Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pangkalan Data Pendidikan Tinggi PDDIKTI adalah basis data yang menghimpun data pendidikan tinggi dari setiap perguruan tinggi di Indonesia. PDDIKTI dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Layanan PDDIKTI Feeder dikembangkan untuk memfasilitasi Perguruan Tinggi mengumpulkan datanya. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan PDDIKTI Feeder di Perguruan tinggi. Technology Acceptance Model TAM dan variable-variabel eksternalnya digunakan untuk melakukan penelitian ini. Variabel-variabel eksternal yang dikembangkan antara lain: Service Quality, User Training, Social Influence, Self Efficacy, Information Quality, Facilitating Condition, dan Compatibility. Structural Equation Modeling SEM digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan dari 248 responden. Hasil menunjukkan bahwa variabel-variabel yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel lain. Diantaranya adalah Social Influence terhadap Intention to Use dan Perceived Usefulness, Information Quality terhadap Perceived Ease of Use dan Perceived Usefulness, User Training terhadap Perceived Ease of Use, Compatibility terhadap Perceived Ease of Use, Facilitating Condition terhadap Intention to Use, Self Efficacy terhadap Perceived Ease of Use dan Service Quality terhadap Perceived Usefulness. Di sisi lain, beberapa variabel tidak memiliki pengaruh signifikan. Diantaranya adalah Service Quality terhadap Perceived Ease of Use, Compatibility terhadap Perceived Usefulness, Facilitating Condition terhadap Perceived Ease of Use, dan Self Efficacy terhadap Perceived Usefulness.

---

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi PDDIKTI is a centralized database that collects data from all higher education institutions in Indonesia. PDDIKTI is managed by Data and Information Center at theMinistry of Research, Technology and Higher Education. PDDIKTI Feeder Services aredeveloped to facilitate universities collecting their data. This study analyzes factors affecting the acceptance of PDDIKTI Feeder Services athigher education institutions. The Technology Acceptance Model TAM and its external variables are used to conduct this research. The external variables are Service Quality, User Training, Social Influence, Self Efficacy, Information Quality, Facilitating Condition, and Compatibility. Structural Equestion Modeling SEM is used to analyze data collected from 248 respondents. The results show some variables that have significant influence on other variables. These are Social Influence to the Intention to Use and Perceived Usefulness, Information Quality to the Perceived Ease of Use and Perceived Usefulness, User Training to the Perceived Ease of Use, Compatibility to the Perceived Ease of Use, Facilitating Condition to the Intention of Use,Service Qualityto the Perceived Usefulness, and finally Self Efficacy to the Perceived Ease of Use. On the other hand, some variables have no significant influence. These are Service Quality to the Perceived Ease of Use, Compatibility to the Perceived Usefulness, Facilitating Condition to the Perceived Ease of Use, and Self Efficacy to the Perceived Usefulness."

"ABSTRAKIdGov-CSIRT melaporkan bahwa selama kurun waktu tahun 2015 terdapat 1.811 insiden keamanan informasi pada sistem informasi milik pemerintah domain go.id . Data tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan TI di lingkungan pemerintahan terutama yang menggunakan domain go.id masih tidak aman dan rentan terhadap serangan. Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu adanya kontrol untuk mengurangi risiko keamanan informasi. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti memiliki 40 sistem informasi berbasis web dengan domain go.id yang digunakan untuk mendukung operasional unit kerja, sehingga pemanfaatan TI di Kemenristekdikti memiliki risiko dan rentan terhadap serangan keamanan informasi. Beberapa ahli menyatakan, keamanan informasi tidak hanya terkait permasalahan teknis saja, tetapi juga terkait dengan orang dalam hal ini pegawai yang berada di dalam internal organisasi. Ahli juga berpendapat bahwa ancaman terbesar keamanan informasi organisasi berasal dari pegawai organisasi tersebut. Hal ini disebabkan pegawai merupakan orang yang paling dekat dan setiap hari bersinggungan dengan data organisasi. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesadaran pegawai Kemenristekdikti terhadap keamanan informasi. Penelitian ini menggunakan variabel pengetahuan, sikap dan perilaku dari Knowledge, Attitude and Behaviour KAB model untuk mengukur tingkat kesadaran pegawai terhadap keamanan informasi. Hasil yang didapat pada penelitian ini adalah tingkat kesadaran pegawai Kemenristekdikti terhadap keamanan informasi berada pada tingkat baik. Berdasarkan ketiga variabel yang digunakan untuk mengukur kesadaran terhadap keamanan informasi, variabel perilaku berada pada tingkat sedang, sedangkan variabel pengetahuan dan sikap berada pada tingkat baik.

