Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKIdGov-CSIRT melaporkan bahwa selama kurun waktu tahun 2015 terdapat 1.811 insiden keamanan informasi pada sistem informasi milik pemerintah domain go.id . Data tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan TI di lingkungan pemerintahan terutama yang menggunakan domain go.id masih tidak aman dan rentan terhadap serangan. Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu adanya kontrol untuk mengurangi risiko keamanan informasi. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti memiliki 40 sistem informasi berbasis web dengan domain go.id yang digunakan untuk mendukung operasional unit kerja, sehingga pemanfaatan TI di Kemenristekdikti memiliki risiko dan rentan terhadap serangan keamanan informasi. Beberapa ahli menyatakan, keamanan informasi tidak hanya terkait permasalahan teknis saja, tetapi juga terkait dengan orang dalam hal ini pegawai yang berada di dalam internal organisasi. Ahli juga berpendapat bahwa ancaman terbesar keamanan informasi organisasi berasal dari pegawai organisasi tersebut. Hal ini disebabkan pegawai merupakan orang yang paling dekat dan setiap hari bersinggungan dengan data organisasi. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesadaran pegawai Kemenristekdikti terhadap keamanan informasi. Penelitian ini menggunakan variabel pengetahuan, sikap dan perilaku dari Knowledge, Attitude and Behaviour KAB model untuk mengukur tingkat kesadaran pegawai terhadap keamanan informasi. Hasil yang didapat pada penelitian ini adalah tingkat kesadaran pegawai Kemenristekdikti terhadap keamanan informasi berada pada tingkat baik. Berdasarkan ketiga variabel yang digunakan untuk mengukur kesadaran terhadap keamanan informasi, variabel perilaku berada pada tingkat sedang, sedangkan variabel pengetahuan dan sikap berada pada tingkat baik.

---

ABSTRAKIdGov CSIRT reported that during the period of 2015 there were 1,811 incidents of information security at government owned information systems domain go.id . The data indicate that the use of IT in government, especially the use of domain go.id still insecure and vulnerable to attack. Under these conditions, neededcontrols to reduce the risk of information security. Ministry of Research, Technology and Higher Education Kemenristekdikti has 40 web based information systems with domain go.id used to support the unit operation, so that the use of IT in Kemenristekdikti at risk and vulnerable to security attacks information. Some experts said that information security is not only related to technical problems, but also related to the people in this case the employees who were in the internal organization. The expert also believes that the greatest threat comes from the organization 39 s information security employees of the organization. Because an employee is the closed person and daily contact with the organization 39 s data. Under these conditions, this study aims to measure the level of Kemenristekdikti employee rsquo s information security awareness. This study uses knowledge, attitudes and behavior variable from KAB models to measure the level of employees information security awareness. The results of this study is the level of Kemenristekdikti employee rsquo s information security awareness at a good level. Based on the three variables used to measure awareness of information security, behavioral variables are at the average level, while the variable knowledge and attitudes are at a good level."

"Implementasi Teknologi Informasi (TI) memberikan peluang dan kemudahan untuk organisasi dalam melakukan inovasi dan mempercepat proses bisnis. Salah satu pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan guna inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-government. SPBE atau E-government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya.Tata kelola teknologi informasi diperlukan untuk pemenuhan regulasi yang ditetapkan, serta menghindari kerugian yang mungkin dihadapi dikemudian hari dari solusi teknologi informasi yang diberikan. Tata kelola teknologi informasi juga diperlukan untuk menentukan arah strategi penerapan TI di masa mendatang. Permasalahan yang terjadi terkait perubahan nomenklatur Kemeristekdikti berakibat pada proses transisi sumber daya TI meliputi SPBE, infrastruktur, dan Sumber Daya Manusia pengelola TI. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kapabilitas tata kelola teknologi informasi terkait SPBE dalamtransisi organisasi di Kemenristekdikti menggunakan kerangka kerja COBIT 5. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kualitatatif. Pengukuran tingkat kapabilitas tata kelola TI dari data yang diperoleh menggunakan metode kuantitatif dengan COBIT 5 Process Assessment Model (PAM). Hasil penelitian ini yaitu penilaian tingkat kapabilitas berdasarkan 19 proses COBIT 5 yang relevan dengan permasalahanorganisasi. Hasil rata-rata tingkat kapabilitas sebesar 0.65 dengan rincian 7 proses pada tingkat 0 (Incomplete Process), 11 proses pada tingkat 1 (Performed Process), dan 1 proses pada tingkat 2 (Managed Process). Analisis kesenjangan antara tingkat kapabilitas saat ini dan yang ditargetkan oleh organisasi dilakukan untuk merumuskan sejauh mana perbaikan pada proses tersebut. Rekomendasi perbaikan pada setiap proses dirumuskan berdasarkan kerangka kerja COBIT 5 dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi agar dapat memberikan manfaat untuk perbaikan layanan TI.

