Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kementerian Keuangan Kemenkeu memiliki unit eselon satu yang bertugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan diklat di bidang keuangan negara yaitu Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan BPPK . Terkait dengan reformasi birokrasi Kemenkeu, terdapat peluang untuk memperkuat peran BPPK sebagai badan diklat agar dapat memainkan peran yang lebih besar yaitu dengan menjadi corporate university atau unit teknis yang memiliki peran strategis dalam pengembangan SDM di Kemenkeu. Berdasarkan teori, salah satu elemen penting yang harus ada pada sebuah organisasi untuk menjadi corporate university adalah manajemen pengetahuan KM . Permasalahan yang terjadi adalah BPPK belum memiliki mekanisme untuk mengelola pengetahuan tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, BPPK perlu membangun sistem manajemen pengetahuan sehingga memudahkan setiap individu untuk berbagi pengetahuan yang bermanfaat bagi organisasi. Sebagai langkah awal, diperlukan persiapan yang matang untuk mengurangi kegagalan dalam penerapannya yaitu dengan mengukur tingkat kesiapan penerapan KM. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan mengukur tingkat kesiapan penerapan KM di BPPK sehingga dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesiapannya. Tingkat kesiapan ini diukur berdasarkan pemetaan variabel KM Infrastructure, KM Enabler, dan KM Critical Success Factor yang kemudian dipetakan ke dalam aspek hard, soft dan abstract. Data penelitian dikumpulkan menggunakan metode survei tehadap sampel pegawai BPPK. Data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif dan inferensial uji T untuk mendapatkan gambaran tentang tingkat kesiapan BPPK. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa BPPK berada pada tingkat receptive yang mengindikasikan bahwa semua indikator pada variabel: infrastruktur; lingkungan fisik; budaya organisasi; struktur organisasi; kepemimpinan; pembelajaran; kemampuan keahlian motivasi; pengetahuan umum; dan strategi KM, sudah sangat mendukung untuk diterapkannya KM di BPPK.

---

Financial Education and Training Agency FETA is an Echelon I in Ministry of Finance MoF which has a major task to held trainings in the field of state finance. Regarding to the bureucracy reformation in MoF, there are some opportunities to strengthen the major function of FETA as stated above, so that FETA could play more important roles in terms of education and training. One of that opportunities is reforming FETA into corporate university or the technical unit which has a strategic role in improving the quality of the human resources in MoF. Furthermore, base on theory that one of the important elements that should exist in an organization to become a corporate university is knowledge management. The problem which occurs in FETA is that the organization does not have specific mechanisms to manage the knowledge. Moreover, to overcome that problem, the organization need to build a knowledge management system that allows each individual to share useful knowledge for the organization. As the first step, it needs a good preparation to lessen the failure in implementing it which is by measuring the readiness level of knowledge management implementation. Therefore, this study aims to measure the readiness level of knowledge management implementation in FETA in order to provide recommendations for improving the readiness of it. The readiness level is measured based on the variables mapping including Knowledge Management Infrastructure, Knowlege Management Enabler, and Knowledge Management Critical Success Factor and then mapped into the aspect of hard, soft and abstract. The data were collected by using a sample survey method which were gathered from the employees of FETA. The data are then analyzed descriptively and inferentially T test to get the description about the readiness level of FETA in implementing knowledge management. Based on this research, it can be concluded that FETA is at the receptive level of readiness in implementing knowledge management. It indicates that all the indicators in variabel infrastructure physical environment organizational culture, organizational structure leadership learning ability and motivation skills general knowledge and strategies KM, have been very supportive to the implementation of knowledge management in FETA"

"Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) merupakan salah satu unit utama dalam struktur organisasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan standar, kurikulum, dan asesmen pendidikan serta pengelolaan sistem perbukuan. Dalam mendukung tugas dan fungsinya, BSKAP memiliki program pada rencana strategis organisasi untuk menerapkan manajemen pengetahuan (KM). Meskipun demikian, hingga saat ini penerapan KM belum terealisasi karena tidak yakin sepenuhnya mengenai kesiapan organisasi. Sehingga untuk mencapai keberhasilan perlu dilakukan pengukuran tingkat kesiapan penerapan KM di BSKAP. Penelitian ini menggunakan desain exploratory. Model penelitian ini dikembangkan berdasarkan penelitian sebelumnya dan hasil validasi pakar. Terdapat 22 faktor yang digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan penerapan KM di BSKAP, yaitu motivasi (individu dan pimpinan), sumber daya manusia (SDM), komitmen (individu dan pimpinan), inovasi dan kreativitas, goodwill (pimpinan), integritas, performance expectancy, effort expectance, social expectancy, penghargaan, kebijakan, kepemimpinan, budaya organisasi, kerja sama, lingkungan, monitoring dan evaluasi, network, kesempatan, anggaran, change management, IT, dan sarana prasarana. Data dikumpulkan dari 382 pegawai BSKAP dan berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan, didapatkan nilai kesiapan penerapan KM di BSKAP adalah sebesar 80,6% atau masuk dalam level receptive menurut skala Rao. Level ini memiliki arti bahwa BSKAP telah siap dalam menerapkan KM, namun masih dapat melakukan peningkatan kesiapan menuju pada level optimal. Salah satu bentuk peningkatan kesiapan tersebut adalah melakukan pembenahan pada faktor sumber daya manusia.

---

The Educational Standards, Curriculum and Assessment Agency (BSKAP) is one of the main units in the organizational structure of the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology, which has the task of organizing the preparation of standards, curriculum, and educational assessments as well as the management of the bookkeeping system. In supporting its duties and functions, BSKAP has a program in the organization's Strategic Plan to implement knowledge management (KM). However, until now BSKAP has not realized it because it is not fully sure about the readiness of the organization. So that to achieve success, measurement of the level of readiness for the application of KM in BSKAP is carried out. This study uses an exploratory design. This research model was developed based on previous research and the results of expert validation. There are 22 factors used to measure the level of readiness to implement KM in BSKAP, namely motivation (individual and leadership), human resources (HR), commitment (individual and leadership), innovation and creativity, goodwill (leadership), integrity, performance expectancy, effort expectance, social expectancy, awards, policies, leadership, organizational culture, cooperation, environment, monitoring and evaluation, network, opportunity, budget, change management, IT, and infrastructure. Data were collected from 382 BSKAP employees and based on the results of calculations carried out, it was found that the value of readiness for implementing KM in BSKAP was 80.6% or included in the receptive level according to the Rao scale. This level means that BSKAP is ready to implement KM, but can still make improvements to the optimal level. One form of increasing readiness is to make improvements to the HR."

"Departemen TI Bank x merupakan organisasi yang memiliki tanggung jawab terkait perencanaan dan pengembangan strategi sistem dan teknologi informasi. Dengan tanggung jawab yang dimiliki, Departemen TI dituntut untuk menyediakan layanan teknologi informasi yang berisifat zero incident. Oleh karena itu, setiap pengetahuan dan pengalaman dari setiap staf sangatlah penting sehingga diperlukan suatu Knowledge Management System (KMS) yang dapat mengelola pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki setiap staf Departemen TI. Meskipun demikian, tidak semua organisasi yang mengadopsi knowledge management mengalami keberhasilan dalam implementasi atau penggunaannya. Jika suatu organisasi atau instansi belum siap, maka penerapan knowledge management ini tidak akan memiliki dampak yang signifikan. Untuk itu perlu dilakukan analisa terhadap kesiapan dari organisasi untuk menerapkan knowledge management. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan tingkat kesiapan implementasi Knowledge Management System pada Departement TI Bank x. Framework asesment didasari dari pemetaaan KMCSF pada penelitian terdahulu, sehingga dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan KM pada Departemen TI Bank x dan memberikan rekomendasi dalam perbaikan proses knowledge sharing yang ada. Hasil dari penelitian ini menempatkan Departemen TI Bank x pada Level 2 (Preliminary), dengan perolehan score sebesar 48,70%. Perolehan tersebut menunjukkan bahwa Departement TI Bank x baru mengenal media Knowledge Management.