---

ABSTRAKIdGov CSIRT reported that during the period of 2015 there were 1,811 incidents of information security at government owned information systems domain go.id . The data indicate that the use of IT in government, especially the use of domain go.id still insecure and vulnerable to attack. Under these conditions, neededcontrols to reduce the risk of information security. Ministry of Research, Technology and Higher Education Kemenristekdikti has 40 web based information systems with domain go.id used to support the unit operation, so that the use of IT in Kemenristekdikti at risk and vulnerable to security attacks information. Some experts said that information security is not only related to technical problems, but also related to the people in this case the employees who were in the internal organization. The expert also believes that the greatest threat comes from the organization 39 s information security employees of the organization. Because an employee is the closed person and daily contact with the organization 39 s data. Under these conditions, this study aims to measure the level of Kemenristekdikti employee rsquo s information security awareness. This study uses knowledge, attitudes and behavior variable from KAB models to measure the level of employees information security awareness. The results of this study is the level of Kemenristekdikti employee rsquo s information security awareness at a good level. Based on the three variables used to measure awareness of information security, behavioral variables are at the average level, while the variable knowledge and attitudes are at a good level."

"ABSTRAKMenurut Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 56, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) merupakan kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional. PD Dikti berperan penting dalam sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, yaitu berfungsi sebagai sumber informasi bagi lembaga akreditasi untuk melakukan akreditasi program studi dan perguruan tinggi; bagi pemerintah untuk melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi program studi dan perguruan tinggi; dan bagi masyarakat untuk mengetahui kinerja program studi dan perguruan tinggi.Mengingat pentingnya PD Dikti tersebut, tersedianya data yang berkualitas pada PD Dikti menjadi salah satu target yang ingin dicapai Pusat Data dan Informasi Iptek Dikti, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Target pengelolaan PD Dikti tahun 2016 akan fokus pada kualitas data, yaitu bagaimana dapat menyediakan data yang berkualitas. Untuk itu, perlu adanya strategi untuk menjamin dan meningkatkan kualitas data pada PD Dikti.Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menyusun strategi untuk meningkatkan kualitas data pada PD Dikti. Untuk menyusun strategi tersebut dilakukan penilaian manajemen kualitas data saat ini, yaitu melalui penilaian terhadap dimensi kualitas data dan penilaian terhadap maturitas manajemen kualitas data. Langkah- langkah penelitian yang dilakukan meliputi identifikasi masalah, penilaian manajemen kualitas data, analisis kesenjangan untuk hasil penilaian maturitas manajemen kualitas data, analisis akar masalah untuk hasil penilaian dimensi kualitas data, dan menyusun strategi peningkatan kualitas data.Hasil penelitian ini adalah rekomendasi strategi peningkatan kualitas data pada PD Dikti. Strategi tersebut meliputi peningkatan proses pada 7 (tujuh) domain manajemen kualitas data, yaitu pendefinisian harapan/kebutuhan kualitas data, pengukuran dimensi kualitas data, penetapan kebijakan informasi, peningkatan tata kelola data, penetapan prosedur, perbaikan teknologi, dan pengelolaan kinerja. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan program kualitas data pada PD Dikti.

---

ABSTRACT

According to Law No. 12 of 2012 about Higher Education clause 56, Higher Education Database is a collection of higher education management data from all Indonesian universities that is integrated nationally. Higher Education Database plays an important role in the Quality Assurance System of Higher Education, which serves as a source of information for accrediting agencies to carry out accreditation of study programs; for the government to make arrangements, planning, supervision, monitoring and evaluation; and for the public to know the performance of the study program and universities. Clause 52 of the same Law also noted that the Higher Education Quality Assurance System is based on Higher Education Database.

Because of the importance of the Higher Education Database, availability of high quality data became one of the targets to be achieved by the Data and Information Center. One of the targets for the implementation of the Higher Education Database in 2016 is to focus on the quality of the data.

