Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The word "ambidexterity" can be interpreted as the capability of an organization that simultaneously implement innovation activities both in exploratory and exploitative manner. The organization that implement these two types of innovation activity is called ambidextrous organization. In general, the studies on ambidextrous organization in the past mainly focused on structural ambidexterity whereas studies on contextual ambidexterity still got less attention. The contextual ambidexterity can be achieved through the provision of context that allow employees to implement both activities on exploration and exploitation. The Depok City in West Java was one of the municipalities that see a growing number of small and medium enterprises (SMEs). According to a data from the Depok Agency for Markets, Cooperatives and SMEs, the total number of SMEs was 2,400 units, consisting of 2,352 smaller merchants and 48 medium enterprises. The aim of this research paper was to elaborate on how far the SMEs in Depok could adopt the study of contextual ambidexterity. The research itself utilized qualitative approach with mixed methods research as its methodology by the use of questionnaires and in-depth interviews. The questionnaires were distributed to the owners of SMEs with purposive sampling technique whereas in-depth interviews were conducted on SME actors. The measurement on contextual ambidexterity was conducted with the instrument that was developed by Ghosbal and Bartlett (in Birkinshaw and Gibson, 2004). The research results indicated the capability of an organization to innovate was created through the context of organization in the form of performance management and social support. The designs of both performance management and social support from the organization could provide the context that would support the employees to perform innovative acts both in exploitative and exploratory sense.

---

Ambidexterity dapat diartikan sebagai kemampuan organisasi yang secara simultan melaksanakan aktivitas inovasi baik secara eksploratif maupun eksploitatif. Organisasi yang melakukan kedua jenis aktivitas inovasi ini disebut ambidextrous organization. Umumnya kajian ambidextrous organization lebih banyak berfokus pada structural ambidexterity sedangkan penelitian yang mengkaji contextual ambidexterity masih kurang mendapat perhatian. Contextual ambidexterity dapat dicapai melalui penyediaan konteks yang dapat memberikan ruang bagi karyawan untuk melaksanakan aktivitas eksplorasi dan eksploitasi. Kota Depok merupakan salah satu kota dengan jumlah UMKM yang semakin berkembang. Berdasarkan data Dinas Pasar, Koperasi dan UMKM Kota Depok, jumlah UMKM di Depok adalah 2.400 unit, yang terdiri dari 2.352 pedagang kecil dan 48 usaha menengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi tentang sejauh mana Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) di kota Depok dapat mengadopsi pembelajaran contextual ambidexterity. Penelitian ini mengggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian berupa mix methode dengan menggunakan kuesioner dan wawancara mendalam. Kuesioner diberikan kepada pemilik UMKM dengan teknik pengambilan sampel secara purposive sementara wawancara mendalam dilakukan terhadap pemilik UMKM. Pengukuran atas contextual ambidexterity menggunakan instrumen yang dikemukakan oleh Ghosbal dan Bartlett (dalam Birkinshaw dan Gibson, 2004). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapabilitas organisasi di dalam berinovasi tercipta melalui konteks organisasi berupa manajemen kinerja dan dukungan sosial. Disain manajemen kinerja dan dukungan sosial dari organisasi menyediakan konteks yang dapat mendukung karyawan untuk berperilaku inovatif baik secara eksploitatif maupun eksploratif."

"Departed from the innovative programs during the period of Joko Widodo in Surakarta that are still made as the model of the local public service reform, this article aims to discover and analyze the innovations of the Municipal Government of Surakarta (as known as Solo), the revitalization of the traditional market and the management of the street vendors, under the leadership of Joko Widodo (known also as Jokowi) as the mayor (2005 ? 2012) by using to Sound Governance Model. The research uses positivist approach through several data collection techniques, such as, in-depth interview with the program performing actors in the local government and the beneficiary actors; observation; and literature review. The data was collected throughout 2012 ? 2013 after Joko Widodo is no longer the incumbent Mayor, in order that the information of the innovations sustainability can be noticed. The outcome was analyzed as univariate and descriptively towards the dimensions of Sound Governance Model. The study suggests that there is a novel approach in running the innovative program of the traditional market revitalization and the street vendors management through an adaptive environmental development without discarding the orientation toward society-empowerment in Surakarta. Even so, the manifestation of the sound governance has not been related to the refinement of the positive impact for the stakeholders like traders, due to lack grounded from their substantive needs, poor performance management, and also the lacking stakeholder engagement in the program monitoring and evaluation. In contrast to previous existing reports, this research also suggests that the coherence between leadership and administrative capacity is inevitable for the sustainability of the innovation practices.