---

IT departments Bank x is an organization which has responsibilities related to development, planning and strategy of information technology. With the responsibilities, the IT department is required to provide zero incident information technology services. Therefore, every knowledge and experience of each staff is very important so we need a Knowledge Management System (KMS) to manage the knowledge and experience of every IT department staff. However, not all organizations success when implementation knowledge management. If an organization or institution is not ready, then the application of knowledge management will not have a significant impact. It is necessary for analysis of the readiness of the organization to implement knowledge management.

This study aimed to obtain the readiness of Knowledge Management System implementation in the IT Department Bank x. Asesment Framework is based on the mapping KMCSF on previous research, so it can be used to measure the readiness on IT departments and provide recommendations for improvement of existing knowledge sharing process. The results of this study put the IT Department at Level 2 (Preliminary), with the acquisition of a score of 48.70%. The acquisition shows that the IT Department Bank x new to Knowledge Management."

"Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara SPAN adalah sebuah sistem yang dirancang dengan mengintegrasikan proses penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan keuangan negara. Kepuasan pengguna layanan SPAN masih di bawah target yang ditetapkan 3,54 dari 4,06 . Salah satu penyebabnya adalah kecepatan respon service desk yang masih rendah. Kinerja service desk dipengaruhi kondisi proses manajemen pengetahuan yang belum berjalan optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesiapan penerapan manajemen pengetahuan di Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan SITP dan memberikan rekomendasi berupa strategi perbaikan jika terdapat faktor yang belum siap. Kerangka kerja pengukuran kesiapan manajemen pengetahuan Direktorat SITP menggunakan Knowledge Management Critical Success Factor KMCSF yaitu budaya organisasi, struktur organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi, kepemimpinan dan strategi, dan lingkungan fisik. Penelitian dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan kuesioner berskala likert survey research yang ditujukan kepada pegawai Direktorat SITP sebagai objek penelitian. Berdasarkan hasil analisis dengan metode statistik deskriptif, Direktorat SITP mempunyai nilai rata-rata sebesar 4.05368 ready but needs a few improvement . itu berarti Direktorat SITP telah siap untuk mengimplementasikan manajemen pengetahuan, namun masih perlu melakukan beberapa perbaikan.

---

The Treasury System and State Budget SPAN is a system designed to integrate the process of budgeting, implementation and reporting of state finances. User satisfaction SPAN is still below the target set 3.54 from 4.06 . One reason is the speed of response service desk is still low. Performance of service desk is affected by conditions of knowledge management process that has not run optimally. This study aims to measure the level of readiness of implementation of knowledge management in the Directorate of Technology Treasury and Information System SITP and provide recommendations in the form of improvement strategies if there are factors that are not ready. The level of readiness is measured using a knowledge management Knowledge Management Critical Success Factor KMCSF ie organizational culture, organizational structure, human resources, information technology, leadership and strategy, and the physical environment. Research carried out quantitatively using a Likert scale questionnaire survey research , addressed to the employees of the Directorate SITP as research objects. According to analysis by descriptive statistical methods, Directorate SITP has an average value of 4.05368 ready but needs a few improvement . These values indicate that the Directorate of SITP ready to implement knowledge management, but still need to do some improvement"