Therefore, it need strategies to ensure and improve the quality of data on Higher Education Database. Based on the above, this study recommends strategies for improving the quality of the data on Higher Education Database. To develop the strategy, the author assessed the current data quality management. Assessment of the current data quality management was done through an assessment of the dimensions of data quality and assessment of the maturity of data quality management. Research steps undertaken included problem identification, assessment of data quality management, gap analysis for maturity assessment of data quality management, root cause analysis for assessment of data quality dimensions, and formulation of strategy for improving data quality.

Results of this research include recommendation of data quality improvement strategy in Higher Education Database. The strategy includes improvement management in seven (7) data quality management domain, comprising of defining the expectations of dataquality, measurement of data quality dimension, establishment of information policy, improving data governance, establishment of procedures, technological improvements, and performance management. The recommendations are expected to be used as a reference in the data quality program on Higher Education Database."

"ABSTRAKDalam dunia organisasi dewasa ini, pengelolaan data dan informasi sudah menjadi kegiatan yang sangat penting dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi. Sebagai Kementerian baru pada Pemerintahan Republik Indonesia, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kemristekdikti merupakan organisasi yang juga memerlukan pengelolan data dan informasi yang baik. Pengelolaan data Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Iptek , serta pengelolaan data Pendidikan Tinggi Dikti adalah tanggung jawab Kementerian ini. Sejauh ini, kebijakan tentang pengelolaan data tersebut masih dalam proses pembahasan, padahalpermasalahan-permasalahan terkait dengan data sudah seringkali bermunculan dan mengganggu kinerja organisasi. Kondisi ini mengharuskan Kemristekdikti untuk segera menerapkan kebijakan pengelolaan datadan informasi yang baik.Permasalahan data seringkali terjadi karena organisasi belum menerapkan data management yang efektif. Berdasarkan panduan Data Management Body of Knowledge DMBOK , fungsi data management terbagi ke dalam sepuluh komponen, satu komponen yang memegang peranan sangat penting bagi pelaksanaan komponen lainnya adalah data governance. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rancangan struktur data governance berdasarkan panduan DMBOK sebagai referensi utama. Rancangan struktur yang disusun mengacu kepada penelitian tentang data governance sebelumnya yang terdiri atas tiga unsur, yaitu role, decision areadan responsibility. Selanjutnya hasil rancangan yang diperoleh disesuaikan dengan kondisi Kemristekdikti sehingga menjadi titik awal dalam pelaksanaan data governance di lingkungan Kemristekdikti.Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa panduan DMBOK bisa dipadukan dengan struktur data governance penelitian sebelumnya. Aktivitas data governance pada DMBOK dapat digunakan sebagai solusi awal dari permasalahan data yang terjadi. Harapannya, struktur data governance yang dirancang dapat diaplikasikan sehingga pelaksanaan data governance di Kemristekdikti dapat berjalan secara berkesinambungan.

---

ABSTRACTCurrently, in organizational world, data and information management is very important activity to support organizational goal achievement. As new ministry of Indonesia Republic, Ministry of Research, Technology and Higher Education Kemristekdikti also requires good data and information management. Data management of science, technology and higher education is this ministry responsibility. In so far, policy of such data management is in discussion process indeed, frequently, so many problems related with data had arisen and disturbed organizational performance. Such condition resulted in the Ministry of Research, Technology and Higher Education should apply good data and information management. Frequently, data issues had occurred because organization had not applied effective data management. Based on data guidance of Data Management Body of Knowledge DMBOK , function of data management is divided into ten components which of very importantone and playing role is data governance.This research is aimed at knowing structural designing of data governance based on DMBOK guidance as principal reference.Structural designing having been set refer to research on previous data governance comprising three elements, those are role, decision area and responsibility. Subsequently, designing result having been obtained to be adjusted with condition of Ministry of Research, Technology and Higher Education and as starting point to implement data governance atMinistry of Research, Technology and Higher Education.This research result had indicated that DMBOK guidance may be combined with previous research on structure of data governance. Activity of data governance at DMBOK may be used as early solution from occurring data problem.Wishfully, the designed data governance structure may be applied, hence, implementation of data governance at Ministry of Research, Technology and Higher Education may be realized sustainably."