---

Implementation of Information Technology (IT) provides opportunities and convenience for organizations to innovate and accelerate business process. One of the pertinence of information technology in government is to innovate development of state apparatus through the application of E-government (SPBE). E-government (SPBE) is implementation of government that utilizes Information and Communication Technology to provide services for government institution, state civil apparatuses, business parties, public society, and others.IT Governance is needed to fulfill the stipulated regulations and

to avoid deprivation that may be faced in the future from the information technology solutions provided. Information technology governance is also needed to determine the direction of IT implementation strategy in the future. Problems that occur are related to changes in the nomenclature of Ministry of Research, Technology, and Higher Education (Kemenristekdikti) resulting in the process of IT resources transition including Egovernment, infrastructure, and Human Resources of IT managers. This reasearch aims to measure the capability level of information technology governance related to Egovernment in the organizational transition in Ministry of Research, Technology, and Higher Education using COBIT 5 framework. Data collection is conducted by using qualitative methods. Measurement of IT governance capability level is derived from data using quantitative methods with COBIT 5 Process Assessment Model (PAM). The results

of this study are the assessment of capability level based on 19 COBIT 5 processes that are relevant to organizational issues.The average result of the capability level is 0.65 with details of 7 processes at level 0 (Incomplete Process), 11 processes at level 1 (Performed Process), and 1 process at level 2 (Managed Process). Gap analysis between current

capability level and target of organization is conducted to formulate the extented improvement in the process. Recommendation for improvement in each process is formulated based on COBIT 5 framework and adjusted to the needs of organization in order to provide benefits for the improvement of IT services."

"ABSTRAKBadan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Badan Litbang Kesehatan) adalah lembaga riset pemerintah di bawah Kementerian Kesehatan. Sebagai lembaga riset pemerintah, Badan Litbang Kesehatan memiliki sejumlah aset informasi untuk mendukung tugas dan fungsi organisasi dalam penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan. Selama kurun waktu lima tahun terakhir terjadi banyak insiden keamanan informasi baik dari internal maupun eksternal seperti email phising, perusakan aplikasi, hilang dan rusaknya data akibat ketidaksengajaan, dan lain sebagainya yang mengancam kinerja organisasi. Ancaman-ancaman tersebut membahayakan dan menyebabkan kerugian bagi organisasi seperti kerugian finansial, hilangnya data, atau bahkan hilangnya kredibilitas organisasi.Keamanan informasi adalah upaya melindungi dan mengamankan aset informasi dari ancaman yang membahayakan aset informasi. Upaya perlindungan dan pengamanan aset informasi bukan hanya mengenai penjagaan infrastruktur dan perangkat keras serta perangkat lunak dari eksternal. Salah satu faktor pentingnya adalah faktor sumber daya manusia sebagai internal organisasi yang menjadi mata rantai paling lemah dalam sistem keamanan informasi sehingga kunci dari keamanan informasi adalah pada kesadaran dalam mengamankan informasi. Oleh karenanya, pengukuran tingkat kesadaran keamanan informasi menjadi sangat penting dalam upaya peningkatan keamanan informasi untuk dapat menentukan kebijakan yang tepat di dalam organisasi.Penelitian dilakukan di Badan Litbang Kesehatan yang bertujuan mengukur tingkat kesadaran keamanan informasi pada pegawai. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner yang mengukur dimensi pengetahuan, sikap, dan perilaku dengan fokus area sesuai dengan kebutuhan di internal Badan Litbang Kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kesadaran keamanan informasi pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan berada pada tingkat sedang. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi untuk meningkatkan tingkat kesadaran dari para pegawainya.