"Pusat Pengolahan Data dan Informasi (Pusdatin) merupakan unit yang memiliki tugas mengelola SI/TI di BKPM. Permasalahan yang terjadi di Pusdatin adalah pengetahuan dan kemampuan melekat pada masing-masing individu dan tidak terdokumentasi dengan baik. Hal ini menyebabkan sulitnya pengetahuan tersebut diketahui atau diakses oleh pegawai lain, sehingga dapat berdampak pada terganggunya layanan di Pusdatin. Untuk itu Pusdatin membutuhkan suatu sistem berbasis teknologi informasi yang dapat mengelola pengetahuan, sehingga harapannya, para pegawai dapat menangkap, menyaring, dan menerima pengetahuan yang ada, serta menciptakan pengetahuan baru untuk mendorong kontribusi maksimum dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, serta target Pusdatin.Pengelolaan pengetahuan atau yang dikenal dengan knowledge management (KM) adalah proses menangkap atau menggunakan keahlian kolektif dari sebuah institusi pada semua bagian bisnis ? di kertas, dokumen, database (disebut explicit knowledge), atau dalam pikiran manusia (disebut tacit knowledge). Penerapan KM sangat membutuhkan persiapan yang matang agar tidak mengalami kendala atau kegagalan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesiapan organiasasi dalam implementasi KM (KM readiness), sehingga dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesiapan dalam implementasi KM. Model KM readiness disusun berdasarkan literatur dan penelitian sebelumnya yang relevan. Penelitian dilakukan melalui sensus terhadap seluruh pegawai Pusdatin dengan menggunakan kuesioner. Setelah data terkumpul, data dianalisis menggunakan analisis faktor konfirmatori untuk memastikan model KM readiness yang telah disusun benar serta untuk mendapatkan variabel yang valid dan reliabel. Kemudian analisis deskriptif digunakan untuk mendapatkan gambaran tingkat kesiapan organisasi dalam implementasi KM.Analisis faktor konfirmatori menghasilkan faktor-faktor yang digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan KM di Pusdatin, yaitu faktor budaya organisasi, struktur organisasi, individu, dan teknologi informasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kesiapan KM di Pusdatin berada pada kategori tinggi. Artinya, organisasi telah memiliki kemampuan yang memadai, dan karenanya telah matang kesiapannya untuk implementasi KM.

---

Data and Information Center (Pusdatin) is the unit which has responsible to manage IS/IT in Indonesia Coordinating Board (BKPM). The problem is the knowledge and capabilities inherent in each individual and not well documented. It makes difficult to be known or accessed by other employees. This condition could lead distraction and inefficiency on the service level in Pusdatin. For that reason, Pusdatin requires an information technology-based system that can manage knowledge, so at the end, employees can capture, filter, and accept existing knowledge, as well as creating new knowledge to encourage the maximum contribution in performing basic tasks, functions and target of Pusdatin.

Knowledge Management (KM) is the process to capturing and making use of a firm?s collective expertise anywhere in the business? on paper, in documents, in database (called explicit knowledge), or in people?s head (called tacit knowledge). Implementation of KM requires careful preparation to avoid having problems or failures. Therefore, this study aims to measure the degree of readiness of an Organization in the implementation of KM (KM readiness), so that it can give recommendations to improve readiness in implementing KM.

Model KM readiness compiled based on literature and previous relevant studies. The study was conducted through a census of all employees Pusdatin using questionnaires. After the data is collected, the data were analyzed using confirmatory factor analysis to ensure readiness KM models that have been prepared are correctly and to get the variables are valid and reliable. Then, descriptive analysis is used to get an idea of the level of readiness of the organization in the implementation of KM.

Confirmatory factor analysis results the factors used to measure KM readiness level in Pusdatin. The analysis showed that the degree of readiness of Knowledge Management in Pusdatin at the high category. This means that the organization has had sufficient capability, and therefore has matured readiness to implement KM."

"Politeknik Statistika STIS (Polstat STIS) merupakan perguruan tinggi kedinasan di lingkungan Badan Pusat Statistik (BPS). Polstat STIS memegang peranan penting untuk menghasilkan sumber daya aparatur yang profesional, berintegritas, dan amanah dalam bidang statistik bagi BPS. Sesuai dengan fungsinya, Polstat STIS berkewajiban mengembangkan sivitas akademika melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Namun, laporan kinerja menunjukkan masih terhambatnya pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di Polstat STIS. Permasalahan terkait kurangnya berbagi pengetahuan, akses sumber daya ilmiah, dan kolaborasi mengindikasikan perlunya manajemen pengetahuan (MP). Hal ini sejalan dengan program reformasi birokrasi BPS yaitu penerapan MP. Agar MP berhasil diterapkan, langkah awal yang perlu dilakukan adalah mengukur tingkat kesiapannya terlebih dahulu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesiapan Polstat STIS dalam menerapkan MP serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesiapannya. Untuk itu, dalam penelitian ini dilakukan penyusunan model kesiapan MP, pengukuran tingkat kesiapan, analisis hasil pengukuran, dan penyusunan rekomendasi. Model kesiapan disusun berdasarkan faktor penentu keberhasilan MP yang dikelompokkan ke dalam aspek individu, organisasi, budaya, teknologi, dan lingkungan fisik. Pembobotan melalui Analytic Hierachy Process (AHP) dilakukan pada aspek dan faktor. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada dosen dan tenaga kependidikan. Selanjutnya, tingkat kesiapan diukur dengan mengacu pada skala Rao. Dari hasil analisis, aspek individu dan teknologi berada pada tingkat siap, sedangkan aspek organisasi, budaya, dan lingkungan fisik berada pada tingkat permulaan. Secara keseluruhan nilai kesiapan MP Polstat STIS adalah 71% atau berada pada tingkat permulaan. Ini berarti Polstat STIS sudah mulai memiliki kesiapan dalam menerapkan MP. Faktor yang menjadi prioritas utama untuk ditingkatkan adalah tempat berbagi pengetahuan, kepemimpinan, komunikasi, strategi, dan kolaborasi. Rekomendasi yang diberikan di antaranya menyediakan tempat khusus dan memaksimalkan area untuk bertemu dan berbagi pengetahuan, membentuk unit atau tim untuk mengelola pengetahuan, mengalokasikan anggaran untuk penerapan MP, serta menyusun strategi dan peraturan terkait MP.