"Sistem Foreign Research Permit Online Application FRP OA merupakan sebuah sistem informasi yang digunakan untuk mempermudah Peneliti Asing dalam mengajukan izin penelitian di Kementerian Riset dan Teknologi sejak 4 Juli 2011 Namun sampai tahun 2013 masih banyak Peneliti Asing yang belum memanfaatkan sistem ini dan memilih mengirimkan berkasnya melalui surel faksimili maupun jasa kurir Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor faktor yang memengaruhi penggunaan kembali FRP OA oleh Peneliti Asing selaku pengguna sistem Model penelitian ini menggunakan kombinasi dari Expectation Confirmation Model ndash Information Technology ECM IT dan IS Success Model serta menambahkan variable interaction dan security privacy Data dikumpulkan dengan mengirim kuesioner ke smua pengguna FRP OA yang berjumlah 524 pengguna melalui media online Dari 524 keusioner yang dikirim penelitian ini mendapatkan sampel berjumlah 119 responden Data yang terkumpul kemudian diolah menggunakan Partial Least Square PLS Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas informasi interaksi keamanan privasi serta kualitas sistem menjadi faktor yang memengaruhi digunakannya kembali FRP OA Dari hasil tersebut Bagian APP dapat fokus melakukan perbaikan FRP OA dengan mempertimbangkan keempat faktor yang memengaruhi Peneliti Asing dalam menggunakan kembali FRP OA.

---

Foreign Research Permit Online Application FRP OA is an information system utilized by the Ministry of Research and Technology to help foreign researchers to obtain research permit since July 4 2011 Unfortunately there were still many foreign researchers who did not utilize this system and prefer to send all of required documents by email facsimile or courier service in 2013 This research is focused to understand factors that affect the sustainability of the utilization of FRP OA by foreign researchers as end users The research used the combination of Expectation Confirmation Model Information Technology ECM IT IS Success Model and by adding interaction and security privacy variables Data collection was conducted by sending invitation to fill out questionnaire to all FRP OA rsquo s users with the amount of 524 users via online questionnaire This research acquired 119 responses from 524 questionnaires sent to the FRP OA rsquo s users The data collected were analyzed using Partial Least Square PLS The result of the research indicates that information quality interaction security privacy and system quality are factors that affect the continuity to use the FRP OA Based on these results the FRP Division could focus on improving the FRP OA by considering four factors that affect foreign researchers to continue using the FRP OA."

"Salah satu upaya penerapan good governance yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam proses pengelolaan keuangan adalah penerapan e-budgeting. Secara khusus Pemerintah Aceh telah melakukan perubahan pengelolaan keuangan daerah dengan meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah menggunakan Sistem Teknologi Informasi. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) hadir untuk mempercepat proses penyampaian informasi keuangan daerah agar lebih efektif, efisien dan akuntabel.Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode pengumpulan data melalui studi literatur, dan wawancara mendalam, untuk mengetahui Implementasi SIPKD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasiskan Informasi Teknologi yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh serta Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasiskan Informasi Teknologi di Pemerintah Aceh.Hasil penelitian diketahui bahwa implementasi SIPKD sesungguhnya merupakan tantangan besar yang membutuhkan persiapan matang dan terstruktur terkait dengan peraturan, sistem, dan sumber daya manusia. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik kualitas serta persiapan yang dilakukan maka semakin baik pula keterandalan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

---

One of good governance application efforts done by Indonesian government in financial management process is by applying e-budgeting. Particularly, Aceh government has changed the financial management by improving the skill of managing the local financial using information technology system. Information system of local financial management (SIKPD) is aimed to accelerate the process of delivering the local financial information to be more effective, efficient and accountable.This research used post positivist approach; the method of data collection was literature study and in-depth interview. It was done in order to see the implementation of SIKPD within the local financial management based on information technology done by Aceh government. It was also to find out the factors affecting the local financial management based on information in Aceh government.The results revealed that the implementation of SIKPD was a big challenge required proper and structured preparations related to regulations, systems and human resources. These indicated that the better the quality and preparation done, the better the financial management done by the government."