---

ABSTRACTNational Institute of Health Research and Development (NIHRD) is a government research institution under coordination of The Ministry of Health. As a government research institution, NIHRD has a number of information assets to support the duties and functions of organizations in research and development in the health sector. Over the past five years there have been many information security incidents at NIHRD from both internal and external, such as phishing e-mail, application and website destruction, data loss and damage due to accident, etc. that potentially threaten organizational performance. These threats can harm the organization such as financial loss, loss of data, or even loss of organizational credibility.Information security is an effort to protect and secure information assets from threats that can endanger information assets. Efforts to protect and safeguard an organization's information assets from threats are not only about safeguarding infrastructure, hardware and software from outside attacks. One important factor is the factor of human resources as an internal organization which is the weakest link in the information security system, so the key to information security is awareness in securing information. Therefore, measuring the level of information security awareness is very important in efforts to improve information security to be able to determine the right policy in the organization itself.This research will be conducted at NIHRD with the aim to measure the level of information security awareness for employees. Data collection was carried out using a questionnaire that would measure the dimensions of knowledge, attitudes, and behavior in respondents with a focus on information security areas in accordance with the internal needs of NIHRD. The result shows that information security awareness of NIHRD in the middle level. That is why NIHRD needs supervision and evaluation to improve awareness level of its employee."

"ABSTRAKMenurut Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 56, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) merupakan kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional. PD Dikti berperan penting dalam sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, yaitu berfungsi sebagai sumber informasi bagi lembaga akreditasi untuk melakukan akreditasi program studi dan perguruan tinggi; bagi pemerintah untuk melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi program studi dan perguruan tinggi; dan bagi masyarakat untuk mengetahui kinerja program studi dan perguruan tinggi.Mengingat pentingnya PD Dikti tersebut, tersedianya data yang berkualitas pada PD Dikti menjadi salah satu target yang ingin dicapai Pusat Data dan Informasi Iptek Dikti, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Target pengelolaan PD Dikti tahun 2016 akan fokus pada kualitas data, yaitu bagaimana dapat menyediakan data yang berkualitas. Untuk itu, perlu adanya strategi untuk menjamin dan meningkatkan kualitas data pada PD Dikti.Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menyusun strategi untuk meningkatkan kualitas data pada PD Dikti. Untuk menyusun strategi tersebut dilakukan penilaian manajemen kualitas data saat ini, yaitu melalui penilaian terhadap dimensi kualitas data dan penilaian terhadap maturitas manajemen kualitas data. Langkah- langkah penelitian yang dilakukan meliputi identifikasi masalah, penilaian manajemen kualitas data, analisis kesenjangan untuk hasil penilaian maturitas manajemen kualitas data, analisis akar masalah untuk hasil penilaian dimensi kualitas data, dan menyusun strategi peningkatan kualitas data.Hasil penelitian ini adalah rekomendasi strategi peningkatan kualitas data pada PD Dikti. Strategi tersebut meliputi peningkatan proses pada 7 (tujuh) domain manajemen kualitas data, yaitu pendefinisian harapan/kebutuhan kualitas data, pengukuran dimensi kualitas data, penetapan kebijakan informasi, peningkatan tata kelola data, penetapan prosedur, perbaikan teknologi, dan pengelolaan kinerja. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan program kualitas data pada PD Dikti.

---

ABSTRACT

According to Law No. 12 of 2012 about Higher Education clause 56, Higher Education Database is a collection of higher education management data from all Indonesian universities that is integrated nationally. Higher Education Database plays an important role in the Quality Assurance System of Higher Education, which serves as a source of information for accrediting agencies to carry out accreditation of study programs; for the government to make arrangements, planning, supervision, monitoring and evaluation; and for the public to know the performance of the study program and universities. Clause 52 of the same Law also noted that the Higher Education Quality Assurance System is based on Higher Education Database.