---

Berangkat dari program inovasi semasa kepemimpinan Joko Widodo di Surakarta yang tetap dijadikan model bagi reformasi pelayanan bagi masyarakat daerah, artikel ini bertujuan mengungkap dan menganalisis program-program inovasi Pemerintahan Kota Surakarta, revitalisasi pasar tradisional dan penataan pedagang kaki lima (PKL), semasa kepemimpinan Joko Widodo sebagai walikota (2005 ? 2012) menurut Model Sound Governance. Dengan pendekatan positivist melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam terhadap para aktor di pemerintahan kota yang menjalankan program dan aktor penerima manfaat, observasi, dan studi kepustakaan, data dikumpulkan pada kurun waktu 2012 ? 2013 setelah Joko Widodo tidak menjadi walikota agar informasi keberlanjutan program inovasi tampak. Hasilnya dianalisis secara univariat secara deskriptif terhadap dimensi-dimensi Sound Governance. Hasil kajian menunjukkan terdapat kebaruan pendekatan dalam pelaksanaan program inovasi revitalisasi pasar tradisional dan penataan PKL melalui daya adaptif terhadap perkembangan lingkungan tanpa meninggalkan orientasi pada pemberdayaan masyarakat di Kota Surakarta. Pun demikian, manifestasi sound governance tersebut belum bertalian dengan peningkatan dampak positif bagi para pemangku kepentingan, seperti pedagang, karena tidak beranjak dari kebutuhan riil mereka dan kekeliruan pengelolaan kinerja, juga miskin pelibatan dalam monitoring dan evaluasi program. Berbeda dengan kajian dan pemberitaan secara umum, telaah ini juga menunjukkan bahwa koherensi antara kepemimpinan dan kapasitas administrasi menjadi tak terelakkan bagi keberlangsungan praktik inovasi."

"Abstract. There are three specific objectives outlined in this paper, the first objective is to identify and describe existing condition of institutional arrangement of public services in several local governments, the second objective is to examine problems and challenges in providing public services in the areas of investment, the last is to provide recommendations on institutional models and strategies or innovations which can be applied in order to improve performance in investment services; undertanding how regional goverment institutions can contribute significantly to improve investment for economic growth. Qualitative method was employed to evaluate the effectiveness of increasing customer satisfactions, reducing red-tape, and improving coordination amongst government institutions, an in- depth interviews conducted with resource persons as respresentatives from stakeholders, including government officials, businessmen (entrepreneurs), and experts from local universities. By evaluating City Government of Batam as the best practice in the institutional arrangement for investment, the main potential contribution of this study is to provide valid information about the most crucial problems and challenges in institutional arrangement for investment affairs in local government to which their investment target could be achieved by using the institutional model provided. Abstrak. Ada tiga tujuan tertentu yang digariskan di dalam makalah ini, tujuan pertama adalah untuk mengenali dan menjelaskan kondisi yang ada sekarang dari susunan kelembagaan pelayanan publik di beberapa pemerintahan daerah, tujuan kedua adalah untuk mempelajari masalah-masalah dan tantangan-tantangan di dalam hal penyediaan pelayanan publik di daerah-daerah tujuan penanaman modal, tujuan terakhir adalah mengajukan rekomendasi di dalam hal model kelembagaan dan strategi atau inovasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja pelayanan penanaman modal; pemahaman bagaimana lembaga-lembaga pemerintah daerah dapat menyumbang secara bermakna untuk meningkatkan penanaman modal demi bertumbuhnya ekonomi, mengurangi birokrasi dan meningkatkan koordinasi di antara lembaga-lembaga pemerintah. Metode kualitatif digunakan untuk mengevaluasi efektivitas peningkatan kepuasan pelanggan dan meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintah, wawancara mendalam dilakukan dengan para narasumber yang mewakili para pemangku kepentingan, termasuk pejabat pemerintah, pengusaha, dan para ahli dari universitas-universitas setempat. Dengan mengevaluasi Pemerintah Kota Batam sebagai penerapan terbaik dari penataan kelembagaan di dalam hal penanaman modal, kontribusi utama penelitian ini adalah penyediaan informasi yang sahih mengenai masalah-masalah dan tantangan-tantangan yang paling penting yang dihadapi penataan kelembagaan untuk urusan penanaman modal di pemerintah daerah dalam rangka mencapai target penanaman modal melalui penggunaan modal penataan kelembagaan yang tersedia."

