rasa kepemilikan, keterkaitan dan sinkronisasi, akuntabilitas, berkurangnya ketergantungan, pembagian sumber daya, serta representasi dan legitimasi."

"The purpose of this research paper is to analyze the implementation of corporate governance at the Regional Development Banks, or locally known as Bank Pembangunan Daerah, in Indonesia. The focus of this study is on the role and the position of the governing body or board as well as the relations between governance in micro context and macro condition in the framework of institutional theory. The kind of paradigm that is used in this research paper is the post-positivist paradigm by using mixed methods. To analyze the implementation of corporate governance, this research paper is using several key actors: BOD's Size, Board of Commissioners Size, Board of Independent Commissioners Size, Audit Committee's Size, Block-holder Ownership, Risk Monitoring Committee, and Nomination and Remuneration Committee. The results of this research paper indicate that Bank Pembangunan Daerah merely fulfill the requirements of important tools in the implementation of corporate governance. In the end, this will influence the manageability of risk management and compliance process. This condition has positioned the importance of the existence of board in the form of both board of commissioners and board of directors in the management and the achievements of the performance of Bank Pembangunan Daerah (BPDs). In the perspective of corporate governance theorizing that is related to the institutional approach, board can be the balancing power in the context of the diversity of agents that display the relationship patterns not only in the micro-level that involve principal, management, and employees, but also in the macro condition such as legal system in the forms of regulations, social and cultural system, and political system in the form of relations between companies and both legislative and executive institutions. This is related to the strong influence of bureaucracy and political institutions that demonstrate the emergence of conflicting objectives and political interference in the management of Bank Pembangunan Daerah. This condition emerges as the consequences of the existence of Bank Pembangunan Daerah as regional-owned enterprises (BUMDs) that has dual functions, namely as a business enterprise that focuses on making profits as well as an agent of regional development and providing services to the public.

---

Penelitian ini menganalisis pelaksanaan corporate governance pada Bank Pembangunan Daerah. Kajian difokuskan pada peran dan kedudukan board serta hubungan antara tata kelola pada konteks mikro dan kondisi makro dalam kerangka pendekatan institutional theory. Penelitian ini menggunakan paradigma post positivs dengan menggunakan mix method. Untuk menganalisis pelaksanaan corporate governance, penelitian ini menggunakan proksi: BOD Size, Board of Commisioner Size, Board of Independent Commisioner Size, Audit Commite Size, Blockholder Ownership, Risk Monitoring Committee, dan Nomination and Remuneretion Committee. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Pembangunan Daerah baru sebatas memenuhi ketentuan pemenuhan organ-organ penting dalam pelaksanaan corporate governance. Hal ini pada akhirnya mempengaruhi pengelolaan manajemen risiko (risk management) dan compliance process. Kondisi ini memposisikan pentingnya keberadaan board dalam wujud dewan komisaris maupun direksi dalam pengelolaan dan pencapaian kinerja Bank Pembangunan Daerah (BPD). Dalam perspektif teorisasi corporate governance yang terkait dengan pendekatan institusional, board dapat menjadi kekuatan penyeimbang dalam konteks keberagaman aktor (agent) yang menunjukkan pola hubungan tidak saja dalam tataran mikro yang melibatkan pemilik (principal), management, dan pekerja, tetapi juga kondisi makro seperti sistem hukum dalam bentuk regulasi, sistem sosial dan budaya, dan sistem politik dalam bentuk hubungan antara perusahaan dengan lembaga legislatif dan eksekutif. Hal ini berkaitan dengan kuatnya pengaruh birokrat dan institusi politik yang menunjukkan munculnya conflicting objective dan political interference dalam pengelolaan Bank Pembangunan Daerah. Kondisi ini muncul sebagai konsekuensi dari keberadaan Bank Pembangunan Daerah sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memiliki fungsi ganda yaitu sebagai entitas bisnis yang berorientasi pada pencapaian keuntungan dan juga sebagai agent of regional development dan melayani kepentingan masyarakat."

"Abstract. The development concept applied so far has received criticisms since it is too sectoral- and growth-oriented. This study offers a proposition that social development must – instead, get a central emphasis through developing the fundamental aspects of society, i.e.: structure, culture, and social process. By using data from qualitative research (document study, in depth interview, FGD, and observation) the writing attempts to give an illustration on how Solo Government Central Java Province conducts social development especially for street vendors. The study shows that the inclusive value- and participatory-based social development has been practiced at a certain level in Solo. The article concludes that the local government of Solo has conducted social development by relying more on structural development, through which cultural and social processes are also developed. Furthermore, there have also been dynamic, reciprocal interactions among all aspects in the social development (self-reinforcing) process in Solo. It is the basic message of this writing that, any policy study must direct its concern more towards fundamental elements of societal life, i.e. “structure, culture, and social process” ."