Because of the importance of the Higher Education Database, availability of high quality data became one of the targets to be achieved by the Data and Information Center. One of the targets for the implementation of the Higher Education Database in 2016 is to focus on the quality of the data.

Therefore, it need strategies to ensure and improve the quality of data on Higher Education Database. Based on the above, this study recommends strategies for improving the quality of the data on Higher Education Database. To develop the strategy, the author assessed the current data quality management. Assessment of the current data quality management was done through an assessment of the dimensions of data quality and assessment of the maturity of data quality management. Research steps undertaken included problem identification, assessment of data quality management, gap analysis for maturity assessment of data quality management, root cause analysis for assessment of data quality dimensions, and formulation of strategy for improving data quality.

Results of this research include recommendation of data quality improvement strategy in Higher Education Database. The strategy includes improvement management in seven (7) data quality management domain, comprising of defining the expectations of dataquality, measurement of data quality dimension, establishment of information policy, improving data governance, establishment of procedures, technological improvements, and performance management. The recommendations are expected to be used as a reference in the data quality program on Higher Education Database."

"ABSTRAKKemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat memiliki potensi pemanfaatan secara luas dan dapat membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Seiring dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan maka masalah keamanan informasi merupakan aspek yang perlu diperhatikan. Beberapa insiden keamanan informasi terkait penggunaan teknologi informasi terjadi di Pemerintah DKI Jakarta. Saat ini keamanan informasi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum sesuai harapan dan masih perlu ditingkatkan dari segi teknologi, proses dan manusia. Aspek manusia merupakan salah satu aspek penting dalam keamanan informasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan beberapa sosialisasi terkait dengan keamanan informasi namun sampai saat belum pernah dilakukan evaluasi untuk mengukur kesadaran pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi keamanan informasi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari aspek manusia dengan menggunakan model Knowledge, Attitude, Behavior (KAB). Bobot dimensi dan fokus area keamanan informasi yang diukur menggunakan Analytic Hirarchy Process (AHP). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode kuesioner dengan quota sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan terhadap keamanan informasi memiliki pengaruh positif terhadap sikap dan pengetahuan dan sikap terkait keamanan informasi memiliki pengaruh positif terhadap perubahan perilaku pegawai. Level pengukuran kesadaran pegawai terhadap keamanan informasi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah sedang.

---

ABSTRACT

The rapid progress of communication and information technology has the potential for widespread use and can open opportunities for access, management and utilization of information in large volumes quickly and accurately. Along with the use of information and communication technology in the administration of government functions, information security issues are aspects that need attention. Several information security incidents related to the use of information technology occurred in the DKI Jakarta Government. At present, information security in The Provincial Government of DKI Jakarta has not been as expected and still needs to be improved in terms of technology, process and people. Human aspects are an important aspect of information security. The Provincial Government of DKI Jakarta has carried out several socialization related to information security but until now there has never been an evaluation to measure the awareness of The Provincial Government of DKI Jakarta employees. This study aims to evaluate the condition of information security in The Provincial Government of DKI Jakarta from the human aspect by using the Knowledge, Attitude, Behavior (KAB) model. The dimensions and focus of the information security area were measured using the Analytic Hierarchy Process (AHP). Data collection techniques were conducted by questionnaire method with quota sampling. The results showed that knowledge of information security had a positive influence on attitudes and knowledge and attitude related to information security had a positive influence on changes in employee behavior. The level of measurement of information security awareness of employee in The Provincial Government of DKI Jakarta is average."

"Penerapan e-Government (e-gov) sudah menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari di dalam organisasi publik pada saat ini. Masih banyak organisasi publik di Indonesia belum maksimal dalam menerapkan e-gov, disebabkan oleh keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dan infrastruktur. Akan tetapi, data lengkap mengenai penerapan e-gov di Indonesia belum tersedia dengan sahih, sehingga pemerintah memandang perlu untuk melakukan pemeringkatan e-gov Indonesia (PEGI). Terdapat banyak model pemeringkatan e-gov selain PEGI antara lain United Nations E-government Survey dan Waseda University. Akan tetapi, semua model tersebut tidak secara holistik dengan pendekatan yang disampaikan David Darcy, yaitu menjadikan elemen politik sebagai salah satu dari delapan elemen yang diperhitungkan. Untuk itu, Pendekatan Darcy dipandang mampu mengakomodasi kondisi di Indonesia saat ini yang nuansa lingkungan politiknya perlu menjadi salah satu elemen yang diperhitungkan. Dalam melakukan analisa penelitian ini menggunakan pendekatan sistem dinamik.