"Implementasi Teknologi Informasi (TI) memberikan peluang dan kemudahan untuk organisasi dalam melakukan inovasi dan mempercepat proses bisnis. Salah satu pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan guna inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-government. SPBE atau E-government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya.Tata kelola teknologi informasi diperlukan untuk pemenuhan regulasi yang ditetapkan, serta menghindari kerugian yang mungkin dihadapi dikemudian hari dari solusi teknologi informasi yang diberikan. Tata kelola teknologi informasi juga diperlukan untuk menentukan arah strategi penerapan TI di masa mendatang. Permasalahan yang terjadi terkait perubahan nomenklatur Kemeristekdikti berakibat pada proses transisi sumber daya TI meliputi SPBE, infrastruktur, dan Sumber Daya Manusia pengelola TI. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kapabilitas tata kelola teknologi informasi terkait SPBE dalamtransisi organisasi di Kemenristekdikti menggunakan kerangka kerja COBIT 5. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kualitatatif. Pengukuran tingkat kapabilitas tata kelola TI dari data yang diperoleh menggunakan metode kuantitatif dengan COBIT 5 Process Assessment Model (PAM). Hasil penelitian ini yaitu penilaian tingkat kapabilitas berdasarkan 19 proses COBIT 5 yang relevan dengan permasalahanorganisasi. Hasil rata-rata tingkat kapabilitas sebesar 0.65 dengan rincian 7 proses pada tingkat 0 (Incomplete Process), 11 proses pada tingkat 1 (Performed Process), dan 1 proses pada tingkat 2 (Managed Process). Analisis kesenjangan antara tingkat kapabilitas saat ini dan yang ditargetkan oleh organisasi dilakukan untuk merumuskan sejauh mana perbaikan pada proses tersebut. Rekomendasi perbaikan pada setiap proses dirumuskan berdasarkan kerangka kerja COBIT 5 dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi agar dapat memberikan manfaat untuk perbaikan layanan TI.

---

Implementation of Information Technology (IT) provides opportunities and convenience for organizations to innovate and accelerate business process. One of the pertinence of information technology in government is to innovate development of state apparatus through the application of E-government (SPBE). E-government (SPBE) is implementation of government that utilizes Information and Communication Technology to provide services for government institution, state civil apparatuses, business parties, public society, and others.IT Governance is needed to fulfill the stipulated regulations and

to avoid deprivation that may be faced in the future from the information technology solutions provided. Information technology governance is also needed to determine the direction of IT implementation strategy in the future. Problems that occur are related to changes in the nomenclature of Ministry of Research, Technology, and Higher Education (Kemenristekdikti) resulting in the process of IT resources transition including Egovernment, infrastructure, and Human Resources of IT managers. This reasearch aims to measure the capability level of information technology governance related to Egovernment in the organizational transition in Ministry of Research, Technology, and Higher Education using COBIT 5 framework. Data collection is conducted by using qualitative methods. Measurement of IT governance capability level is derived from data using quantitative methods with COBIT 5 Process Assessment Model (PAM). The results

of this study are the assessment of capability level based on 19 COBIT 5 processes that are relevant to organizational issues.The average result of the capability level is 0.65 with details of 7 processes at level 0 (Incomplete Process), 11 processes at level 1 (Performed Process), and 1 process at level 2 (Managed Process). Gap analysis between current

capability level and target of organization is conducted to formulate the extented improvement in the process. Recommendation for improvement in each process is formulated based on COBIT 5 framework and adjusted to the needs of organization in order to provide benefits for the improvement of IT services."

"E-Procurement merupakan kegiatan mengadakan barang dan jasa oleh suatu organisasi yang dilakukan secara elektronik. E-Procurement di pemerintahan Indonesia bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Penerapan e-Procurement di Kementerian Keuangan merupakan amanat dari Menteri Keuangan yang dicanangkan sejak tahun 2008. Jumlah paket yang dilaksanakan melalui sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun demikian, masih terdapat paket pengadaan yang tidak dilaksanakan secara elektronik. Salah satu hal yang menjadi kendala adalah tingkat penerimaan SPSE oleh pengguna.Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tingkat penerimaan pengguna terhadap SPSE dengan menggunakan pendekatan Technology Acceptance Model 2 (TAM2). Penelitian ini mengguunakan teknik survey dengan melibatkan 185 responden, dalam hal ini panitia pengadaan barang/jasa, yang ada di kantor pusat Kementerian Keuangan. Pengujian model dan pengolahan data hasil survey dengan menggunakan Structural Equation Modeling (SEM).Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dari 11 hipotesis yang dikembangkan, 9 hipotesis diterima dan 2 hipotesis ditolak. Variabel yang terbukti signifikan dalam penerimaan pengguna terhadap SPSE, yaitu: (a) Job Relevance; (b) Output Quality; (c) Result Demonstrability; (d) Perceived Ease of Use; (e) Perceived Usefulness; (f) Employee Training; dan (g) Infrastructure Support.