"Leadership refers to one?s capacity to change another party?s behavior as he wishes. Regional leadership has significant influence to build a better quality regional bureaucracy. Bureaucracy reform is a demand that needs to be met to improve bureaucracy?s quality and performance which from time totime suffers stigma from the public.

This research applies qualitative datacollection through in-depth interview with local government, parliament (DPRD), NGO, business people, and public leaders. The result in general indicates that HerryZudianto?s leadership role as seen from Mintzberg theory has been performed well, particularly as seen from dimension of interpersonal roles, informational roles, and decisional roles.

---

Abstrak. Kepemimpinan mengandung makna kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mengubah perilaku pihak lain seperti yang diinginkannya. Kepemimpinan daerah memiliki pengaruh yang signifikan untuk membangun tatanan birokrasi daerah agar semakin berkualitas. Reformasi birokrasi merupakan suatu tuntutan yang harus dipenuhi dalam rangkamemperbaiki kualitas dan kinerja birokrasi yang selama ini seringkali memiliki stigma negatifdi kalangan masyarakat.Penelitian ini menggunakan metode campuran kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif dilakukan dengan penelusuran data statistik mengenai laporan kinerja pemerintah aerah dan Indeks Kepuasan Masyarakat yang selama ini diperoleh Pemerintah Daerah, sedangkan metode kualitatif dilakukan lewat wawancara mendalam dengan pihak pemerintah daerah, DPRD, LSM, pengusaha, dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian secara umum menunjukkan bahwa peran kepemimpinan Herry Zudianto berdasarkan teori Mintzberg sudah berjalan dengan baik dilihat dari dimensi interpersonal roles, informational roles, dan decisional roles."

"The word "ambidexterity" can be interpreted as the capability of an organization that simultaneously implement innovation activities both in exploratory and exploitative manner. The organization that implement these two types of innovation activity is called ambidextrous organization. In general, the studies on ambidextrous organization in the past mainly focused on structural ambidexterity whereas studies on contextual ambidexterity still got less attention. The contextual ambidexterity can be achieved through the provision of context that allow employees to implement both activities on exploration and exploitation. The Depok City in West Java was one of the municipalities that see a growing number of small and medium enterprises (SMEs). According to a data from the Depok Agency for Markets, Cooperatives and SMEs, the total number of SMEs was 2,400 units, consisting of 2,352 smaller merchants and 48 medium enterprises. The aim of this research paper was to elaborate on how far the SMEs in Depok could adopt the study of contextual ambidexterity. The research itself utilized qualitative approach with mixed methods research as its methodology by the use of questionnaires and in-depth interviews. The questionnaires were distributed to the owners of SMEs with purposive sampling technique whereas in-depth interviews were conducted on SME actors. The measurement on contextual ambidexterity was conducted with the instrument that was developed by Ghosbal and Bartlett (in Birkinshaw and Gibson, 2004). The research results indicated the capability of an organization to innovate was created through the context of organization in the form of performance management and social support. The designs of both performance management and social support from the organization could provide the context that would support the employees to perform innovative acts both in exploitative and exploratory sense.

---

Ambidexterity dapat diartikan sebagai kemampuan organisasi yang secara simultan melaksanakan aktivitas inovasi baik secara eksploratif maupun eksploitatif. Organisasi yang melakukan kedua jenis aktivitas inovasi ini disebut ambidextrous organization. Umumnya kajian ambidextrous organization lebih banyak berfokus pada structural ambidexterity sedangkan penelitian yang mengkaji contextual ambidexterity masih kurang mendapat perhatian. Contextual ambidexterity dapat dicapai melalui penyediaan konteks yang dapat memberikan ruang bagi karyawan untuk melaksanakan aktivitas eksplorasi dan eksploitasi. Kota Depok merupakan salah satu kota dengan jumlah UMKM yang semakin berkembang. Berdasarkan data Dinas Pasar, Koperasi dan UMKM Kota Depok, jumlah UMKM di Depok adalah 2.400 unit, yang terdiri dari 2.352 pedagang kecil dan 48 usaha menengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi tentang sejauh mana Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) di kota Depok dapat mengadopsi pembelajaran contextual ambidexterity. Penelitian ini mengggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian berupa mix methode dengan menggunakan kuesioner dan wawancara mendalam. Kuesioner diberikan kepada pemilik UMKM dengan teknik pengambilan sampel secara purposive sementara wawancara mendalam dilakukan terhadap pemilik UMKM. Pengukuran atas contextual ambidexterity menggunakan instrumen yang dikemukakan oleh Ghosbal dan Bartlett (dalam Birkinshaw dan Gibson, 2004). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapabilitas organisasi di dalam berinovasi tercipta melalui konteks organisasi berupa manajemen kinerja dan dukungan sosial. Disain manajemen kinerja dan dukungan sosial dari organisasi menyediakan konteks yang dapat mendukung karyawan untuk berperilaku inovatif baik secara eksploitatif maupun eksploratif."