"Abstract. This article analyses the observation of science & technology (Iptek) and innovation policies in activities of science and technological research, development, and implementation. Science & technology and innovation policies become an important study subject since in some countries this field gives positive effect to competitiveness of a nation. Qualitative approach was selected in studying science & technology and innovation policy in Indonesia since its appropriation with the objective of portraying national policy in science & technology and innovation. Method employed was content analysis qualitative with framing analysis, which in this study refers to concept of science & technological research, development, and implementation. The results of this study shows that national policy of Indonesia during 2000-2011 period were less supportive to development, research, diffusion, and implementation of technology in regions, proven by evidence that there was only few policies supporting the system implementation of science & technological research, development, and implementation in Indonesia.Abstrak. Artikel ini menguraikan tinjauan kebijakan ilmu pengetahuan & teknologi (iptek) dan inovasi dalam kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek. Kebijakan iptek dan inovasi menjadi penting untuk dikaji karena dibeberapa negara bidang ini memberikan pengaruh terhadap daya saing suatu negara. Pendekatan kualitatif dipilih untuk mengkaji kebijakan iptek dan inovasi di Indonesia karena sesuai dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai potret kebijakan nasional bidang iptek dan inovasi. Metode yang dipergunakan adalah analisis isi “content analysis” yang bersifat kualitatif dengan pembingkaian “framing analysis” yang dalam studi ini kerangkanya merujuk pada konsep penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek. Berdasarkan hasil studi ini terungkap bahwa kebijakan nasional Indonesia selama periode 2000–2011 kurang berpihak pada pengembangan, riset, difusi, dan penerapan teknologi di daerah, terbukti dengan keberadaan kebijakan terkait pelaksanaan sistem penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek di Indonesia yang masih sangat minim."

"Dalam lingkungan global, regional maupun lokal yang dinamis, perusahaan harus siap menghadapi tantangan perubahan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami hubungan antara budaya organisasi, komitmen organisasi dan kesiapan berubah. Penelitian dilakukan di Kantor Pusat Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 pada bulan Agustus sampai September 2014 dengan responden sebanyak 190 karyawan yang terpilih melalui metode purposive sampling. Alat statistik yang digunakan dalam melakukan analisis adalah Uji-t berpasangan dan Structural Equation Modeling (SEM). Hasil pengujian rataan skor orientasi budaya saat ini dengan skor orientasi budaya yang disukai berbeda secara signifikan. Analisis menggunakan SEM menunjukkan bahwa budaya organisasi saat ini memiliki pengaruh positif terhadap komitmen organisasi tetapi berpengaruh secara negatif terhadap kesiapan berubah. Budaya organisasi yang disukai memiliki pengaruh positif terhadap komitmen organisasi dan kesiapan berubah. Komitmen organisasi memiliki pengaruh positif terhadap kesiapan berubah.