Hasil analisis menunjukan bahwa penerapan e-gov di ke tiga kementerian yang diteliti masih didominasi oleh elemen stakeholder dari ke depalan elemen Pendekatan Darcy. Disebabkan adanya perbedaan karakteristik ketiga kementerian tersebut, dinamika penerapan e-gov juga bervariasi. Pada Kementerian Koordinator Perekonomian, tingkat transparansi adalah elemen yang paling mendukung tingkat kepercayaan stakeholder yang dikikuti oleh elemenelemen lainnya. Pada Kementerian Keuangan, kompetensi pimpinan merupakan elemen yang dapat mendorong tingkat kepercayaan stakeholder. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, kompetensi pimpinan dalam mengelola teknologi yang dengan melibatkan stakeholder secara maksimal, dimana dalam Pendekatan Darcy terdapat unsur yang penting yaitu dukungan politik yang dapat mempengaruhi terpotong atau tidaknya rantai transaksi dalam proses pelayanan ataupun birokrasi agar sesuai dengan filosofi e-government.

---

E-Government implementation was needed in public organization. Today, many public organizations in Indonesia did not implement e-government because of the limitations of human resource competency and infrastructure. Beside it, there is no actual and valid data about e-gov implementation in Indonesia, so that Indonesia government saw the needs to rate Indonesia e-government through PEGI ?Pemeringkatan E-Government Indonesia?. There are many e-government rating survey models except PEGI, such as United Nations E-Government Survey and Waseda University. Nevertheless, all those models were not more holistic than Darcy Approach because Darcy's Approach enacted political environment as the important element besides the other seven elements. Political environment so relevant with Indonesia?s current situations. This study used dynamic system approach to analyze the data.

The findings of the study showed that from eight elements of Darcy's Approach, stakeholder dominated those three ministries on e-government. The differences were found based on the differences in characteristics of those three ministries. Beside it, the study found dynamics e-government implementation. In Coordinating Ministry for The Economy Affairs, transparency level gave maximum support for stakeholder element. In Ministry of Finance and Ministry of Research, Technology and Higher Education, leadership competency pushed the stakeholder element to e-government implementation. Political environment element in Darcy's Approach was one of important element to release transactional cost of public services process and in line with e-government objectives. "

"ABSTRAKMeasurement of Employee Information Security Awareness: A Case Study of the National Nuclear Energy Agency of IndonesiaAbstrak Berbahasa Indonesia/Berbahasa Lain (Selain Bahasa Inggris): Penggunaan Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan lagi, masalah keamanan merupakan salah satu aspek penting dari sebuah sistem informasi. Mengingat banyaknya insiden keamanan informasi melibatkan kesalahan manusia, pelaksanaan program penguatan kesadaran menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya insiden keamanan informasi.Penelitian ini mempunyai tujuan menyusun model pengukuran kesadaran keamanan informasi pegawai, serta menerapkannya untuk mengukur tingkat kesadaran keamanan informasi pegawai di BATAN. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang mengukur dimensi pengetahuan, sikap dan perilaku pada fokus area dan sub area keamanan informasi sesuai dengan kebutuhan BATAN. Hasil analisis menunjukkan bahwa pegawai BATAN telah memiliki pengetahuan dan sikap yang baik terhadap keamanan informasi, tetapi masih perlu penguatan pada dimensi perilaku. Hasil analisa juga menemukan bahwa pengetahuan pegawai mempunyai pengaruh lebih besar kepada sikap pegawai dari pada kepada perilaku pegawai.