"Abstract. The research is aimed at describing actors’ conscience (hear / inner-self / sincerity), and to identify other factors that may influence the process of free medical service policy making in the Province of South Sulawesi and the focus of the analysis is about free medical service policy making; how the men behind (we call it as actors) should fight between their conscience and rational thinking the time they argue and propose the policy. By applying qualitative method, data collection of this research is done through an in-depth interview and observation. The results shows that in the policy making process, in general, the actors’ conscience and sincerity only play their role at the latter stage that is when the proposal is being legalised; Other findings say that some factors that could influence their sincerity are the political actors who can control and follow their conscience and give the best in terms of deciding and legalising the policy.Abstrak. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan hati nurani para pelaku, mengidentifikasi faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi proses pelayanan medis gratis di Provinsi Sulawesi Selatan dan fokus dari analisisnya adalah penyusunan kebijakan pelayanan medis gratis; bagaimana orang-orang yang terlibat (kami menyebutnya sebagai pelaku) harus berjuang dengan hati nurani dan pemikiran rasional di saat mereka berargumen dan mengajukan kebijakan ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data di dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses penyusunan kebijakan, secara umum, hati nurani dan ketulusan hati para pelaku hanya berperan di tahap terakhir, yaitu saat usulan kebijakan ini disahkan; temuan lain menyatakan bahwa beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ketulusan para pelaku adalah politikus yang dapat mengendalikan dan mengikuti hati nurani mereka, dan memberikan hal yang terbaik dalam hal memutuskan dan mensahkan kebijakan ini."

"Dalam lingkungan global, regional maupun lokal yang dinamis, perusahaan harus siap menghadapi tantangan perubahan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami hubungan antara budaya organisasi, komitmen organisasi dan kesiapan berubah. Penelitian dilakukan di Kantor Pusat Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 pada bulan Agustus sampai September 2014 dengan responden sebanyak 190 karyawan yang terpilih melalui metode purposive sampling. Alat statistik yang digunakan dalam melakukan analisis adalah Uji-t berpasangan dan Structural Equation Modeling (SEM). Hasil pengujian rataan skor orientasi budaya saat ini dengan skor orientasi budaya yang disukai berbeda secara signifikan. Analisis menggunakan SEM menunjukkan bahwa budaya organisasi saat ini memiliki pengaruh positif terhadap komitmen organisasi tetapi berpengaruh secara negatif terhadap kesiapan berubah. Budaya organisasi yang disukai memiliki pengaruh positif terhadap komitmen organisasi dan kesiapan berubah. Komitmen organisasi memiliki pengaruh positif terhadap kesiapan berubah.

---

In the dynamic global, regional and local environment, organization should be ready to face the challenge of changes. This research aims to understand the relationship between cultural organization, organizational commitment and readiness to change. The research was conducted at Bumiputera 1912 Mutual Life Insurance Company (MLIC) Head Office in August and September 2014 with 190 respondents selected using purposive sampling method. Paired sample t-test and Structural Equation Modeling (SEM) analysis were employed as statistical tools. The results of this study showed that the mean score between existing cultural orientation and preferred cultural orientation differ significantly. SEM analysis found that the existing organizational culture has positive effect on organizational commitment but negatively affects the readiness to change. Preferred organizational culture has a positive effect both on organizational commitment and readiness to change significantly. Organizational commitment has positive effect on readiness to change."

"The objective of this research paper is to examine the influence of internal and external schemes on both the trustworthiness perception and the purchasing decision of the consumers through digital media in Indonesia. The data collection is conducted through online survey of 392 respondents aged 18 or above who have at least conducted one online transaction. The collected data is analyzed using structural equation modeling (SEM) to examine the seven key hypotheses. The results of this study show how internal scheme (the aspects of how the message is transferred and consumer's knowledge) and external scheme (the aspects of the credibility of the e-commerce B2C websites, references and public comments) influence on the trustworthiness of the sites. Furthermore, this trustworthiness aspect influences the consumer's purchasing decision. However, only the external scheme that has a direct influence on consumer's purchasing decision. This study implies that e-commerce also contains elements of consumerism. It is recommended that online consumers realize, understand, able to refrain, and having the motivation to resist consumerism. In addition, the government needs to issue stricter regulations amid the online marketing efforts that are too aggressive and involve various types of the irresponsible external schemes.