---

In the dynamic global, regional and local environment, organization should be ready to face the challenge of changes. This research aims to understand the relationship between cultural organization, organizational commitment and readiness to change. The research was conducted at Bumiputera 1912 Mutual Life Insurance Company (MLIC) Head Office in August and September 2014 with 190 respondents selected using purposive sampling method. Paired sample t-test and Structural Equation Modeling (SEM) analysis were employed as statistical tools. The results of this study showed that the mean score between existing cultural orientation and preferred cultural orientation differ significantly. SEM analysis found that the existing organizational culture has positive effect on organizational commitment but negatively affects the readiness to change. Preferred organizational culture has a positive effect both on organizational commitment and readiness to change significantly. Organizational commitment has positive effect on readiness to change."

"The objective of this research paper is to examine the influence of internal and external schemes on both the trustworthiness perception and the purchasing decision of the consumers through digital media in Indonesia. The data collection is conducted through online survey of 392 respondents aged 18 or above who have at least conducted one online transaction. The collected data is analyzed using structural equation modeling (SEM) to examine the seven key hypotheses. The results of this study show how internal scheme (the aspects of how the message is transferred and consumer's knowledge) and external scheme (the aspects of the credibility of the e-commerce B2C websites, references and public comments) influence on the trustworthiness of the sites. Furthermore, this trustworthiness aspect influences the consumer's purchasing decision. However, only the external scheme that has a direct influence on consumer's purchasing decision. This study implies that e-commerce also contains elements of consumerism. It is recommended that online consumers realize, understand, able to refrain, and having the motivation to resist consumerism. In addition, the government needs to issue stricter regulations amid the online marketing efforts that are too aggressive and involve various types of the irresponsible external schemes.

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari pengaruh skema internal dan skema eksternal terhadap persepsi layak dipercaya konsumen dan keputusan konsumen untuk melakukan transaksi melalui media elektronik di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui survei secara online terhadap 392 responden yang berumur minimal 18 tahun dengan kriteria setidaktidaknya sudah pernah melakukan transaksi secara online. Data dianalisis dengan menggunakan model persamaan struktural untuk menguji tujuh hipotesis utama penelitian. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa baik skema internal (bagaimana pesan disampaikan kepada konsumen dan aspek-aspek yang berkaitan dengan pengetahuan konsumen) maupun skema eksternal (kredibilitas situs-situs perdagangan antara perusahaan dengan konsumen (B2C) secara online, sumber rujukan, dan aspek-aspek yang berkaitan dengan komentar-komentar yang disajikan oleh pihak-pihak yang melakukan trasaksi pada situs-situs tersebut) mempengaruhi layak dipercayanya situs-situs tersebut. Selanjutnya, persepsi layak dipercayanya situs-situs ini oleh konsumen mempengaruhi keputusan konsumen untuk melakukan transaksi. Kesimpulan ini mengindikasikan secara implisit bahhwa perdagangan secara online mengandung unsur-unsur konsumerisme. Penelitian ini merekomendasikan agar konsumen menyadari, memahami, menahan diri, dan menolak konsumerisme. Selanjutnya, pemerintah perlu menetapkan peraturan yang membatasi kegiatan pemasaran online yang terlalu agresif serta peraturan yang mengurangi berbagai bentuk skema eksternal yang tidak bertanggun jawab terhadap efek negatif konsumerisme yang ditimbulkan oleh perdagangan online."