---

Polytechnic of Statistics (Polstat STIS) is an official college of Statistics Indonesia (BPS). Polstat STIS plays an important role in producing professional, integrity, and trustworthy apparatus resources in the statistical field for BPS. In accordance with its function, Polstat STIS is obliged to develop academicians through the implementation of the three pillars of higher education. However, the performance report shows that the implementation of the three pillars of higher education is still hampered in the Polstat STIS. Problems related to lack of knowledge sharing, access to scientific resources, and collaboration indicate the need for knowledge management (KM). This is in line with the BPS bureaucracy reform program, namely the application of KM. In order for KM to be successfully implemented, the first step that needs to be done is to measure the level of readiness first.

The purpose of this study is to determine the level of readiness of Polstat STIS in implementing KM as well as providing recommendations to improve its readiness. For this reason, in this study, formation of the KM readiness model, measurement of readiness level, analysis of measurement results, and establishment of recommendations are prepared. The readiness model is compiled based on the KM critical success factors grouped into individual, organization, culture, technology, and physical environment aspects. Weighting through the Analytic Hierarchy Process (AHP) is carried out on aspects and factors. Data collection is done by distributing questionnaires to lecturers and staffs. Furthermore, the level of readiness is measured by referring to the Rao scale.

From the results of the analysis, individual and technology aspects are at the ready level, while organization, culture, and physical environment aspects are at the preliminary level. Overall the score of Polstat STIS KM readiness is 71% or at the preliminary level. This means that Polstat STIS has begun to have readiness in implementing KM. The main priority factors to be improved are places for sharing knowledge, leadership, communication, strategy, and collaboration. Recommendations given include providing a special place and maximizing the area to meet and share knowledge, form a unit or team to manage knowledge, allocate a budget for implementing KM, and develop strategies and regulations related to KM."

"Pada tahun 2011, Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pembaharuan dan perubahan yang mendasar terhadap sistem penyelenggaraan kegiatan statistik dengan melakukan Reformasi Birokrasi (RB). Salah satu program yang ingin dicapai dalam RB adalah mengembangkan manajemen pengetahuan (knowledge management/KM). Tidak semua organisasi yang mengimplementasikan KM akan berhasil. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengukuran tingkat kesiapan organisasi (KM readiness) sebelum melakukan implementasi KM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan BPS RI sebelum mengimplementasikan KM dan memberikan rekomendasi berupa strategi perbaikan jika terdapat faktor yang belum siap. Kerangka kerja kesiapan KM BPS RI dibangun berdasarkan KM enabler, infrastruktur KM, serta KMCSF yang dikelompokkan ke dalam aspek abstract, soft, dan hard. Penelitian ini merupakan survey research di mana objek penelitiannya adalah pegawai BPS RI. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Stratified single stage cluster sampling digunakan sebagai metode penarikan sampelnya dengan jumlah responden sebesar 268 responden. Data hasil pengolahan diolah menggunakan analisis deskriptif. Dari hasil analisis, BPS RI mempunyai nilai kesiapan sebesar 70,91% (tingkat 3/ready). Nilai tersebut menunjukan bahwa BPS telah siap untuk mengimplementasikan manajemen pengetahuan.