---

ABSTRACTUse of Information & Communication Technology (ICT) in the government administration has become a necessity that can not be avoided anymore, the security issue is one important aspect of an information system. Considering the large number of information security incidents involving human errors, the implementation of awareness program has become very important to prevent information security incidents.This research has the purpose for developing model for measuring employees information security awareness , and apply them to measure the level of employees information security awareness in BATAN. The data collection is done by using a questionnaire that measures knowledge, attitudes and behaviors dimension in several focus areas and sub-areas of information security in accordance with the needs of BATAN. The result of analysis showed that employees BATAN has good knowledge and attitude towards information security policy and procedure, but still need to strengthen the behavioral dimension. The results of the analysis also found that knowledge of policy and procedures had a stronger influence on attitude towards policy and procedure than selfreported behaviour."

"ABSTRAKDalam dunia organisasi dewasa ini, pengelolaan data dan informasi sudah menjadi kegiatan yang sangat penting dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi. Sebagai Kementerian baru pada Pemerintahan Republik Indonesia, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kemristekdikti merupakan organisasi yang juga memerlukan pengelolan data dan informasi yang baik. Pengelolaan data Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Iptek , serta pengelolaan data Pendidikan Tinggi Dikti adalah tanggung jawab Kementerian ini. Sejauh ini, kebijakan tentang pengelolaan data tersebut masih dalam proses pembahasan, padahalpermasalahan-permasalahan terkait dengan data sudah seringkali bermunculan dan mengganggu kinerja organisasi. Kondisi ini mengharuskan Kemristekdikti untuk segera menerapkan kebijakan pengelolaan datadan informasi yang baik.Permasalahan data seringkali terjadi karena organisasi belum menerapkan data management yang efektif. Berdasarkan panduan Data Management Body of Knowledge DMBOK , fungsi data management terbagi ke dalam sepuluh komponen, satu komponen yang memegang peranan sangat penting bagi pelaksanaan komponen lainnya adalah data governance. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rancangan struktur data governance berdasarkan panduan DMBOK sebagai referensi utama. Rancangan struktur yang disusun mengacu kepada penelitian tentang data governance sebelumnya yang terdiri atas tiga unsur, yaitu role, decision areadan responsibility. Selanjutnya hasil rancangan yang diperoleh disesuaikan dengan kondisi Kemristekdikti sehingga menjadi titik awal dalam pelaksanaan data governance di lingkungan Kemristekdikti.Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa panduan DMBOK bisa dipadukan dengan struktur data governance penelitian sebelumnya. Aktivitas data governance pada DMBOK dapat digunakan sebagai solusi awal dari permasalahan data yang terjadi. Harapannya, struktur data governance yang dirancang dapat diaplikasikan sehingga pelaksanaan data governance di Kemristekdikti dapat berjalan secara berkesinambungan.

---

ABSTRACTCurrently, in organizational world, data and information management is very important activity to support organizational goal achievement. As new ministry of Indonesia Republic, Ministry of Research, Technology and Higher Education Kemristekdikti also requires good data and information management. Data management of science, technology and higher education is this ministry responsibility. In so far, policy of such data management is in discussion process indeed, frequently, so many problems related with data had arisen and disturbed organizational performance. Such condition resulted in the Ministry of Research, Technology and Higher Education should apply good data and information management. Frequently, data issues had occurred because organization had not applied effective data management. Based on data guidance of Data Management Body of Knowledge DMBOK , function of data management is divided into ten components which of very importantone and playing role is data governance.This research is aimed at knowing structural designing of data governance based on DMBOK guidance as principal reference.Structural designing having been set refer to research on previous data governance comprising three elements, those are role, decision area and responsibility. Subsequently, designing result having been obtained to be adjusted with condition of Ministry of Research, Technology and Higher Education and as starting point to implement data governance atMinistry of Research, Technology and Higher Education.This research result had indicated that DMBOK guidance may be combined with previous research on structure of data governance. Activity of data governance at DMBOK may be used as early solution from occurring data problem.Wishfully, the designed data governance structure may be applied, hence, implementation of data governance at Ministry of Research, Technology and Higher Education may be realized sustainably."