"Abstract. Public trust is a very essential and fundamental element to the legitimacy of public administration. Moreover, the local government is obliged to serve the community. Without public trust, many policies may have serious problems. Therefore, it is necessary to maintain and enhance public trust. A highly committed public trust will allow public administrators to receive good judgment, which is, necessary in the policy-making process. This paper is carefully seeing through some findings of a deliberative public policy formulation, especially in the planning and budgeting areas. The qualitative study was conducted in the Probolinggo regency from 2008 to early 2011. Data were collected through participant and non-participant observation, focus group discussions, in-depth interviews, as well as search of relevant documents. The findings of this study indicate the existence of change in public which in the current situation requires a commitment of local political elite to open public places. Commitment to the use of public places, in the application of the transparency principles, participation and accountability in public policy formulation process, will bring back public trust to the local government; especially if the local society feels and believes that the deliberative public participation will significantly affect the final result of the policy formulation.Abstrak. Kepercayaan publik adalah elemen yang sangat penting dan mendasar untuk mendapatkan administrasi publik yang sah. Terlebih lagi, pemerintah daerah berkewajiban untuk melayani masyarakat. Tanpa kepercayaan publik, banyak kebijakan akan menemui masalah-masalah yang serius. Karenanya, adalah sangat perlu untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik. Kepercayaan publik yang berkomitmen akan memungkinkan administratur publik untuk mendapatkan penilaian yang baik, yang mana diperlukan di dalam hal proses penyusunan kebijakan. Makalah ini melihat dengan sangat hati-hati beberapa temuan di dalam formulasi kebijakan publik yang bersifat deliberatif, terutama di dalam area perencanaan dan penganggaran. Studi kualitatif ini dilakukan di kabupaten Probolinggo dari tahun 2008 sampai awal 2011. Data dikumpulkan dengan jalan pengamatan partisipatif dan non-partisipatif, diskusi kelompok terarah, wawancara mendalam dan penelitian dokumen-dokumen terkait. Temuan dari penelitian ini menunjukkan adanya perubahan di masyarakat, yang mana – di dalam situasi sekarang ini – membutuhkan komitmen dari elit politik lokal untuk membuka ruang-ruang publik. Komitmen untuk menggunakan ruang-ruang publik, dalam hal penerapan prinsip keterbukaan, partisipasi dan akuntabilitas di dalam formulasi kebijakan publik, akan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah; terutama bila masyarakat setempat merasa dan percaya bahwa keikutsertaan masyarakat secara sukarela akan memengaruhi secara bermakna hasil akhir dari formulasi kebijakan."

"Transportation problems in Jakarta are very complex. There are three common problems occuring, such as uncontroled numbers of private vehicles, poor and unreliable condition of public transportations, and indisciplined behavior of road users. This study discusses the efforts to handle transportation problems in Jakarta using the concept of sustainable transportation. Using qualitative research method, the results of the study showed that there are some efforts that had to been done in short-term, medium-term and long-term in accordance with the concept of sustainable transportation. In short-term, the efforts are the implementation of direct services and the organizing of public transport. In medium-term, the efforts are the construction of the MRT and LRT, and also the arrangement of pedestrian lanes. Meanwhile, in long term, the government must integrate the spatial policies with transport policy and establish special authority on Jabodetabek transportation. The results also suggest that there are urgencies to have a shift in the paradigm and mindset of both central and local governments, from transportation policies that favor for private vehicles into policies that favor for public transport, as well as the courage and commitment of the provincial government of DKI Jakarta to implement the efforts gradually and sustainably.

---

Permasalahan transportasi di Jakarta sangatlah kompleks dimana terdapat tiga permasalahan umum yang terjadi yakni jumlah kendaraan pribadi yang tidak terkendali, angkutan umum yang masih buruk dan tidak dapat diandalkan, serta perilaku dari para pengguna jalan yang tidak disiplin. Penelitian ini membahas mengenai upaya untuk mengatasi permasalahan transportasi di Jakarta dengan menggunakan konsep transportasi berkelanjutan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan adanya upaya jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang yang sesuai dengan konsep transportasi berkelanjutan. Upaya jangka pendek dilakukan melalui pelaksanaan direct services dan penataan angkutan umum, upaya jangka menengah dilakukan misalnya dengan pembangunan MRT dan LRT dan penataan jalur pejalan kaki, serta jangka panjang melalui integrasi kebijakan tata ruang dengan kebijakan transportasi dan pembentukan otoritas khusus transportasi Jabodetabek. Hasil penelitian juga menyarankan bahwa dibutuhkan adanya perubahan paradigma dan pola pikir dari pemerintah, baik pusat dan daerah, dari kebijakan transportasi yang berpihak kepada kendaraan pribadi menjadi kebijakan yang berpihak kepada transportasi publik dan keberanian serta komitmen dari pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk dapat melaksanakan upaya-upaya tersebut secara bertahap dan berkelanjutan."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas penerapan konsep good governance dalam salah satu program unggulan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI yaitu program Kota Layak Pemuda (KLP) yang terfokus pada penerapan tiga elemen utama dari good governanceyaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam salah satu program unggulan Kota Bandung untuk menuju Kota Layak Pemuda yaitu Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) yang dalam pelaksanaannya melibatkan stakeholders dan berbagai elemen masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penerapan tiga elemen good governancedalam pelaksanaan program KLP studi kasus PIPPK di Kota Bandung, mengorelasikan elemen-elemen tersebut dalam praktik good governance, dan menganalisis penerapan tiga elemen tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif analisis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi literatur, dan studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pemuda Kota Bandung, Dispora Kota Bandung dan Kemenpora RI. Kota Bandung menjadi kota percontohan karena memenuhi indikator yang ditetapkan oleh Kemenpora yaitu adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang kepemudaan (regulasi), tersedianya ruang berekspresi dan kreasi (infrastruktur), keaktifan organisasi dan komunitas pemuda (kelembagaan), dan kemandirian pemuda dalam bidang UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).