---

In 2011, BPS - Statistics Indonesia perform a fundamental changes to the implementation system of statistical activities by doing bureaucratic reform (RB). One of the RB program is to develop a knowledge management (KM). Not all organizations that implement KM will succeed. Therefore, it is necessary to measure the degree of organization’s KM readiness prior to the implementation of KM. This study aims to find out BPS RI readiness before implementing KM and provide recommendations in the form of improvement strategy if there are factors that are not ready. BPS RI’s KM readiness framework is built based on KM enablers, KM infrastructure, as well as KMCSF then grouped into KM aspects (abstract, soft, and hard). This study is a survey research in which the object of research is the BPS RI employees. The instrument used in this study was a questionnaire. Stratified single stage cluster sampling is used as a sampling method with the number of respondents is 268 respondents. Data processing results processed using descriptive analysis. From the analysis, BPS RI KM readiness value is 70.91% (level three/ready). These values indicate that BPS RI is ready to implement knowledge management."

"ABSTRAKKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mempunyai tugas dan fungsi di bidang hak asasi manusia, peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual, pemasyarakatan, dan keimigrasian. Laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Kemenkumham tahun 2017 menyebutkan bahwa 2 (dua) indikator kinerja utama (IKU) Kemenkumham, yaitu indeks integritas memiliki target nilai 3.3 dan indeks reformasi birokrasi memiliki target nilai 85. Hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kemenkumham tahun 2017 menyebutkan bahwa nilai indeks integritas adalah 3.14 dan nilai indeks reformasi birokrasi adalah 76.33, sehingga target IKU yang sudah ditetapkan tidak tercapai. Penelitian dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kesiapan Kemenkumham dalam mengimplementasikan manajemen pengetahuan dan rekomendasi apa yang perlu diberikan terhadap hasil analisis untuk meningkatkannilaipenyelenggaraanreformasibirokrasidiKemenkumham. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi yang menggabungkan metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif digunakan pada saat penyusunan kerangka teoretis dan penyusunan rekomendasi. Metode kuantitatif digunakan untuk mengumpulkan pendapat pegawai Kemenkumham dan melakukan pembobotan faktor dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumennya. Pembobotan dilakukan dengan menggunakan analitycal hierarchy process (AHP). Berdasarkan hasil analisis, tingkat kesiapan Kemenkumham berada pada nilai 3.995 yang berarti Kemenkumham siap mengimplementasikan manajemen pengetahuan dengan sedikit peningkatan. Rekomendasi perbaikan diberikan kepada indikator dengan nilai kesiapan di bawah 4.2 atau indikator di bawah tingkat siap untuk mengimplementasikan manajeme n pengetahuan.

---

ABSTRACT

The Ministry of Law and Human Rights (Kemenkumham) has duties and functions in the fields of human rights, legislation, general law administration, intellectual property rights, correctional and immigration. The 2017 Kemenkumham government agency performance report (LAKIP) states that 2 (two) key performance indicators (IKU) of Kemenkumham, namely the integrity index has a target value of 3.3 and the bureaucratic reform index has a target value of 85. The results of 2017 Kemenkumham bureaucratic reform implementation mention that the integrity index value is 3.14 and the bureaucratic reform index value is 76.33, so the target IKU that has been set is not achieved. The study was conducted to determine the extent of Kemenkumham readiness in implementing knowledge management and what recommendations need to be given to the results of the analysis to increase the value of implementing bureaucratic reform at Kemenkumham. This study uses a combination research method that combines qualitative methods and quantitative methods. Qualitative methods are used when compiling theoretical frameworks and formulating recommendations. The quantitative method is used to collect the opinions of Kemenkumham employees and do factor weighting using a questionnaire as an instrument. Weighting is done using the analitycal hierarchy process (AHP). Based on the results of the analysis, the level of readiness of Kemenkumham is at the value of 3,995 which means that the Ministry of Law and Human Rights is ready to implement knowledge management with a slight increase. Improvement recommendations are given to indicators with readiness values below 4.2 or indicators below the level ready to implement knowledge management."