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari pengaruh skema internal dan skema eksternal terhadap persepsi layak dipercaya konsumen dan keputusan konsumen untuk melakukan transaksi melalui media elektronik di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui survei secara online terhadap 392 responden yang berumur minimal 18 tahun dengan kriteria setidaktidaknya sudah pernah melakukan transaksi secara online. Data dianalisis dengan menggunakan model persamaan struktural untuk menguji tujuh hipotesis utama penelitian. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa baik skema internal (bagaimana pesan disampaikan kepada konsumen dan aspek-aspek yang berkaitan dengan pengetahuan konsumen) maupun skema eksternal (kredibilitas situs-situs perdagangan antara perusahaan dengan konsumen (B2C) secara online, sumber rujukan, dan aspek-aspek yang berkaitan dengan komentar-komentar yang disajikan oleh pihak-pihak yang melakukan trasaksi pada situs-situs tersebut) mempengaruhi layak dipercayanya situs-situs tersebut. Selanjutnya, persepsi layak dipercayanya situs-situs ini oleh konsumen mempengaruhi keputusan konsumen untuk melakukan transaksi. Kesimpulan ini mengindikasikan secara implisit bahhwa perdagangan secara online mengandung unsur-unsur konsumerisme. Penelitian ini merekomendasikan agar konsumen menyadari, memahami, menahan diri, dan menolak konsumerisme. Selanjutnya, pemerintah perlu menetapkan peraturan yang membatasi kegiatan pemasaran online yang terlalu agresif serta peraturan yang mengurangi berbagai bentuk skema eksternal yang tidak bertanggun jawab terhadap efek negatif konsumerisme yang ditimbulkan oleh perdagangan online."

"Abstract. Public trust is a very essential and fundamental element to the legitimacy of public administration. Moreover, the local government is obliged to serve the community. Without public trust, many policies may have serious problems. Therefore, it is necessary to maintain and enhance public trust. A highly committed public trust will allow public administrators to receive good judgment, which is, necessary in the policy-making process. This paper is carefully seeing through some findings of a deliberative public policy formulation, especially in the planning and budgeting areas. The qualitative study was conducted in the Probolinggo regency from 2008 to early 2011. Data were collected through participant and non-participant observation, focus group discussions, in-depth interviews, as well as search of relevant documents. The findings of this study indicate the existence of change in public which in the current situation requires a commitment of local political elite to open public places. Commitment to the use of public places, in the application of the transparency principles, participation and accountability in public policy formulation process, will bring back public trust to the local government; especially if the local society feels and believes that the deliberative public participation will significantly affect the final result of the policy formulation.Abstrak. Kepercayaan publik adalah elemen yang sangat penting dan mendasar untuk mendapatkan administrasi publik yang sah. Terlebih lagi, pemerintah daerah berkewajiban untuk melayani masyarakat. Tanpa kepercayaan publik, banyak kebijakan akan menemui masalah-masalah yang serius. Karenanya, adalah sangat perlu untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik. Kepercayaan publik yang berkomitmen akan memungkinkan administratur publik untuk mendapatkan penilaian yang baik, yang mana diperlukan di dalam hal proses penyusunan kebijakan. Makalah ini melihat dengan sangat hati-hati beberapa temuan di dalam formulasi kebijakan publik yang bersifat deliberatif, terutama di dalam area perencanaan dan penganggaran. Studi kualitatif ini dilakukan di kabupaten Probolinggo dari tahun 2008 sampai awal 2011. Data dikumpulkan dengan jalan pengamatan partisipatif dan non-partisipatif, diskusi kelompok terarah, wawancara mendalam dan penelitian dokumen-dokumen terkait. Temuan dari penelitian ini menunjukkan adanya perubahan di masyarakat, yang mana – di dalam situasi sekarang ini – membutuhkan komitmen dari elit politik lokal untuk membuka ruang-ruang publik. Komitmen untuk menggunakan ruang-ruang publik, dalam hal penerapan prinsip keterbukaan, partisipasi dan akuntabilitas di dalam formulasi kebijakan publik, akan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah; terutama bila masyarakat setempat merasa dan percaya bahwa keikutsertaan masyarakat secara sukarela akan memengaruhi secara bermakna hasil akhir dari formulasi kebijakan."