---

E-Procurement is an electronic procuring activity that held by an organization. In Indonesian government e-Procurement aimed to improve efficiency, effectiveness, transparency, healthy competition and accountability in Procurement. E-Procurement enforcement in Ministry of Finance is the mandate from Finance Minister that has been run since 2008. The number of package executed by e-Procurement has increase from year to year/year by year. However, there are several Procurement that is still executed in conventional way/cannot be executed by e-Procurement because of several constraints, one of the them is the level of user’s e-Procurement acceptance.

The goal of this research is to know the user’s e-Procurement acceptance using Technology Acceptance Model 2 approachment (TAM2), with research methodology that involving 186 respondents, (in this case procurement committees in Ministry of Finance head office) and Structural Equation Modeling (SEM) in examining the survey result.

This research find that out of 11 developed hypothesis 9 as the accepted hypothesis and 2 as rejected hypothesis. Variables influencing user’s e-Procurement acceptance, namely: (a) Job Relevance; (b) Output Quality; (c) Result Demonstrability; (d) Perceived Ease of Use; (e) Perceived Usefulness; (f) Employee Training; and (g) Infrastructure Support."

"Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) mempunyai visi untuk "mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu serta kemampuan ilmu pengetahuan (iptek) dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa. Makna daya saing bangsa tersebut adalah kontribusi iptek dan pendidikan tinggi dalam perekonomian yang ditunjukkan oleh keunggulan produk teknologi hasil litbang yang dihasilkan oleh industri/perusahaan yang didukung oleh lembaga litbang (LPNK, LPK, Badan Usaha, Perguruan Tinggi) dan tenaga terampil pendidikan tinggi. Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti (Ditjen SDID) adalah satu unit organisasi di dalam Kemenristekdikti menetapkan sasaran strategis meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya iptek dan pendidikan tinggi.Namun, strategi bisnis dan strategi sistem informasi (SI) / teknologi informasi (TI) yang ada di Ditjen SDID belum mendukung aspek relevansi, terutama dalam aspek keekonomian. Ada kelebihan sekaligus kekurangan produksi sarjana dari pendidikan tinggi bila dibandingkan dengan kebutuhan tenaga kerja yang berimplikasi pada rendahnya efisiensi pendidikan tinggi dalam mendukung perekonomian.Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan strategi bisnis dan strategi SI/TI yang selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Ditjen SDID dan Kemenristekdikti, yang diwujudkan dengan melakukan perencanaan strategis sistem informasi. Penelitian dilakukan dengan melakukan analisis bisnis eksternal dan internal menggunakan metode value chain, 5-competitive forces, dan SWOT. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan menelaah penelitian-penelitian terdahulu dalam hal peran, strategi dan perubahan/disrupsi pendidikan tinggi dalam mendukung daya saing bangsa, kemudian memvalidasi opsi-opsi yang dihasilkan kepada pejabat eselon I dan II di Ditjen SDID. Selanjutnya, analisis SI/TI eksternal dan internal dilakukan dengan melakukan analisis portofolio aplikasi eksisting, polesei Pangkalan Data Dikti serta praktek-praktek TI terbaik dalam pendidikan tinggi. Strategi digital Ditjen SDID dilakukan dengan kerangka kerja strategi sistem informasi bisnis dan tool business dependency network, dengan memperhatikan sumber daya SI/TI saat ini untuk membentuk portofolio aplikasi di masa yang akan datang serta peta jalan untuk mewujudkannya. Diharapkan dari penelitian ini, dapat diusulkan menjadi bagian dari rencana strategis Ditjen SDID tahun 2020-2025 dan bagi para eksekutif dapat mendorong pemikiran-pemikiran kreatif untuk menghasilkan strategi yang unggul.