"Pangkalan Data Pendidikan Tinggi PDDIKTI adalah basis data yang menghimpun data pendidikan tinggi dari setiap perguruan tinggi di Indonesia. PDDIKTI dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Layanan PDDIKTI Feeder dikembangkan untuk memfasilitasi Perguruan Tinggi mengumpulkan datanya. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan PDDIKTI Feeder di Perguruan tinggi. Technology Acceptance Model TAM dan variable-variabel eksternalnya digunakan untuk melakukan penelitian ini. Variabel-variabel eksternal yang dikembangkan antara lain: Service Quality, User Training, Social Influence, Self Efficacy, Information Quality, Facilitating Condition, dan Compatibility. Structural Equation Modeling SEM digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan dari 248 responden. Hasil menunjukkan bahwa variabel-variabel yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel lain. Diantaranya adalah Social Influence terhadap Intention to Use dan Perceived Usefulness, Information Quality terhadap Perceived Ease of Use dan Perceived Usefulness, User Training terhadap Perceived Ease of Use, Compatibility terhadap Perceived Ease of Use, Facilitating Condition terhadap Intention to Use, Self Efficacy terhadap Perceived Ease of Use dan Service Quality terhadap Perceived Usefulness. Di sisi lain, beberapa variabel tidak memiliki pengaruh signifikan. Diantaranya adalah Service Quality terhadap Perceived Ease of Use, Compatibility terhadap Perceived Usefulness, Facilitating Condition terhadap Perceived Ease of Use, dan Self Efficacy terhadap Perceived Usefulness.

---

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi PDDIKTI is a centralized database that collects data from all higher education institutions in Indonesia. PDDIKTI is managed by Data and Information Center at theMinistry of Research, Technology and Higher Education. PDDIKTI Feeder Services aredeveloped to facilitate universities collecting their data. This study analyzes factors affecting the acceptance of PDDIKTI Feeder Services athigher education institutions. The Technology Acceptance Model TAM and its external variables are used to conduct this research. The external variables are Service Quality, User Training, Social Influence, Self Efficacy, Information Quality, Facilitating Condition, and Compatibility. Structural Equestion Modeling SEM is used to analyze data collected from 248 respondents. The results show some variables that have significant influence on other variables. These are Social Influence to the Intention to Use and Perceived Usefulness, Information Quality to the Perceived Ease of Use and Perceived Usefulness, User Training to the Perceived Ease of Use, Compatibility to the Perceived Ease of Use, Facilitating Condition to the Intention of Use,Service Qualityto the Perceived Usefulness, and finally Self Efficacy to the Perceived Ease of Use. On the other hand, some variables have no significant influence. These are Service Quality to the Perceived Ease of Use, Compatibility to the Perceived Usefulness, Facilitating Condition to the Perceived Ease of Use, and Self Efficacy to the Perceived Usefulness."

"Penelitian ini menganalisis penerapan pengendalian intern, kebijakan akuntansi, dan tata cara pengelolaan Aset Takberwujud ATB di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti . Analisis dilakukan dengan membandingkan kondisi penerapan pengendalian intern, kebijakan akuntansi ATB, pengelolaan ATB dengan kerangka Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission COSO dan Buletin Teknis Nomor 17 Tahun 2014 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan terdapat kelemahan penerapan pengendalian intern pada komponen penilaian risiko dan kelemahan pada pengakuan dan pengukuran ATB. Hasil penelitian menyarankan Kemenristekdikti menyusun kebijakan penerapan lima komponen Sistem Pengendalian Intern SPI , manajemen risiko, membentuk tim untuk memberikan rekomendasi pengakuan dan pengukuran ATB, dan melakukan inventarisasi ATB.

---

This research analyzes implementation of internal control, accounting policy, and intangible procedure management in Ministry of Research, Technology, and Higher Education. This analysis is done by comparing condition of internal control implementation and accounting policy with framework of Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission COSO and Technical Bulletin of Government Accounting Standards Number 17 about The Accrual Based Accounting of Intangible Assets. This research uses qualitative methodology with case study approach.

The research results show that implementation weakness of internal control in the risk assessment and implementation weakness of intangible assets in the recognition and measurement. The results of research suggest Ministry of Research, Technology, and Higher Education should set policies of five internal control components, risk management, establish a team for giving recommendation of intangible assets acquisition and measurement, and inventorying intangible assets."