---

ABSTRACTThis study discusses the application of the concept of good governance in one of the flagship programs of the Indonesian Ministry of Youth and Sports (Kemenpora), namely the Youth Friendly City Program (KLP) in Bandung which focuses on applying the three main principles of good governance in one of flagship program of Bandung City namely Innovation Development Program and Regional Empowerment (PIPPK). First, the principle of agreement that applies aspects of the importance of aspects of public communication by the government and the right of the community to obtain clear and accurate information. Second, the principle of participation that sees community participation in bureaucratic processes and decision making. Third, the principle of accountability in implementing it answers the needs and asks policy actors. This study aims to discuss and analyze the application of the three elements of good governance in the implementation of the KLP program in Bandung City, and to improve these elements in good governance practices. This study uses descriptive qualitative analysis. Data collection is done by interviews, literature studies, and documentation studies. The research informants consisted of young people from Bandung City, Services of Youth and Sports Bandung City, Bandung City Government and Indonesian Ministry of Youth and Sports Affairs. The city of Bandung is a pilot city because it fulfills the indicators determined by Kemenpora, namely representing Regional Regulations (Perda) on youth (regulations), the availability of expression and creation space (infrastructure), activeness of youth organizations and organizations (safety), and youth independence in the UMKM sector (Micro, Small and Medium Enterprises)."

"Abstract. To get quality manpower, several phases of human resources management activity are needed. The initial phase of human resources management itself is started with recruiting to get eligible candidate. Currently the process of position fulfillment in government agency has been applying open position system, which is known as open bidding. Open position is a promise process that gives opportunity to employees outside the organization to hold position in the organization. The purpose of this system is to expand the scope of employee resources. Thus, the recruting process in open tender that determines the candidate’s success can be categorized into selection phase. If this phase runs well, good quality human resources will be attained as the result.Abstrak. Dalam memperoleh tenaga yang berkualitas diperlukan berbagai tahapan kegiatan pengelolaan sumber daya manusia. Dalam tahap awal manajemen sumber daya manusia dimulai pada tahap perekrutan yang dapat menghasilkan tenaga kandidat yang memenuhi syarat. Saat ini proses pengisian jabatan di instansi pemerintah telah menerapkan sistem mengisi posisi terbuka yang disebut tender terbuka. Posisi terbuka adalah proses janji yang memberikan kesempatan bagi karyawan di luar oraganisasi untuk dapat memegang jabatan dalam organisasi. Tujuan dari sistem ini adalah untuk memperluas lingkup sumber daya karyawan. Oleh karena itu proses perekrutan dalam penawaran terbuka yang menentukan keberhasilan calon yang dapat dimasukkan dalam tahap seleksi. Karena jika hal itu dapat berjalan dengan baik maka hasilnya akan mendapatkan banyak pelamar yang sudah memiliki kualitas yang baik."