---

ABSTRACTThe Ministry of Research, Technology, and Higher Education (MoRTHE) has a vision to realize qualified higher education, and science & technology capability and innovation to support national competitiveness. The national competitiveness means the contribution of science, technology, and higher education in economy that is indicated by technology products superiority which are produced by industries that are supported by research and development institutions, and high-skilled workforce. The Directorate General of Science, Technology, and Higher Education Resources is an organization unit within The Ministry of Science, Technology, and Higher Education. The organization unit has established a strategic goal of increasing the relevancy, quality, and quantity of science, technology, and higher education resources.However, the directorate general strategies on business and information system (IS) / information technology (IT) had not been spotting the relevancy aspect, especially on its economic impact. There was overproduction of graduates over its demand in some fields. There was also shortage of graduates in certain fields. Thus, the condition implied inefficiency of higher education system in promoting economy.This action research is aimed to align business and IS/IT strategies with the organization`s strategic goals and objectives. The research was done by committing an information system strategic planning. At the preliminary stage, some planning methodologies were evaluated and Peppard & Ward methodology has been selected. According to the methodology, internal and external business environment analyses were conducted using value chain method, Porter`s 5-competitive forces and SWOT analysis. Further literature reviews were needed to construct a model on how higher education can promote competitiveness, global trends, changes, and disruptions, to shape Indonesia`s higher education future. Then, internal and external IS/IT environment analyses were done by application portfolio analysis, Indonesia higher education database (PDDIKTI) policy review, and IT best practices in higher education review. Business information system strategy framework and business dependency network tool were used to formulate business information system strategy.The result of the research is a future application portfolio, roadmap, and IS management strategy that has better control to the ultimate goal of national competitiveness, human capital oriented, and better utilization of higher education resources in all segments. Hopefully, the result would be incorporated as a part into the next 5-year period strategic plan of the organization and will unleash creative ideas of the executives using the IS/IT solution."

"PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan suatu perusahaan perbankan yang mengedepankan teknologi dalam membantu menjalankan kegiatan proses bisnisnya. Untuk dapat melayani nasabahnya 24 jam, maka dibutuhkan suatu infrastruktur IT yang memiliki availability dan reliability yang tinggi dan dapat dijalani dengan baik tanpa kendala. Selain jaringan interkoneksi, faktor utama dari infrastruktur IT adalah data center (DC). Jika terjadi downtime pada DC, maka kegiatan operasional bisnis berbasis IT akan tertunda sementara dan dapat mengurangi transaksi perbankan saat itu. Untuk menyusun rekomendasi yang terbaik bagi perusahaan, dibutuhkan proses evaluasi seluruh kegiatan operasional data center yang dijalankan oleh PT BRI. Data Center Maturity Model (DCMM) akan digunakan sebagai kerangka kerja dalam mengevaluasi kegiatan operasional data center PT BRI. Metode pengumpulan data akan dilakukan dengan cara wawancara terhadap stakeholder dan user data center yang kemudian akan menghasilkan luaran tingkat kematangan data center PT BRI tersebut. Untuk penyusunan rekomendasi, dilakukan wawancara terhadap internal dan eksternal perusahaan agar mendapatkan expert judgement terhadap rekomendasi yang didapatkan. Hasil rekomendasi akan diterima PT BRI dan dipertimbangkan oleh top management selaku pemangku keputusan agar dijadikan panduan untuk perbaikan kegiatan operasional data center PT BRI.

---

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) is a Banking Company that utilize technology in order to support and assist its business process activity in a daily basis. To be able to serve its customers 24 hours, it requires an IT infrastructure that has high availability and reliability and can be used properly without any problems. Apart from network interconnection, the main factor of IT infrastructure is the data center (DC). If there is downtime at DC, IT-based business operations will be temporarily delayed and can reduce banking transactions at that time. To make the best recommendations for the company, it is necessary to evaluate all data center operational activities carried out by PT BRI. The Data Center Maturity Model (DCMM) will be used as a framework in evaluating the operational activities of PT BRI's data center. The data collection method will be carried out by interviewing stakeholders and data center users which will then produce the output data center for the maturity level of PT BRI. For the preparation of recommendations, interviews were conducted with internal and external companies in order to obtain expert judgment on the recommendations obtained. The results of the recommendations will be received by PT BRI and approved by top management as decision makers to be used as a guide for improving PT BRI's data center operational activities."